Sultan Hasanuddin Center Makassar

04/07/2026

*Distribusi Kader NU: Antara Lokomotif, Gerbong, dan Rel yang Kehilangan Arah*

Distribusi Kader NU: Antara Lokomotif, Gerbong, dan Rel yang Kehilangan Arah Oleh. Makmur Idrus. Kader Ansor NU Kader NU hari ini ada di mana-mana. Ada di pemerintahan, kementerian, legislatif, kampus, pesantren, dunia usaha, lembaga sosial, profesi hukum, media, hingga pasar rakyat. Ada yang

02/07/2026

Utilitas Bawah Tanah: Langkah Maju Menata Makassar

Kebijakan Pemerintah Kota Makassar mengkaji pembangunan utilitas bawah tanah patut kita dukung sebagai langkah maju dalam menata wajah kota.

Selama ini, kita masih sering melihat kabel udara yang semrawut, tiang-tiang utilitas yang bertumpuk, serta jalan dan trotoar yang berulang kali dibongkar untuk kepentingan jaringan. Kondisi seperti ini bukan hanya mengganggu keindahan kota, tetapi juga dapat berdampak pada keamanan, kenyamanan, dan kualitas pelayanan publik.

Karena itu, rencana pembangunan utilitas bawah tanah adalah bagian dari upaya menghadirkan Makassar yang lebih rapi, modern, aman, dan berkelanjutan.

Manfaatnya sangat jelas: wajah kota menjadi lebih indah, risiko kecelakaan akibat kabel dan tiang dapat dikurangi, layanan jaringan lebih tertata, serta pembangunan infrastruktur bisa lebih efisien karena tidak lagi setiap instansi atau operator menggali jalan sendiri-sendiri.

Kita tentu berharap kebijakan ini dilaksanakan secara bertahap, terencana, transparan, dan dimulai dari kawasan strategis kota. Dengan perencanaan yang baik, utilitas bawah tanah bukan hanya menjadi proyek fisik, tetapi menjadi warisan tata kota bagi generasi Makassar ke depan.

Kebijakan Wali Kota yang berorientasi pada penataan kota dan pelayanan publik seperti ini layak didukung. Makassar harus berani naik kelas: dari kota yang tumbuh cepat menjadi kota yang tertata, nyaman, dan membanggakan.

Oleh: H. Makmur Idrus
CEO. Sultan Hasanuddin Center

02/07/2026

*Rompi Tahanan dan Penyakit Dadakan*

Fenomena akhir zaman memang aneh. Ketika seseorang sedang berkuasa, menandatangani proyek, mengatur anggaran, menerima setoran, dan menikmati fasilitas, ia tampak sehat, gagah, dan penuh percaya diri. Tidak terdengar sesak napas. Tidak terdengar pencernaan terganggu. Tidak ada wajah pucat karena takut mati.
Tetapi begitu hukum mengetuk pintu, begitu rompi oranye atau merah jambu menempel di badan, tiba-tiba muncul daftar penyakit. Ada yang sesak napas, ada yang maag kambuh, ada yang pencernaannya terganggu, ada yang mendadak lemas. Anehnya, ketika korupsi dilakukan, penyakit itu seperti sedang cuti panjang.
Inilah ironi moral pejabat korup: takut sakit setelah tertangkap, tetapi tidak takut mati saat mencuri hak rakyat. Padahal uang yang dikorupsi bisa jadi berasal dari anggaran sekolah, rumah sakit, jalan rusak, bantuan rakyat miskin, atau pelayanan publik yang seharusnya menyelamatkan banyak orang.
Publik bukan tidak punya empati terhadap orang sakit. Setiap orang bisa sakit, termasuk tersangka korupsi. Tetapi publik juga berhak curiga ketika sakit selalu datang pada waktu yang terlalu “tepat”: sesudah ditangkap, sesudah diperiksa, sesudah ditahan, atau sesudah kamera mengarah ke wajahnya.
Maka hukum jangan mudah dikalahkan oleh drama medis. Negara harus tetap manusiawi, tetapi juga tidak boleh lugu. Pemeriksaan kesehatan silakan, perawatan silakan, hak tersangka tetap dihormati. Tetapi proses hukum harus tetap berjalan. Jangan sampai rumah sakit berubah menjadi ruang tunggu untuk mengulur keadilan.
Sebab keadilan yang terlalu sering ditunda karena alasan sakit dadakan akan membuat rakyat bertanya: apakah yang sakit itu tubuhnya, atau nuraninya?

Selamat menikmati liburannya.
Jogya. Minggu, 28 Juni 2026.

28/06/2026

Muktamar NU ke-35 dan Bayang-Bayang Pemilu 2029

Oleh: Makmur Idrus

Muktamar NU ke-35 yang akan dilaksanakan pada 1–5 Agustus 2026 bukan sekadar forum lima tahunan Nahdlatul Ulama. Ia adalah momen sangat menentukan, bukan hanya bagi arah organisasi NU ke depan, tetapi juga bagi peta politik nasional menjelang Pemilu 2029.
Tarik-menarik kepentingan dalam penentuan Ketua Umum PBNU tentu bukan hal yang mengherankan. NU adalah organisasi sosial-keagamaan terbesar di Indonesia. Dari sekitar 280 juta penduduk Indonesia, sering disebut bahwa kurang lebih 150 juta adalah warga Nahdliyin. Angka ini menunjukkan bahwa NU bukan hanya kekuatan keagamaan, tetapi juga kekuatan sosial, kultural, dan politik yang sangat diperhitungkan.
Karena itu, siapa pun yang terpilih menjadi Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-35 akan memiliki posisi strategis. Ia bukan hanya memimpin organisasi besar, tetapi juga mengendalikan komunikasi moral, sosial, dan kultural dengan jutaan warga Nahdliyin di seluruh Indonesia. Dalam konteks politik nasional, posisi seperti ini tentu sangat menarik bagi banyak kekuatan politik.
Sejak era Reformasi, kita bisa melihat satu pola yang cukup jelas. Dalam setiap kontestasi kekuasaan nasional, unsur Islam kultural, tokoh umat, atau figur yang memiliki kedekatan dengan basis Nahdliyin hampir selalu diperhitungkan dalam komposisi pasangan Presiden dan Wakil Presiden.
Pada masa Megawati Soekarnoputri, posisi Wakil Presiden diisi oleh Hamzah Haz. Ia bukan hanya tokoh Islam politik dari PPP, tetapi juga memiliki akar organisasi yang dekat dengan NU dan gerakan mahasiswa Islam. Hamzah Haz pernah menjadi Ketua PMII Cabang Kalimantan Barat dan juga pernah menjadi salah satu pengurus PWNU Kalimantan Barat. Maka pasangan Megawati–Hamzah Haz bukan sekadar kompromi politik, tetapi juga simbol keseimbangan antara kekuatan nasionalis dan Islam kultural. Sejak awal Reformasi, jejaring NU dan kader pergerakan Islam telah menjadi variabel penting dalam susunan kekuasaan nasional.
Pada Pilpres 2004, Susilo Bambang Yudhoyono berpasangan dengan Jusuf Kalla. JK tidak cukup hanya dibaca sebagai tokoh Golkar, pengusaha nasional, atau representasi Indonesia Timur. Ia juga memiliki hubungan kultural dengan Nahdlatul Ulama. JK pernah tercatat sebagai Mustasyar PBNU, dan sebelumnya juga dikenal sebagai Mustasyar PWNU Sulawesi Selatan. Bahkan ayahnya, H. Kalla, dikenal memiliki hubungan historis dengan NU di Sulawesi Selatan, termasuk pernah disebut sebagai bagian dari lingkungan kepengurusan PWNU Sulsel.
Karena itu, ketika SBY memilih JK pada 2004, pilihan itu bukan semata-mata kalkulasi elektoral biasa. JK adalah figur penghubung: antara pusat dan daerah, antara nasionalis dan Islam, antara dunia usaha dan umat, antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Ia membawa keseimbangan politik yang sangat dibutuhkan pada masa itu.
Pola yang sama berulang pada Pilpres 2014. Joko Widodo kembali menggandeng Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden. Lagi-lagi, posisi Wakil Presiden tidak hanya dilihat dari popularitas, tetapi juga dari kemampuan menjadi jembatan sosial-politik. JK memiliki pengalaman pemerintahan, jaringan ekonomi, kedekatan dengan umat Islam, dan akar sosial yang kuat di Indonesia Timur. Dalam politik Indonesia, figur seperti ini selalu dicari: tidak terlalu gaduh, tetapi punya daya sambung luas.
Puncaknya terlihat pada Pilpres 2019, ketika Jokowi memilih KH. Ma’ruf Amin sebagai Wakil Presiden. KH. Ma’ruf Amin adalah ulama besar NU, pernah menjadi Rais A’am PBNU, dan juga Ketua Umum MUI. Pilihan ini semakin mempertegas bahwa NU bukan sekadar organisasi keagamaan, tetapi juga variabel besar dalam konfigurasi kekuasaan nasional.
Dari pola tersebut, dapat dibaca bahwa sejak Reformasi, posisi Wakil Presiden sering kali dipilih untuk menghadirkan keseimbangan: keseimbangan nasionalis-religius, pusat-daerah, politik-umat, dan kekuasaan-pesantren. Di titik inilah NU selalu hadir sebagai faktor penting. NU mungkin tidak selalu tampil sebagai partai politik, tetapi NU hampir selalu menjadi penentu keseimbangan kekuasaan nasional.
Maka tidak berlebihan jika Muktamar NU ke-35 pada Agustus 2026 dibaca sebagai salah satu momentum penting menuju Pemilu 2029. Siapa yang terpilih menjadi Ketua Umum PBNU akan sangat mungkin masuk dalam radar politik nasional. Bahkan, bukan mustahil figur tersebut diperhitungkan sebagai salah satu calon Wakil Presiden pada Pilpres 2029.
Namun perlu ditegaskan, jabatan Ketua Umum PBNU tidak otomatis menjadi tiket politik. Warga NU bukan angka mati yang bisa digiring seperti barisan komando. Nahdliyin itu cair, rasional, kultural, dan punya pilihan politik masing-masing. Tetapi simbol NU tetap sangat kuat. Dukungan moral para kiai, jaringan pesantren, banom, struktur organisasi, dan kultur warga Nahdliyin tetap menjadi kekuatan yang tidak bisa diabaikan oleh siapa pun yang ingin bertarung dalam politik nasional.
Di sinilah pentingnya kewaspadaan warga NU. Muktamar tidak boleh hanya menjadi arena perebutan kursi, apalagi sekadar panggung tarik-menarik kepentingan politik menjelang 2029. NU harus memastikan bahwa pemimpin yang lahir dari Muktamar adalah figur yang memahami pesantren, menghormati ulama, mampu mengelola organisasi modern, dan memiliki keberanian menjaga martabat jam’iyah.
NU memang besar, tetapi kebesaran itu bisa menjadi berkah atau ujian. Bila Ketua Umum PBNU hanya dipandang sebagai modal menuju Pilpres 2029, maka NU bisa kehilangan ruh perjuangannya. Tetapi bila Ketua Umum PBNU dipilih karena kapasitas, akhlak, kemandirian, dan kemampuannya merawat seluruh warga NU dari Jawa sampai luar Jawa, maka NU akan tetap menjadi kekuatan moral bangsa.
Muktamar NU ke-35 harus menjadi momentum untuk menegaskan bahwa NU bukan milik satu kelompok, satu wilayah, satu kepentingan, atau satu kekuasaan. NU adalah rumah besar umat, rumah pesantren, rumah kiai, rumah santri, dan rumah warga Nahdliyin di seluruh Nusantara.
Karena itu, pertanyaan besar menjelang Muktamar ke-35 bukan hanya: siapa yang akan menjadi Ketua Umum PBNU? Tetapi lebih jauh: apakah NU akan tetap menjadi kekuatan moral bangsa, atau hanya menjadi rebutan menjelang Pemilu 2029?
Sejarah menunjukkan, kekuasaan selalu membutuhkan NU. Tetapi NU tidak boleh merasa rendah diri di hadapan kekuasaan. NU boleh berdialog dengan siapa saja, boleh dekat dengan siapa saja, tetapi tidak boleh dimiliki oleh siapa pun.
NU mungkin tidak selalu maju sebagai partai, tetapi dalam politik nasional, NU hampir selalu hadir sebagai penentu keseimbangan kekuasaan. Maka Muktamar NU ke-35 bukan hanya menentukan arah PBNU, tetapi juga dapat ikut menentukan arah Indonesia menuju Pemilu 2029.

15/05/2026

*Pulang dengan Kesederhanaan: Perspektif Seorang Auditor*

Oleh: Makmur Idrus, Mantan Auditor Ahli Madya Inspektorat LEGIONNEWS.COM - OPINI, Dalam dunia pengawasan dan audit, kesederhanaan seorang pejabat bukan sekadar gaya hidup. Ia sering menjadi indikator moral tentang bagaimana seseorang memperlakukan jabatan yang pernah berada di tangannya. Karen

15/05/2026

*NU Sulawesi Selatan: Dari Partai Politik Menuju Gerakan Peradaban*

Oleh: Makmur Idrus

Sejarah Nahdlatul Ulama di Sulawesi Selatan tidak lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh melalui proses panjang yang penuh dinamika sosial, politik, pesantren, dan pergulatan ideologi kebangsaan pasca kemerdekaan. Karena itu, membaca sejarah NU Sulsel tidak cukup hanya melihat struktur organisasi formal, tetapi juga harus memahami peran ulama kampung, pesantren, aktivis mahasiswa, hingga kader-kader pergerakan Bintang Sembilan yang menjadi tulang punggung kebangkitan NU di daerah ini.

Harus diakui bahwa kehadiran NU di Sulawesi Selatan pada fase awal memang lebih tampak melalui jalur politik Partai NU. Situasi ini berbeda dengan Jawa yang sejak awal memiliki basis pesantren tradisional kuat sebagai fondasi organisasi. Di Sulsel, medan sosial sudah lebih dahulu diwarnai oleh organisasi Islam lokal seperti DDI, As’adiyah, Muhammadiyah, serta jaringan ulama tradisional yang memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat.

Karena itu, ketika KH. Wahid Hasyim datang ke Sulawesi Selatan pada era 1950-an, agenda beliau bukan sekadar menemui KH. Abdurrahman Ambo Dalle. Sebelum itu, beliau juga melakukan komunikasi dengan sejumlah ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah di Sulsel seperti:
*KH. M. Ramli*
*Syech KH. Jamaluddin Assagaf*
*KH. Ahmad Bone*

Mereka adalah ulama yang menjadi fondasi awal berkembangnya tradisi Aswaja di Sulawesi Selatan. Bahkan nilai-nilai ke-NU-an sebenarnya telah hidup dalam kultur masyarakat jauh sebelum struktur NU berkembang secara kuat.

Tokoh seperti KH. M. Ramli dan Puang Ramma bahkan pernah mewakili Sulawesi Selatan dalam Konstituante di Bandung. Ini menunjukkan bahwa ulama-ulama NU Sulsel pada masa itu bukan figur pinggiran, melainkan bagian dari arus besar pemikiran kebangsaan Indonesia.

Selain itu, sejarah juga mencatat bahwa H. M. Yusuf merupakan Ketua pertama NU Sulawesi Selatan. Perannya sangat penting dalam membangun pondasi organisasi NU di tengah kuatnya pengaruh organisasi Islam lokal dan dinamika politik nasional saat itu.

Namun perjalanan NU Sulsel memang tidak mudah. Karena lahir dalam suasana politik, NU di Sulsel sempat lebih dikenal sebagai partai dibanding jam’iyah sosial keagamaan. Ditambah lagi pengaruh DDI dan As’adiyah yang sangat dominan dalam dunia pendidikan Islam membuat NU membutuhkan waktu panjang untuk membangun basis kader dan struktur organisasi.

Momentum kebangkitan besar NU Sulsel mulai terlihat pada dekade 1970-an melalui gerakan mahasiswa dan kaderisasi intelektual. Di era inilah simbol Bintang Sembilan mulai dikenal luas lewat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, GP Ansor, IPNU, Muslimat, dan Fatayat.
Namun sejarah PMII Sulsel sering kali disederhanakan. Banyak orang hanya mengenal tokoh-tokoh populer di masa berikutnya, padahal generasi awal justru menjadi pondasi utama kebangkitan kaderisasi NU di Sulawesi Selatan.
Nama-nama seperti:
Asnawi Parampasi
Drs. Husain Abbas
KH. Abdurrahman K.
Prof. Dr. H. A. Rahman Idrus
Dr. Harifuddin Cawidu
Musda Mulya
merupakan generasi awal Bintang Sembilan yang membangun pondasi PMII dan NU Sulsel dengan militansi kaderisasi, intelektualitas, dan semangat pengabdian.
Bahkan di kalangan kader lama PMII Sulsel dikenal istilah *“tiga serangkai tokoh pergerakan”,* yaitu:
Prof. Dr. H. A. Rahman Idrus
Dr. Harifuddinv Cawidu
Asnawi Parampasi

Mereka dikenal memiliki kemampuan intelektual kuat, retorika organisasi, jaringan luas, dan kemampuan membangun kaderisasi hingga ke berbagai daerah di Sulawesi Selatan.

Setelah generasi pertama inilah kemudian muncul generasi kedua PMII Sulsel yang semakin memperbesar pengaruh Bintang Sembilan di dunia akademik, birokrasi, hukum, dan organisasi sosial keagamaan.
Generasi kedua itu antara lain:
Prof. Dr. Kadir Ahmad
Prof. Dr. Salman Maggalatung
Prof. Dr. KH. Nazaruddin Umar
Drs. H.Yafid Thahir,
Drs. H. Amin Harum.
dan sejumlah tokoh lainnya yang kemudian melanjutkan estafet perjuangan kaderisasi NU dan PMII di Sulawesi Selatan.
Generasi kedua inilah yang mulai membawa kader-kader PMII Sulsel masuk lebih luas ke ruang nasional. Ada yang menjadi profesor, hakim agung, rektor, birokrat, pimpinan perguruan tinggi, ulama nasional, hingga pejabat negara. Mereka menjadi bukti bahwa tradisi intelektual PMII Sulsel tidak pernah putus dari generasi awalnya.
Yang menarik, sebagian besar generasi awal maupun generasi kedua PMII Sulsel memiliki latar belakang pesantren dan tradisi Aswaja yang kuat, terutama dari lingkungan DDI dan pesantren-pesantren lokal. Karena itu, walaupun secara organisatoris NU, DDI, dan As’adiyah sering berjalan sendiri-sendiri, secara kultur sebenarnya mereka memiliki akar sejarah dan tradisi keilmuan yang saling berkaitan.

Generasi awal dan generasi kedua PMII Sulsel juga memiliki kesamaan karakter: sederhana, militan, intelektual, dan menjadikan organisasi sebagai ruang pengabdian. Mereka membangun kaderisasi bukan karena proyek, tetapi karena keyakinan ideologis dan semangat perjuangan.
Mereka bergerak dari kampus ke kampus, dari pesantren ke pelosok daerah. Mereka menghidupkan diskusi, pelatihan kader, penguatan intelektual, bahkan sering menggunakan biaya pribadi demi menjaga organisasi tetap hidup.

Bandingkan dengan sebagian fenomena hari ini. Organisasi kadang mulai kehilangan ruh kaderisasi. Jabatan lebih ramai diperebutkan dibanding gagasan. Politik organisasi lebih dominan dibanding penguatan intelektual. Bahkan sebagian kader mulai terjebak pada pragmatisme ekonomi dan kedekatan kekuasaan.

Padahal generasi awal dan generasi kedua Bintang Sembilan Sulsel mengajarkan satu prinsip sederhana:
organisasi dibesarkan oleh pengorbanan, bukan oleh kepentingan sesaat.

Karena itu, menjelang Muktamar NU ke-35, warga NU Sulawesi Selatan seharusnya melakukan refleksi besar. Apakah NU Sulsel hanya akan terus menjadi penonton dalam percaturan nasional? Ataukah momentum muktamar dijadikan ruang konsolidasi kebangkitan kader, penguatan pesantren, pendidikan, ekonomi umat, dan memperbesar posisi strategis kader Sulsel di tingkat nasional?

Sejarah telah membuktikan bahwa NU Sulsel tidak pernah dibangun oleh satu orang. Ia lahir dari kerja kolektif ulama, aktivis, mahasiswa, dan kader-kader sederhana yang bekerja dalam senyap.

Dan sejarah juga mengingatkan:
*_organisasi besar akan tetap hidup selama generasinya tidak melupakan akar perjuangannya sendiri._*

Karena NU bukan sekadar struktur.
NU adalah rumah pengabdian, jaringan ulama, gerakan intelektual, dan jejak panjang perjuangan umat di Sulawesi Selatan.

27/04/2026

“Kalau kejujuran kalah sama kepentingan,
lalu kita masih bangga jadi bagian dari sistem itu?”

27/04/2026

Di kehidupan sosial kita, mana yang lebih sering terjadi: salah atau dibiarkan salah?”

18/04/2026