Pengurus Pusat Konfederasi KASBI

03/07/2026

Siapkan barisanmu untuk segera mendesak DPR RI membentuk Undang-undang Ketenagakerjaan baru yang melindungi kaum buruh !!!

Ini Putusan MK 168 soal Ketenagakerjaan: Atur PKWT, Upah, hingga Jenis Outsourcing

Klaster ketenagakerjaan perlu diatur dalam UU tersendiri mencegah perhimpitan norma antara UU Ketenagakerjaan yang lama dengan UU Cipta Kerja.

03/07/2026

02/07/2026

Berikut ini Interview - Podcast Radio Mahasiswa Gunadarma - Depok, bersama Ketua Umum Konfederasi KASBI Sunarno.

Podcast ini guna memenuhi Tugas Kuliah dari salah satu anggota SMI ...

02/07/2026

Pengurus Pusat Konfederasi KASBI mengucapkan selamat bergabung ke dalam Konfederasi KASBI kawan-kawan Serikat Buruh Mandiri Demokratis SBMD PT Shyang Tah Jyun-Brebes.

Semoga Serikat Buruh Mandiri Demokratis SBMD PT Shyang Tah Jyun-Brebes menjadi organisasi serikat buruh yang solid, besar, selalu memperjuangkan dan mencerdaskan anggota melalui program-program organisasi yang progresif dan militan.

22/06/2026

22/06/2026

Politik Klas Pekerja !!!

"Dalam masyarakat kapitalis, politik tidak ada yang Netral, semua instrumen politik akan selalu dikuasai oleh kaum borjuis (pemilik modal) untuk melipatgandakan keuntunganya, dengan cara melanggengkan penindasan dan melindungi kepentingan ekonomi mereka atas kaum proletar (klas buruh)."

Selamat dan Sukses atas terselenggaranya Pendidikan Politik Komite Persiapan - Konferensi Gerakan Sosial (KP - KGS) Wilayah Jawa Barat.

Materi Pembahasan :
1. Proposal Politik Konferensi Gerakan Sosial menuju Partai Gerakan;
2. Memahami sistem pemilu Indonesia;
3. Sistem Demokrasi Partisipatoris;

Rancaekek, 20 Juni 2026

* Diharapkan semua Daerah/Wilayah lain untuk segera mengagendakan pendidikan politik tersebut.

18/06/2026

Bantu Mengabarkan !!!

[DARURAT AGRARIA]

"Ngakunya bela rakyat. Tapi yang digusur juga rakyat!"

Atas nama "pembangunan Batalyon", TNI mau menggusur tanah petani Serikat Petani Pasundan (SPP) di Tasikmalaya.

Petani sudah bicara baik-baik: ada UUPA 1960, ada konstitusi. Hak atas tanah mereka dijamin negara — tidak bisa ditarik sesuka aparat dengan dalih 'tanah negara'.

Tapi jawabannya bukan dialog, tapi intimidasi.

Dalih "kepentingan nasional" dipakai buat menekan rakyat kecil yang cuma mempertahankan hak atas tanah mereka yang dijamin konstitusi.

Jadi pertanyaannya: kepentingan nasional itu untuk siapa, kalau rakyatnya sendiri yang dikorbankan?

16/06/2026

Bagaimana ini BPJS Ketenagakerjaan ?
Sebesar inikah pajak yang kalian ambil dari kami???