15/02/2026
*Cipayung Plus Sumut Evaluasi Setahun Kepemimpinan Wali Kota Medan, Ancam Aksi Lebih Besar*
MEDAN – Aliansi Cipayung Plus Sumatera Utara menggelar konferensi pers di Sekretariat GMNI, Jalan Kejaksaan, Sabtu (14/2), sebagai bentuk evaluasi sekaligus penegasan atas tuntutan yang sebelumnya disuarakan dalam aksi di Kantor Wali Kota Medan pada Kamis (12/2/2026).
Aliansi yang terdiri dari PMII, PMKRI, KAMMI, IMM, GMNI, dan GMKI itu menyatakan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari evaluasi satu tahun kepemimpinan Wali Kota Medan, Rico Waas. Mereka menilai, dalam kurun waktu tersebut belum terlihat perbaikan signifikan dalam tata kelola pemerintahan Kota Medan.
Dalam pernyataan resminya, Cipayung Plus Sumut bahkan menyebut kondisi pemerintahan saat ini sebagai “krisis kepemimpinan”. Menurut mereka, berbagai persoalan mendasar, mulai dari pelayanan birokrasi, penataan kota, hingga transparansi kebijakan,belum menunjukkan arah pembenahan yang jelas.
Aliansi mahasiswa tersebut menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan daerah. Mereka mendesak Pemerintah Kota Medan agar lebih responsif terhadap kebutuhan publik dan mampu menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat luas.
Ketua DPD GMNI Sumatera Utara, Armando, menegaskan bahwa gerakan mahasiswa tidak akan berhenti pada konferensi pers semata. Jika tuntutan tidak direspons secara serius, mereka siap menggelar aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar.
“ Kami akan terus mengawal tuntutan ini. Aksi dengan massa yang lebih besar akan digelar apabila tuntutan kami tidak dipenuhi,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua PMKRI Sumut, Sintong Sinaga, menyatakan bahwa dari sembilan tuntutan yang diajukan, satu poin saja sudah dianggap menjawab substansi keseluruhan tuntutan, yakni mundurnya Wali Kota Medan dari jabatannya.
“Jika hanya sebagian tuntutan yang dipenuhi, satu saja sudah cukup, yaitu Wali Kota Medan mundur. Karena menurut kami, lemahnya birokrasi, ketimpangan pembangunan, maraknya korupsi, monopoli bisnis, serta tidak terjaganya iklim investasi merupakan bentuk kegagalan kepemimpinan,” ujarnya.
