22/08/2025
*Mari kita bongkar bersama: untuk siapa sesungguhnya anggaran ini bekerja—rakyat atau elite?*
Salam Transparansi!
Anggota DPR RI bukan sekadar menikmati gaji superbesar dan fasilitas mewah. Mereka juga disokong anggaran jumbo untuk menjalankan fungsi yang diagung-agungkan: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Faktanya, alih-alih bekerja efektif, dana rakyat justru mengalir deras tanpa sebanding dengan hasil kinerja.
Seknas FITRA sebelumnya telah mengupas polemik gaji dan tunjangan DPR RI. Kini, melalui kajian terbaru, kami menyelisik efektivitas kucuran anggaran untuk mendukung fungsi DPR. Data berbicara gamblang: menurut DIPA DPR RI Tahun Anggaran 2025, setiap anggota DPR berpotensi mendapat Rp4,1 miliar per tahun hanya untuk kunjungan kerja dan reses. Ditambah lagi Rp150 juta per tahun untuk Rumah Aspirasi. Itu baru fasilitas rutin. Untuk fungsi legislasi, penggodokan satu RUU bisa menelan Rp4–6 miliar per UU, tergantung siapa pengusulnya.
Ironisnya, sepanjang tahun 2025, DPR hanya melahirkan empat undang-undang. Bandingkan biaya dengan hasil: miliaran rupiah rakyat lenyap, sementara output nyaris tak sepadan. Inilah jurang menganga antara konstitusionalitas fungsi DPR dan kemewahan personal anggotanya.
Sebagai bentuk tanggung jawab publik, kami mengundang rekan-rekan media hadir dalam _Media Briefing_ bertajuk:
*”Anggaran DPR RI: Antara Fungsi Konstitusional dan Kemewahan Personal”*
Hari/Tanggal: Minggu, 24 Agustus 2025
Waktu: 10.00 WIB
Zoom: https://zoom.us/j/92126009796?pwd=bBxDwYCZQCJrOh1bQyKwTh8GRGHplc.1
Kehadiran Anda sangat berarti untuk gerakan mengawal uang kita!
