PSHT Cab Kabupaten TEGAL

29/09/2026

Pendekar Pentungan Sakti

24/09/2026

22/09/2026

*MENAGIH JANJI KAPOLRESTA MADIUN: MEDIASI KEDUA PIHAK SECARA OBJEKTIF DAN STATUS QUO ASET PADEPOKAN DEMI PERDAMAIAN ABADI*

MADIUN, 22 September 2026 — Menyikapi dinamika lapangan pada hari ini di akses masuk Jl. Merak No. 10 Madiun, di mana ribuan warga Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) tertahan oleh barikade barisan Aparat Penegak Hukum (APH) saat hendak memasuki Padepokan Agung Madiun (PAM), Tim LKBH PSHT yang dipimpin oleh Dr. Samsul Hidayat, S.H. telah melakukan dialog dan koordinasi langsung dengan Kapolres Madiun Kota.

Dari hasil pertemuan langsung di lapangan tersebut, LKBH PSHT menyampaikan poin-poin kesepakatan, komitmen aparat, serta sikap resmi organisasi kepada seluruh warga dan masyarakat luas:

*1. Janji Kapolres Madiun Kota Mempertemukan Kedua Pihak.*

Kapolres Madiun Kota telah berkomitmen dan berjanji akan segera mempertemukan kedua belah pihak secara langsung, yaitu mempertemukan Ketua Umum Mas Taufiq dengan Mas Moerdjoko dalam satu meja mediasi resmi.

*2. Syarat Rekonsiliasi: Bersatu Tanpa Kepentingan Politik*

Demi keutuhan rukun persaudaraan, jika musyawarah/Parapatan Luhur (Parluh) hendak diwujudkan untuk menyatukan dualisme, maka kepemimpinan harus kembali satu. LKBH menegaskan sikap kenegarawanan: Mas Taufiq siap diganti dan Mas Moerdjoko pun harus legawa mundur. Suksesi kepemimpinan harus melahirkan figur pemersatu yang mengayomi seluruh pihak dan bersih mutlak dari kepentingan politik praktis.

*3. Status Quo / Pembekuan Padepokan (Jl. Merak No. 10 & No. 17)*

Padepokan Agung Madiun secara hukum perdata dan keperdataan adalah aset sah milik organisasi PSHT, bukan milik pribadi atau faksi tertentu. Oleh karena itu:

1. Kami menuntut APH dan Negara untuk bersikap adil dengan membekukan (status quo) penggunaan kedua aset tersebut, baik Padepokan di Jl. Merak No. 10 maupun gedung di Jl. Merak No. 17.
2. Pembekuan diberlakukan hingga terlaksananya Parluh sah yang menaungi seluruh warga.
3. Jika salah satu pihak tetap bersikap arogan (ngeyel), negara wajib hadir menegakkan aturan penutupan demi mencegah konflik horizontal.

*4. Siap Uji Materi, Data, dan Fakta Hukum Terbuka*

LKBH PSHT menantang dan meminta agar dalam mediasi mendatang, pihak kuasa hukum kedua belah pihak turut dihadirkan secara resmi. Kami siap berdebat secara objektif berbasis data, fakta yuridis, putusan pengadilan, dan realitas hukum yang sah di hadapan aparat dan publik.

*5. Batas Waktu 1–2 Hari Demi Kondusivitas Kota Madiun*

Warga PSHT menagih realisasi janji Kapolres Madiun Kota dalam kurun waktu satu hingga dua hari ke depan. Kami tidak menginginkan ketegangan berlarut-larut yang mengorbankan ketenteraman masyarakat Kota Madiun.

*6. Seruan Netralitas Kepada Polri dan Brimob*

Kami mengimbau dengan tegas kepada segenap jajaran Kepolisian, khususnya jajaran Polres Madiun Kota dan Satuan Brimob Polda Jatim, untuk menjunjung tinggi profesionalisme dan netralitas. Aparat harus berdiri di atas asas kebenaran hukum, tahu mana yang benar dan mana yang salah, serta menolak dijadikan alat pelindung kepentingan politik segelintir elite yang mengorbankan persaudaraan warga di akar rumput.

Demikian siaran pers ini kami sampaikan agar menjadi perhatian seluruh pemangku kebijakan, jajaran kepolisian, serta seluruh saudara warga PSHT di mana pun berada. Kita kawal janji mediasi ini dengan kepala dingin, martabat ksatria, dan keteguhan di jalan hukum yang benar.

Persaudaraan Kekal Abadi.

Madiun, 22 September 2026

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH)
Persaudaraan Setia Hati Terate
Dr. Samsul Hidayat, S.H.
Koordinator Tim Advokasi / Hukum

17/09/2026

[𝗦𝗜𝗔𝗥𝗔𝗡 𝗣𝗘𝗥𝗦] 𝗚𝘂𝗴𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗕𝗮𝗴𝘂𝘀 𝗥𝗶𝘇𝗸𝗶 𝗗𝗶𝗻𝗮𝗿𝘄𝗮𝗻 𝗧𝗲𝗿𝗵𝗮𝗱𝗮𝗽 𝗠𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿𝗶 𝗛𝘂𝗸𝘂𝗺 𝗥𝗜 𝗱𝗮𝗻 𝗣𝗦𝗛𝗧 𝗗𝗶𝘁𝗼𝗹𝗮𝗸 𝗣𝗧𝗨𝗡 𝗝𝗮𝗸𝗮𝗿𝘁𝗮: 𝗕𝗮𝗱𝗮𝗻 𝗛𝘂𝗸𝘂𝗺 𝗣𝗦𝗛𝗧 𝗦𝗲𝗱𝗮𝗿𝗶 𝗔𝘄𝗮𝗹 𝗔𝗺𝗮𝗻, 𝗦𝗲𝗸𝗮𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗬𝗮 𝗠𝗮𝘀𝗶𝗵 𝘀𝗮𝗷𝗮 𝗔𝗺𝗮𝗻.

JAKARTA, 17 September 2026 — Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta secara resmi memutus perkara Nomor 163/G/TF/2026/PTUN.JKT terkait gugatan yang dilayangkan oleh Bagus Rizki Dinarwan terhadap Menteri Hukum Republik Indonesia (Tergugat) dan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di bawah kepemimpinan Dr. Ir. Muhammad Taufiq, S.H., M.Sc. (Tergugat Intervensi).

Dalam putusan yang dibacakan melalui sistem peradilan elektronik (e-Court) pada hari Kamis, 17 September 2026, Majelis Hakim PTUN Jakarta memutus:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut.
2. Menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DITERIMA.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

𝗣𝗲𝗿𝗻𝘆𝗮𝘁𝗮𝗮𝗻 𝗞𝘂𝗮𝘀𝗮 𝗛𝘂𝗸𝘂𝗺 𝗧𝗲𝗿𝗴𝘂𝗴𝗮𝘁 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝘀𝗶 (𝗣𝗦𝗛𝗧)

Kuasa Hukum PSHT (Tergugat Intervensi), Mohamad Samsodin, S.H., M.H., menegaskan bahwa putusan PTUN Jakarta ini mempertegas kepatuhan administrasi negara terhadap putusan peradilan tertinggi yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).

“𝑀𝑎𝑗𝑒𝑙𝑖𝑠 𝐻𝑎𝑘𝑖𝑚 𝑃𝑇𝑈𝑁 𝐽𝑎𝑘𝑎𝑟𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑎𝑘𝑠𝑎𝑚𝑎 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑏𝑢𝑘𝑡𝑖, 𝑏𝑎𝑖𝑘 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑝𝑖ℎ𝑎𝑘 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑔𝑢𝑔𝑎𝑡, 𝑇𝑒𝑟𝑔𝑢𝑔𝑎𝑡 (𝑀𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖 𝐻𝑢𝑘𝑢𝑚), 𝑚𝑎𝑢𝑝𝑢𝑛 𝑘𝑎𝑚𝑖 𝑠𝑒𝑙𝑎𝑘𝑢 𝑇𝑒𝑟𝑔𝑢𝑔𝑎𝑡 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑠𝑖. 𝐻𝑎𝑘𝑖𝑚 𝑚𝑒𝑙𝑖ℎ𝑎𝑡 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑎 𝑦𝑢𝑟𝑖𝑑𝑖𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑢𝑡𝑢ℎ 𝑏𝑎ℎ𝑤𝑎 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑒𝑛𝑔𝑘𝑒𝑡𝑎 𝑘𝑒𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑢𝑝𝑢𝑛 𝑘𝑒𝑎𝑏𝑠𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑟𝑢𝑠𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑘𝑒𝑘𝑢𝑎𝑡𝑎𝑛 ℎ𝑢𝑘𝑢𝑚 𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝 (𝑖𝑛𝑘𝑟𝑎ℎ).”

— Mohamad Samsodin, S.H., M.H.

Lebih lanjut, Mohamad Samsodin menjelaskan bahwa keputusan Menteri Hukum dalam menerbitkan Surat Keputusan Badan Hukum kepada kepengurusan Dr. Ir. Muhammad Taufiq, S.H., M.Sc. sudah berdiri di atas rel hukum yang tepat dan tidak melanggar asas umum pemerintahan yang baik:

“𝑃𝑢𝑡𝑢𝑠𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑖 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑢𝑘𝑡𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑎ℎ𝑤𝑎 𝑡𝑖𝑛𝑑𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑀𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖 𝐻𝑢𝑘𝑢𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑒𝑠𝑎ℎ𝑘𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑑𝑎𝑛 𝐻𝑢𝑘𝑢𝑚 𝑃𝑆𝐻𝑇 𝑝𝑖𝑚𝑝𝑖𝑛𝑎𝑛 𝐾𝑎𝑛𝑔𝑚𝑎𝑠 𝑀𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑 𝑇𝑎𝑢𝑓𝑖𝑞 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑘𝑢𝑚 𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑟𝑎. 𝐵𝑎𝑑𝑎𝑛 ℎ𝑢𝑘𝑢𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎ℎ 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑎𝑙𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑖 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑙𝑎𝑙𝑢 𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑒𝑟𝑘𝑒𝑘𝑢𝑎𝑡𝑎𝑛 ℎ𝑢𝑘𝑢𝑚 𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝, 𝑠𝑒ℎ𝑖𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑔𝑢𝑔𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑓 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑎𝑘𝑠𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑖 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑚𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑙𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑑𝑖 𝑃𝑇𝑈𝑁.”

𝗞𝗲𝗺𝗲𝗻𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗕𝗲𝗿𝘀𝗮𝗺𝗮 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗠𝗲𝗻𝘆𝗮𝘁𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗿𝘀𝗮𝘂𝗱𝗮𝗿𝗮𝗮𝗻 (𝗡𝘆𝗮𝘄𝗶𝗷𝗶)

Menanggapi putusan tersebut, Mohamad Samsodin menyampaikan pesan sejuk agar momentum hukum ini tidak disikapi dengan kesombongan, melainkan dijadikan pintu gerbang rekonsiliasi total bagi seluruh saudara di tanah air:

1. Bukan Ajang Menepuk Dada: Putusan ini pada hakikatnya adalah kemenangan bersama seluruh warga SH Terate, baik di pihak pemegang legalitas maupun saudara-saudara yang selama ini masih berseberangan pandangan.

2. Ajakan Sadar Hukum: Fakta persidangan telah membuktikan bahwa negara (Kemenkum, Mahkamah Agung, hingga PTUN) secara konsisten mengakui keabsahan kepengurusan Dr. Ir. Muhammad Taufiq. Sudah saatnya energi organisasi dialihkan dari meja peradilan menuju persatuan.

3. Merajut Persaudaraan Sejati: Seluruh warga diajak menyudahi polemik, meredam ego kelompok, dan kembali nyawiji (bersatu padu) di bawah panji ajaran budi luhur untuk menyongsong Parapatan Luhur 2026 dengan hati yang bersih.

Biro Humas & Biro Hukum
Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT)
Sekretariat: Jl. Merak No. 10, Kota Madiun, Jawa Timur

08/09/2026

PSHT Cabang Kabupaten Tegal mengucapkan selamat Hari olahraga Nasional tahun 2026.

"Olahraga membentuk tubuh yang sehat. jiwa yang kuat, dan karakter yang tangguh untuk Indonesia yang lebih maju.

08/09/2026

[𝗦𝗜𝗔𝗥𝗔𝗡 𝗣𝗘𝗥𝗦]
𝗡𝗲𝗴𝗮𝗿𝗮 𝗧𝗲𝘁𝗮𝗽𝗸𝗮𝗻 𝗛𝗔𝗞𝗜 𝗠𝗲𝗿𝗲𝗸 𝗞𝗲𝗹𝗮𝘀 41 𝗥𝗲𝘀𝗺𝗶 𝗠𝗶𝗹𝗶𝗸 𝗢𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘀𝗮𝘀𝗶 𝗣𝗦𝗛𝗧: 𝗛𝗲𝗻𝘁𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗞𝗹𝗮𝗶𝗺 𝗣𝗿𝗶𝗯𝗮𝗱𝗶, 𝗟𝗮𝗺𝗯𝗮𝗻𝗴 𝗱𝗮𝗻 𝗡𝗮𝗺𝗮 𝗣𝗦𝗛𝗧 𝗞𝗲𝗺𝗯𝗮𝗹𝗶 𝗸𝗲 𝗣𝗮𝗻𝗴𝗸𝘂𝗮𝗻 𝗪𝗮𝗿𝗴𝗮

MADIUN, 8 September 2026 — Kepemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merek dan logo Persaudaraan Setia Hati Terate memasuki babak baru yang fundamental dan berkekuatan hukum tetap. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) secara resmi menerbitkan Sertifikat Merek Kelas 41 dengan Nomor Registrasi IDM001503116 tertanggal 4 September 2026, yang menetapkan PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE sebagai pemilik sah atas nama badan hukum/organisasi, bukan atas nama perorangan.

Langkah ini menyudahi era privatisasi ajaran, sekaligus mengembalikan kehormatan lambang dan nama SH Terate sebagai warisan luhur bersama seluruh warga, bukan milik segelintir individu.

𝗙𝗮𝗸𝘁𝗮 𝗬𝘂𝗿𝗶𝗱𝗶𝘀 𝗣𝗲𝗻𝗱𝗮𝗳𝘁𝗮𝗿𝗮𝗻 𝗛𝗔𝗞𝗜 𝗞𝗲𝗹𝗮𝘀 41 (𝗜𝗗𝗠001503116)

Berdasarkan data resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) Kemenkumham RI, rincian pendaftaran merek tersebut memuat fakta hukum sebagai berikut:

- Nomor Registrasi: IDM001503116
- Tanggal Pendaftaran Resmi: 4 September 2026
- Masa Perlindungan Hukum: Berlaku hingga 7 Oktober 2035
- Nama Pemilik Hak:PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE(Bukan Pribadi/Perorangan)
- Alamat Terdaftar: Jalan Merak Nomor 10, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur
- Cakupan Perlindungan (Kelas 41): Jasa pendidikan, pembinaan dan pelatihan olahraga pencak silat, pelatihan seni bela diri, penyelenggaraan kontes kejuaraan, kursus bela diri, organisasi kegiatan olahraga dan budaya, hingga lembaga pendidikan keolahragaan, dst.

𝗞𝗲𝗸𝘂𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗛𝘂𝗸𝘂𝗺 𝗗𝗶𝗯𝗮𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗦𝗲𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗸𝗮𝘁 𝗞𝗲𝗹𝗮𝘀 41 𝗠𝗶𝗹𝗶𝗸 𝗣𝗿𝗶𝗯𝗮𝗱𝗶 (𝗜𝘀𝘀𝗼𝗲𝗯𝗶𝗮𝗻𝘁𝗼𝗿𝗼)

Terbitnya sertifikat merek IDM001503116 atas nama institusi/organisasi ini secara yuridis menumbangkan legitimasi moral dan operasional atas klaim sertifikat lama Kelas 41 yang didaftarkan atas nama pribadi Issoebiantoro:

1. Subjek Hukum: Hak Organisasi Abadi vs. Hak Milik Pribadi Fana
Merek atas nama pribadi Issoebiantoro melekat pada individu biologis yang memiliki batas usia dan rentan dialihkan menjadi objek sengketa waris perdata jika yang bersangkutan mangkat. Sebaliknya, pendaftaran atas nama PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE berkedudukan sebagai subjek hukum organisasi/perkumpulan yang abadi, tidak dapat diwariskan kepada anak-istri, dan sepenuhnya menjadi milik institusi untuk kemaslahatan seluruh warga di seluruh dunia.

2. Runtuhnya Praktik Monopoli dan Komersialisasi Lambang Ajaran
Pendaftaran merek atas nama pribadi selama ini kerap dijadikan alat hegemoni untuk menakut-nakuti cabang, memonopoli hak latihan, mengintimidasi warga, hingga ancaman pidana terhadap saudara sendiri. Dengan terbitnya sertifikat atas nama organisasi, negara menegaskan bahwa hak menyelenggarakan latihan pencak silat dan melestarikan ajaran budi luhur berada di tangan perkumpulan resmi, bukan monopoli privat.

3. Keselarasan Legalitas Formal Negara
Sertifikat merek Kelas 41 atas nama organisasi ini berkedudukan di Jalan Merak Nomor 10 Madiun dan tersinkronisasi langsung dengan eksistensi Badan Hukum Perkumpulan yang sah serta pengakuan resmi di tingkat nasional melalui kepengurusan PB IPSI 2026–2030 di bawah pimpinan Dr. Ir. Muhammad Taufiq, S.H., M.Sc. Klaim sepihak perorangan tidak lagi memiliki taji di mata hukum positif Indonesia.

𝗣𝗲𝗿𝗻𝘆𝗮𝘁𝗮𝗮𝗻 𝗦𝗶𝗸𝗮𝗽 𝗢𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘀𝗮𝘀𝗶: 𝗠𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝘂𝗺 𝗠𝗲𝗻𝘂𝗷𝘂 𝗣𝗮𝗿𝗹𝘂𝗵 2026

Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate menegaskan bahwa diterbitkannya HAKI Kelas 41 atas nama organisasi ini bukan untuk memukul atau membalas dendam kepada pihak mana pun, melainkan murni langkah konstitusional demi memayungi, mengamankan, dan menyelamatkan hak seluruh warga SH Terate dari ancaman privatisasi aset ajaran.

"Lambang SH Terate tercipta dari tetes keringat, laku tirakat, dan doa para pendahulu sejak 1922 untuk seluruh saudara seasuhan. Tidak pantas dan tidak boleh ada satu manusia pun yang merasa memiliki lambang sakral ini sebagai properti pribadinya. Hari ini, negara telah mengembalikan pusaka ini ke pemilik aslinya: Rumah Besar Persaudaraan Setia Hati Terate."

Dengan terpenuhinya kepastian hukum merek dan legalitas kelembagaan ini, seluruh cabang dan warga di akar rumput diimbau tetap tenang, fokus membina adik-adik siswa, serta bersama-sama menyatukan tekad menyongsong Parapatan Luhur (Parluh) 2026 demi terwujudnya keutuhan dan persaudaraan yang sejati.

Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum
Persaudaraan Setia Hati Terate
Jl. Merak No. 10, Kota Madiun, Jawa Timur
Pangkalan Data Resmi DJKI: pdki-indonesia.dgip.go.id(IDM001503116)

25/08/2026

Selamat

MEMPERINGATI MAULID
NABI MUHAMMAD SAW

12 RABIUL AWAL 1448 H

Meneladani akhlak dan perjuangan Rasulullah SAW untuk membentuk pribadi yang beriman, berilmu, berakhlak mulia dan bermanfaat bagi sesama.