PAC GP Ansor Pitumpanua

02/03/2026

Kriminal Internasional.

18/02/2026

Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor (PW GP Ansor) Sulawesi Selatan resmi menetapkan Muhammad Ridwan Yusuf sebagai Ketua periode 2026–2030. Penetapan tersebut dilakukan dalam forum Konferensi Wilayah (Konferwil) XVI GP Ansor Sulsel yang berlangsung di Asrama Haji Sudiang, Makassar, pada 13–15 Februari 2026.

18/01/2026

Isu kuota haji 2024 menjadi polemik nasional. Mulai dari tudingan kerugian negara Rp1 triliun, pembagian kuota tambahan, hingga penetapan tersangka terhadap ...

17/01/2026

Semoga Allah SWT mengampuni segala dosanya, menerima seluruh amal kebaikannya, melapangkan kuburnya, serta menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya.

15/01/2026

Selamat Memperingati Hari Desa Nasional 2026.
Hari ini menjadi momentum untuk meneguhkan kembali peran desa sebagai fondasi utama pembangunan bangsa. Dari desa lahir nilai gotong royong, kemandirian, dan kearifan lokal yang menjaga Indonesia tetap kokoh dan berkarakter.

15/01/2026

Polemik Kuota Haji dan Peran Eks Menteri Agama

Polemik kuota haji yang belakangan mencuat di ruang publik patut disikapi dengan kepala dingin, nalar jernih, dan sikap adil. Dalam konteks ini, penting untuk menempatkan peran eks Menteri Agama secara proporsional, objektif, dan berdasarkan mekanisme penyelenggaraan haji yang sesungguhnya.

Perlu dipahami bersama bahwa penentuan kuota haji bukanlah keputusan sepihak Menteri Agama, melainkan hasil dari proses panjang yang melibatkan pemerintah Arab Saudi, kebijakan lintas kementerian, serta pembahasan bersama DPR RI. Menteri Agama berperan sebagai pelaksana kebijakan dan koordinator teknis, bukan penentu tunggal yang dapat mengubah kuota sesuka hati.

Selama masa pengabdiannya, eks Menteri Agama menjalankan tugas dalam kerangka regulasi yang berlaku, dengan mempertimbangkan banyak aspek: kesiapan layanan, keselamatan jamaah, keterbatasan fasilitas di Tanah Suci, serta kondisi global yang dinamis. Kebijakan yang diambil merupakan bentuk ikhtiar untuk menjaga kemaslahatan jamaah secara luas, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Adalah tidak adil jika seluruh beban polemik kuota haji dibebankan kepada satu figur, tanpa melihat sistem, mekanisme, dan keputusan kolektif yang melatarbelakanginya. Dalam negara hukum dan demokrasi, kritik tentu sah, namun harus disertai data, etika, dan penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah.

Kita juga perlu berhati-hati agar isu haji—yang sejatinya merupakan ibadah sakral—tidak ditarik ke ruang politisasi berlebihan. Haji adalah urusan umat, dan pengelolaannya menuntut kebijaksanaan, ketenangan, serta semangat perbaikan berkelanjutan, bukan saling menyalahkan.

Oleh karena itu, narasi yang adil adalah narasi yang menempatkan eks Menteri Agama sebagai bagian dari sistem, yang bekerja dalam batas kewenangan dan aturan. Jika ada evaluasi, maka seharusnya dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan berorientasi pada perbaikan layanan ke depan—bukan pada penghakiman personal. Keadilan dalam menilai adalah fondasi keadaban berdemokrasi. Dan kejernihan berpikir adalah jalan terbaik untuk menjaga marwah pelayanan haji bagi umat.

Oleh Nadir

11/01/2026

Pengangkatan ini bukan hanya kehormatan pribadi, tetapi juga tanggung jawab strategis dalam memperkuat peran Banser sebagai garda terdepan penjaga nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama’ah, pengawal NKRI, serta pelindung masyarakat dalam kerja-kerja kemanusiaan dan kebangsaan. Kami meyakini, dengan kepemimpinan yang tegas, bijak, dan berintegritas, Banser akan semakin solid, profesional, dan adaptif menghadapi tantangan zaman.

03/01/2026

Hari Amal Bhakti mengandung makna yang dalam: amal sebagai kerja nyata, dan bhakti sebagai pengabdian tulus. Di sanalah seluruh insan Kementerian Agama meneguhkan peran sebagai pelayan umat dan penjaga harmoni. Dari pendidikan keagamaan, pelayanan haji dan umrah, pembinaan kehidupan beragama, hingga penguatan moderasi beragama—semua bermuara pada satu tujuan mulia: menghadirkan keberagamaan yang damai, adil, dan menenteramkan.

10/12/2025

22/10/2025

Hari Santri bukan sekadar peringatan tahunan — ia adalah penghormatan pada jejak panjang perjuangan para santri, kiai, dan pesantren dalam menegakkan agama serta mempertahankan kemerdekaan bangsa.

Sejak Resolusi Jihad 22 Oktober 1945, para santri telah menorehkan sejarah emas: berjuang dengan ikhlas, berkorban tanpa pamrih, dan menegaskan bahwa cinta tanah air adalah bagian dari iman.

Kini, semangat itu terus hidup. Santri masa kini tak lagi hanya berjuang di medan perang, tapi juga di ruang pendidikan, teknologi, sosial, dan kebudayaan. Mereka menjadi penjaga nilai-nilai Aswaja — moderat, toleran, dan penuh kasih — di tengah dunia yang terus berubah.

19/10/2025

Hari Jadi Sulawesi Selatan bukan sekadar peringatan lahirnya sebuah daerah, tetapi momentum untuk meneguhkan kembali semangat sipakatau, sipakalebbi, dan sipakainge — nilai luhur yang menjadi roh kehidupan masyarakat Bugis-Makassar.

Sulawesi Selatan adalah tanah yang melahirkan pejuang, ulama, dan pemimpin besar. Dari pesisir hingga pegunungan, dari sawah hingga kampus, semangat pembangunan dan pengabdian tak pernah padam.

Hari ini kita tidak hanya mengenang sejarah, tapi juga menatap masa depan dengan tekad yang sama: menjadikan Sulsel sebagai pusat kemajuan, kebudayaan, dan peradaban yang berakar kuat pada kearifan lokal dan semangat gotong royong.