03/12/2025
Ada satu hal sederhana yang membuat dunia menoleh ke Bangkok minggu ini,seorang perdana menteri berani minta maaf. Anutin Charnvirakul, Perdana Menteri Thailand, menundukkan kepala dan berkata jujur di depan publik, “Saya menyesal dan bertanggung jawab penuh. Tidak ada yang disalahkan selain saya.” Kalimat itu diucapkan setelah 170 orang meninggal akibat banjir besar di wilayah selatan Thailand pada akhir November 2025. Dalam dunia politik yang penuh alasan, pernyataan itu terasa seperti kejujuran yang langka, karena di banyak negara termasuk Indonesia, ketika air naik, yang tenggelam justru rasa tanggung jawab.
Sementara di Thailand sang pemimpin berdiri dan mengakui kegagalannya, di Sulawesi ribuan warga masih mengungsi tanpa kepastian bantuan. BNPB mencatat lebih dari 4.000 warga Sulawesi Tengah dan Selatan harus meninggalkan rumah sejak pertengahan November. Posko kekurangan logistik, akses jalan terputus, bantuan datang terlambat. Ironisnya, di saat warga menguras air dari rumahnya, pejabat sibuk menguras data untuk menentukan siapa yang salah: hujan ekstrem, drainase buruk, atau masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Semua sibuk mencari kambing hitam, tapi lupa mencari solusi.
Banjir sering disebut bencana alam, padahal di Indonesia lebih tepat disebut bencana kebijakan. BMKG sudah memberi peringatan soal potensi Siklon Tropis Senyar delapan hari sebelum banjir besar melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani bahkan menegaskan peringatan itu dikirim berulang, delapan, empat, dan dua hari sebelum bencana. Artinya, waktu antisipasi ada, tapi data berhenti di meja birokrasi dan tak pernah sampai ke telinga rakyat. Saat air datang, yang mengalir lebih cepat dari sungai hanyalah pernyataan resmi di media. Setelah itu, semuanya kembali pada pola lama, buka dapur umum, foto bersama perahu karet, lalu menunggu musim kering untuk melupakan semuanya.
Bandingkan dengan Thailand. Begitu air surut, pemerintah langsung memperbaiki rumah warga dan memberikan subsidi pemakaman dua juta baht bagi keluarga korban. Tidak ada konferensi pers penuh alasan, tidak ada rapat darurat yang berujung wacana. Negara hadir cepat dan nyata. Anutin tahu, rakyat yang kehilangan keluarga tidak butuh teori mitigasi, tapi butuh pemimpin yang berani menanggung. Itulah perbedaan pejabat dan pemimpin: yang satu berbicara demi aman, yang lain berbuat karena peduli.
Indonesia sebenarnya punya semua perangkatnya, BNPB, BMKG, KLHK, PUPR, dan dana mitigasi di tiap daerah. Tapi data Kementerian Keuangan 2024 menunjukkan rata-rata serapan anggaran mitigasi hanya 72 persen per tahun. Dana yang seharusnya dipakai memperkuat tanggul, memperbaiki drainase, atau menanam kembali hutan, justru kembali ke kas negara tanpa hasil. Ketika bencana datang, anggaran baru dikeluarkan untuk tanggap darurat. Kita seperti membayar dua kali untuk kesalahan yang sama, pertama karena abai, kedua karena panik.
Banjir di Thailand memang tragis, tapi respons pemerintahnya menunjukkan kedewasaan moral dan politik. Anutin tidak berlindung di balik cuaca, ia sadar bahwa menjadi pemimpin berarti menanggung, bukan menyalahkan. Sebaliknya di Indonesia, korban banjir sering dianggap kurang waspada, seolah-olah rakyat salah karena tinggal di tempat yang salah. Padahal rakyat membayar pajak agar negara melindungi mereka, bukan untuk mendengar imbauan klise agar waspada terhadap hujan ekstrem.
Banjir di Sulawesi, Sumatera, dan Jawa bukan sekadar peristiwa alam, tapi cermin dari kesalahan kolektif. Kita cepat rapat setelah bencana, tapi selalu lambat mencegah sebelum bencana. Suara warga yang kehilangan rumah tenggelam oleh berita pejabat meninjau lokasi bersama rombongan kamera. Sementara di Thailand, seorang perdana menteri memilih menunduk dan berkata bahwa ia bertanggung jawab penuh. Kalimat sederhana tapi berisi moral besar yang mulai langka di negeri ini.
Mungkin kita memang perlu banjir yang lebih besar, bukan untuk menenggelamkan rumah, tapi untuk membasuh kesombongan para pejabat. Karena air tidak mengenal pangkat. Ia datang tanpa izin, tapi selalu membawa pesan yang sama, ketika alam bicara, yang paling keras bukan suara hujan, melainkan diamnya tanggung jawab.
---
Disclaimer:
Tulisan ini merupakan ulasan sederhana terkait fenomena bisnis atau industri untuk digunakan masyarakat umum sebagai bahan pelajaran atau renungan. Walaupun menggunakan berbagai referensi yang dapat dipercaya, tulisan ini bukan naskah akademik maupun karya jurnalistik.
