Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Riset, Asistensi dan Advokasi kebijakan otonomi daerah

Direktur Eksekutif KPPOD Herman N Suparman menilai rentang TKD 2027 disatu sisi, pemerintah dinilai mulai membuka fleksi...
26/05/2026

Direktur Eksekutif KPPOD Herman N Suparman menilai rentang TKD 2027 disatu sisi, pemerintah dinilai mulai membuka fleksibilitas fiskal di tengah tekanan penerimaan negara, ketidakpastian global, dan besarnya kebutuhan pembiayaan program strategis nasional. Namun, di sisi lain, rentang yang lebar juga menunjukkan tingginya ketidakpastian fiskal yang masih harus dihadapi daerah.

25/05/2026

Herman N Suparman bersama Sidik Pramono membahas berbagai isu penting seputar pemotongan dana transfer ke daerah, dampaknya terhadap pelayanan publik, serta strategi pemerintah daerah dalam menghadapi pengurangan anggaran.

Dikupas tajam, kritis, namun tetap ringan dan mudah dipahami.

Tonton selengkapnya di YouTube KPPOD!

KPPOD mendorong pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan transfer ke daerah agar tidak mengganggu keberlanjutan layanan...
25/05/2026

KPPOD mendorong pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan transfer ke daerah agar tidak mengganggu keberlanjutan layanan publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Pemerintah pusat perlu memastikan layanan publik di daerah tetap berjalan normal di tengah tekanan fiskal.

Abdul Mu’ti Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengungkapkan :

“Semakin banyak pemerintah daerah mengajukan relaksasi pembayaran gaji guru PPPK paruh waktu karena kesulitan anggaran.”

Selamat dan sukses atas pengukuhanProf. Dr. Trubus Rahardiansah, M.S., S.H., M.H.sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Sosiolog...
19/05/2026

Selamat dan sukses atas pengukuhan
Prof. Dr. Trubus Rahardiansah, M.S., S.H., M.H.
sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Sosiologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

Semoga amanah dan pencapaian ini menjadi inspirasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, penguatan tata kelola, serta kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan dan pembangunan bangsa Indonesia.

Salam hormat Keluarga Besar KPPOD & Sekolah Otonomi Daerah

AkademisiIndonesia

Analis Kebijakan KPPOD Eduardo Edwin Ramda mendorong agar seluruh operasional pemilihan kepala daerah dibiayai sepenuhny...
18/05/2026

Analis Kebijakan KPPOD Eduardo Edwin Ramda mendorong agar seluruh operasional pemilihan kepala daerah dibiayai sepenuhnya melalui ΑΡΒΝ.

Menurutnya, penggunaan APBD untuk Pilkada menimbulkan persoalan karena anggaran daerah menjadi sulit dialihkan untuk kebutuhan lain ketika terjadi kondisi darurat atau efisiensi anggaran.

la menilai mekanisme pembiayaan saat ini membuat pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih terbatas dalam memenuhi prioritas pembangunan daerah.

18/05/2026

Direktur Eksekutif Kppod Herman N Suparman bersama Bivitri Susanti dan Eduardo Edwin Ramda ngebahas banyak hal penting seputar revisi UU Pemilu dan dampaknya ke politik lokal. Tajuk podcast kali ini adalah Revisi UU Pemilu Harus Segera Dibahas!

Mulai dari arah revisi UU Pemilu, kualitas representasi daerah, relasinya sama prinsip otonomi daerah, sampai gimana pentingnya awareness publik terhadap pemilu— semuanya dikupas tajam tapi tetap easy to digest .

Nggak cuma bahas masalah, diskusi ini juga ngasih rekomendasi buat penguatan demokrasi dan representasi lokal yang lebih inklusif dan partisipatif.

Audiensi KPPOD dengan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri RI dite...
13/05/2026

Audiensi KPPOD dengan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri RI diterima oleh Bapak Prof. Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si., Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI, bersama Dr. Drs. Akbar Ali, M.Si., Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum Kemendagri RI, serta Ispahan Setiadi, SH, M.Si., Kasubdit Fasilitasi Pemilu dan Pengembangan Demokrasi Kemendagri.
Pertemuan ini membahas berbagai masukan dan pandangan terkait revisi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya dalam perspektif penguatan demokrasi, tata kelola pemerintahan daerah, serta harmonisasi hubungan pusat dan daerah dalam kerangka desentralisasi.

Audiensi KPPOD bersama Bapak Sanherif Sojuangon Hutagaol, S.Sos., M.Si., Kepala Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan H...
13/05/2026

Audiensi KPPOD bersama Bapak Sanherif Sojuangon Hutagaol, S.Sos., M.Si., Kepala Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum (Pusperjakum) Setjen DPD RI, dalam rangka memberikan masukan terhadap revisi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dari perspektif otonomi daerah dan desentralisasi.
Pertemuan ini menjadi ruang diskusi strategis untuk memperkuat desain kebijakan pemilu yang lebih selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan daerah, representasi politik, serta penguatan demokrasi lokal di Indonesia.

Address

Jalan Kuningan Mulia Kav. 9C, Guntur, Setiabudi
South Jakarta
12980

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:30
Tuesday 09:00 - 17:30
Wednesday 09:00 - 17:30
Thursday 09:00 - 17:30
Friday 09:00 - 17:30

Telephone

+622183780642

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah:

Shortcuts

Share

Category