Suara Perjuangan Buruh Kota Bekasi

07/11/2025

Di setiap tetes keringat buruh,
ada cerita tentang harapan… dan perjuangan yang tak pernah padam.
Kita bekerja keras, membangun negeri,
tapi seringkali hak dan martabat kita diabaikan.

Dari perjalanan panjang, dari luka dan solidaritas,
FPBI berdiri… dan terus berdiri.

Kongres Ke-7 dan Puncak Harlah ini adalah panggilan,
untuk kembali mengingat siapa kita… dan untuk apa kita berjuang.

30/10/2025

Buruh Bekasi Tuntut Kenaikan Upah 10–15 Persen!

Ratusan buruh turun ke jalan depan Kantor Wali Kota Bekasi, Kamis (30/10/2025). Mereka menuntut kenaikan upah minimum 2026 sebesar 10,5–15 persen dari UMK sekarang yang sekitar Rp 5,6 juta.

“Kami sudah survei, hasilnya kenaikan wajar di kisaran Rp 500–700 ribu,” kata Sarino, koordinator aksi.
Menurutnya, biaya hidup di Bekasi makin tinggi, jadi wajar kalau buruh minta kenaikan segitu.

Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto bilang aspirasi ini bakal dibawa ke dewan pengupahan buat dibahas bareng.
“Naiknya upah bisa dorong ekonomi juga, bukan cuma buat buruh tapi semua sektor,” ujar Tri.

30/10/2025

Seruan Aksi Aliansi Buruh Bekasi Melawan （BBM） ＆ Aliansi Persatian Pekerja dan Rakyat ）
Tikum
Depan kantor Walikota Bekasi

＃bekasi
＃buruh
＃upah
＃bekasi
＃pekerja

20/10/2025

FPBI Gelar Persiapan Menuju Kongres ke-VII　Bekasi , 19 Oktober 2025

Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) tengah mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan Kongres Nasional ke-VII, yang dijadwalkan berlangsung pada akhir November 2025. Agenda persiapan ini menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran pengurus dan anggota FPBI di tingkat nasional, wilayah, dan basis untuk memperkuat konsolidasi organisasi serta merumuskan arah perjuangan buruh ke depan.

Sekretaris Jendral ARDIANSYAH ia menegaskan, kongres bukan hanya forum seremonial, melainkan wadah evaluasi dan penyusunan strategi perjuangan menghadapi tantangan situasi perburuhan nasional yang semakin kompleks.
“Kongres ini menjadi ruang demokratis bagi seluruh anggota untuk menentukan arah organisasi. Kita ingin memastikan FPBI tetap menjadi alat perjuangan buruh yang mandiri, militan, dan berpihak pada kepentingan kelas pekerja,” ujar Ardiansyah Sekjend FPBI.
Selain membahas evaluasi internal, panitia juga menyiapkan sejumlah diskusi tematik menjelang kongres, seperti isu upah layak, jaminan sosial, perlawanan terhadap politik upah murah, serta strategi menghadapi fleksibilisasi tenaga kerja di era digitalisasi industri.

27/08/2025

18/07/2025

Pada tanggal 17 Juli 2025, Federasi Perjuangan Buruh (FPBI) dan Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR) melakukan aksi di tengah berjalannya sidang Paripurna DPRD SUMUT. Aksi dilakukan pada saat Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya selaku mantan Bupati Asahan membacakan RPJMD 2025. FPBI dan KPR menyampaikan permasalahan yang terjadi pada 8 buruh yang mengalami PHK sepihak dan kejahatan kemanusiaan (pemotongan upah, upah murah, pemberangusan serikat/union busting, jam kerja lebih, kepastian status kerja) yang dilakukan oleh CV. Berkah Sawit Sejahtera (BSS) Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan.

Aksi ditujukan untuk mendesak DPRD SUMUT segera melakukan RDP, dimana sejak tanggal 14 Mei 2025 FPBI telah melayangkan surat, namun telah 2 bulan lebih Badan Musyawarah DPRD SUMUT tidak pernah membahas penetapan tanggal RDP ini. Pemerintah baik eksekutif maupun legislatif tidak pernah serius untuk mengusut dan memberikan perlindungan terhadap 8 buruh korban pada permasalahan ini.

FPBI telah melaporkan permasalahan ini ke Dinas Ketenagakerjaan Kab. Asahan, UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV dan Ombudsman Sumut, namun tidak satupun ada upaya tegas dari pemerintah untuk melindungi nasib 8 buruh.

Adili CV. BSS!
Lawan kapitalisme!
Hidup Buruh!