https://www.facebook.com/113125415060954/

PSP Indonesia

Home
Indonesia
Pemalang
PSP Indonesia

SUARA TUNGGAL MUDAH DI BUNGKAM, SUARA BERSAMA TAK TERKALAHKAN!

PEJUANG SUARA PELAUT
Rumah bagi semua Pelaut Indonesia mendukung pemenuhan kesejahteraan, perlindungan, dan keadilan serta berbagi informasi, dan saling membantu.

31/08/2026

⚠️ Sepertiga AKP Indonesia tidak tercatat di data pemerintah. Praktik Uang jaminan masih terjadi. Dokumen ditahan. Agen pegang semua kendali.

Ini bukan kesialan. Ini celah sistem yang sengaja dimanfaatkan.

EJF menemukan: 18 dari 155 AKP punya sertifikat keselamatan palsu. Dan 19% AKP tidak punya pengalaman melaut sama sekali sebelum dikirim ke kapal asing.

Sistem ini harus dibenahi. Sekarang.

27/08/2026

⚠️ Sebelum tanda tangan kontrak kerja di kapal penangkap ikan, baca ini dulu.

Banyak AKP pulang dengan tangan kosong bukan karena tidak bekerja, tapi karena gaji dipotong habis oleh biaya yang tidak pernah dijelaskan sejak awal.

EJF menemukan: kontrak ditulis dalam bahasa asing, ponsel disita sebelum tanda tangan, dan potongan gaji tidak pernah dirinci dengan jelas.

AKP berhak tahu. AKP berhak tanya. AKP berhak menuntut.

18/08/2026

🔴 Mereka tidak terjebak di tengah laut. Mereka terjebak sejak pertama kali membaca iklan kerja di WhatsApp.

Modusnya selalu sama: iklan gaji tinggi di WhatsApp, proses cepat, tidak perlu pengalaman. Korbannya selalu yang sama: warga dari daerah dengan lapangan kerja terbatas dan literasi digital rendah.

ILO C188 mewajibkan rekrutmen bebas biaya, kontrak tertulis, dan agen berlisensi. Ratifikasi sudah. Pengawasan harus kita kawal. 🌊

Sebelum berangkat, pastikan agensimu terdaftar resmi. Cek di:
🔗 https://hubla.dephub.go.id/
🔗 https://siskop2mi.bp2mi.go.id/

Temukan indikasi rekrutmen ilegal? Laporkan sekarang:
📞 KP2MI: 0811-8080-141 (WA Pengaduan)
📞 Bareskrim Polri: 110

17/08/2026

🇮🇩 81 Tahun Indonesia Merdeka.

"Kemerdekaan adalah hak segala bangsa."
Tapi bagi AKP kita yang hari ini berlayar di Samudra Pasifik, Hindia, dan Atlantik, kemerdekaan itu masih terasa jauh.

Jauh seperti jarak mereka dari rumah.
Jauh seperti upah yang belum dibayarkan.
Jauh seperti keadilan yang belum datang.

Di hari yang istimewa ini, PSP Indonesia menyampaikan satu harapan:

Semoga Indonesia yang ke-81 adalah Indonesia yang tidak lagi membiarkan satu pun AKP-nya terjebak di laut tanpa perlindungan, tanpa kontrak, dan tanpa jalan pulang.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. 🇮🇩
Merdeka untuk semua, termasuk mereka yang di laut.

15/08/2026

📱 Pengenalan Aplikasi IKAN kepada Pelaut 🌊

Pejuang Suara Pelaut (PSP) Indonesia berkolaborasi dengan Indonesian Ocean Justice Initiative (IOJI) menggelar kegiatan pengenalan Aplikasi IKAN, inovasi digital untuk memperkuat pelindungan Anak Buah Kapal (AKP) Migran Indonesia.

Lewat aplikasi ini, AKP Migran dapat mengakses informasi kontrak kerja, memantau pembayaran upah, mengenal hak-haknya, hingga menjangkau saluran pengaduan dan layanan bantuan, langsung dari genggaman.

"Pelindungan harus dimulai dari informasi."

Kegiatan diisi dengan demonstrasi aplikasi, praktik langsung berkelompok, hingga sesi diskusi dan pengumpulan umpan balik dari peserta sebagai bahan evaluasi pengembangan aplikasi ke depan.

Bersama, kita bangun akses informasi yang lebih adil bagi pelaut Indonesia. 🎣

10/08/2026

⚓ Tahukah kamu? ILO C188 mewajibkan pemilik kapal menanggung penuh biaya kepulangan AKP dalam kondisi apapun.

Tapi pada 2020, dari 1.451 kasus AKP yang dilaporkan, 1.211 di antaranya berkaitan dengan masalah repatriasi. AKP terdampar. Jenazah tidak dipulangkan. Biaya pulang ditanggung sendiri.

Ratifikasi C188 sudah. Hak repatriasi ABK harus kita kawal bersama. 🙏

07/08/2026

🔴 UPDATE: Pelaut Migran Indonesia Resmi Ditetapkan sebagai Korban TPPO di Korea Selatan.

Baru 30 Juli lalu dunia memperingati Hari Anti TPPO. Hari ini, kita mendengar lagi bahwa saudara kita menjadi korban.

Kronologi:
🗓 21 Juli 2026 — Amrul Maulana (25) dan Khanif Fajar Susilo (32), jatuh dari lantai 8 motel di Busan saat berusaha melarikan diri dari penyekapan. Amrul meninggal dunia. Fajar luka serius.

🗓 6 Agustus 2026 — Pemerintah Korea Selatan resmi menetapkan keduanya sebagai korban TPPO berdasarkan UU Anti-Perdagangan Manusia. Ini adalah kasus TPPO pelaut migran pertama yang resmi ditetapkan.

Mereka bukan kabur tanpa alasan. Mereka disekap oleh agensinya sendiri di motel yang dijadikan titik transit sebelum diberangkatkan paksa ke kapal ikan di Tiongkok.

PSP Indonesia dan Jangkar Karat Indonesia mendesak pemerintah mengusut tuntas jaringan perekrutan yang terlibat dan memastikan keluarga korban tidak menanggung beban sendirian.

Bagikan. Jangan biarkan nama Amrul Maulana dilupakan. 🙏

📖 Baca berita lengkap di:

🔗 Tribun Jateng:
jateng.tribunnews.com/jawa-tengah/1262274

🔗 Berita Buruh Migran:
beritaburuhmigran.com/polisi-korsel-tetapkan-pelaut-migran-indonesia-yang-meninggal-sebagai-korban-trafficking

02/08/2026

🔴 30 Juli — Hari Dunia Menentang Perdagangan Orang.

Mereka berangkat dengan mimpi gaji tinggi di luar negeri. Tapi di balik iklan lowongan kerja di WhatsApp dan Instagram itu, ada jerat yang sudah menunggu.

Sepanjang 2023, Polri menangani 1.061 kasus TPPO dengan 3.363 korban. Di Jawa Barat, dalam 6 bulan pertama 2026 saja sudah ada 60 kasus, melampaui total kasus sepanjang 2025.

Di sektor perikanan, jeratnya lebih dalam: penipuan kontrak, kerja paksa, penahanan upah, dan ancaman kekerasan. Ini bukan sekadar pelanggaran kerja. Ini TPPO.

Kenali modusnya. Lawan bersama. Laporkan jika menemukan indikasi TPPO.

📞 KP2MI: 1500-654
📞 KemenPPPA: 129
📞 Polri: 110

Kenali. Lawan. Laporkan.

30/07/2026

⚕️ Tahukah kamu? ILO C188 mewajibkan pemilik kapal menanggung penuh: kotak P3K, akses dokter jarak jauh, evakuasi medis, dan jaminan sosial bagi setiap AKP.

Tapi per 2024, baru 519.848 dari 3,2 juta AKP Indonesia yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Sisanya berlayar tanpa perlindungan apapun.

Indonesia butuh program BPJS khusus AKP, karena segmen yang ada sekarang belum sesuai kebutuhan profesi pelaut.

24/07/2026

🌊 17.000 nelayan. 2.000 kapal. 40 km garis pantai.

Di balik angka itu, ada ribuan Awak Kapal Perikanan (AKP) — sebagian bekerja di kapal domestik, sebagian lagi jauh di tengah laut lepas sebagai pekerja migran. Jauh dari keluarga, kadang jauh juga dari jangkauan perlindungan hukum.

1 Mei 2026, Indonesia meratifikasi Konvensi ILO 188 melalui Perpres No. 25 Tahun 2026 — komitmen negara untuk melindungi pekerja di sektor perikanan. Tapi ratifikasi baru langkah awal. Pertanyaannya: bagaimana implementasinya di lapangan?

Untuk menjawab itu, PSP Indonesia bersama Environmental Justice Foundation (EJF) mengumpulkan 12 komunitas dan paguyuban nelayan Pantura dalam satu forum diskusi di Kabupaten Pemalang. 🤝

Swipe untuk melihat cerita lengkapnya — dari sambutan, pemutaran film "Before You Board", pemaparan kebijakan, hingga suara langsung dari keluarga AKP dan komunitas nelayan. ➡️

Karena perlindungan awak kapal perikanan bukan tugas satu pihak saja. Butuh negara, komunitas, dan organisasi masyarakat sipil bergerak bersama. 💪

📍 Hotel Winner, Kabupaten Pemalang 🗓️ Kamis, 23 Juli 2026

Address

Jalan Gurame
Pemalang
52315

Telephone

+6285951592948

Website

facebook.com

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when PSP Indonesia posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to PSP Indonesia:

Want your organization to be the top-listed Non Profit Organization in Pemalang?