27/03/2026
πΊ SUSUNAN PENGURUS FORMADES
(TINGKAT NASIONAL - KORNAS)
π· STRUKTUR PIMPINAN NASIONAL.
1. Pembina
β
2. Penasehat
β
3. Ketua Koordinator (Kornas)
β
4. Wakil Ketua Koordinator (Wakil Kornas)
β
5. Sekretaris Umum
β
6. Wakil Sekretaris Umum
β
7. Bendahara Umum
β
8. Wakil Bendahara Umum
πΉ DIVISI BIDANG
9. Divisi Organisasi dan Pengembangan Kader
β
10. Divisi Hukum, HAM dan Tata Kelola
β
11. Divisi Investigasi, Pengawasan dan Pengendalian
β
12. Divisi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan
β
13. Divisi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi
β
14. Divisi Ekonomi Kreatif, UMKM dan Koperasi
β
15. Divisi Sosial, Budaya dan Pariwisata
β
16. Divisi Kerjasama, Advokasi dan Jaringan
β
17. Divisi Ekonomi Hijau dan Kelestarian Lingkungan
β
18. Divisi Energi Baru Terbarukan dan Pertambangan Berkelanjutan
19. Divisi Teknologi Informasi dan Digitalisasi:
20. Divisi Keamanan dan Tanggap Darurat.
------------------------------------
π₯ OPSI : (Pilihan) -
1β£. Opsi 1: Menambah Jabatan Khusus
- Staf Khusus Ketua Koordinator: Untuk menangani urusan strategis, hubungan dengan pemerintah daerah, dan koordinasi tugas khusus yang mendesak.
β
- Divisi Teknologi Informasi dan Digitalisasi: Penting untuk mengelola data anggota, sistem informasi organisasi, dan memfasilitasi kegiatan secara daring atau hibrida.
β
- Divisi Keamanan dan Tanggap Darurat: Berguna untuk merespons situasi darurat seperti bencana alam, pandemi, atau masalah sosial yang membutuhkan koordinasi cepat.
2β£. Opsi 2: Menyesuaikan Fokus Divisi yang Ada
- Divisi Hukum, HAM dan Tata Kelola: Tambahkan fokus pada regulasi baru terkait organisasi kemasyarakatan dan kebijakan pemerintah daerah terkini.
β
- Divisi Ekonomi Hijau dan Kelestarian Lingkungan: Fokus pada program seperti pengelolaan sampah, energi terbarukan masyarakat, dan pendataan potensi alam daerah.
β
- Divisi Sosial, Budaya dan Pariwisata: Dorong pengembangan produk pariwisata berbasis budaya lokal dan program penanggulangan kemiskinan serta kesenjangan sosial.
3β£. Opsi 3: Menambah Unit Kerja Khusus
- Unit Advokasi Isu Masyarakat: Untuk menangani isu-isu aktual yang menjadi perhatian masyarakat daerah, seperti kesetaraan gender, hak anak, atau kesejahteraan pekerja.
β
- Unit Pengembangan Sumber Daya Manusia: Fokus pada pelatihan keterampilan digital, kewirausahaan, dan kapasitas anggota organisasi.
π Salam Gotong-Royong.