Lembaga Pengembangan Wilayah NTB

10/06/2026

Hari Lingkungan dan Laut Sedunia 2026: LPW NTB Gugat Praktik ‘Ekosida’ dan Pembiaran Hukum di Nusa Tenggara Barat

Lima Tuntutan LPW NTB:

Evaluasi Paket Regulasi: Mendesak Pemerintah Pusat dan DPR RI melakukan evaluasi total terhadap kebijakan hukum yang melemahkan proteksi lingkungan, serta mengembalikan fungsi esensial Amdal.

Audit Lingkungan Menyeluruh: Meminta Pemerintah Provinsi NTB dan Pemkab/Pemkot se-NTB melakukan audit lingkungan terhadap seluruh izin industri ekstraktif, pertambangan, dan proyek pariwisata besar di hulu maupun pesisir.

Penerapan Strict Liability: Menuntut aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Gakkum KLHK) menerapkan asas tanggung jawab mutlak (strict liability) serta sanksi pidana korporasi bagi korporasi perusak lingkungan.

Zonasi Berkeadilan: Mendesak percepatan implementasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) NTB dengan memprioritaskan hak nelayan tradisional di atas kepentingan oligarki.

Konsolidasi Gerakan Sipil: Mengajak elemen akademisi, mahasiswa, dan pemuda di NTB untuk membangun gerakan kritis dalam mengawal setiap kebijakan publik yang berdampak pada alam.

07/06/2026

Surat Terbuka "Akhiri Kekerasan Seksual di Lingkungan Ponpes dan Pendidikan Berbasis Agama, Evaluasi Kanwil Kemenag NTB"

06/06/2026

Konsolidasi & Bedah Buku "Gerakan Bongkar Bandar dalam Jerat Hukum"

"KOALISI BERANI"

04/06/2026

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menghadapi tantangan serius. Data terbaru menunjukkan adanya kenaikan angka pengangguran yang dibarengi dengan fakta bahwa kualitas tenaga kerja daerah masih didominasi oleh lulusan tingkat pendidikan rendah. Berdasarkan laporan Keadaan Angkatan Kerja NTB Agustus 2025 (Volume 14, 2026), tren ketenagakerjaan menunjukkan perlunya perhatian ekstra pada aspek produktivitas dan daya saing.

Sumber: Artikel "Tingkat Pengangguran di NTB Naik, Kualitas SDM Masih Didominasi Lulusan SMP ke Bawah", Narasio.com.

01/06/2026

Pemekaran daerah atau pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Konsekuensinya adalah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di sisi lain, ada harapan terhadap percepatan kesejahteraan rakyat. pemekaran daerah diyakini sebagai jalan pintas untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan maksimalisasi potensi sumber daya daerah. Keyakinan inilah yang membuat sebagian masyarakat terus menggaungkan pembentukan DOB. Namun, benarkah pemekaran daerah satu-satunya solusi?

Sumber: Artikel "Pemekaran Daerah: Antara Beban, Gairah Politik dan Asa Kesejahteraan", Narasio.com

01/06/2026

Hari Lahir Pancasila, 01 Juni 2026. Sebagai titik refleksi, bahwa Pancasila sebagai kerangka tata pembangunan. Negera hadir dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

31/05/2026

MATARAM – Peneliti Lembaga Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat (LPW NTB), Yunita, SH, menyoroti risiko perjanjian dagang mineral kritis antara Amerika Serikat dan Indonesia. Dalam konferensi pers bertajuk “Meninjau Komitmen Mineral Kritis dalam Perjanjian Dagang AS-Indonesia terhadap Keadilan Ekologi dan Ekonomi Lokal”, pada Rabu (13/5/26) di Gedung Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram (FHISIP UNRAM).

Tim Advokasi LPW NTB, Yunita, SH, menyoroti pentingnya perjanjian dagang mineral kritis antara Amerika Serikat dan Indonesia

31/05/2026

MATARAM – Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Meninjau Komitmen Mineral Kritis dalam Perjanjian Dagang AS – Indonesia terhadap Keadilan Ekologi dan Ekonomi Lokal” yang diselenggarakan Indonesia for Global Justice kerjasama Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram (FHISIP UNRAM), WALHI NTB, LPW NTB, Sorot Kamera dan Metajuridika di Aula Prof. Zainal Asikin, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Mataram pada Rabu (13/5/2026), bongkar perjanjian dagang Amerika-Indonesia dan dampak buruk ke depan.

Membedah FGD bertajuk “Meninjau Komitmen Mineral Kritis dalam Perjanjian Dagang AS – Indonesia terhadap Keadilan Ekologi dan Ekonomi Lokal”

31/05/2026

MATARAM – Pada momentum Hari Buruh 2026, Direktur Lembaga Pengembangan Wilayah (LPW) NTB, Taufan, S.H., M.H., memberikan catatan kritis terhadap struktur ketenagakerjaan di Nusa Tenggara Barat berdasarkan rilis data Sakernas Agustus 2025 yang dipublikasi oleh BPS NTB pada Maret lalu. Meski terjadi sedikit peningkatan di sektor formal, Taufan menilai kondisi buruh dan pekerja di NTB masih sangat rentan karena mayoritas masih menggantungkan hidup pada sektor informal dan pertanian tradisional.

Taufan SH MH mengkritik tingginya angka pekerja informal di NTB yang mencapai 68,42%. Ia mendesak pemerintah mempercepat unifikasi ke sektor formal demi perlindungan buruh

05/05/2026

Kesenjangan pembangunan antara wilayah di Nusa Tenggara Barat (NTB) dinilai bukan sekadar masalah ketersediaan infrastruktur fisik, melainkan masalah mendasar pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Lembaga Pengembangan Wilayah (LPW) NTB, Taufan, S.H., M.H., dalam Diskusi Publik yang digelar HMI BADKO BALI-NUSRA di Meeino Warking, Kota Mataram, Kamis (30/04/2026).

Direktur LPW NTB, Taufan SH MH, menegaskan bahwa kualitas SDM dan literasi menjadi kunci utama pemerataan pembangunan di NTB