Kabar PA GMNI

03/05/2026

Resmi Dikukuhkan sebagai Profesor Emeritus di Unbor, Arief Hidayat Siap Lahirkan Generasi Hukum Berintegritas dan Berwawasan Kebangsaan

Marhaenist.id, Jakarta — Universitas Borobudur (Unbor) Jakarta secara resmi mengukuhkan Arief Hidayat sebagai Profesor Emeritus dalam bidang Ilmu Hukum untuk mengajar pada program doktor.

Pengukuhan ini menjadi momentum penting dalam penguatan tradisi akademik dan kontribusi keilmuan di lingkungan perguruan tinggi, khususnya dalam pengembangan hukum konstitusi di Indonesia.

Acara pengukuhan Prof. Arief sebagai Profesor Emeritus dalam bidang Ilmu Hukum tersebut digelar di Aula Universitas Borobudur pada Sabtu (2/5/2026) yang berlangsung khidmat.

Sebelum menyambut pengukuhannya, Prof. Dr. Arief Hidayat SH., MS., menyampaikan pesan mengenai pentingnya integritas akademik dan pengabdian tanpa batas bagi seorang praktisi maupun akademisi hukum.

“Karena sebuah pengabdian kepada ilmu pengetahuan dan hukum tidak mengenal kata purna. Setelah melalui perjalanan panjang di Mahkamah Konstitusi untuk menjaga integritas konstitusi negara, saya merasa terpanggil untuk kembali ke dunia akademik,” ujarnya, kepada awak media.

Bagi Arief Hidayat, dengan mengabdikan dirinya sebagai tenaga pengajar di Universitas Borobudur adalah cara terbaik untuk dapat menciptakan Praktisi Hukum yang berintegritas, berkarakter, dan berwawasan kebangsaan.

“Bagi saya, mengajar adalah cara terbaik untuk melahirkan generasi pemikir hukum yang berintegritas, berkarakter, dan berwawasan kebangsaan,” sambung Prof. Arief Hidayat.

Dalam pidato ilmiahnya saat pelantikan, Prof. Arief memproyeksikan kehidupan bernegara hingga 25 tahun ke depan yang juga bertepatan dengan di umur ke-100 tahun.

Menurutnya, jika Negara Indonesia mau menjadi negara yang adil, makmur, dan sejahtera, ada sejumlah aspek yang perlu diperhatikan untuk dipenuhi oleh penyelenggara negara.

“Untuk mencapai kondisi Indonesia yang demikian, kiranya mau tidak mau kita harus membenahi tata kelola praktik penyelenggaraan negara, baik dalam tataran nasional maupun daerah dan desa,” kata Arief.

Acara pengukuhan Arief Hidayat tersebut dihadiri oleh sejumlah rektor dan guru besar dari Universitas lain yang ada di Indonesia sebagai tamu undangan.

Hadir juga mulai dari Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Indonesia Mahfud MD, mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Jampidum Asep Nana Mulyana, Anggota DPR RI Abidin Fikri, serta mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Terlihat juga sejumlah Hakim MK bekas rekan sejawat Arief, yakni; Suhartoyo, Saldi Isra, dan Arsul Sani.

Pengukuhan itu juga turut dihadiri oleh sejumlah Pengurus DPP PA GMNI antara lain Suko Sudarso, Soekotjo Soeparto, Karyono Wibowo, Abdy Yuhana, dan Jan Prince Permata yang saat ini menjabat bersama Arief Hidayat.

Diketahui, Gelar Profesor Emeritus yang disematkan oleh Universitas Borobudur merupakan bentuk penghormatan tertinggi atas dedikasi, integritas, dan kontribusi panjang Prof. Arief Hidayat dalam dunia akademik maupun praktik ketatanegaraan.

Sebagai seorang akademisi sekaligus negarawan, Prof. Arief Hidayat dikenal luas atas kiprahnya dalam penguatan sistem hukum dan konstitusi di Indonesia.

Pengalaman beliau sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi serta kontribusi ilmiahnya melalui berbagai karya akademik menjadi landasan kuat bagi pengukuhan ini.

Dalam catatan karier di MK, Arief Hidayat merupakan salah satu hakim dengan pengalaman yang lengkap karena pernah duduk baik dalam jabatan sebagai Hakim MK, Wakil Ketua MK, hingga menjadi ketua MK.

Arief Hidayat tercatat p**a sebagai satu-satunya Ketua MK yang dipilih secara aklamasi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Pemilihan Ketua MK (baik dalam periode pertama maupun kedua

Pria kelahiran 3 Februari 1956 ini telah purna tugas sebagai Hakim MK pada 3 Februari 2026, yang lalu.

Saat ini, ia juga menjabat sebagai Ketua DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) periode 2021-2026.

03/05/2026

03/05/2026

'Sesuatu bangsa hanyalah dapat mengajarkan apa yang terkandung dalam jiwanya sendiri! Bangsa budak belian akan mendidik anak-anaknya di dalam roh perhambaan dan penjilatan; bangsa orang merdeka akan mendidik anak-anaknya menjadi yang merdeka'. (Ir. Sukarno- Mendjadi Guru di Masa Kebangunan)

23/03/2026

Lenyapkan steriliteit dalam gerakan mahasiswa! Nyalakan terus obor kesetiaan terhadap kaum Marhaen! Agar semangat marhaenisme bernyala-nyala murni! Dan agar yang tidak murni terbakar mati! (Pidato B**g Karno pada Konferensi Besar GMNI di Kaliurang Yogyakarta 1959).

21/03/2026

Selamat merayakan hari kemenangan kembali ke fitrah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga momen ini menjadi bekal menjadi insan yang lebih baik, meningkatkan kesalehan sosial dan negeri ini selalu diberkahi Allah SWT.

19/03/2026

Selamat Hari Raya Nyepi. Tahun Baru Saka 1948. Sucikan Diri Menuju Kebijaksanaan Baru.

10/03/2026

DPP Persatuan Alumni GMNI mengundang:

Dialog Nasional dan Buka Puasa Bersama

"Restrukturisasi Politik di Indonesia : Antara Substansi dan Regulasi"

Keynote Speech: Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.H. (Ketua Umum DPP PA GMNI)

Opening Speech:
Dr. H. Abdy Yuhana., S.H., M.H. (Sekjend DPP PA GMNI)

Narasumber :
1. Dr. Ir. Hasto Kristiyanto, M.M. (Sekjend DPP PDIP)
2. Prof. Dr. Ir. Abdullah Puteh (Koordinator Presidium MN KAHMI)
3. T**i Anggraeni, S.H., M.H. (Dewan Pembina Perludem)

Tausiyah :
Dr. KH. Ulil Abshar Abdalla, M.A. (Ketua PBNU)

Moderator : Jan Prince Permata (Ketua DPP PA GMNI)

Hari/Tanggal: Rabu, 11 Maret 2026
Pukul: 15.30 WIB s.d selesai
Tempat: Kantor DPP PA GMNI (Jl. Cikini Raya No. 69, Jakarta Pusat)

Terima kasih

Merdeka !!!

https://www.youtube.com/live/UOR1NapiPt4?si=ygAV5ngLLmObVwlG

DIALOG NASIONAL DAN BUKA PUASA BERSAMA"Restrukturisasi Politik di Indonesia : Antara Substansi dan Regulasi"Keynote Speech :Prof. Dr. Arief Hidayat, SH., MS....

08/03/2026

DPP Persatuan Alumni GMNI mengundang :

Dialog Nasional dan Buka Puasa Bersama

"Restrukturisasi Politik di Indonesia : Antara Substansi dan Regulasi"

Opening Speech :
Dr. H. Abdy Yuhana., S.H., M.H (Sekjen Persatuan Alumni GMNI)

Nara sumber :
1. Dr. Ir. Hasto Kristiyanto, MM (Sekjend DPP PDIP)
2. Prof. Dr. Ir. Abdullah Puteh (Koord. Presidium MN Kahmi)
3. T**i Anggraeni, SH, MH (Dewan Pembina Perludem)

Tausiyah :
Dr. KH. Ulil Absor Abdalla, M.A (Ketua PBNU)

Moderator : Jan Prince Permata

Rabu, 11 Maret 2026
Pkl : 15.30 WIB
Kantor DPP PA GMNI Jl. Cikini Raya 69 Jakarta Pusat

Terima kasih

Merdeka !!!

18/02/2026

Selamat Datang Ramadan1447 Hijriah. Bulan Suci penuh Rahmat, Berkah, dan Ampunan. Semoga Ibadah Puasa Ramadan kita mendapatkan Ridho Allah SWT dan seterusnya menjadi insan yang lebih baik bagi pribadi, keluarga, dan nusa bangsa.

06/01/2026

PA GMNI Lawan Korupsi Ekologis dan Dominasi Modal, Kembalikan Ekonomi

DI tengah laporan pertumbuhan ekonomi 5,04% dan klaim stabilitas makro, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP PA GMNI) mengingatkan bahwa Indonesia sedang berjalan di atas retakan moral.

Temukan lebih banyak
Dalam refleksi kebangsaan bertajuk "Kuat Karena Bersatu, Bersatu Karena Kuat", organisasi yang lahir dari tradisi pemikiran B**g Karno ini menegaskan bahwa stabilitas bukanlah pencapaian, melainkan prasyarat untuk memenuhi amanat konstitusi—melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial.

Ketua Umum DPP PA GMNI, Prof Arief Hidayat mengatakan sepanjang 2025, sejumlah permasalahan hukum menjadi sorotan antara lain korupsi, integritas peradilan yang bermasalah, penegakan hukum yang hanya sekadar formalitas tanpa moralitas dalam berhukum, serta permasalahan rangkap jabatan dalam penyelenggaraan negara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan kontraproduktif.

Baca juga :
Persatuan Alumni GMNI Ajak Semua Pihak Menahan Diri

Namun, terdapat hal yang bersifat mendasar dan fundamental yang perlu dibenahi sebagai solusi atas permasalahan hukum yang saat ini ada, yakni moralitas dalam berhukum yang hilang dari proses pembentukan hukum (law making process) maupun penegakan hukum (law enforcement).

"Padahal, moralitas itu merupakan sukma dari hukum itu sendiri. Baik buruknya hukum bergantung pada moralitas yang mendasarinya. Oleh karena itu, boleh dikatakan bahwa hukum yang tidak adil adalah bukan hukum (lex iniusta non est lex)," tandasnya.

Sebagai respons, PA GMNI menawarkam rekomendasi hukum 2026 yang mencakup empat poin utama.

Pertama, membangun moralitas dalam berhukum dan membangun budaya hukum melalui internalisasi budaya taat hukum sejak usia dini.

Kedua, internalisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam materi substansi hukum yang dibentuk sehingga hukum yang dibentuk betul-betul mencerminkan refleksi penerapan nilai-nilai Pancasila.

Ketiga, mengubah mindset dan paradigma dalam berhukum, baik dalam membentuk hukum maupun dalam menegakkan hukum yang berorientasi pada keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian hukum.

"Keempat, menjadikan hukum sebagai sarana perubahan sosial (law is as tool of social engineering) menuju visi Indonesia maju 2045," beber Arief.

Reformasi Kebijakan Perkebunan Sawit

Ketua Dewan Kehormatan PA GMNI, Siswono Yudohusodo secara khusus menyerukan reformasi kebijakan perkebunan kelapa sawit.

“Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali skema kepemilikan berbasis pola inti–plasma dengan porsi plasma rakyat diperbesar hingga 70%, sementara inti korporasi maksimal 30%,” katanya.

Ia menekankan bahwa skema ini disertai penguatan koperasi petani, transparansi harga, dan pendampingan teknologi.

“Ini bukan nostalgia masa lalu, melainkan aktualisasi langsung Pasal 33 UUD 1945: cabang produksi penting harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pemilik modal," ungkapnya.

"Investasi asing wajib melibatkan pengusaha dalam negeri minimal 20% sejak tahap awal," tambahnya.

Di bidang ekonomi, pertumbuhan yang didorong oleh ekspor batu bara, nikel, dan kelapa sawit dinilai belum menyejahterakan rakyat, justru memperlebar ketimpangan.

BUMN sebagai perpanjangan tangan negara pun banyak yang kinerjanya mengecewakan hingga harus disuntik triliunan rupiah dari uang rakyat.

Terkait pembentukam Badan Pengelola Danantara, PA GMNI menegaskan bahwa kerja sama internasional sah, tetapi kendali atas aset vital harus tetap di tangan negara.

"Ini bukan sikap anti-investasi, melainkan penegasan kedaulatan ekonomi sesuai amanat konstitusi," tukasnya.

Demokrasi Digital

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal PA GMNI Dr Abdy Yuhana menilai demokrasi Indonesia sedang diuji oleh defisit kepercayaan dan kekacauan ruang digital.

Demokrasi Digital harus dikelola sebagai ruang publik baru yang menjunjung etika, literasi, dan keadilan, bukan sekadar medan teknologi yang netral.

Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi digital memperkuat, bukan menggantikan, prinsip-prinsip demokrasi substantif.

"Bagi bangsa yang berkomitmen pada kedaulatan rakyat, demokrasi digital tidak boleh dibiarkan tumbuh liar tanpa arah,” ujarnya.

Menurut dia, transformasi digital harus memperkuat prinsip demokrasi substantif, bukan menggantikannya.

Abdy mengkritisi komunikasi pemerintah yang cenderung satu arah dan tidak empatik.

“Pemerintahan gagal membangun dialog dengan realitas masyarakat, sehingga terjadi keterputusan antara elite dan rakyat," tambahnya.

PA GMNI juga mengingatkan bahwa program seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih berpotensi menjadi “program peradaban”, tetapi rentan kebocoran dan sentralisasi bila tata kelolanya lemah.

PA GMNI menekankan perlunya pengadaan lokal dari petani dan UMKM, pendampingan manajemen koperasi, serta digitalisasi akuntabilitas untuk cegah fraud sejak awal.

Tak kalah penting, bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan semata bencana alam, melainkan akibat buruknya tata kelola hutan dan Daerah Aliran Sungai.

“Pembangunan yang tidak menghitung risiko akan dibayar mahal oleh rakyat. Perusakan hutan dan tambang ilegal sebagai “korupsi ekologis” yang merampas masa depan," kata Abdy.

Menutup refleksinya, DPP PA GMNI menyerukan agar 2026 menjadi tahun pemulihan moral kebangsaan.

"Tahun 2026 adalah tahun vivere pericoloso. Indonesia tidak boleh puas hanya dengan ‘stabil’. Kita harus maju—secara adil, berdaulat, dan berkelanjutan—sesuai cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.” pungkas Abdy.

Hadir dalam kegiatan tersebut Waketum PA GMNI Ugik Kurniadi, Ketua PA GMNI Jan Prince, Sekretaris Dewan Pertimbangan PA GMNI Riad Oscha Khalik dan Jajaran DPP PA GMNI.

https://mediaindonesia.com/jabar/berita/846781/pa-gmni-lawan-korupsi-ekologis-dan-dominasi-modal-kembalikan-ekonomi-berdikari

06/01/2026

Cuplikan liputan Refleksi Kebangsaan Tahun 2025 dan Proyeksi Tahun 2026 DPP PA GMNI bertajuk "Kuat Karena Bersatu, Bersatu Karena Kuat", Senin 5 Januari 2025 di Sekretariat DPP PA GMNI Jakarta.

Courtesy of iNews TV https://youtu.be/C0Z9MQZc2ro?si=Iw7Or5ZscQCfht4W

Dalam video ini kita menyaksikan Refleksi Kebangsaan dengan tema “Kuat Karena Bersatu, Bersatu Karena Kuat” sebuah diskusi penting yang mengajak seluruh elem...