24/05/2026
Jalan Rusak dan Beban Ekonomi Rakyat Jadi Sorotan Diskusi Publik di Pekalongan
PEKALONGAN — Persoalan infrastruktur jalan kembali menjadi perhatian masyarakat Kabupaten Pekalongan. Jalan rusak dinilai tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi rakyat, mulai dari distribusi barang, biaya transportasi, hingga akses pelayanan publik.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Lubang di Jalan, Lubang di Penghasilan: Mengurai Dampak Infrastruktur terhadap Ekonomi Rakyat” yang digelar di Café Teman Cerita Wonopringgo, Ahad (24/5/2026) malam.
Dalam forum tersebut, H. Sukirman meminta masyarakat ikut terlibat dalam proses pendataan jalan rusak agar pemerintah memiliki basis data yang lebih akurat untuk menentukan prioritas pembangunan.
“Kami persilakan warga menginventarisir jalan rusak agar bisa kami cocokkan dengan data pemerintah daerah. Ketika datanya sama, maka segera kami eksekusi untuk diperbaiki,” ujar Sukirman.
Ia mengakui keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan pembangunan daerah. Namun, menurut dia, hal tersebut tidak boleh menjadi penghambat percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pekalongan.
Karena itu, pemerintah daerah juga membuka peluang kolaborasi dengan investor untuk mendukung pembangunan daerah, khususnya pada sektor infrastruktur yang dinilai menjadi kebutuhan mendasar masyarakat.
Sementara itu, M. Yulian Akbar menjelaskan bahwa pemerintah daerah saat ini tengah melakukan inventarisasi kebutuhan perbaikan jalan melalui Dinas Pekerjaan Umum. Berdasarkan pemetaan sementara, kebutuhan anggaran perbaikan jalan di Kabupaten Pekalongan mencapai sekitar Rp300 miliar.
Di sisi lain, APBD Kabupaten Pekalongan sebesar Rp2,5 triliun masih harus dibagi untuk berbagai kebutuhan pelayanan publik lainnya. Meski demikian, pemerintah daerah disebut mulai memfokuskan perubahan anggaran pada sektor infrastruktur sesuai arahan pimpinan daerah.
“Plt. Bupati sudah mengalokasikan sekitar Rp100 miliar untuk tahun 2027 dan ditargetkan kebutuhan infrastruktur bisa terselesaikan pada 2028,” kata Yulian.
Pemerintah daerah juga berencana merilis daftar panjang jalan rusak di Kabupaten Pekalongan sebagai bentuk transparansi publik sekaligus membuka ruang pengawasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur.
Ketua GP Ansor Kabupaten Pekalongan, Achmad Fawaid menilai jalan yang layak merupakan kebutuhan mendasar masyarakat karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan pelayanan sosial warga.
Menurut dia, masyarakat sebenarnya tidak selalu membutuhkan bantuan langsung, melainkan pemenuhan kebutuhan dasar yang telah diamanatkan kepada para pemangku kebijakan.
“Infrastruktur sangat penting karena tidak hanya menyangkut ekonomi rakyat, tetapi juga kesehatan dan kebutuhan sosial lainnya,” ujar Fawaid.
Ia juga mendorong para legislator untuk lebih memprioritaskan anggaran pembangunan infrastruktur jalan demi kepentingan masyarakat luas.
Dari perspektif keagamaan, KH. Hasan Suaidi menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kemaslahatan umat. Menurut dia, pembangunan infrastruktur berkaitan erat dengan prinsip Maqashid Syariah yang menempatkan perlindungan agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal sebagai prioritas utama.
“Apapun yang berkaitan dengan infrastruktur tidak lepas dari kebutuhan pokok manusia,” kata Hasan.
Ia juga mengingatkan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi tetap harus mempertimbangkan kepentingan bersama dan disampaikan secara konstruktif.
Adapun Abdul Khafid atau yang dikenal dengan nama Cicer Klawu, Lipeng, dan Nuzaik menyampaikan keresahan masyarakat terhadap kondisi jalan yang dinilai belum banyak berubah.
Menurut dia, masyarakat telah memenuhi kewajibannya membayar pajak, namun kebutuhan dasar seperti infrastruktur jalan masih belum terpenuhi secara maksimal.
“Masyarakat sudah terlalu muak dengan keadaan jalan. Warga juga butuh transparansi publik,” ujarnya.
Meski demikian, Abdul Khafid menegaskan bahwa forum diskusi tersebut bukan sekadar ruang kritik, melainkan bentuk kepedulian pemuda untuk ikut membangun Kabupaten Pekalongan secara bersama-sama.
