Muslimah Cinta Syariah

06/01/2024

Sebuah event Risalah Akhir Tahun 2023 telah diselenggarakan di berbagai daerah di Indonesia dalam waktu yang berbeda-beda. Adapun kegiatan yang dilaksanakan di daerah Pattallassang dengan tema "Jeritan Ibu Pertiwi Suarakan nasib anak bangsa" dihadiri oleh sejumlah remaja muslimah.

Dalam event ini, pemateri pertama Ustadzah Muliati, S.Pd sebagai pemerhati pendidikan, memaparkan tentang kasus perampasan lahan menurut data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Auriga, bahwa sebagian besar lahan di Indonesia dikelola oleh korporasi. Hal ini ditunjang dengan kebijakan agraria yang pro investasi politik oligarki. Di antaranya Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah, penegasan tanah yang belum bersertifikat sebagai tanah negara, PP no. 19 THN 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (prioritas pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional). Kawasan Industri, ekonomi, pariwisata, foot estate menjadi kategori kepentingan umum.

Ia melanjutkan, perampasan lahan disebabkan oleh politik oligarki, yang didukung oleh sistem demokrasi yang diterapkan di negara Indonesia.

Muliati juga menuturkan bahwa kondisi ini tentu melahirkan ancaman, khususnya pada perempuan dan generasi muda yaitu:
1. Gaya hidup hedonism. Dengan adanya proyek PSN ini maka sangat memungkinkan juga pembangunan sarana hiburan seperti cafe, spot foto, club, villa. Ini memicu gaya hidup hedonis dan seks bebas yang melahirkan kerusakan generasi.
2. Perempuan dan generasi dipaksa bekerja sebagai penopang ekonomi, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk menjadi generasi yang kuat dan memiliki keahlian dalam keilmuan.
3. Ancaman keamanan, trauma dan ketakutan karena konflik
4. Ancaman hilangnya kesempatan pendidikan akibat relokasi dan penggusuran lahan
5. Kerusakan pada lingkungan menyebabkan ekosistem tidak seimbang sehingga mempengaruhi iklim dan cuaca.

"Sebagai generasi penerus umat maka sudah menjadi tanggung jawab kita untuk bersikap, bertindak terhadap kezaliman penguasa yang hanya pro pada investor atau oligarki," seru Muliati.

Pemateri kedua yaitu Sudarmiati, S.Pd yang juga sebagai pemerhati pendidikan mengatakan, bahwa persoalan umat semakin kompleks sebagai efek domino penerapan sistem kapitalis yang memberikan lampu hijau bagi korporasi menguasai tanah rakyat dengan mudah melalui legalitas formal yang diaminkan oleh negara.

"Rakyat yang terbiasa bertani, kehilangan mata pencaharian dan sulit mencari pekerjaan karena keterbatasan pendidikan dan keterampilan, hal ini tentu berimbas pada pendidikan, kesehatan serta terpenuhinya kebutuhan anak. Sehingga menjadikan remaja rentan terkena "mental illness" karena khawatir akan masa depan mereka yang serba sulit," tuturnya.

"Inilah buah penerapan sistem demokrasi kapitalis. Sementara sistem pemerintahan Islam sendiri, telah membuat regulasi penguasaan lahan berdasarkan hukum Allah. Sehingga hak-hak rakyat terjaga dan dilindungi. Islam juga memiliki konsep sistem keuangan yang khas sehingga kebutuhan rakyat bisa terjamin pemenuhannya dengan baik," jelas Sudarmiati.

"Karena itu, dengan melihat fenomena yang terjadi "kezaliman" maka hendaklah kaum muslim menyadari bahwa satu-satunya solusi hakikinya adalah menerapkan hukum Allah secara kaffah. Karena itu sangat penting bagi kaum muslim memahami bagaimana aturan-aturan Islam," serunya.

06/01/2024

Sebuah event Risalah Akhir Tahun 2023 dengan tema "Peran Ibu Tergadai dalam Rakusnya Kapitalis", terlah terselenggara dalam sebuah kegiatan kajian muslimah yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia dengan waktu yang berbeda. Acara ini dihadiri oleh sejumlah muslimah di salah satu daerah di Kabupaten Gowa.

Ustadzah Muliati, S.Pd sebagai pemerhati pendidikan sekaligus salah satu narasumber kegiatan ini mengatakan, laporan kasus perampasan lahan (konflik agraria) di Indonesia sudah memasuki level kritis. Jutaan keluarga menjadi korban. Ada yang didiskriminasi karena mempertahankan lahan mereka.

Ia melanjutkan, "Kasus di Pulau Rempang, Pohuwato di Gorontalo, Seruyan di Kalimantan Tengah. Beberapa contoh di atas adalah kezaliman rezim yang pro pada oligarki. Perampasan lahan tidak hanya pada sektor pertanian/agrarian. Masih banyak lagi konflik lahan, juga di sektor lainnya, seperti sektor properti, pertambangan, kehutanan, perkebunan dan lain-lain".

"Kondisi di Sulawesi juga tidak jauh berbeda, bahkan tren kerusakan lingkungan terus meningkat dan meluas khususnya kawasan hutan tropis, kawasan pesisir laut dan pulau-pulau kecil. Jika hal ini dibiarkan dan tidak dilakukan pemulihan maka Sulsel akan kolaps. Dampak kerusakan lingkungan yang paling ekstrem yakni krisis iklim yang memberikan dampak negatif pada masyarakat terutama perempuan dan anak- anak," papar Muliati.

"Bagaimana dengan kondisi Gowa dan Kecamatan Pattalassang pada khususnya? Ini tidak jauh berbeda, wilayah Pattallassang termasuk wilayah yang akan didirikan Proyek Strategis Nasional (PSN) selain wilayah Makassar, Maros dan Takalar, yakni proyek Mamminasata. Proyek ini sementara berjalan. Beberapa proyek penunjang juga sudah berjalan seperti pembangunan lapangan golf internasional, proyek properti, perbaikan infrastruktur, pembangunan sarana hiburan dan wisata, pembangunan jalan lingkar Baypas Mamminasata. Masih ada juga beberapa proyek jangka panjang yang akan dilaksanakan beberapa waktu yang akan datang seperti, pembangunan kota baru, pembangunan industri, TPA dan lain-lain," terangnya.

Ia menjelaskan bahwa perampasan lahan merupakan buah dari politik oligarki. Hal ini disebabkan karena Indonesia menganut sistem demokrasi yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis, di mana penguasa hanya dijadikan alat oleh pemilik modal (oligarki) untuk memuluskan rencana mereka meraih keuntungan tanpa memikirkan nasib masyarakat. Lahan yang menjadi sumber penghidupan mereka dirampas sehingga ibu dan anak-anak kehilangan tempat tinggal. Para ibu terpaksa harus keluar rumah mencari nafkah untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Di sisi lain anak-anak kehilangan kasih sayang, makanan bergizi, dan tempat tinggal yang layak.

05/01/2024

Risalah Akhir Tahun 2023, dalam kegiatan Bincang Muslimah dengan tema "Saatnya Muslimah Buka Mata" telah terselenggara. Event ini dihadiri sejumlah muslimah dari berbagai usia di salah satu wilayah di Kabupaten Gowa, tepatnya di Kecamatan Bungaya. Agenda ini dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia secara bergantian.

Pemateri pertama yaitu Uly Eka Saputri sebagai aktivis dakwah, pemerhati pendidikan dan penulis, mengatakan bahwa Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam. Seharusnya dengan kekayaan yang dimilikinya mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Tapi faktanya, misalnya di Kecamatan Bungaya ini, sangatlah kurang memadai. Seperti yang kita lihat Jembatan Bili-bili yang kedua, setelah hampir 5 tahun banyak memakan korban. Ada saja yang terpeleset atau jatuh karena kayu sudah tidak kuat menahan beban kendaraan. Kita juga tahu bersama bahwa di tahun 2023 ini baru saja diperbaiki, itu juga masih sangat minim.

Belum lagi yang terjadi di Desa Bissoloro, hutan pinus itu dijadikan tempat wisata tetapi sangat banyak terjadi kemaksiatan. Misalnya, terkadang ada yang pergi camping sampai bermalam dan itu laki-laki-perempuan. Tanpa melihat bahwa dalam kegiatan ini bisa saja akan terjadi kemaksiatan karena aktivitas campur baur dan berduaan.

Selanjutnya pemateri kedua yaitu Nurliah Hamad sebagai aktivis dakwah sekaligus ibu rumah tangga, juga mengatakan dengan dalih pertumbuhan ekonomi, penguasa semakin membuka jalan bagi para elit pengusaha untuk berinvestasi termasuk dalam sektor pertanian dan perkebunan. Namun di balik semua itu justru berujung pada perampasan lahan yang banyak mengakibatkan hak-hak rakyat terampas. Sementara dalam Islam, penguasa itu adalah pengurus dan pelindung bagi rakyat terutama dalam mempertahankan hak-hak mereka dan memenuhi kebutuhannya.

Dalam menyelesaikan konflik terkait perampasan ruang hidup tidak cukup dengan mengotak-atik regulasi saja, tetapi harus kembali pada sistem politik Islam yakni sistem pemerintahan yang menerapkan aturan dari Pencipta yakni Daulah khilafah Islamiyah yang dipimpin oleh seorang khalifah.

Acara ini semakin membangun kesadaran umat bahwa hanya sistem Islam yang terbukti mampu menyelamatkan dan menyejahterakan rakyat.

04/01/2024

03/01/2024

KeCe Komunitas Remaja Cerdas

Testimoni peserta Risalah Akhir Tahun 2023 dengan tema "Bumimu, Bumi Kita, Kita Jaga Bersama"

03/01/2024

Alhamdulillah telah terselenggara event Risalah Akhir Tahun 2023 dengan tema "Peran Ibu Tergadai dalam Rakusnya Kapitalis". Tema ini cukup menarik untuk dibahas dalam kegiatan ini.

Kegiatan yang dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia ini khususnya Pattallassang, dihadiri sejumlah peserta muslimah.

Narasumber Sudarmiati, S.Pd sebagai praktisi pendidikan mengatakan, bahwa konflik agraria tumbuh subur dalam negara yang mempraktikkan sistem pemerintahan demokrasi, karena UU yang dihasilkan bagai karpet merah bagi korporasi untuk menguasai tanah rakyat dengan mudah.

"Rakyat yang terbiasa bertani, kehilangan mata pencaharian dan sulit mencari pekerjaan karena keterbatasan pendidikan dan keterampilan. Akibatnya rakyat kesulitan ekonomi, ibup un terpaksa harus bekerja untuk menyangga perekonomian keluarganya", ungkap Sudarmiati.

Ia menjelaskan bahwa sistem pemerintahan Islam telah membuat regulasi penguasaan lahan berdasarkan hukum Allah. Sehingga hak-hak rakyat terjaga dan dilindungi. Islam juga memiliki konsep sistem keuangan yang khas sehingga kebutuhan rakyat bisa terjamin pemenuhannya dengan baik.

"Karena itu, dengan melihat fenomena "kezaliman" yang terjadi maka hendaklah kaum muslim menyadari bahwa satu-satunya solusi hakikinya adalah menerapkan hukum Allah secara kaffah. Karena itu sangat penting bagi kaum muslim memahami bagaimana aturan-aturan Islam dengan ikut mengkaji, memahami dan memperjuangkannya", serunya.

03/01/2024

Risalah Akhir Tahun 2023, "Bumimu, Bumi Kita, Kita Jaga Bersama"

Acara Risalah Akhir Tahun 2023 dihadiri sejumlah muslimah di salah satu wilayah di Sinjai Barat, dengan tema "Bumimu, Bumi Kita, Kita Jaga Bersama". Agenda ini dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia secara bergantian.

Narasumber yaitu Satriani,S.Pd sebagai aktivis dakwah mengatakan bahwa Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam. Tanah yang subur, berlimpah minyak, pasir, gas, batu bara, emas, nikel dan barang tambang lainnya. Seharusnya dengan kekayaan yang dimilikinya mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat.

"Nyatanya semua itu hanyalah mimpi. Sebab kekayaan alam diserahkan kepada para pemilik modal dan dilindungi oleh undang-undang. Apalagi dengan sahnya Undang Undang Omnibus Law semakin memudahkan jalan bagi para pemilik modal mengusai sumber daya alam negara kita," tuturnya.

"Kekuasaan oligarki yang terjadi sangat nyata. Mereka tidak peduli walaupun tanah rakyat dirampas, angka kemiskinan meningkat, angka pengangguran terus bertambah, bahkan pencemaran lingkungan tak terkendali", jelas Satriani.

"Diterapkannya sistem kapitalisme menjadi penyebab utama persoalan perampasan ruang hidup rakyat saat ini. Rakyat hidup dalam penderitaan. Mereka sulit menikmati berbagai fasilitas. Karena hanya orang yang berduit yang mampu menikmati berbagai fasilitas kesehatan, pendidikan dan berbagai fasilitas lainnya. Sementara rakyat dirampas haknya oleh para segelintir orang", tegasnya.

Ia menjelaskan kezaliman penguasa kepada rakyat dilindungi undang-undang. Atas nama pembangunan, tanah rakyat dirampas. Atas nama investasi barang tambang diserahkan kepada para pemilik modal. Padahal semua itu milik rakyat yang harus diolah untuk kesejahteraan rakyat.

Acara ini semakin membangun kesadaran umat bahwa hanya sistem Islam yang terbukti mampu menyelamatkan dan menyejahterakan rakyat.

03/01/2024

03/01/2024

Event Risalah Akhir Tahun 2023 dengan tema "Hidup Berasa Berat, Wisata Solusinya?", menjadi pembahasan yang cukup hangat. Kajian muslimah ini diselenggarakan di salah satu daerah di Kabupaten Gowa. Ditambah antusias para peserta yang memenuhi ruangan, tampak jelas bahwa umat memang merindukan perubahan negeri ini.

Salah satu narasumber yaitu Nurul Hidayah, S.Pd selaku pemerhati pendidikan mengatakan, “Perampasan ruang hidup yang berdalih pembangunan kota, dan meningkatkan ekonomi melalui pembangunan pariwisata, bentang alam pun berubah dari hutan menjadi perkebunan, villa, dan tempat wisata. Akibatnya terjadi peningkatan suhu bumi. Malino tak sedingin dulu lagi. Belum lagi bencana berupa longsor setiap tahunnya menghantui masyarakat saat memasuki musim hujan."

"Investasi yang mengakibatkan penguasaan tanah oleh para oligarki difasilitasi dan dipermudah oleh pemilik kekuasaan dengan UU dan peraturan. Mirisnya, tanah yang sebelumnya milik rakyat, saat ini sudah diubah menjadi villa dan perkebunan. Mereka dijadikan sebagai buruh dan para penjaga villa," beber Nurul

"Berbeda dengan sistem kapitalisme, sistem Islam benar-benar menutup celah pintu berbagai kezaliman, termasuk perampasan ruang hidup bagi perempuan dan anak. Dalam sistem Islam, negara wajib menempatkan kebijakan ekonominya untuk memenuhi kebutuhan dasar seluruh rakyat, termasuk kebutuhan tanah dan lahan," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa syariat Islam juga menetapkan kepemilikan umum sebagai kepemilikan bersama, termasuk dalam hal ini adalah hutan, pulau, dan bahan tambang. Jadi, sebuah kesalahan jika hutan atau tambang dimiliki oleh individu demi mengembangkan suatu usaha atau dalih peningkatan ekonomi.

"Dalam Islam, pembangunan semata-mata diambil dari dana Baitul Maal. Dengan pengaturan yang sempurna ini, kesejahteraan bagi semua rakyat akan terjamin, termasuk perempuan dan anak. Pengaturan kepemilikan berbasis syariat Islam akan menjauhkan dari eksploitasi tanah dan lahan yang ujung-ujungnya merugikan rakyat, paparnya.

03/01/2024

Sebuah event Risalah Akhir Tahun 2023 telah berlangsung dengan begitu meriah pada Rabu (26/12/23) di salah satu area wisata Kabupaten Gowa dengan tema "Hidup Berasa Berat, Wisata Solusinya?". Meriahnya agenda bukan membahas pergantian tahun tapi membahas masalah yang begitu dekat dengan masyarakat. Dalam kegiatan ini sejumlah muslimah memadati ruangan. Mereka sangat bersemangat mengikuti agenda dari awal hingga akhir.

Dalam kajian muslimah ini, masyarakat dari berbagai kecamatan di sekitar lokasi wisata sebagaimana tema event diundang. Tinggal di area wisata, masyarakat bisa dengan mudah melihat fakta perubahan lingkungan yang disampaikan pemateri.

Salah satu pemateri yakni St. Aisyah Sabbi, S.E, sebagai aktivis dakwah, beliau memaparkan fakta-fakta yang ada dengan berbagai data yang menarik. Salah satunya, di sekitar tempat kajian tersebut terdapat villa dengan biaya sewa 19 juta per malam. "Tentu bagi para investor, lokasi ini begitu menggiurkan sebagai ladang investasi. Tapi, di balik itu, ada rakyat kecil yang kurang paham dampak masa depan dengan menjamurnya area wisata ini", tuturnya.

“Untuk tanah-tanah yang kita jual, kadang kita berpikir itu tidak dirampas, karena dapat uang. Dapat uang kita pikir bisa menyelesaikan masalah. Namun, tanpa kita sadar, menjual tanah-tanah peruntukan wisata bisa memunculkan banyak dampak di masa depan. Dampak jangka panjang yang bisa dirasakan anak cucu kita,” jelas Aisyah.

Ia menambahkan, perubahan lingkungan yang demikian terasa dengan bertambahnya area wisata setiap waktunya. Saat musim penghujan, semakin mudah terjadi tanah longsor. Suasana kota dan sekitarnya yang dulunya terkenal dingin, perlahan menjadi lebih panas.

Peserta dengan berbagai latar belakang mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga lansia banyak yang tercerahkan dengan pemaparan yang disampaikan oleh pemateri.

Pemateri berharap masyarakat yang hadir bisa lebih sadar untuk berpikir terhadap jangka panjang tempat tinggal mereka yang semakin hari semakin dikelilingi villa dan didatangi wisatawan. Di balik ramainya tempat tinggal, ada generasi yang mesti dipikirkan.