Bara JP Kota Siantar

16/03/2026

DPD Bara JP Sumut Kutuk Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis Andrie Yunus, Minta Aparat Usut Tuntas Pelaku

TransformasiNews.ID | Medan – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP) Sumatera Utara mengecam keras aksi penyiraman air keras yang menimpa aktivis Andrie Yunus. Peristiwa tersebut dinilai sebagai tindakan kekerasan serius yang tidak hanya melukai korban, tetapi juga mencederai nilai kemanusiaan serta iklim demokrasi di Indonesia.

Sekretaris DPD Bara JP Sumut, Juvinando Bertho Sinaga, menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap warga negara tidak dapat ditoleransi. Ia menilai ruang demokrasi seharusnya menjadi tempat yang aman bagi setiap individu untuk menyampaikan pandangan, kritik, maupun aspirasi tanpa rasa takut.

“Penyiraman air keras terhadap Saudara Andrie Yunus adalah tindakan yang sangat memprihatinkan dan tidak dapat dibenarkan. Peristiwa seperti ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan berbangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan demokrasi,” ujar Juvinando Bertho Sinaga dalam keterangan tertulis, Senin (16/3/2026).

Menurutnya, negara harus hadir memastikan korban mendapatkan keadilan serta perlindungan hukum yang layak. Ia juga menekankan pentingnya jaminan keamanan bagi masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai.

DPD Bara JP Sumut menyatakan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus tersebut hingga ke akar persoalan. Proses hukum yang transparan, profesional, dan akuntabel dinilai penting agar kepercayaan publik terhadap institusi negara tetap terjaga.

Selain mengecam tindakan kekerasan tersebut, Bara JP Sumut juga menyampaikan solidaritas kepada korban dan berharap Andrie Yunus segera mendapatkan penanganan medis terbaik serta pemulihan yang maksimal.

Pada kesempatan yang sama, Juvinando Bertho Sinaga mengimbau masyarakat agar tetap menjaga situasi yang kondusif serta tidak mudah terpancing oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.

“Demokrasi harus kita rawat bersama sebagai ruang yang aman, terbuka, dan menghormati hak asasi manusia. Perbedaan pendapat tidak boleh diselesaikan dengan kekerasan,” tegasnya.

DPD Bara JP Sumut menilai bahwa perlindungan terhadap kebebasan berpendapat merupakan elemen penting dalam menjaga kualitas demokrasi serta kehidupan bernegara yang sehat di Indonesia.

---

Penulis: Jen | Editor: Par
Foto: Rin

---

12/03/2026

Memperingati Hari Kopi, kita Ngopi di mana Pak Gub Bobby Nasution ?? 👌

09/03/2026

Panic Buying BBM di Siantar

06/03/2026

Opini Sekjend DPP Bara JP, Boy Nababan

Oleh: Boy NababanMasyarakat sipil Indonesia meyakini bahwa jalan menuju terwujudnya Indonesia Maju telah dan sedang dipersiapkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran dalam 17 program prioritas pemerintahan yaitu Swasembada pangan dan energi

06/03/2026

Bara JP Sumut Sesalkan Minimnya Alokasi Anggaran Penanganan Bencana di Sumut Hanya 6,91%

TransformasiNews.ID, Medan – Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP) Provinsi Sumatera Utara menyesalkan minimnya alokasi anggaran untuk penanganan bencana di wilayah Sumatera Utara. Organisasi relawan tersebut menilai keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor yang menghambat upaya penanganan serta rehabilitasi pascabencana di daerah yang kerap dilanda banjir, longsor, dan bencana alam lainnya.

Sekretaris Bara JP Sumut, Juvinando Bertho Sinaga menegaskan bahwa Sumatera Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi. Mulai dari banjir bandang, tanah longsor, hingga bencana hidrometeorologi lainnya yang kerap terjadi di berbagai kabupaten dan kota.

Namun demikian, menurutnya, perhatian dalam bentuk alokasi anggaran untuk mitigasi maupun penanganan pascabencana dinilai masih sangat terbatas. Kondisi ini dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan di lapangan yang memerlukan respons cepat serta dukungan dana yang memadai.

Selengkapnya: >>>>>>>>>> [Baca link berita pada kolom komentar]

06/03/2026

Polemik Larangan Penjualan Daging B2 di Medan, Bara JP Sumut: Jangan Benturkan Isu Agama dengan Kepentingan Publik

TransformasiNews.ID, Medan – Polemik terkait penertiban dan pelarangan penjualan daging B2 (babi) di Kota Medan memicu perdebatan di tengah masyarakat. Isu ini dinilai berpotensi mengganggu kerukunan antar umat beragama serta keberagaman suku, agama, dan golongan yang selama ini menjadi kekuatan sosial di kota tersebut.

Perdebatan ini mencuat setelah muncul kebijakan penataan penjualan daging non-halal di wilayah Kota Medan. Sejumlah pihak menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara menyeluruh karena berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus potensi pendapatan asli daerah (PAD).

Pada, Selasa, 3 Maret 2026 menjelang waktu berbuka puasa, sekelompok massa yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam menggelar aksi di depan Kantor Wali Kota Medan dengan tajuk “Menyamak Kantor Wali Kota Medan.” Aksi tersebut disebut sebagai bentuk dukungan terhadap surat edaran Wali Kota Medan terkait penertiban peredaran daging non-halal.

Selengkapnya: >>>>>>>>>>>> Baca pada link berita pada kolom komentar