Environmental Defense Fund Indonesia

23/02/2026

Bandar Lampung, 9-12 Februari 2026 — DKP Provinsi Lampung bersama EDF menggelar Lokakarya Penilaian Kerentanan Perikanan pesisir Timur Lampung terhadap Perubahan Iklim. Lokakarya ini dilakukan untuk meninjau hasil studi awal yang telah dilakukan: proses penilaian faktor paparan, sensitivitas perikanan dan masyarakat terhadap perubahan iklim, serta eksplorasi informasi terkait implikasi sosial dan ekonomi dari dampak perubahan iklim dan strategi untuk meningkatkan ketahanan (resilience) perikanan.

Pada hari pertama dan kedua, diskusi dilakukan bersama para akademisi dan DKP Provinsi Lampung dan pada hari ketiga dan keempat melibatkan perwakilan nelayan dan perempuan nelayan dari Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang. Rangkaian pertemuan ini turut melibatkan Universitas Lampung (UNILA), Institut Teknologi Sumatera (ITERA), dan Politeknik Negeri Lampung (POLINELA). Partisipasi pemangku kepentingan ini menjadi bagian penting untuk menghimpun masukan dan memastikan bahwa analisis yang dikembangkan selaras dengan kondisi dan kebutuhan di tingkat lokal.

Kegiatan ini adalah bagian dari program yang didukung oleh Blue Action Fund.

Selengkapnya: https://indonesia.edf.org/edf-dan-dkp-provinsi-gelar-lokakarya-untuk-menilai-kerentanan-perikanan-pesisir-timur-lampung-0

10/02/2026

Bandar Lampung, 2–5 Februari — Sebanyak 19 peserta mengikuti Pelatihan Kerangka Kerja Pengelolaan Perikanan Adaptif Terhadap Perubahan Iklim (FISHE) yang diselenggarakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan EDF. Peserta pelatihan berasal dari berbagai institusi, antara lain Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung, Universitas Lampung (Unila), Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Politeknik Negeri Lampung (Polinela), serta Mitra Bentala.

Pelatihan dibuka oleh Kepala DKP Provinsi Lampung, Ir. Liza Derni, M.M., yang dalam sambutannya menekankan bahwa partisipasi DKP dalam pelatihan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi untuk mendukung peningkatan kapasitas pengelola perikanan di tingkat provinsi. Selain itu, Liza menambahkan bahwa partisipasi akademisi dan organisasi mitra juga penting mengingat pengelolaan perikanan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dan EDF dalam mendorong praktik pengelolaan perikanan yang lebih efektif, inklusif, berkelanjutan dan tahan terhadap perubahan iklim, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil di tingkat daerah dalam mendukung kebijakan ekonomi biru.
https://indonesia.edf.org/kkp-dan-edf-dorong-perikanan-tangguh-terhadap-perubahan-iklim-lewat-pelatihan-di-lampung

02/02/2026

Jakarta, 26-30 Januari - Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan (Puslat KP) - Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDM), KKP bekerja sama dengan EDF menyelenggarakan Pelatihan Kerangka Kerja Pengelolaan Perikanan Adaptif terhadap Perubahan Iklim (FISHE) tingkat nasional di Jakarta.

Kegiatan dibuka oleh Kepala BPPSDM KP yang sekaligus menandai dimulainya rangkaian pelatihan.
Dalam sambutannya, Kepala BPPSDM KP, Dr. I Nyoman Radiarta, S.Pi. M.Sc., menyampaikan apresiasi kepada EDF atas kerja sama yang telah terjalin. “Tentunya pengelolaan perikanan tidak dapat berjalan efektif tanpa kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Apa yang sudah kita bangun bersama perlu terus kita gaungkan, agar memberikan dampak positif bagi pengelolaan kelautan dan perikanan di Indonesia,” imbuhnya.

Pelatihan dilaksanakan selama lima hari dan diikuti oleh 27 peserta, mewakili berbagai unit kerja strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK), serta BPPSDM KP. Adapun pelatih pada kegiatan ini merupakan para fasilitator yang sebelumnya telah mengikuti Training of Trainers (ToT) pada 21–23 Januari.

🔗klik link di bio kami untuk artikel lengkapnya!

02/02/2026

Jakarta, 26-30 Januari - Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan (Puslat KP) - Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDM), KKP bekerja sama dengan EDF menyelenggarakan Pelatihan Kerangka Kerja Pengelolaan Perikanan Adaptif terhadap Perubahan Iklim (FISHE) tingkat nasional di Jakarta. Kegiatan dibuka oleh Kepala BPPSDM KP yang sekaligus menandai dimulainya rangkaian pelatihan.

Dalam sambutannya, Kepala BPPSDM KP, Dr. I Nyoman Radiarta, S.Pi. M.Sc., menyampaikan apresiasi kepada EDF atas kerja sama yang telah terjalin. “Tentunya pengelolaan perikanan tidak dapat berjalan efektif tanpa kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Apa yang sudah kita bangun bersama perlu terus kita gaungkan, agar memberikan dampak positif bagi pengelolaan kelautan dan perikanan di Indonesia,” imbuhnya.

Pelatihan dilaksanakan selama lima hari dan diikuti oleh 27 peserta, mewakili berbagai unit kerja strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK), serta BPPSDM KP. Adapun pelatih pada kegiatan ini merupakan para fasilitator yang sebelumnya telah mengikuti Training of Trainers (ToT) pada 21–23 Januari.

Selengkapnya: https://indonesia.edf.org/bangun-sdm-unggul-kkp-bersama-edf-gelar-pelatihan-pengelolaan-perikanan-adaptif-terhadap-perubahan

30/01/2026

Jakarta, 21-23 Januari 2026 – EDF bersama Pusat Pelatihan kelautan dan perikanan, BPPSDM KKP menyelenggarakan Training of Trainers (ToT) Kerangka Kerja Pengelolaan Perikanan Adaptif terhadap Perubahan Iklim. Kegiatan ini didukung oleh para pelatih dari EDF dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta diikuti oleh calon pengajar dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT-KKP), Puslatluh-KKP, Politeknik Akademi Usaha Perikanan (AUP), dan Universitas Lampung.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Puslat KP, KKP, Dr. Lilly Aprilya, S.Pi., M.Si. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa melalui ToT ini, peserta diharapkan dapat menguasai materi pembelajaran secara menyeluruh sehingga siap berperan sebagai pengajar pada pelatihan selanjutnya.

Selama tiga hari pelatihan, peserta dibekali pemahaman menyeluruh mengenai kerangka FISHE, mulai dari konsep dasar pengelolaan perikanan adaptif terhadap perubahan iklim, penilaian kondisi perikanan dan ekosistem, hingga penyusunan, implementasi, dan evaluasi rencana pengelolaan perikanan dan strategi pemanfaatan. Pelatihan ini juga dilengkapi dengan sesi metodologi pembelajaran (micro teaching) untuk memperkuat kapasitas peserta sebagai calon pelatih.

Selengkapnya: https://indonesia.edf.org/edf-dan-kkp-berkolaborasi-siapkan-pelatih-perikanan-yang-tahan-iklim

29/12/2025

Perikanan rajungan di Indonesia menopang mata pencaharian bagi puluhan ribu nelayan dan memegang peranan penting bagi masyarakat pesisir, khususnya di Provinsi Lampung, salah satu provinsi pengekspor rajungan terbesar di Indonesia. Sejak tahun 2017, pemerintah, nelayan, masyarakat, dan para mitra telah bekerja bersama untuk mengatasi penangkapan berlebih, penggunaan alat tangkap yang merusak, dan berbagai ancaman lainnya melalui pengelolaan perikanan kolaboratif berbasis sains.

Selama delapan tahun perjalanan, pengelolaan di Lampung berfokus pada pemulihan stok, reformasi kebijakan, partisipasi aktif masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan pengambilan keputusan berbasis data.

Upaya ini dilakukan dalam rangka mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dalam mengimplementasikan pengelolaan perikanan yang memastikan mata pencaharian nelayan skala kecil tetap terlindungi sekaligus menjaga keanekaragaman hayati laut bagi generasi mendatang.

Perikanan rajungan di Indonesia menopang jutaan mata pencaharian dan memegang peranan penting bagi masyarakat pesisir, khususnya di Provinsi Lampung, salah s...

27/12/2025

Bekasi & Karawang, 22–23 Desember – EDF bersama Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran (Unpad) dan DKP Provinsi Jawa Barat menggelar Sosialisasi PermenKP No. 36 Tahun 2023. Regulasi ini mengatur Penempatan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur serta Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Para nelayan dari Bekasi dan Karawang hadir sebagai peserta.

Tidak hanya membahas regulasi, peserta juga mendapat materi dasar-dasar pengelolaan perikanan yang disampaikan secara interaktif. Melalui kegiatan ini, para nelayan diajak bersama-sama memahami aturan terbaru terkait penempatan API agar selaras dengan prinsip keberlanjutan, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam mendukung pengelolaan perikanan yang lebih bijak dan bertanggung jawab.

Sosialisasi ini merupakan wujud komitmen EDF dalam mendukung program Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, sekaligus mendorong praktik penangkapan yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi nelayan, tetapi juga memastikan kelestarian ekosistem laut agar tetap terjaga.
https://indonesia.edf.org/edf-unpad-dan-dkp-provinsi-jawa-barat-gelar-sosialisasi-permenkp-no-36-tahun-2023-untuk-nelayan-di

📷: Andi Yasser & Dennis Kurniawan / EDF.

26/12/2025

Bogor, 22-23 Desember 2025 - Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI), Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, menyelenggarakan Pertemuan Tahunan Unit Pengelola Perikanan (UPP) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 712. Pertemuan ini digelar sebagai upaya bersama untuk mendukung implementasi Penangkapan Ikan Terukur (PIT), yang penerapannya didorong oleh KKP sejak tahun 2023.

“Forum ini menjadi wadah pengambilan keputusan tertinggi sekaligus momentum penting bagi seluruh pemangku kepentingan perikanan untuk bersama-sama merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan, demi mendukung kesejahteraan nelayan dan kelestarian ekosistem laut Indonesia,” ujar Syahril Abd Raup, Direktur PSDI KKP dalam sambutannya.

Pada pertemuan ini, dipaparkan rangkuman temuan ilmiah dan rekomendasi teknis dari pertemuan ilmiah UPP 712 yang telah digelar pada 4 Desember lalu. Diskusi dipimpin oleh Koordinator Eksekutif UPP WPPNRI 712, dan pertemuan ini turut melibatkan Ketua-Ketua Tim Kerja PSDI, DKP dan Tim Pengelola Perikanan Rajungan Berkelanjutan (TPPRB) Provinsi terkait, BRIN, Politeknik AUP, Forum Nelayan Rajungan Nasional, Forum Nelayan Provinsi Lampung, serta mitra pembangunan seperti EDF, SFP, MSC, Starling Resources, dan APRI. Beberapa peserta lainnya turut berpartisipasi secara daring.

Selengkapnya: https://indonesia.edf.org/perkuat-implementasi-penangkapan-ikan-terukur-kkp-didukung-oleh-mitra-gelar-pertemuan-tahunan-upp

16/12/2025

Jakarta, 10-11 Desember – Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama EDF menggelar pembahasan finalisasi modul pelatihan penilaian, pengelolaan dan perencanaan perikanan yang berkelanjutan dan tahan terhadap perubahan iklim dengan menggunakan alat Framework for Integrated Stock and Habitat Evaluation (FISHE). Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari rangkaian pertemuan sebelumnya yang telah membahas Garis Besar Pokok Pembelajaran, draft kurikulum dan modul pelatihan. FISHE sendiri adalah perangkat ilmiah yang memberikan panduan langkah demi langkah bagi pengelola perikanan dan pemangku kepentingan untuk menetapkan tujuan, menilai status stok, serta mengembangkan strategi pengelolaan berbasis data terbatas, yang kini telah diadaptasi ke dalam Bahasa Indonesia dan disesuaikan dengan konteks perikanan nasional.

Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan Tim Kerja Kemitraan dan Penyerapan Lulusan Pelatihan, dan Tim Kerja Materi Pelatihan dan CORPU - Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan serta tim EDF. Selama dua hari, peserta meninjau dan mendiskusikan modul-modul yang telah disusun, memastikan materi yang dihasilkan benar-benar relevan dan siap digunakan untuk pelatihan bagi pengelola perikanan, akademisi, dan praktisi lapangan.

Selengkapnya: https://indonesia.edf.org/kkp-edf-kolaborasi-tingkatkan-kapasitas-sdm-perikanan-lewat-bahan-ajar-fishe

10/12/2025

DKP Provinsi Lampung bersama dengan EDF dan Starling Resources mengadakan Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) Penyusunan Policy Brief Pengelolaan Perikanan Rajungan secara Kolaboratif Tingkat Provinsi pada tanggal 2 Desember 2025 di Bandar Lampung.

FGD ini menjadi wadah yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, antara lain DKP, akademisi Universitas Lampung, Biro Perekonomian, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro Hukum, Bappeda Provinsi Lampung, EDF, serta Starling Resources.

Para peserta berbagi pengalaman, mengidentifikasi tantangan, dan merumuskan gagasan sebagai masukan bagi pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan kolaboratif.

https://indonesia.edf.org/dkp-provinsi-lampung-gelar-fgd-penyusunan-policy-brief-pengelolaan-perikanan-rajungan-secara

Foto: DKP Provinsi Lampung.

03/12/2025

Kegiatan pendataan dan identifikasi Alat Penangkapan Ikan (API) untuk perikanan rajungan kembali dilakukan di Lampung pada tanggal 25–28 November 2025. Tim DKP Lampung bersama EDF dan enumerator lapangan datang ke Desa Sungai Burung dan Kuala Teladas (Kabupaten Tulang Bawang), dan Desa Cabang (Kabupaten Lampung Tengah) untuk mendokumentasikan jenis API yang digunakan nelayan, baik untuk menangkap rajungan maupun ikan-ikan lainnya.

Setiap detil dicatat, mulai dari penamaan lokal, spesifikasi alat, hingga teknik pengoperasian. Data ini kemudian dicocokkan dengan klasifikasi alat tangkap dalam Permen KP 36 Tahun 2023.

Survei ini merupakan kelanjutan dari kegiatan serupa yang telah dilakukan sebelumnya di Lampung Timur pada 11–14 November 2025, sebagai bagian dari upaya mendukung pengelolaan perikanan rajungan yang berkelanjutan dan memahami jenis-jenis perikanan, khususnya di perairan timur provinsi Lampung.

📷: DKP Provinsi Lampung