Jembatan lalan

14/05/2026

Di pikir secara orang bodoh aj klw mau cepat selesai cabut izin pelayarannya. Beres..

13/05/2026

Mungkin belum puas

04/05/2026

Brsuara dikit langsung d gigit itulah yg bikin masyarakat lalan tidak bisa kompak

14/04/2026

Yups

Dugaan korupsi dalam aktivitas pelayaran di wilayah perairan Sungai Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), terus menjadi sorotan.

Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan bahkan telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk Kantor KSOP Palembang, setelah perkara ini ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Tidak hanya pihak KSOP, kalangan aktivis anti korupsi juga mendesak Kejati Sumsel untuk turut memeriksa pejabat Dinas Perhubungan (Dishub) Muba dan Sumsel yang menjabat dalam kurun waktu 2019 hingga 2025.

Desakan tersebut disampaikan Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi (K-MAKI), Feri Kurniawan. Ia menilai kasus ini tidak dapat dikategorikan sebagai pungutan liar (pungli) semata, karena terdapat regulasi yang menjadi dasar penarikan biaya.

“Kami menilai kasus ini bukanlah pungli, karena KSOP Palembang memungut jasa kapal pandu itu berdasarkan aturan yang ada, yakni Peraturan Bupati. Namun persoalannya, setoran tersebut tidak masuk ke kas Pemerintah Kabupaten Muba. Di situlah letak pelanggarannya,” ujar Feri.

Suorce : .rmolsumsel

09/04/2026

Palembang, Briliannews.com -- Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumsel menggeledah kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas 1 Palembang pada Rabu (8/4/2026) sore. Penggeledahan dilakukan untuk pendalaman dan pencarian barang bukti dalam penyidikan dugaan korupsi lalu lintas perairan

06/04/2026

Berdasarkan laporan resmi Dinas Perhubungan (Dishub) Musi Banyuasin, insiden ini melibatkan tongkang batubara BG LL 3017 yang ditarik oleh Tugboat (TB) LL Makmur dengan asistensi dari kapal Paris 22.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin, M. Hatta. Membenarkan kejadian tersebut Informasi ini pertama kali dilaporkan oleh Camat Lalan, Jamian sekarang masih di tindak lanjuti

LGI Sumsel: "Evaluasi KSOP, Cabut Izin Olah Gerak Paris 22!"

Reaksi keras datang dari Lembaga Garda Indonesia (LGI) Sumatera Selatan. Ketua LGI Sumsel Al Ansor SH melalui Seketaris LGI Sumsel, Indra Jaya, mengecam lemahnya pengawasan di perairan Lalan dan menuntut tindakan tegas dari pihak berwenang terhadap pihak perusahaan pelayaran.

Ini adalah kelalaian fatal yang tidak bisa ditoleransi. Kami mendesak KSOP segera mengevaluasi dan mencabut izin olah gerak kapal Paris 22. Kapal ini memiliki rekam jejak buruk; sebelumnya pernah terlibat dalam insiden yang merobohkan Jembatan Lalan, dan sekarang mereka justru kembali menabrak tiang jembatan yang sedang dalam proses pembangunan ulang," tegas Indra.

Menyikapi kejadian berulang ini, LGI Sumsel menekankan tiga tuntutan utama kepada pemerintah dan otoritas pelabuhan:

Moratorium Izin Olah Gerak: Meminta KSOP membekukan seluruh izin olah gerak kapal-kapal terkait di wilayah tersebut hingga proses pembangunan jembatan selesai sepenuhnya demi menjamin keamanan konstruksi.

Audit Kelaikan Kapal Asistensi:

Mempertanyakan standarisasi dan kompetensi kapal asistensi yang gagal mencegah benturan, meskipun titik tersebut merupakan area rawan dengan riwayat kecelakaan serupa.

Bangun Ulang Total: LGI mendesak agar tiang yang terdampak wajib dibangun kembali dari nol sesuai spesifikasi teknis awal. Pihaknya menolak opsi perbaikan parsial atau sekadar pelurusan tiang demi menjamin keamanan jembatan dalam jangka panjang.

"Jika tuntutan ini diabaikan dan tidak ada tindakan nyata dari KSOP dalam waktu dekat, kami pastikan LGI akan turun ke jalan dan menggelar aksi massa besar- besaran di depan kantor KSOP," pungkas Indra.

Hingga berita ini diturunkan, pihak berwenang masih melakukan investigasi lebih lanjut di lokasi kejadian untuk memastikan total kerugian dan dampak terhadap struktur utama jembatan.
Sc : aqjnews