17/12/2025
*Dari Server Asing ke Rumah Sendiri*
(Catatan Agus M. Maksum, hari pertama kunjungan teknologi ke Istambul Turki)
Hari pertama saya berada di Istambul Turki, 16 Desember 2025, saya langsung melakukan kunjungan dan meeting dengan produsen teknologi IT yang selama ini mengembangkan sistem untuk lingkungan pertahanan dan keamanan negara mereka.
Jujur, banyak hal yang membuat saya terdiam.
Bukan semata karena teknologinya canggih.
Tetapi karena keberanian para engineer IT di Turki dalam mengambil keputusan-keputusan besar.
Salah satu keputusan paling berani adalah ini:
mereka tidak mau menggunakan Microsoft Office.
Bukan karena tidak bisa.
Bukan karena tidak sanggup membayar lisensi.
Tetapi karena mereka sadar satu hal yang sangat mendasar:
mereka tidak mau negaranya dibaca orang lain.
Saya diajak memahami dengan contoh yang sangat sederhana.
Semua dokumen negara—
Word, Excel, PowerPoint—
yang berisi strategi pertahanan, anggaran negara, peta wilayah, hingga kebijakan publik—
jika diproses dan disimpan lewat server asing,
maka sesungguhnya kita sedang mengirim isi pikiran negara ke luar negeri. Gratis.
Banyak dari kita mungkin menganggap ini sepele.
“Ah, cuma dokumen.”
Padahal justru di situlah isi kepala negara berada.
Engineer Turki sangat sadar akan hal ini.
Mereka paham betul posisi negaranya—
berada di persimpangan geopolitik dunia:
Amerika, NATO, Israel—
semuanya mitra.
Namun mereka juga memegang satu prinsip penting:
dalam urusan data negara, tidak ada teman yang benar-benar abadi.
Maka mereka memilih jalan yang tidak mudah.
Membangun ekosistem sendiri.
Membuat software office sendiri.
Menyiapkan server sendiri.
Semua dikelola di dalam negeri.
Negara hadir penuh.
Negara membiayai.
Negara mendukung.
Negara sadar.
Ini bukan sikap anti-Amerika.
Bukan anti-Barat.
Bukan p**a menutup diri dari dunia.
Ini murni soal satu hal:
kedaulatan.
Dalam diskusi itu juga muncul perbandingan dengan Saudi Arabia.
Saudi melakukan langkah serupa, bahkan dengan anggaran sangat besar—
sekitar USD 400 juta—
untuk membangun versi “light” dari sistem digital pemerintah mereka.
Skalanya besar.
Teknologinya mahal.
Pendekatannya mewah.
Indonesia?
Menurut saya, kita tidak perlu meniru kemewahan itu.
Kita punya cara sendiri.
Kita bisa membangun versi “lite cabe rawit.”
Lebih sederhana.
Lebih gesit.
Lebih sesuai dengan budaya kerja kita.
Anggarannya jauh lebih hemat—
bahkan bisa sekitar seperdelapan dari biaya Saudi.
Namun tujuannya sama:
membangun digital government yang benar-benar dipakai,
bukan sekadar menjadi bahan presentasi.
Pengalaman saya selama ini menunjukkan satu hal penting:
teknologi yang hebat tetapi tidak cocok dengan budaya kerja,
pasti akan ditinggalkan.
Orang luar bilang keren.
Orang dalam malas memakai.
Karena itu, piloting ini menjadi sangat penting.
Ini bukan sekadar uji server, software, atau blockchain.
Ini adalah uji rasa memiliki.
Apakah ASN merasa ini buatan kita?
Apakah kementerian merasa ini bukan barang impor yang dipaksakan?
Apakah negara merasa aman, tenang, dan percaya diri?
Dalam konteks itulah, satu poin kesepakatan menjadi sangat strategis.
Dalam transfer teknologi ini, pihak Turki menyepakati bahwa:
Produk yang diimplementasikan di Indonesia tidak wajib menggunakan atau menampilkan merek teknologi Turki,
seluruh source code diimplementasikan on-premise di data center Indonesia,
dalam ekosistem tertutup (closed-loop) yang terisolasi dan berdaulat.
Bagi sebagian orang, ini mungkin terdengar sepele.
Bagi saya, justru inilah inti dari transfer teknologi yang sesungguhnya.
Karena ketika nama produk ada di tangan kita,
maka kendali ada di tangan kita.
Pengembangan ada di tangan kita.
Keberlanjutan juga ada di tangan kita.
Teknologinya boleh datang dari Turki.
Pengalamannya boleh dibagi.
Arsitekturnya boleh ditransfer.
Namun begitu sistem itu ditanam di Indonesia,
ia harus tumbuh sebagai teknologi milik bangsa sendiri.
Namanya lokal.
Dikelola oleh anak bangsa.
Dikembangkan sesuai kebutuhan kita.
Turki sudah lebih dulu sampai pada kesadaran itu.
Dan mereka menyampaikan secara terbuka:
Indonesia adalah sahabat dekat.
Melalui MOU yang kami bahas dan insyaAllah tandatangani,
perjalanan membawa teknologi ini p**ang ke Indonesia
resmi dimulai.
Bukan untuk pamer.
Bukan untuk gagah-gagahan.
Tetapi agar suatu hari nanti,
kita tidak lagi bertanya dengan ragu:
“Data kita ada di mana?”
Karena jawabannya sudah jelas:
di rumah sendiri.
Dan dari situlah,
perjalanan panjang kedaulatan digital Indonesia
benar-benar dimulai.