𝐌𝐚𝐬𝐲𝐚𝐫𝐚𝐤𝐚𝐭 𝐀𝐝𝐚𝐭 - 𝐌𝐀𝐃𝐀𝐓

  • Home
  • Indonesia
  • Wamena
  • 𝐌𝐚𝐬𝐲𝐚𝐫𝐚𝐤𝐚𝐭 𝐀𝐝𝐚𝐭 - 𝐌𝐀𝐃𝐀𝐓
Call Directions Website Contact the organization

𝐌𝐚𝐬𝐲𝐚𝐫𝐚𝐤𝐚𝐭 𝐀𝐝𝐚𝐭 - 𝐌𝐀𝐃𝐀𝐓 Media Edukasi Masyarakat Adat Papua

25/08/2026

Merayakan tahun ke-6 saya di Facebook. Terima kasih atas dukungan berkelanjutan. Saya tidak mungkin berhasil tanpa Anda semua. 🙏🤗🎉

25/08/2026

𝗠𝗔𝗦𝗬𝗔𝗥𝗔𝗞𝗔𝗧 𝗔𝗗𝗔𝗧 𝗞𝗢𝗦𝗜 𝗔𝗟𝗨𝗔 𝗗𝗜 𝗪𝗔𝗠𝗘𝗡𝗔, 𝗧𝗘𝗚𝗔𝗦 𝗧𝗢𝗟𝗔𝗞 𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠 𝗦𝗧𝗥𝗔𝗧𝗘𝗚𝗜𝗦 𝗡𝗔𝗦𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 𝗖𝗘𝗧𝗔𝗞 𝗦𝗔𝗪𝗔𝗛 𝗥𝗔𝗞𝗬𝗔𝗧 𝗗𝗜 𝗨𝗦𝗜𝗟𝗢𝗠𝗢

Masyarakat adat klen suku Kosi Alua bersama sejumlah klen suku kerabat yang diantaranya, klen suku Arompaka, Wetipo Alua, Wilil Himan, Wilil Sorabut, Hilapok Paragaye, Kosi Hilapok, dan Dabi Alua menolak dengan tegas Program Strategis Nasional (PSN) Cetak Sawah Rakyat (CSR) di Helepalek dan Nasiginmo, Kampung Isaima, Distrik Usilimo, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Selasa (25/08/2026).

Pernyataan tegas itu, disampaikan sesuai dengan hasil musyawarah adat yang digelar pada 22 Agustus lalu yang dengan suara bulat menolak PSN CSR di tanah adat mereka. Berikut isi pernyataannya:

𝗣𝗲𝗿𝗻𝘆𝗮𝘁𝗮𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝗼𝗹𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗖𝗲𝘁𝗮𝗸 𝗦𝗮𝘄𝗮𝗵 𝗱𝗶 𝗞𝗮𝗺𝗽𝘂𝗻𝗴 𝗜𝘀𝗮𝗶𝗺𝗮, 𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗸 𝗨𝘀𝗶𝗹𝗼𝗺𝗼, 𝗞𝗮𝗯𝘂𝗽𝗮𝘁𝗲𝗻 𝗝𝗮𝘆𝗮𝘄𝗶𝗷𝗮𝘆𝗮, 𝗣𝗮𝗽𝘂𝗮 𝗣𝗲𝗴𝘂𝗻𝘂𝗻𝗴𝗮𝗻

Kepada Yth.,

𝟭. 𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗣𝗮𝗽𝘂𝗮 𝗣𝗲𝗴𝘂𝗻𝘂𝗻𝗴𝗮𝗻
𝟮. 𝗕𝘂𝗽𝗮𝘁𝗶 𝗝𝗮𝘆𝗮𝘄𝗶𝗷𝗮𝘆𝗮
𝟯. 𝗞𝗲𝘁𝘂𝗮 𝗟𝗠𝗔 𝗝𝗮𝘆𝗮𝘄𝗶𝗷𝗮𝘆𝗮
𝟰. 𝗞𝗼𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝘁𝗼𝗿 𝗨𝗺𝘂𝗺 𝗣𝟯𝗔 𝗝𝗮𝘆𝗮𝘄𝗶𝗷𝗮𝘆𝗮
𝟱. 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿 𝗱𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝗴𝘂𝘀𝗮𝗵𝗮, 𝗣𝗲𝗹𝗮𝗸𝘀𝗮𝗻𝗮 𝗖𝗲𝘁𝗮𝗸 𝗦𝗮𝘄𝗮𝗵
𝟲. 𝗣𝗮𝗿𝗮 𝗧𝗼𝗸𝗼𝗵 𝗔𝗱𝗮𝘁 𝗱𝗮𝗻 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗹𝗲𝗸𝘁𝘂𝗮𝗹 𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗸 𝗨𝘀𝗶𝗹𝗶𝗺𝗼 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗠𝗲𝗻𝘆𝗲𝘁𝘂𝗷𝘂𝗶 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗖𝗲𝘁𝗮𝗸 𝗦𝗮𝘄𝗮𝗵

di -
Tempat

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Pemilik dan Ahli Waris Sah Tanah Adat Suku Kosi Alua, didukung penuh oleh kerabat dan suku-suku bersangkutan, menyampaikan 𝗣𝗘𝗡𝗢𝗟𝗔𝗞𝗔𝗡 𝗧𝗘𝗚𝗔𝗦 terhadap pelaksanaan 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗖𝗲𝘁𝗮𝗸 𝗦𝗮𝘄𝗮𝗵 di wilayah 𝗛𝗲𝗹𝗲𝗽𝗮𝗹𝗲𝗸 𝗱𝗮𝗻 𝗡𝗮𝘀𝗶𝗴𝗶𝗻𝗺𝗼, 𝗞𝗮𝗺𝗽𝘂𝗻𝗴 𝗜𝘀𝗮𝗶𝗺𝗮, 𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗸 𝗨𝘀𝗶𝗹𝗶𝗺𝗼, 𝗞𝗮𝗯𝘂𝗽𝗮𝘁𝗲𝗻 𝗝𝗮𝘆𝗮𝘄𝗶𝗷𝗮𝘆𝗮, 𝗣𝗮𝗽𝘂𝗮 𝗣𝗲𝗴𝘂𝗻𝘂𝗻𝗴𝗮𝗻.

𝗔. 𝗗𝗔𝗦𝗔𝗥 𝗣𝗘𝗡𝗢𝗟𝗔𝗞𝗔𝗡

1. Tanah Helepalek dan Nasiginmo adalah tanah waris turun-temurun milik Suku Kosi Alua — nyawa dan kehidupan kami yang tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan keluarga besar.

2. Rapat keluarga besar tanggal 22 Agustus 2026 telah menghasilkan kesepakatan bulat menolak segala bentuk aktivitas Program Cetak Sawah di lokasi ini.
​
3. Penolakan ini dilakukan demi menjaga tanah adat, lingkungan hidup, dan hak-hak adat kami yang dijamin hukum negara Republik Indonesia.
​
4. Persetujuan pihak lain, termasuk tokoh adat maupun intelektual lain di Distrik Usilimo, tidak mewakili kehendak kami selaku pemilik sah tanah. Hak atas tanah adalah hak mutlak ahli waris, tidak dapat diwakilkan tanpa musyawarah keluarga besar.
​
5. Penolakan ini bukan sendirian, melainkan didukung penuh oleh kerabat dan suku-suku yang bersangkutan, di bawah pimpinan Suku Kosi Alua.

𝗕. 𝗗𝗨𝗞𝗨𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗕𝗘𝗥𝗦𝗔𝗠𝗔

Penolakan ini disampaikan oleh Pemilik & Ahli Waris Suku Kosi Alua, dan didukung penuh oleh:

1. Suku Aropaka
2. Suku Wetipo Alua
3. Suku Wilil Himan
4. Suku Wilil Sorabut
5. Suku Hilapok Peragaye
6. Suku Kosi Hilapok
7. Suku Dabi Alua

Semua dukungan ini bersatu di bawah pimpinan Keluarga Besar Suku Kosi Alua dalam menolak program ini di tanah kami.

𝗖. 𝗞𝗘𝗧𝗘𝗡𝗧𝗨𝗔𝗡 𝗗𝗔𝗡 𝗟𝗔𝗥𝗔𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗧𝗘𝗚𝗔𝗦

1. Sejak hari Selasa, 25 Agustus 2026, lokasi Helepalek dan Nasiginmo 𝗗𝗶𝗹𝗮𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗞𝗲𝗿𝗮𝘀 untuk segala aktivitas Program Cetak Sawah.
​
2. Area telah ditandai dengan tanda silang berwarna merah sebagai penanda larangan.
​
3. Kepada Investor: Tidak ada izin penanaman modal, pengerjaan, maupun pemanfaatan tanah kami. Segala kerugian akibat pelanggaran bukan tanggung jawab kami.
​
4.Kepada Tokoh Adat & Intelektual yang menyetujui: Pendapat Bapak/Ibu kami hormati, namun tidak berlaku atas tanah kami. Keputusan mutlak ada di tangan pemilik dan ahli waris sah.
​
5. Kepada Seluruh Pihak: Pelanggaran akan kami tanggung jawabkan sepenuhnya kepada pihak yang melanggar. Kami siap mengambil langkah hukum maupun langkah adat untuk melindungi tanah kami.

Kami mohon penghormatan Bapak/Ibu sekalian atas keputusan bulat kami ini. Tanah adalah nyawa kami, dan tanah ini dijaga bersama oleh banyak suku.

Kosi Alua, 25 Agustus 2026

Siaran PersKoalisi Penegak Hukum dan HAM PapuaNomor : 019 / SP-KPHHP / VIII / 2026PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SEGERA HEN...
25/08/2026

Siaran Pers
Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua
Nomor : 019 / SP-KPHHP / VIII / 2026

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SEGERA HENTIKAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL PEMBONGKARAN HUTAN ADAT PAPUA DEMI MENANGKAL BADAI EL NINO DAN KRISIS IKLIM DUNIA

“Majelis Hakim PTUN Jayapura Wajib Batalkan SK Bupati Merauke tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Untuk Jalan Bagi Proyek Strategis Nasional Di Merauke dan Pemerintah Daerah Setanah Papua Segera Bentuk Tim Penanggulangan Bencana Untuk Menangulangi Dampak El Nino Di Seluruh Wilayah Papua”

Dalam rangka melindungi bumi dari ancaman krisis iklim sampai saat ini Masyarakat Adat Papua telah melakukan berbagai tindakan mulai dari masih melestarikan kebudayaan yang salah satunya diwujudkan dengan cara mempertahankan wilayah pemetaan ruang secara tradisional yang didalamnya ada Wilayah Sakral yang tidak diperbolehkan pemanfaatan maupun melintasinya sebab sangksinya adalah meninggal dunia. Tradisi itu sekalipun masih tetap dijalankan sampai hari ini namun pada prakteknya semua itu terancam hilang akibat pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah direncanakan oleh Pemerintah Pusat dan didukung oleh Pemerintah Daerah dengan ancaman Kepala Daerah akan dicopot dari jabatannya jika tidak mendukung Proyek Strategis Nasional (baca : Pasal 67 huruf f dan Pasal 68, UU Nomor 23 tahun 2014).

Sebagai bentuk nyata dari usaha perlindungan bumi dari ancaman krisis iklim yang disebabkan oleh Proyek Strategis Nasional diseluruh Wilayah Adat Papua diwujudkan dengan cara Masyarakat Adat Papua mengajukan Gugatan atas Surat Keputusan Pejabat Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sebagaimana dalam Kasus Gugatan SK Bupati Merauke Nomor 100.3.3.2/1105/Tahun 2025 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup ke PTUN Jayapura.

Sementara Gugatan tersebut masih sedang diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tepat pada bulan Juli 2026, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memaparkan kondisi iklim terkini bahwa fenomena El Nino 2026 telah aktif dan diprediksi berpotensi mencapai level sangat kuat. Kondisi tersebut diprediksi memicu musim kemarau yang lebih kering dan berdurasi lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia, sehingga meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta berbagai dampak pada sektor strategis. Untuk itu, diperlukan penguatan langkah mitigasi dan kesiapsiagaan secara nasional. Hal tersebut disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam rapat terbatas mengenai Penanganan Cuaca Ekstrem dan Penanganan Bencana yang dipimpin Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta (Baca : https://www.bmkg.go.id/berita/bmkg-perkuat-antisipasi-dampak-el-nino-2026-fokus-jaga-ketersediaan-air-dan-cegah-karhutla).

Anehnya Presiden Republik Indonesia maupun Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota Se-Indonesia tidak segera menjalankan perintah ketentuan “Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana” sebagaimana diatur pada Pasal 5, UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Akibat tindakan Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terdiri dari 3 (tiga) tahap meliputi : a. prabencana; b. saat tanggap darurat; dan c. pascabencana sesuai perintah Pasal 33, UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana tidak dijalankan secara serius.

Pasca BMKG sampaikan situasi itu kepada Presiden Republik Indonesia pada bulan Juli 2026, dibeberapa wilayah telah terjadi kondisi alam yang menunjukan bukti sedang dilanda dampak fenomena El Nino salah satunya adalah Wilayah Papua. Berdasarkan pemberitaan ada beberapa daerah di Papua yang jelas-jelas menunjukan bukti sedang dilanda badai El Nino namun akibat Presiden Republik Indonesia beserta jajaran pemerintahan pusat tidak serius menjalankan Pasal 5 dan Pasal 33, UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana sehingga Pemerintah Daerah se-propinsi papua tidak serius menangani dampak Badai El Nino.

Fakta dampak fenomena El Nino telihat jelas diwilayah Kabupaten Paniai, Propinsi Papua Tengah melalui fakta Musim kemarau yang telah berlangsung lebih dari dua bulan mulai memberikan dampak terhadap kondisi perairan di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Salah satu yang menjadi perhatian masyarakat adalah Danau Paniai yang terlihat mengalami penyusutan debit air seiring berlangsungnya musim kemarau. Kondisi air danau yang semakin surut mulai dirasakan masyarakat, khususnya warga yang selama ini bergantung pada Danau Paniai untuk mendukung berbagai aktivitas sehari-hari. Jika musim kemarau terus berlangsung, penyusutan air dikhawatirkan akan semakin meluas dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat serta ekosistem di sekitar danau. (Baca : https://seputarpapua.com/view/musim-kemarau-lebih-dari-dua-bulan-danau-paniai-semakin-mengering.html).

Fakta lainnya terjadi di Kabupaten Merauke dan Kabupaten Mappi dimana Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Selatan mengatakan, “Data yang kami dapatkan dari Kementerian Kehutanan RI bahwa hutan dan lahan yang terbakar dari Januari-Juli seluas 25.838 hektare”. Jujuk menjelaskan, sebagian kebakaran hutan dan lahan tersebut terpantau melalui satelit. Dari pemantauan tersebut, karhutla terjadi di sejumlah wilayah di Papua Selatan, di antaranya Kabupaten Mappi dan Kabupaten Merauke. (Baca : https://www.ceposonline.com/merauke/2608120029/karhutla-di-papua-selatan-ini-luas-lahan-yang-dilaporkan-sudah-terbakar).

Sementara itu, di Kabupaten Asmat Papua Selatan, Operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Asmat terpaksa dihentikan sementara. Langkah ini diambil akibat menipisnya ketersediaan air bersih yang menjadi kebutuhan vital Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tersebut. Sebagai solusi jangka panjang, TNI dijadwalkan akan membangun sumur bor guna menjamin ketersediaan air bersih bagi operasional SPPG ke depan. Sementara untuk solusi jangka pendek, operasional dapur gizi tersebut sangat bergantung pada cuaca. “Jika hujan turun cukup deras dan pasokan air kembali memadai, operasional SPPG akan langsung berjalan normal seperti biasa,” pungkas Halimah. (Baca : https://seputarpapua.com/view/air-bersih-menipis-akibat-kemarau-program-mbg-di-asmat-dihentikan-sementara.html)

Fenomena alam lainnya terjadi di Tiga distrik di Kabupaten Puncak, Papua Tengah `yakni, Distrik Agandugume, Distrik Oneri, dan Distrik Lambewi, terdampak bencana hidrometeorologi berupa hujan es dan embun salju. Dampak bencana hidrometeorologi yang melanda Distrik Agandugume, Oneri, dan Lambewi selama kurang lebih dua bulan terakhir menyebabkan ancaman serius terhadap kehidupan masyarakat. Tercatat sebanyak 224 hektare lahan pertanian di tujuh kampung di Distrik Agandugume mengalami gagal panen. Sementara itu, sekitar 92 hektare lahan di Distrik Oneri dan 184 hektare lahan di Distrik Lambewi juga mengalami kondisi serupa. (Baca : https://regional.kompas.com/read/2026/08/03/200415978/3-distrik-di-kabupaten-puncak-papua-terdampak-hujan-es-dan-embun-salju).

Hujan es juga melanda tiga distrik di Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan. Fenomena itu membuat rumah dan pekarangan warga memutih bak diselimuti salju. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wamena melaporkan peristiwa hujan es tersebut tepatnya terjadi pada Minggu (16/8) sekitar pukul 01.16 WIT. Ada tiga distrik yang terdampak kejadian itu. "Wilayah yang terdampak di Distrik Kuyawage, Goa Balim (Gowaloem), dan Wano Barat," ujar Prakirawan BMKG Wamena, Gema Reksa Ramadhani kepada detikcom, Rabu (19/8/2026). (Baca : https://www.detik.com/sulsel/berita/d-8625394/3-distrik-di-lanny-jaya-papua-memutih-bak-salju-usai-dilanda-hujan-es).

Di Nabire "Asap tebal ada di kiri kanan jalan dari Waroki menuju bandara baru Dou Atarure Nabire. Kebakaran ini akibat pembakaran lahan untuk perkebunan warga. Kemudian akibat kebakaran ini jarak pandang kita hanya sekitar 50 sampai 70 meter". Wakil Bupati Nabire masyarakat menghentikan pembukaan lahan dengan cara membakar. Menurut dia, kondisi lahan yang kering dapat membuat api lebih cepat menyebar. Wilayah Nabire diketahui tidak diguyur hujan selama sekitar tiga bulan terakhir. Kondisi tersebut membuat vegetasi dan lahan lebih mudah terbakar (Baca : https://regional.kompas.com/read/2026/08/21/232859678/kebakaran-hutan-di-nabire-dekati-bandara-jarak-pandang-turun-hingga-50)

Dengan melihat fenomena alam itu sudah semestinya Pemerintah Daerah melakukan tindakan Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana khususnya dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana (Pasal 34 huruf b, UU Nomor 24 Tahun 2007). Pada tataran praktis yang harus dilakukan adalah tindakan a. kesiapsiagaan; b. peringatan dini; dan c. mitigasi bencana (pasal 44, UU Nomor 24 Tahun 2007). Untuk diketahui secara terperinci terikait ketiga tindakan yang harus dilakukan pemerintah diatas sebagai berikut :

- Tindakan Kesiapsiagaan meliputi tindakan : a. penyusunan dan uji coba rncana penanggulangan kedaruratan bencana; b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini; c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat; e. penyiapan lokasi evakuasi; f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana (Pasal 45 ayat (2), UU Nomor 24 tahun 2007);

- Tindakan Peringatan dini meliputi tindakan : a. pengamatan gejala bencana; b. analisis hasil pengamatan gejala bencana; c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang; d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan e. pengambilan tindakan oleh Masyarakat (Pasal 46 ayat (2), UU Nomor 24 tahun 2007);

- Tindakan Kegiatan mitigasi meliputi tindakan : a. pelaksanaan penataan tata ruang; b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern (Pasal 47 ayat (2), UU Nomor 24 tahun 2007).

Atas dasar itu maka diharapkan agar Presiden Republik Indonesia segera menghentikan Proyek Strategis Nasional Pembongkaran Hutan Adat Papua Demi Menangkal Badai El Nino Dan Krisis Iklim Dunia serta Pemerintah Propinsi Dan Kabupaten-Kota Setanah Papua Segera Bentuk Tim Penanganan Bencana Alam El Nino. Selain itu, Majelis Hakim PTUN Jayapura Wajib Batalkan SK Bupati Merauke tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Demi Menangkal Badai El Nino dan Krisis Iklim Dunia.

Berdasarkan uraian diatas maka kami Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua mengunakan kewenangan sebagaimana diatur pada Pasal 100, Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan kepada :

1. Presiden Republik Indonesia Segera Hentikan Proyek Strategis Nasional Pembongkaran Hutan Adat Papua Demi Menangkal Badai El Nino Dan Krisis Iklim Dunia sebagai bentuk tindakan mitigasi;

2. Pemerintah Daerah (Propinsi, Kabupaten dan Kota) Setanah Papua hentikan Proyek Strategis Nasional Pembongkaran Hutan Adat Papua Demi Menangkal Badai El Nino Dan Krisis Iklim Dunia sebagai bentuk tindakan mitigasi;

3. Pemerintah Daerah (Propinsi, Kabupaten dan Kota) Setanah Papua Segera Bentuk Tim Penanggulangan Bencana Untuk Menangulangi Dampak El Nino Di Seluruh Wilayah Papua sebagai bentuk tindakan peringatan dini dan kesiapsiagaan;

4. Ketua Majelis Hakim PTUN Jayapura segera Batalkan SK Bupati Merauke tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Untuk Jalan Bagi Proyek Strategis Nasional Di Merauke sebagai bentuk mitigasi;

5. Komnas HAM RI dan Komnas HAM RI Perwakilan Papua segera memantau pemenuhan ketentuan “Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana” sebagaimana diatur pada Pasal 5, UU Nomor 24 Tahun 2007.

Demikian siaran pers ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Jayapura, 23 Agustus 2026

Hormat Kami

KOALISI PENEGAK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PAPUA

(LBH Papua, PAHAM Papua, ALDP, KPKC Sinode Tanah Papua, JPIC OFM Papua, Elsham Papua, Yadupa, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, LBH Papua Merauke, LBH Papua Pos Sorong, Kontras Papua, Tong Pu Ruang Aman)

Bukankah rencana pemekaran kabupaten Grime Nawa dari Kabupaten Jayapura merupakan sebuah strategi memperluas wilayah adm...
25/07/2026

Bukankah rencana pemekaran kabupaten Grime Nawa dari Kabupaten Jayapura merupakan sebuah strategi memperluas wilayah administrasi pemerintahan agar dalam menyediakan segala infrastruktur untuk kemudian, para investor datang untuk mengeksploitasi tambah dan menguasai perkebunan kakao disana?

Lantas, apa yang didapatkan masyarakat adat?

Masyarakat adat suku Moi di Kabupaten Sorong menggelar aksi demonstrasi menolak rencana pembangunan Bendungan Warsamson ...
14/03/2026

Masyarakat adat suku Moi di Kabupaten Sorong menggelar aksi demonstrasi menolak rencana pembangunan Bendungan Warsamson di wilayah adat suku Moi di pinggir sungai Warsamson, distrik Sorong Timur, Kabupaten Sorong, Jumat (13/03).

“Kami mendesak pemerintah untuk menghentikan rencana Pembangunan Bendungan Warsamson di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya yang akan menenggelamkan kawasan hutan dan tanah masyarakat adat suku Moi,” kata Ayub Paa, Koordinator Aksi Anti Bendungan Warsamson melalui laporan tertulis yang diterima NadiPapua.

Disamping itu, dia mengatakan, demonstrasi itu digelar untuk memperingati Hari Aksi Menentang Bendungan dan untuk Sungai, Air, dan Kehidupan (International Day of Action Against Dams and For Rivers, and life) yang diperingati setiap tahun pada tanggal 14 bulan Maret sejak tahun 1997 itu, pihaknya juga meminta pemerintah Indonesia untuk menghentikan semua program utamanya Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mengancaman dan merampas hak-hak masyarakat adat.

Dia mengatakan, pembangunan bendungan yang direncanakan pemerintah tersebut, bukan kepentingan masyarakat adat Moi, melainkan untuk kepentingan korporasi yang akan beroperasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong dan untuk kepentingan korporasi lainnya di Kota Sorong, Ibukota Provinsi Papua Barat Daya.

“Bendungan tersebut akan menghilangkan ratusan hak adat milik marga-marga (keret), kehilangan wilayah adat adalah kiamat bagi kami (masyarakat adat),” ujarnya.

Selengkapnya: https://nadipapua.com/post-masyarakat-adat-suku-moi-tolak-rencana-pembangunan-bendungan-warsamson-di-kabupaten-sorong-1175



Masyarakat adat suku Moi di Kabupaten Sorong menggelar aksi menolak rencana pembangunan Bendungan Warsamson yang dinilai akan menenggelamkan 6.855 hektar hutan dan tanah adat, massa aksi menyebut proyek PLTA tersebut bukan untuk kepentingan masyarakat adat melainkan untuk mendukung KEK Sorong dan ka...

14/03/2026

Kam Semua Wajib Nonton Filim ini Kawan-kawan.
Film “Pesta Babi” ini merekam bagaimana orang-orang Marind, Yei, Awyu, dan Muyu di selatan Papua, melawan proyek biodiesel sawit dan bioetanol tebu untuk bahan bakar kendaraan. Bersamaan dengan kisah mereka, juga tergambar isu separatisme dan 60 tahun operasi militer Indonesia yang terkait dengan eksploitasi tanah Papua serta Proyek Deforestasi terbesar di Tanah Papua.

🎥 Film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita" diputar perdana di Auckland, Selandia Baru, pada Sabtu (7 Mar...
10/03/2026

🎥 Film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita" diputar perdana di Auckland, Selandia Baru, pada Sabtu (7 Maret 2026).

Pemutaran ini menjadi pembuka Forum Papua Barat yang berlangsung di kota tersebut.

Film dokumenter ini menyoroti isu ekosida di Tanah Papua, istilah yang digunakan untuk menggambarkan kerusakan lingkungan dalam skala besar.

Forum Papua Barat mempertemukan berbagai pihak untuk membahas situasi Tanah Papua di tingkat internasional.

📖 Selengkapnya:
https://jubi.id/pasifik/2026/diputar-di-auckland-film-pesta-babi-soroti-ekosida-di-papua/



https://jubi.id/
FB : JubiNews
X :
IG : newsjubi
Tiktok :
Youtube :

10/03/2026

WAMENA, NADIPAPUA.COM – Masyarakat adat Huwulama di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, meminta Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayawijaya membuka ruang dialog terkait penolakan perubahan nama Huwulama menjadi Huseloma.

09/03/2026

Lindungi hutan adat adat dari ancaman perampasan tanah dan hutan adat dari perusahaan kepala sawit, masyarakat adat Konda di Sorsel, Papua Barat Daya tanam p...

Address

Wamena
99511

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when 𝐌𝐚𝐬𝐲𝐚𝐫𝐚𝐤𝐚𝐭 𝐀𝐝𝐚𝐭 - 𝐌𝐀𝐃𝐀𝐓 posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to 𝐌𝐚𝐬𝐲𝐚𝐫𝐚𝐤𝐚𝐭 𝐀𝐝𝐚𝐭 - 𝐌𝐀𝐃𝐀𝐓:

Shortcuts

Share