WALHI

05/10/2026

02/10/2026

Bagi Subarno dan Yadi, berladang bukan sekadar pekerjaan. Sama seperti masyarakat adat Dayak Maanyan di Desa Hayaping, Kalimantan Tengah lainnya, berladang adalah bagian dari kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Tapi pada 20 September 2026, keduanya ditangkap dan ditahan karena kasus karhutla.
Padahal, ladang mereka dibuka dengan cara tradisional. Ada sekat bakar untuk mencegah api menjalar. Ada warga yang ikut mengawasi. Dan ladang yang mereka buka bukan berada di lahan gambut.

Subarno serta Yadi bukan satu-satunya.
Hingga 16 September 2026, Polri mencatat 162 tersangka dari 219 perkara karhutla. Sebelumnya, Polri juga menyebut mayoritas dari 72 tersangka yang ditetapkan adalah petani ladang dan pekerja serabutan.
Karhutla memang harus ditangani. Tapi penegakan hukum juga harus bisa membedakan antara pembakaran yang menyebabkan bencana ekologis dengan praktik berladang tradisional yang dilakukan dengan pengetahuan masyarakat secara turun temurun.

Jangan jadikan masyarakat adat tumbal karhutla.

02/10/2026

Saat ini pemerintah tengah melakukan uji publik terhadap revisi UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Momentum ini penting untuk memastikan UU HAM yang baru tidak hanya mengatur hak warga, tetapi juga memberikan perlindungan yang nyata bagi orang-orang yang memperjuangkan HAM dan lingkungan hidup.
Ruang aman bagi pembela HAM adalah bagian dari kemajuan HAM itu sendiri.

Ketika warga takut berbicara karena ancaman kriminalisasi, intimidasi atau kekerasan, bukan hanya satu orang yang kehilangan rasa aman.Ruang demokrasi ikut menyempit.Pembela lingkungan berperan mengungkap pencemaran, deforestasi, konflik agraria, kerusakan ekosistem hingga ancaman terhadap kehidupan masyarakat.

Karena itu, perlindungan terhadap mereka juga berarti melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas ruang hidup masyarakat dan keberlanjutan alam untuk generasi mendatang
Melindungi pembela HAM dan lingkungan berarti memastikan orang tetap punya ruang untuk memperjuangkan haknya.

01/10/2026

Keluarga Besar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengucapkan selamat dan salam juang atas terpilihnya saudari Surti Handayani sebagai Ketua Badan Pelaksana PPMAN periode 2026–2031, serta kawan-kawan DPA PPMAN terpilih: Ibrahim Massidenreng (Ketua DPA), Mathen Salu, Dunasta Yonas, Marlyn Polnaja, Indra Jaya, Ermelina Singereta, dan Louri Da Costa. Salam hormat dan terima kasih juga kami sampaikan kepada kawan Syamsul Alam Agus atas dedikasi dan pengabdian luar biasanya sepanjang memimpin PPMAN periode 2021–2026.

Semoga terus solid dan konsisten berdiri di garis depan memperjuangkan pemulihan lingkungan, hak-hak Masyarakat Adat, serta kedaulatan ruang hidup rakyat di seluruh pelosok nusantara.

30/09/2026

TAMBAK RAKYAT BUKAN LAHAN KOSONG!

Di pesisir Pantura Jawa, pemerintah menjalankan PSN Revitalisasi Tambak Pantura Jawa 2025–2027 yang digadang-gadang untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, termasuk mendukung penyediaan protein ikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Targetnya mencapai 78.550 hektare di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Di Jawa Barat, proyek ini mencakup Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.

Masalahnya, wilayah yang disebut sebagai sasaran revitalisasi bukan ruang kosong. Di sana, masyarakat pesisir telah puluhan tahun membudidayakan bandeng, udang, rumput laut, bahkan menggarap persawahan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan menghidupi keluarga.

Jadi, ketika pemerintah bicara soal ketahanan pangan, pertanyaannya: ketahanan pangan untuk siapa?

Pada 24 September 2026, masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) dan JATAYU, bersama WALHI Jawa Barat dan Eksekutif Nasional WALHI, mendatangi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menyampaikan penolakan terhadap PSN Revitalisasi Tambak Pantura Jawa Barat.

Penolakan ini bukan penolakan terhadap ketahanan pangan.

Masyarakat pesisir justru menegaskan: ketahanan pangan tidak boleh dibangun dengan menyingkirkan produsen pangan dari ruang hidup dan ruang kelolanya sendiri.

29/09/2026

Salam Adil & Lestari

26 September 2026, masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan industri Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP) kembali menghadapi ancaman pencemaran lingkungan.

Aktivitas bongkar muat batu bara di jetty kawasan industri tersebut menyebabkan debu batu bara beterbangan dan menyebar hingga ke permukiman warga.

Kondisi ini memicu keresahan dan reaksi protes dari masyarakat. Warga mempertanyakan dampak debu batu bara terhadap kualitas udara, lingkungan permukiman, serta kesehatan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan industri

29/09/2026

Setiap kali terjadi karhutla, kambing hitamnya hampir selalu sama: masyarakat adat dan peladang lokal. Tudingan yang terlontar dari penyelenggara negara ini tidak hanya menyesatkan, tapi juga mengaburkan akar masalah yang sebenarnya.

WALHI bersama Mama Aleta Fund (MAF) dan AMAN baru saja menggelar Diskusi Publik & Peluncuran Buku "Semesta Ume: Teknologi Cerdas Pertanian Leluhur". Buku ini hadir bukan sekadar untuk membantah stigma, melainkan menyingkap hakikat yang selama ini terabaikan: pengetahuan tradisional adalah bentuk sains yang hidup. Lewat kepemimpinan dan kearifan perempuan adat Dayak Ma’anyan, kita diajak memahami bahwa perladangan gilir balik merupakan sistem ekologis yang sangat presisi. Ada perhitungan mendalam dalam mengendalikan api, membaca angin dan arah asap, memuliakan benih lokal, serta merawat siklus pemulihan tanah. Bagi masyarakat adat, bertani bukan sekadar mencari makan, melainkan bentuk penghormatan dan penjagaan terhadap keseimbangan alam.

Sudah saatnya kita berhenti pada tuduhan yang tidak berdasar, serta memberikan pengakuan dan perlindungan bagi masyarakat adat.

Kamu bisa dapatkan buku dan detailnya langsung dengan kawan-kawan Mama Aleta Fund 🙌🏻

27/09/2026

Keluarga besar WALHI menyambut penuh semangat dan mengucapkan selamat atas terpilihnya Saudara Roni Septian sebagai Sekretaris Jenderal KPA periode 2026–2030 melalui Munas KPA ke-IX. Kami juga menaruh rasa hormat dan selamat bertugas kepada seluruh jajaran Dewan Nasional KPA terpilih: Dewi Kartika, Yudi Kurnia, Untung Saputra, Tukinan serta Delima Silalahi.

Semoga kepemimpinan baru KPA senantiasa teguh mengibarkan semangat reforma agraria sejati yang selaras dengan keadilan ekologis, memperkokoh barisan perlawanan terhadap perampasan ruang kelola rakyat, serta mendekatkan solidaritas gerakan masyarakat sipil di seluruh pelosok nusantara.

27/09/2026

Negara tidak boleh hanya berfokus memadamkan api saat kebakaran terjadi. Akar permasalahannya harus dituntaskan secara menyeluruh!

Ini merupakan masalah tata kelola dan kejahatan ekologis yang wajib dihentikan. Temuan WALHI bahkan menunjukkan indikasi 372 entitas perusahaan diduga terlibat dalam krisis ini.

Udara bersih adalah hak dasar setiap warga negara, bukan sebuah kebetulan. Satu tanda tangan Anda mungkin terlihat sederhana, namun jika kita bergerak bersama, suara ini tidak akan bisa diabaikan.
Mari ambil peran Anda.

Klik tautan di bio dan tandatangani petisi ini sekarang
https://c.org/6HVqZ6wJPs