Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Riset, Asistensi dan Advokasi kebijakan otonomi daerah

Selamat Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW12 Rabiul Awal 1448 HMomentum Maulid Nabi menjadi pengingat untuk terus men...
25/08/2026

Selamat Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW
12 Rabiul Awal 1448 H

Momentum Maulid Nabi menjadi pengingat untuk terus meneladani nilai-nilai keteladanan, kepedulian, kejujuran, dan kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari.

Semoga momentum ini membawa kedamaian, kebaikan, dan semangat untuk terus membangun kehidupan yang lebih baik bagi sesama.

“Obligasi daerah merupakan bagian dari pendalaman pasar keuangan dan pematangan desentralisasi fiskal, karena memberikan...
24/08/2026

“Obligasi daerah merupakan bagian dari pendalaman pasar keuangan dan pematangan desentralisasi fiskal, karena memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memiliki alternatif pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan investasi. Karena itu, ketika daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, dan Sumatera Barat mulai menjajaki instrumen ini, pemerintah pusat seharusnya hadir untuk mengawal dan memfasilitasi. Prinsip kehati-hatian tetap penting, tetapi harus diwujudkan melalui pengujian yang terukur, objektif, dan transparan, bukan dengan menghambat. Jika daerah telah memenuhi persyaratan hukum, fiskal, administrasi, dan kelayakan proyek, pemerintah pusat seharusnya menjadi enabler, bukan gate keeper.”

Direktur Eksekutif KPPOD Herman N Suparman menilai obligasi daerah perlu ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas. I...
23/08/2026

Direktur Eksekutif KPPOD Herman N Suparman menilai obligasi daerah perlu ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas. Instrumen tersebut tidak semata-mata merupakan tambahan utang pemerintah daerah, tetapi juga dapat menjadi bagian dari pendalaman pasar keuangan.

Karena itu, pemerintah pusat dinilai perlu memberikan ruang bagi daerah yang memiliki kapasitas fiskal, proyek yang layak, serta kemampuan mengelola kewajiban jangka panjang untuk mengembangkan instrumen tersebut secara bertanggung jawab.

Alokasi TKD 2027 sebesar Rp735 triliun menunjukkan ruang fiskal daerah masih sangat terbatas. Jika sebagian besar hanya ...
22/08/2026

Alokasi TKD 2027 sebesar Rp735 triliun menunjukkan ruang fiskal daerah masih sangat terbatas. Jika sebagian besar hanya terserap untuk gaji dan operasional, kemampuan pemda membiayai pembangunan, infrastruktur, dan pelayanan dasar akan semakin tertekan.

Pemerintah pusat perlu memastikan DBH dan DAU disalurkan secara adil, tepat waktu, serta memberi ruang fiskal lebih besar bagi daerah dengan kapasitas PAD rendah dan terdampak bencana.

Tanpa itu, kebijakan TKD berisiko memperkuat sentralisasi fiskal dan melemahkan otonomi daerah.

21/08/2026

Rencana anggaran TKD pada 2027 sebesar Rp 735 triliun atau setara 17% dari belanja negara sebesar Rp 4.097,2 triliun. Meningkat 5,5% dibandingkan APBN 2026 sebesar Rp 696,9 triliun. Namun, lebih rendah 20,1% dibandingkan APBN Tahun 2025 yaitu senilai Rp919,9 triliun.

Pemerintah perlu memperhatikan bahwa kenaikan TKD lebih agresif sesuai dengan ekspansi belanja negara. Persentase TKD yang awalnya adalah 17% dari APBN perlu melakukan perubahan menjadi 20% atau lebih untuk menjamin tidak terjadinya krisis keuangan daerah yang menghambat pelayanan publik dan agena pembangunan.

18/08/2026

Ekonomi Indonesia tumbuh 5,29%, kemiskinan turun, tetapi ketimpangan justru melebar. Pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya tinggi. Ia harus menciptakan pekerjaan layak, memperkuat kelas menengah, dan meningkatkan kesejahteraan secara merata. Karena pertumbuhan yang tidak inklusif hanya akan membuat jarak semakin lebar.

🇮🇩 DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA 🇮🇩Indonesia Berdaulat, Adil dan MakmurKemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penj...
17/08/2026

🇮🇩 DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA 🇮🇩

Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur

Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, tetapi juga tentang memastikan setiap daerah memiliki ruang untuk berkembang, setiap masyarakat memperoleh pelayanan publik yang layak, dan setiap kebijakan hadir untuk kepentingan rakyat.

Mari mengisi kemerdekaan dengan memperkuat otonomi daerah, tata kelola pemerintahan yang baik, kebijakan publik yang berkualitas, serta pembangunan yang adil dan merata.

Bersama, kita wujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, adil, dan makmur.

Selamat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81!
🇮🇩 Merdeka! Merdeka! Merdeka! 🇮🇩

16/08/2026

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta butuh dana sekitar Rp1.064 triliun untuk membiayai pembangunan dalam lima tahun ke depan. Besarnya kebutuhan membuat pembangunan Jakarta tak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemprov DKI pun menyiapkan berbagai skema creative financing atau pembiayaan kreatif. Pendanaan dihimpun melalui kolaborasi dengan badan usaha, investor, lembaga keuangan, serta mitra pembangunan.

Sumber : Detik.com

PRAY FOR NTT 🤍KPPOD turut berduka cita atas bencana gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2026.Di ...
15/08/2026

PRAY FOR NTT 🤍

KPPOD turut berduka cita atas bencana gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2026.

Di tengah duka dan kerusakan yang terjadi, doa dan solidaritas kita menjadi kekuatan bagi saudara-saudara kita yang terdampak.

Semoga para korban dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, para penyintas mendapatkan perlindungan dan bantuan yang dibutuhkan, serta proses evakuasi dan pemulihan berjalan dengan lancar.

Mari bersama-sama menguatkan NTT.
Duka NTT adalah duka kita bersama. 🇮🇩

KuatBersama SolidaritasUntukNTT

Address

Jalan Kuningan Mulia Kav. 9C, Guntur, Setiabudi
South Jakarta
12980

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:30
Tuesday 09:00 - 17:30
Wednesday 09:00 - 17:30
Thursday 09:00 - 17:30
Friday 09:00 - 17:30

Telephone

+622183780642

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah:

Shortcuts

Share

Category