Wahana Generasi Aceh

13/06/2025

Ini bukan soal menyerang, tapi soal transparansi. bila legal belum jelas, publik berhak tau. dan jika suara kritis justrus dibantah dengan narasi, bukan data, maka pertanyaannya mengapa mereka takut pada wangsa?

12/06/2025

kepada pihak yang menyebut kami mengganggu investasi, mari kita Berdialektika di Publik, jika perlu kita Live kan di Instagram wangsa.

Gimana Kawan Kawan, Sepakat?

12/06/2025

Wahana Generasi Aceh (WANGSA) menyampaikan apresiasi atas langkah tegas Bupati Aceh Barat, yang baru saja mengeluarkan ultimatum resmi kepada seluruh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) untuk menunjukkan aktivitas nyata dalam jangka waktu satu tahun, dengan tenggat hingga Juni 2026. Bagi WANGSA, kebijakan ini mencerminkan komitmen serius pemerintah daerah terhadap transparansi, keadilan, dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam

Selengkapnya di wangsa.or.id

11/06/2025

Menolak dibungkam, menolak diteror, dan menolak di diskriminasi, kita memiliki menjaga bukan menyerah.

Jangan biarkan Aceh Barat sendiri, karena menjaga masa depan adalah tugas kita semua.

11/06/2025

Wahana Generasi Aceh (WANGSA) secara resmi merilis hasil Forum Group Discussion (FGD) bertema “Bongkar Skandal Tambang Emas PT Magellanic Garuda Kencana: Perampokan Daerah di Siang Bolong”. FGD tersebut menghadirkan para akademisi, pejabat publik, jurnalis, aktivis lingkungan, hingga tokoh masyarakat, dan menghasilkan satu kesimpulan tegas: PT MGK tidak hanya melanggar hukum, tapi juga telah menelantarkan prinsip-prinsip dasar tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan.

PT MGK dinilai telah menjalankan kegiatan pertambangan tanpa izin yang sah, menyetor jaminan reklamasi secara terlambat, serta melibatkan Warga Negara Asing (WNA) sebelum memenuhi persyaratan legal yang paling mendasar. Fakta bahwa perusahaan ini tetap beroperasi meskipun IUP-nya telah dicabut secara nasional, dan belum menandatangani pakta integritas, menandai terjadinya kelumpuhan penegakan hukum di sektor tambang Aceh.

Ini bukan semata pelanggaran administratif. Ini adalah bentuk kolonialisme gaya baru atas nama investasi. Perusahaan memanen keuntungan dari tanah rakyat dengan status hukum menggantung dan nyaris tanpa kendali institusional

PT MGK sudah berkali-kali diberi kesempatan oleh pemerintah pusat, termasuk pembinaan saat izinnya dikembalikan ke Aceh. Bahkan sampai surat peringatan terakhir pada 31 Januari 2023 pun tidak diindahkan. Jika negara hadir, seharusnya izin perusahaan ini sudah dicabut 1 tahun sebelumnya.

05/06/2025

Diskusi Santai & Penyampaian Aspirasi Bersama H. Sudirman (Haji Uma) Anggota DPD-RI Asal Aceh

Suasana hangat penuh keakraban mewarnai diskusi santai bersama Haji Uma  sosok yang dikenal vokal menyuarakan kepentingan rakyat Aceh di tingkat nasional. Dalam pertemuan ini, mahasiswa dan masyarakat aceh barat diberi ruang untuk menyampaikan langsung aspirasi, harapan, serta keresahan yang selama ini terpendam.

Terima kasih atas kehadiran dan perhatian yang terus hadir di tengah rakyat. Semoga pertemuan ini menjadi jembatan menuju perubahan yang lebih baik untuk Aceh!

30/05/2025

Yayasan Wahana Generasi Aceh (Wangsa) menggelar forum diskusi kelompok terfokus (FGD) untuk membahas kontroversi aktivitas pertambangan emas oleh PT Magellanic Garuda Kencana (MGK) di Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu, 28 Mei 2025 itu diwarnai pandangan kritis dari berbagai peserta, namun berlangsung secara kondusif.

Diskusi tersebut digelar di tengah meningkatnya kekhawatiran publik mengenai dampak lingkungan, sosial, dan dugaan pelanggaran administratif yang diduga dilakukan oleh perusahaan yang telah lama beroperasi di kawasan itu.

FGD ini dihadiri oleh perwakilan lintas sektor. Dari unsur legislatif hadir Ahmad Yani, anggota DPRK Aceh Barat dari daerah terdampak. Dari kalangan akademisi, hadir Azhari dari Universitas Teuku Umar yang juga merupakan Ketua Forum Komunitas Muda Barat Selatan Aceh (KMBSA). Muhammad Nur, Direktur Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina).

Lembaga mahasiswa juga aktif berpartisipasi, antara lain presiden Mahasiswa UTU Putra Rahmat, Ketua DPM UTU Arie Gucci, Vazil Ketua DEMA STAIN TDM, Ketua HIMMA UTU Fernandi, Ketua BEM AKN Tunnani, dan Ketua BEM Ekonomi UTU Sahirman. Dari unsur pemerintah daerah, perwakilan yang hadir meliputi Dede dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Aharis dari DPMPTSP, perwakilan Dinas Transnaker bidang ketenagakerjaan, serta Kharisma dari Kantor Imigrasi Meulaboh. Pihak perusahaan PT MGK turut menghadiri forum ini, bersama elemen masyarakat sipil seperti Forum Kota Meulaboh (Forkot) dan Forum Masyarakat Aceh Barat (Format).

Selengkapnya di wangsa.or.id

27/05/2025

FGD – Bongkar Skandal Tambang Emas

Ketika harta karun di perut bumi Aceh Barat bukan membawa berkah, tapi malah jadi ajang perampokan terstruktur dan terang-terangan.

Wahana Generasi Aceh (WANGSA) menghadirkan Focus Group Discussion bertajuk: "Bongkar Skandal Tambang Emas PT. Magellanic Garuda Kencana, Perampokan Daerah di Siang Bolong"

Hari/Tanggal: Rabu, 28 Mei 2025
Waktu: 09.00 WIB - S/d Selesai.
Tempat: Rumah Rakyat Wangsa

Dihadiri oleh tokoh muda, jurnalis, hingga pejabat publik yang siap menguliti tuntas siapa yang bermain di balik tambang ilegal dan siapa yang pura-pura buta.

27/05/2025

FGD Bongkar Skandal Tambang Emas🔥

Ketika harta karun di perut bumi Aceh Barat bukan membawa berkah, tapi malah jadi ajang perampokan terstruktur dan terang-terangan.

Wahana Generasi Aceh (WANGSA) menghadirkan Focus Group Discussion bertajuk: "Bongkar Skandal Tambang Emas PT. Magellanic Garuda Kencana, Perampokan Daerah di Siang Bolong"

Hari/Tanggal: Rabu, 28 Mei 2025
Waktu: 09.00 WIB - S/d Selesai.
Tempat: Rumah Rakyat Wangsa

Dihadiri oleh tokoh muda, jurnalis, hingga pejabat publik yang siap menguliti tuntas siapa yang bermain di balik tambang ilegal dan siapa yang pura-pura buta.

24/05/2025

COMING SOON FGD❗

Bongkar skandal tambang emas PT. Magellanic Garuda Kencana!
Mari duduk bersama, suarakan keadilan, dan selamatkan daerah kita dari perampokan terselubung.

Narahubung: 0821-6336-4744 (Pandi)

23/05/2025

16/05/2025

Wahana Generasi Aceh (Wangsa) menyesalkan pernyataan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Aceh Barat yang dilontarkan usai unjuk rasa oleh aliansi Generasi Aceh Menggugat (GAM). Alih-alih memberi kejelasan, Kepala Kemenag justru berkilah bahwa penanganan kasus telah berjalan sejak Desember 2024. Namun hingga Mei 2025, tak satu pun hasil konkret yang terlihat. Pernyataan tersebut justru menegaskan: penanganan kasus ini mandek dan dibiarkan berjalan tanpa arah.

Yang lebih mencemaskan, Kepala Kemenag menyederhanakan substansi persoalan menjadi “konflik internal antara guru dan kepala madrasah”. Dalih ini bukan saja menyesatkan, tapi juga membelokkan fokus publik dari perkara utamanya: praktik pungutan liar alias pungli.

Wangsa menegaskan, praktik pungli bukan sekadar gesekan internal, melainkan perbuatan melawan hukum yang terang-terangan. Dalam perspektif hukum, pungli tergolong sebagai tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tipikor. Menafsirkan pungli sebagai urusan internal adalah bentuk pengaburan hukum dan pembiaran sistematis terhadap dugaan korupsi di lembaga pendidikan di bawah naungan negara.

Pernyataan Kepala Kemenag Aceh Barat tidak hanya menunjukkan sikap tidak serius menangani dugaan korupsi, tetapi juga memberi kesan bahwa hukum bisa dinegosiasikan melalui narasi “damai-damai internal”. Ini adalah bentuk pelanggaran etik sekaligus cermin dari lemahnya keberpihakan institusi terhadap dunia pendidikan yang bersih dan berintegritas.

Selengkapnya Di wangsa.or.id