Setelah diprakarsai, tepatnya 25 Juli 1969, 11 seniman Makassar, yang diantaranya : Matuladda, HB Mangemba, Arsal Alhasbi, Husni Djamaluddin, Aspar Paturussi, Rahman Arge, AH Mangemba, SA Jatimayid, MS Mallombasi, Djamaluddin Latief dan Hisbuldin Patunru . Turut hadir p**a beberapa seniman dan budayawan Sulawesi Selatan, dalam perundingan program yang akan dijalankan di dalam “Kamar Pertemuan Seni
man”. Pembentukkan lembaga kesenian ini adalah salah satu upaya untuk turut berperan serta dalam pengembangan dan pembaharuan kembali kehidupan berkesenian dalam membangun kebudayaan nasional maupun lokal, sesuai tekad dan cita-cita Orde Baru (Orba), yang berlandas pada Pancasila dan Undang Undang dasar 1945. Dari itu, alasan lain yang ikut mendorong kelahiran DKM, adalah bentuk kekecewaan dan perlawanaan para budayawan dan seniman non Lekra, terhadap Lembaga kebudayaan Rakyat (Lekra) Makassar, yang diduga sebagai organisasi sayap Partai Komonis Indonesia (PKI). Yang dalam perjalanannya di tahun 1950-1965, Lekra telah melakukan terror dan meronrong seniman dan budayawan yang tidak sependapat dengan pemahaman yang dianutnya. Bila kembali ditahun 1960-an awal, konflik ini berawal dari lahirnya kebijakaan yang menempatkan “politik sebagai panglima” atas seluruh kegiatan kemasyarakatan. Hal ini jelas Memberikan kesempatan besar terhadap Lekra yang berlawan terhadap imprealisme dengan menggunakan kekuatan rakyat dan menggunakan seni dan budaya sebagai media perlawanan. Perlawanan inilah yang kemudian selalu mengaitkan Lekra pada PKI. Kemudian hal ini dijadikan landasan beberapa partai untuk ikut bergegas membangun organisasi sayap di bidang kebudayaan. Yang kemudian melahirkan Organisasi Masyarakat (Ormas) kesenian dan kebudayaan sebagai alat perjuangan partai, diantaranya, Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) dari Partai Nasional Indonesia (PNI), Lembaga Seni Budaya Muslim Indoneia (Lesbumi) dari Nahdatul Ulama (NU). Makassar yang mempunyai potensi besar terhadap pengembangan kawasan Indonesia Timur, menjadi tempat strategis dalam penguatan massa politik partai. Potensi ini membuat kota Makassar semakin menjadi pusat dari explorisasi budaya di Sulawesi Selatan, yang kemudian membuat laju perkembangan dan pelestarian kebudayaan, yang secara langsung semakin memperkaya budaya Nasional. Namun pasca penyerahan kekuasaan tahun 1966, Lembaga-lembaga yang meramaikan Makassar mulai meredup dan hampir tidak terdengar lagi kiprahnya, apalagi memasuki tahun 1970. Dalam kekosongan lembaga kebudayaan di Makassar, dan carut marutnya politik diawal Orba, DKM menempuh kebijakan yang menurut organisasi ini melewati kebijakan fragmentaris saat itu, yang memecahkan organisasi kesenian berdasarkan aneka ideologi. Yang secara garis besar perjuangannya seiring dan searah dengan apa yang ingin dilakukan pemerintahaan Orba. Perlawanaan terhadap gerakan kesenian dan kebudayaan yang dianggap terpecah dan berlandas politik. Mulai dipertegas DKM dengan visi dan misi pemerintahaan yang berkuasa di Orba. DKM mulai membangun massanya, dan memberikan perlawananan terbuka terhadap ideologi yang berbeda dengan gaya pemikiran Orba. Kesepahamaan itu pun termaktub dalam anggaran dasar DKM, yang tidak memberi ruang adanya penyelewengan terhadap kerja-kerja kesenian dan kebudayaan yang disangkut pautkan dengan ideologi selain Pancasila ataupun yang mengarah pada politik partai. Secara terperinci kegiatan DKM termaktub pada Anggaran rumah tangganya, yang berorentasi pada kesenian yang tidak hanya pada pengarahaan buah-buah pikiran atau gagasan terhadap kerja masyarakat, namun juga ikut berperan serta dalam penangan kegiatan seni. Selain itu, sejumlah program kesenian dan kebudayaanya yang ditanggung langsung finansialnya oleh pemerintah, digiatkan demi mencuri simpatik masyarakat atas pencitraan yang mulai dibangun orde baru di 1969-1987. Langkah kongkrit mengisi kekosongan lembaga kebudayaan di Makassar, memberikan hasil positif pada pemerintahan. DKM-pun memberikan banyak sumbangsi pada explorasi budaya pedalaman Sulawesi Selatan, pelestarian dan pembaharuan kebudayaan. Hal ini ikut mempengaruhi warga kota Makassar yang semakin heterogen dan kaya akan budaya. Belum lagi secara garis sosial dan budaya, masyarakat di Sulawesi Selatan sangat konsumtif terhadap hiburan.sehingga program DKM selalu dinanti masyarakat Makassar. Kesuksesan DKM di pertengahan 1980-an, juga tidak lepas dengan akulturasi budaya asing yang coba diharmonikan dengan budaya dan kesenian di Makassar. Berdasarkan pembahasan diatas, penulis amat tertarik untuk mengkaji lebih dalam, mengenai Perjalanan DKM di tahun 1969-1987, dengan segala kontrofersi, yang akan penulis lihat dari segi sosial dan politik Makassar diawal pemerintahaan Orba. Selain itu penulis juga akan melihat bagaimana pengaruh seni dan budaya di Makassar yang kemudian ikut berperan pada perkembangan kota Makassar sebagai kota Budaya, yang dalam upayanya mengexpolorisasi, mengembangkan dan melestarikan kesenian Sulawesi Selatan.
