Berita Bumi

02/08/2026

BSTTA 28 dan SBI 7: Memperkuat Implementasi Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Menuju COP 17 di Armenia
Nairobi, 1 Agustus 2026 — Pertemuan ke-28 Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice (SBSTTA 28) dan pertemuan ke-7 Subsidiary Body on Implementation (SBI 7) di bawah Convention on Biological Diversity (CBD) memasuki tahap akhir dengan agenda penting: memastikan hasil kajian tengah periode (global midterm review) terhadap Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF) dapat menjadi dasar ilmiah, teknis, dan kelembagaan bagi perundingan menuju COP 17 CBD di Armenia.
Hari terakhir SBSTTA 28 ditandai oleh upaya intensif untuk mengonsolidasikan hasil negosiasi selama satu minggu. Para delegasi memilih untuk tidak membuka kembali kompromi yang telah dicapai melalui contact groups. Pendekatan tersebut mencerminkan kesadaran bahwa setiap rumusan merupakan hasil proses negosiasi yang panjang dan keseimbangan antara berbagai kepentingan negara-negara pihak.
Sidang pleno akhirnya mengadopsi enam rekomendasi yang akan diteruskan kepada COP 17 CBD. Enam agenda penting menuju COP 17
Enam rekomendasi yang berhasil disepakati berkaitan dengan:
1. Planning, Monitoring, Reporting and Review;
2. Marine and Coastal Biodiversity;
3. Synthetic Biology;
4. Protected Areas;
5. Sustainable Wildlife Management; dan
6. IPBES Work Programme.
Keenam agenda tersebut menunjukkan bahwa implementasi GBF tidak hanya berkaitan dengan penetapan target konservasi, tetapi juga membutuhkan sistem perencanaan, pemantauan, pelaporan, pengetahuan ilmiah, serta tata kelola yang mampu menghubungkan berbagai tingkat pengambilan keputusan.
Dengan demikian, SBSTTA 28 memberikan sinyal bahwa tahap berikutnya dalam pelaksanaan GBF semakin bergeser dari sekadar menetapkan ambisi menuju bagaimana target-target keanekaragaman hayati benar-benar dilaksanakan, dipantau, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan.
Kawasan konservasi dan pendekatan berbasis hak
Salah satu perkembangan penting datang dari Contact Group on the Programme of Work on Protected Areas. Kelompok ini menyelesaikan rekomendasi yang antara lain memperkuat bahasa mengenai penerapan human rights-based approach dalam pelaksanaan updated Programme of Work.
Pendekatan tersebut ditempatkan dalam konteks GBF dan ketentuan CBD yang berkaitan dengan Indigenous Peoples and local communities.
Hal ini penting karena agenda konservasi global semakin mengakui bahwa pencapaian target perlindungan keanekaragaman hayati tidak dapat dilepaskan dari hak, pengetahuan, peran, dan keberadaan masyarakat adat serta komunitas lokal.
Rekomendasi tersebut juga mendorong para pihak untuk mempertimbangkan berbagai kajian dari Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) dalam implementasi program kerja kawasan perlindungan.
Selain itu, negara-negara didorong untuk mempersiapkan diri menghadapi Connectivity Assessment IPBES yang akan datang, khususnya terkait biodiversity-inclusive spatial planning and ecological connectivity.
Ini memperlihatkan semakin kuatnya hubungan antara konservasi kawasan, perencanaan ruang, konektivitas ekologis, dan keberlanjutan lanskap.
Perencanaan, pemantauan dan pelaporan menjadi kunci Contact Group on Planning, Monitoring, Reporting and Review juga menyelesaikan pekerjaannya. Namun, rekomendasi yang akan dibawa ke COP 17 masih memuat banyak bagian yang berada dalam tanda kurung (bracketed), menunjukkan bahwa sejumlah isu substantif masih memerlukan keputusan politik lebih lanjut.
Terdapat dua kelompok rekomendasi utama.
Pertama, mengenai global review of collective progress of GBF implementation, yaitu bagaimana kemajuan kolektif negara-negara dalam melaksanakan GBF akan ditinjau secara global.
Kedua, mengenai further enhancing planning, monitoring, reporting and review mechanisms, termasuk penguatan monitoring framework GBF.
Persoalan ini sangat menentukan. Target global hanya akan memiliki arti apabila terdapat mekanisme yang mampu menunjukkan apakah target tersebut benar-benar tercapai di tingkat nasional maupun global.
Karena itu, sistem pemantauan dan pelaporan bukan sekadar persoalan administratif. Ia menjadi instrumen untuk mengukur kesenjangan antara komitmen global dan realitas implementasi di lapangan.
Dari target global menuju implementasi nasional
Pertemuan SBSTTA 28 dan SBI 7 berlangsung dalam momentum penting bagi GBF. Badan-badan pendukung CBD diminta memberikan masukan ilmiah, teknis, teknologi, dan kelembagaan untuk membantu proses pengambilan keputusan di COP 17.
Dalam konteks ini, global midterm review memiliki posisi strategis. Kajian tersebut dapat memperlihatkan sejauh mana implementasi GBF telah bergerak dan di mana terdapat persoalan yang masih harus diselesaikan.
Tantangannya bukan hanya apakah negara-negara telah menyusun strategi dan rencana, tetapi juga apakah kebijakan tersebut telah menghasilkan perubahan nyata pada kondisi keanekaragaman hayati.
Dengan demikian, agenda planning–monitoring–reporting–review perlu dilihat sebagai satu siklus. Perencanaan menghasilkan tindakan; tindakan harus dipantau; hasilnya dilaporkan; kemudian dievaluasi untuk memperbaiki kebijakan dan tindakan berikutnya.
Konservasi laut, bioteknologi dan pemanfaatan satwa berkelanjutan
Tiga agenda lain yang masuk dalam rekomendasi COP 17 juga memperlihatkan luasnya tantangan implementasi GBF.
Agenda Marine and Coastal Biodiversity menegaskan bahwa perlindungan keanekaragaman hayati tidak berhenti pada ekosistem daratan. Ekosistem pesisir dan laut merupakan bagian integral dari agenda keanekaragaman hayati global.
Sementara itu, Synthetic Biology memperlihatkan bagaimana perkembangan teknologi baru menciptakan tantangan sekaligus peluang bagi konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati. Karena itu, perkembangan teknologi membutuhkan landasan ilmiah, teknis, dan tata kelola yang memadai.
Agenda Sustainable Wildlife Management menunjukkan pentingnya memastikan bahwa pemanfaatan satwa liar tidak merusak keberlanjutan populasi dan ekosistem yang menopangnya.
Ketiga isu tersebut pada dasarnya mempertemukan satu persoalan yang sama: bagaimana manusia menggunakan sumber daya dan teknologi tanpa menghilangkan fondasi ekologis kehidupan.
IPBES semakin penting dalam pengambilan keputusan Rekomendasi mengenai IPBES Work Programme juga menjadi bagian dari hasil SBSTTA 28.
Keterkaitan antara CBD dan IPBES semakin penting karena kebijakan keanekaragaman hayati membutuhkan dasar pengetahuan yang kuat. Informasi ilmiah mengenai perubahan ekosistem, tekanan terhadap biodiversitas, konektivitas ekologis, dan hubungan antara manusia dengan alam menjadi dasar bagi pengambilan keputusan.
Dalam konteks ini, pengetahuan ilmiah perlu diterjemahkan menjadi kebijakan yang dapat dilaksanakan. Namun, proses tersebut juga membutuhkan pengakuan terhadap pengetahuan masyarakat adat dan komunitas lokal.
Dengan demikian, tantangannya bukan hanya science-policy interface, tetapi juga bagaimana berbagai sistem pengetahuan dapat berkontribusi dalam pengelolaan keanekaragaman hayati.
Menuju COP 17: pekerjaan belum selesai
Sekretaris Eksekutif CBD Astrid Schomaker mengapresiasi semangat konstruktif para delegasi dalam memajukan negosiasi dan menilai pertemuan ini sebagai langkah menuju keberhasilan penyelesaian pembahasan di Armenia.
Sementara itu, Ketua SBSTTA 28 Jean Bruno Mikissa dari Gabon menekankan dedikasi dan kerja keras para delegasi untuk mencapai tujuan pertemuan, yaitu menyediakan nasihat ilmiah dan teknis yang jelas bagi implementasi GBF serta menangani isu-isu utama implementasinya.
SBSTTA 28 akhirnya ditutup pada pukul 22.30.
Namun, penutupan pertemuan bukan berarti berakhirnya proses negosiasi. Enam rekomendasi yang telah diadopsi justru menjadi bagian dari pekerjaan berikutnya menuju COP 17.
Apa arti hasil SBSTTA 28 bagi Indonesia?
Bagi Indonesia, hasil pertemuan ini memiliki arti penting karena implementasi GBF harus diterjemahkan ke dalam kebijakan nasional dan daerah, termasuk pengelolaan kawasan konservasi, perlindungan ekosistem pesisir dan laut, pengelolaan satwa liar, perencanaan tata ruang, serta sistem pemantauan keanekaragaman hayati.
Yang tidak kalah penting adalah penguatan posisi masyarakat adat dan komunitas lokal dalam pengelolaan keanekaragaman hayati. Penguatan human rights-based approach dalam Programme of Work on Protected Areas memberikan ruang penting untuk memastikan bahwa konservasi tidak hanya diukur melalui luas kawasan yang dilindungi, tetapi juga melalui kualitas tata kelola dan penghormatan terhadap hak masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan tersebut.
Bagi Indonesia, agenda ini relevan dengan berbagai kawasan yang dikelola atau memiliki keterkaitan erat dengan masyarakat adat dan komunitas lokal. Pendekatan konservasi ke depan perlu bergerak dari model yang semata-mata berorientasi pada penetapan kawasan menuju tata kelola kolaboratif, berbasis hak, pengetahuan lokal, dan konektivitas ekologis.
Pada saat yang sama, mekanisme planning, monitoring, reporting and review perlu memastikan bahwa kemajuan implementasi GBF dapat diukur secara transparan. Tidak cukup hanya melaporkan jumlah kebijakan atau luas kawasan; yang lebih penting adalah apakah tekanan terhadap biodiversitas berkurang, apakah kondisi ekosistem membaik, dan apakah masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam memperoleh manfaat serta perlindungan hak yang memadai.
Dari Nairobi menuju Armenia
Hasil SBSTTA 28 dan SBI 7 menunjukkan bahwa implementasi GBF memasuki fase yang semakin menentukan. Negosiasi tidak lagi hanya berbicara mengenai visi global keanekaragaman hayati, tetapi mengenai mekanisme untuk memastikan visi tersebut bekerja di lapangan.
Enam rekomendasi yang dibawa menuju COP 17—mulai dari perencanaan dan pemantauan, biodiversitas laut dan pesisir, biologi sintetis, kawasan perlindungan, pengelolaan satwa liar berkelanjutan hingga program kerja IPBES—menunjukkan luasnya dimensi persoalan biodiversitas.
Pada akhirnya, keberhasilan GBF akan ditentukan bukan hanya oleh kesepakatan antarnegara di ruang konferensi, tetapi oleh kemampuan menerjemahkan kesepakatan tersebut menjadi perubahan nyata dalam tata kelola ruang, ekosistem, sumber daya alam, teknologi, dan kehidupan masyarakat.
Dari Nairobi menuju Armenia, pertanyaan utamanya semakin jelas: bukan lagi sekadar seberapa tinggi target biodiversitas ditetapkan, tetapi seberapa jauh dunia mampu mengubah target tersebut menjadi tindakan nyata, terukur, adil, dan berbasis hak.
Ringkasan laporan hasil pertemuan Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice (SBSTTA) ke 28 di Nairobi, Kenya, diolah oleh KONPHALINDO dari berbagai sumber, 2 Agustus 2026.

17/07/2026

Ringkasan Utama Buku Waste Wars: The Wild Afterlife of Your Trash (Alexander Clapp, 2025)
Penulis: Alexander Clapp
Penerbit: Hachette Book Group, Inc.
Edisi pertama Februari 2025
404 halaman
Sampah bukan lagi sekadar persoalan kebersihan atau daur ulang, melainkan persoalan geopolitik, ekonomi politik, kolonialisme baru, dan ketidakadilan global. Sampah telah menjadi komoditas internasional yang diperdagangkan bernilai miliaran dolar setiap tahun.
Clapp menunjukkan bahwa ketika seseorang membuang sampah ke tempat daur ulang di negara maju, perjalanan sampah itu sering kali tidak berakhir di fasilitas daur ulang, melainkan berpindah ribuan kilometer menuju negara-negara berkembang yang memiliki regulasi lingkungan lemah, biaya murah, dan masyarakat yang rentan.
Pandangan umum menganggap sampah menjadi masalah serius, namun tidak demikian menurut Clapp. Menurut Clapp dunia tidak mengalami krisis sampah, tetapi krisis produksi. Argumen utama Clapp adalah: Masalah utama bukan karena manusia terlalu banyak membuang sampah, tetapi karena sistem ekonomi terus memproduksi barang sekali pakai dalam jumlah yang terus meningkat.
Pandangan ini mengembangkan kritik Vance Packard (The Waste Makers) bahwa masyarakat modern dibangun sebagai throwaway society.
Artinya: produksi terus meningkat konsumsi dipacu iklan umur produk semakin pendek akhirnya sampah terus bertambah. Dengan demikian: Sampah adalah konsekuensi logis dari kapitalisme modern.
Daur ulang sering menjadi ilusi
Buku ini membongkar mitos bahwa seluruh barang yang dimasukkan ke tempat daur ulang benar-benar didaur ulang. Sebaliknya: sebagian besar diekspor
dipilah kembali, dibakar, ditimbun, dibuang secara ilegal.
Setelah China menutup impor sampah plastik tahun 2017, arus sampah berpindah ke: Turki, Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, Ghana, Kenya, Guatemala.
Akibatnya negara-negara berkembang berubah menjadi tempat pembuangan dunia.
Sampah mengikuti pola kolonialisme lama. Salah satu tesis terkuat buku ini adalah: Dulu negara maju mengambil: emas, kayu, karet, minyak, kapas dari negara berkembang. Kini negara maju mengirim kembali: plastik bekas, limbah elektronik, pakaian bekas, limbah kimia, limbah beracun. Dengan kata lain, arah perdagangan berubah tetapi hubungan kekuasaan tetap sama.
Clapp menyebut fenomena ini sebagai bentuk baru imperialisme material.
Sampah adalah bisnis yang sangat menguntungkan.
Clapp menunjukkan bahwa perdagangan sampah merupakan industri global bernilai sangat besar.
Pelakunya terdiri dari: broker limbah, eksportir, perusahaan logistik, perusahaan pelabuhan, mafia limbah, perusahaan daur ulang, perusahaan petrokimia.
Ironisnya, perusahaan-perusahaan tersebut sering tidak dikenal publik, berbeda dengan produsen barang konsumsi seperti Coca-Cola, Nestlé, Apple, Samsung, atau Unilever.
Negara berkembang menerima seluruh risiko lingkungan. Negara kaya menikmati: produk, keuntungan, konsumsi. Sedangkan negara berkembang menerima: pencemaran tanah, mikroplastik, polusi udara, pencemaran sungai, limbah beracun, dan penyakit masyarakat.
Dengan demikian terjadi: privatisasi keuntungan dan sosialiasi kerugian lingkungan.
Relevansi bagi Indonesia
Bagi konteks Indonesia, buku ini sangat relevan karena menawarkan kerangka untuk memahami bahwa persoalan sampah bukan hanya isu teknis pengelolaan, melainkan terkait dengan: impor limbah plastik dan limbah kertas; perluasan industri petrokimia dan produksi plastik; ketimpangan dalam rantai nilai global; keadilan ekologis dan distribusi beban pencemaran; hubungan antara perdagangan internasional, kebijakan lingkungan, dan ekonomi politik.
Dilihat dari perspektif ekologi politik, Waste Wars dapat dibaca sebagai kritik terhadap bagaimana kapitalisme global memindahkan biaya ekologis dari negara-negara kaya ke negara-negara berkembang, sehingga sampah menjadi bentuk baru dari ketidakadilan lingkungan (environmental injustice) dan kolonialisme limbah (waste colonialism). Isu ini sangat sejalan dengan kajian ekonomi politik lingkungan, perdagangan limbah, dan keadilan ekologis yang sering menjadi fokus analisis di Indonesia.
Kesimpulan utama penulis menyatakan bahwa:
Sampah merupakan hasil langsung sistem produksi kapitalisme global.
Negara maju berhasil "membersihkan" lingkungannya dengan memindahkan limbah ke negara miskin.
Perdagangan limbah memperdalam ketimpangan Utara–Selatan.
Daur ulang tidak akan menyelesaikan krisis apabila produksi terus meningkat.
Solusi utama adalah mengurangi produksi material, khususnya plastik sekali pakai, dan membangun sistem yang menempatkan tanggung jawab pada produsen, bukan sekadar konsumen. Dan, perdagangan limbah sebagai persoalan produksi, globalisasi, dan ketimpangan internasional, bukan semata-mata persoalan perilaku individu.
-Juli 2026

16/07/2026

Selama beberapa dekade terakhir, perubahan iklim menjadi isu lingkungan yang paling dominan. Namun Daniel Simberloff mengingatkan bahwa terdapat ancaman ekologis lain yang sama seriusnya tetapi sering kurang mendapat perhatian, yaitu invasi biologis (biological invasions).
Buku ini bukan sekadar menjelaskan spesies invasif, melainkan menyajikan sejarah panjang bagaimana manusia mengubah komposisi kehidupan di bumi melalui perpindahan spesies, sekaligus bagaimana perubahan tersebut kemudian berkembang menjadi disiplin ilmu yang kini dikenal sebagai Invasion Science.
Berbeda dari buku ekologi biasa yang lebih menekankan aspek biologis, Simberloff menyusun narasi yang menghubungkan sejarah kolonialisme, perdagangan global, perkembangan ilmu biogeografi, evolusi ekologi, konservasi, hingga kebijakan lingkungan. Ia menunjukkan bahwa invasi biologis merupakan fenomena sosial-ekologis yang berkembang bersama ekspansi manusia di seluruh dunia.
Secara umum buku dibagi menjadi dua bagian besar.
Bagian I Manusia Memindahkan Spesies dan Mulai Menyadari Dampaknya. Bagian II Lahirnya Ilmu Invasion Science.
Bagian kedua beralih dari sejarah menuju perkembangan ilmu pengetahuan. Di sini Simberloff menjelaskan bagaimana: teori evolusi, genetika, ekologi komunitas, biogeografi, perubahan iklim,
analisis risiko, ekonomi lingkungan, bergabung membentuk disiplin ilmu invasi biologis modern.
Pembahasan kemudian berkembang menuju: teori invasi, hipotesis ekologis, metode penilaian dampak,
teknologi pengendalian, biokontrol, rekayasa genetika, kontroversi etik, hingga masa depan ilmu invasi biologis.

Relevansi bagi Indonesia
Buku ini sangat penting untuk Indonesia karena hampir seluruh persoalan konservasi saat ini berkaitan dengan perpindahan spesies akibat aktivitas manusia. Contohnya: eceng gondok, ikan nila, ikan sapu-sapu, akasia, kelapa sawit di kawasan tertentu, berbagai organisme invasif di kawasan konservasi, spesies asing akibat perdagangan tanaman hias maupun akuakultur.
Lebih jauh lagi, perspektif Simberloff dapat dipadukan dengan kajian ekologi politik. Jika Simberloff menjelaskan bagaimana invasi biologis terjadi dan berkembang, maka ekologi politik membantu menjelaskan mengapa perpindahan spesies itu berlangsung—melalui kolonialisme, perdagangan global, pembangunan, investasi, dan relasi kekuasaan. Kombinasi keduanya menghasilkan kerangka analisis yang kuat untuk memahami perubahan lanskap dan konflik konservasi di Indonesia.

Kesimpulan
Ecological Explosions merupakan karya monumental yang mendokumentasikan lahir dan berkembangnya ilmu invasi biologis, dari perpindahan spesies pada masa prasejarah hingga menjadi disiplin ilmiah global pada abad ke-21. Buku ini menegaskan bahwa invasi biologis bukan sekadar persoalan ekologis, tetapi hasil dari sejarah mobilitas manusia, kolonialisme, perdagangan, dan globalisasi. Karena itu, pengelolaan spesies invasif memerlukan pendekatan yang memadukan ekologi, sejarah, kebijakan, dan ilmu sosial. Bagi peneliti, pembuat kebijakan, maupun praktisi konservasi di Indonesia, buku ini menawarkan landasan konseptual yang kuat untuk memahami tantangan konservasi di era perubahan lingkungan global.

03/07/2026

03/07/2026

https://beritabumi.or.id/filipina-masipag-menentang-persetujuan-beras-transgenik/

Di Filipina, jaringan petani-ilmuwan MASIPAG telah “dengan tegas dan tanpa keraguan” mengecam persetujuan pemerintah terhadap...

11/06/2026

Kombinasi Herbisida yang Digunakan dalam Pertanian GMO Menyebabkan Sindrom Usus Bocor
Catatan dari redaksi: Herbisida glifosat masih dianggap sebagai bahan kimia yang aman dan terkendali di mata para akademisi, politisi, pejabat birokrat, dan kebanyakan petani Indonesia. Karena itu relatif pemakaiannya tidak terkontrol, parahnya produk pangan yang terpapar glifosat tersebut sampai ke konsumen, dan ketidakcukupan pengetahuan konsumen mengenai resiko yang ditimbulkan terhadap kesehatan. Kajian dan pengetahuan mengenai dampak pemakaian herbisida glisofat terhadap kesehatan masyarakat dirasakan masih sangat terbatas, dan artikel ini diterjemahkan oleh KONPHALINDO (Konsorsium Nasional untuk Pelestarian Hutan dan Lingkungan Indonesia) guna melengkapi keterbatasan pengetahuan tersebut.
Menanggapi penyebaran gulma yang kebal terhadap herbisida glifosat dalam pertanian GMO/transgenik, industri bioteknologi pertanian telah mengembangkan tanaman transgenik yang tahan terhadap glifosat ditambah 2,4-D serta glifosat ditambah dikamba, dua herbisida lain yang semula dimaksudkan untuk digantikan oleh glifosat. Akibatnya, masyarakat semakin sering terpapar campuran herbisida-herbisida tersebut, namun belum ada penelitian yang dilakukan untuk menilai risiko kesehatan dari campuran bahan kimia tersebut.
Struktur dan integritas usus, serta komposisi dan fungsi mikrobioma usus, diakui sebagai faktor yang berkontribusi terhadap timbulnya penyakit. Oleh karena itu, sebuah tim ilmuwan internasional yang dipimpin oleh Prof. Michael Antoniou meneliti dampak glifosat, baik secara tunggal maupun dalam kombinasi dengan 2,4-D dan dicamba (dikamba), terhadap struktur dan fungsi usus.
Penelitian ini dirancang untuk menggambarkan dua skenario paparan bahan kimia di dunia nyata:
1. Paparan yang dimulai sejak masa prenatal di dalam kandungan,
2. Campuran herbisida yang semakin sering terpapar oleh masyarakat, setidaknya di Amerika Serikat.
Para ilmuwan telah mempublikasikan temuan mereka dalam sebuah makalah baru, judulnya “Impact of glyphosate and its mixture with 2,4-D and dicamba on gut biochemical function, intestinal barrier integrity and microbiome composition in adult rats with prenatal commencement of exposure”, yang merupakan evaluasi paling komprehensif hingga saat ini mengenai dampak glifosat, serta campuran glifosat, 2,4-D, dan dikamba, terhadap struktur dan fungsi saluran pencernaan pada tikus.
Dalam penelitian ini, tikus Wistar diberi makan glifosat mulai hari ke-6 kehamilan dengan dosis sesuai “tingkat tanpa efek merugikan yang teramati” (NOAEL: 50 mg/kg bb/hari) dan “asupan harian yang dapat diterima” (ADI: 0,5 mg/kg bb/hari), serta campuran glifosat dengan dosis ADI (0,5 mg/kg bb/hari), 2,4-D (0,02 mg/kg bb/hari), dan dikamba (0,3 mg/kg bb/hari). Paparan kemudian dilanjutkan hingga 13 minggu setelah penyapihan. NOAEL adalah dosis dalam studi hewan yang disponsori industri yang menurut kesimpulan regulator tidak memiliki dampak buruk terhadap kesehatan. ADI, yang dihitung berdasarkan NOAEL, adalah dosis yang menurut regulator aman untuk dikonsumsi setiap hari sepanjang hidup.
Namun, penelitian tersebut menemukan bahwa dosis NOAEL glifosat dan dosis ADI campuran herbisida menyebabkan disbiosis usus—ketidakseimbangan dalam komposisi dan fungsi biokimia usus, termasuk mikrobioma, serta terganggunya integritas usus halus dan usus besar (‘leaky gut’)—dengan campuran herbisida tersebut menunjukkan dampak negatif yang paling besar.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa kadar herbisida-herbisida ini, bila dikonsumsi dalam bentuk campuran, memiliki efek merugikan dan sama sekali tidak aman—serta bahwa jaminan keamanan dari pihak regulator ternyata tidak benar.
Rincian temuan
Glifosat, dan—dalam tingkat yang lebih tinggi—campuran glifosat, dikamba, dan 2,4-D, menyebabkan peningkatan peradangan dan permeabilitas usus (‘leaky gut’), yang terkait dengan stres oksidatif (ketidakseimbangan yang menyebabkan kerusakan sel dan DNA) serta perubahan komposisi mikroba. Analisis histologis mengonfirmasi adanya perubahan struktural dan peradangan pada usus besar dan usus halus. Efek tersebut lebih nyata pada usus besar dan pada betina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paparan glifosat saja maupun campuran glifosat, 2,4-D, dan dikamba dapat menyebabkan disbiosis pada struktur dan fungsi usus.
Secara mekanistik, temuan tersebut menunjukkan bahwa terganggunya integritas usus (leaky gut) disebabkan oleh peradangan, stres oksidatif, dan perubahan pada populasi bakteri usus yang berperan dalam fungsi sistem kekebalan tubuh yang sehat. Campuran herbisida tersebut menyebabkan penurunan jumlah bakteri tertentu yang dikenal sebagai penghasil asam lemak rantai pendek, yaitu zat-zat yang dikaitkan dengan lingkungan usus yang lebih seimbang dan bersifat anti-inflamasi. Secara keseluruhan, perubahan pada profil populasi bakteri tersebut mengindikasikan terjadinya kondisi pro-inflamasi.
Glifosat saja pada tingkat ADI hanya menunjukkan beberapa kelainan histologis tetapi tidak ada efek biokimia, sedangkan glifosat pada tingkat ADI yang dikombinasikan dengan 2,4-D dan dikamba—yang juga diberikan pada tingkat ADI masing-masing—menunjukkan gangguan struktural usus yang paling parah dan disbiosis fungsional.
Penulis utama studi ini, Prof. Michael Antoniou, mengomentari temuan tersebut: “Studi kami memiliki implikasi regulasi. Pertama, studi ini memperkuat bukti yang semakin banyak yang menunjukkan bahwa dampak polutan kimia terhadap struktur dan fungsi usus harus dimasukkan dalam studi keamanan regulasi. Kedua, polutan kimia perlu dievaluasi toksisitasnya sebagai campuran, bukan hanya sebagai zat tunggal, sebagaimana yang saat ini dilakukan oleh otoritas regulasi di semua negara.”
“Temuan kami sangat mengkhawatirkan bagi warga Amerika Serikat, di mana dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan drastis dalam penggunaan 2,4-D dan dikamba bersamaan dengan glifosat akibat penyebaran luas gulma yang resisten terhadap glifosat di lahan pertanian serta peluncuran tanaman transgenik yang toleran terhadap glifosat/2,4-D/dikamba. Memang, studi biomonitoring pada manusia di AS telah menunjukkan peningkatan dramatis dalam kadar 2,4-D dan dicamba dalam urin sejak diperkenalkannya tanaman transgenik yang toleran terhadap herbisida ini. Oleh karena itu, temuan kami memiliki implikasi serius bagi kesehatan masyarakat.”
Studi terbaru:
Mesnage, R., Ferguson, S., Nechalioti, PM. et al. Impact of glyphosate and its mixture with 2,4-D and dicamba on gut biochemical function, intestinal barrier integrity and microbiome composition in adult rats with prenatal commencement of exposure. Arch Toxicol (2026). https://doi.org/10.1007/s00204-026-04409-9
sumber:
TWN Info Service on Biosafety, Third World Network www.twn.my - 8 June 2026
GM Watch https://www.gmwatch.org/en/106-news/latest-news/20662 - 30 April 2026

31/05/2026

Peta Alur Ekonomi Politik Pangan Nasional

Kunjungi pos untuk informasi selengkapnya.