05/01/2026
Usulan Saya untuk kita diskusikan secara terbuka:
PILKADA CUKUP MEMILIH KEPALA DAERAH SAJA.
Pengalaman di banyak daerah menunjukkan satu pola yang berulang:
Hubungan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kerap berakhir pada konflik.
Pasangan yang mampu menjaga kerja sama politik dan administratif secara harmonis hingga akhir masa jabatan justru relatif sedikit.
Konflik ini bukan persoalan personal semata, melainkan cacat desain dalam sistem pemerintahan daerah.
Wakil Kepala Daerah dipilih melalui proses politik, tetapi tidak dibekali kewenangan yang tegas.
Akibatnya, jabatan ini sering menjadi sumber friksi, mengganggu stabilitas pemerintahan, dan pada akhirnya berdampak pada kualitas pelayanan publik.
Karena itu, desain Pilkada patut dikaji ulang.
Mengapa kita harus memilih paket Kepala dan Wakil Kepala Daerah, jika praktiknya justru melahirkan ketegangan struktural?
Pilkada ke depan bisa difokuskan pada pemilihan Kepala Daerah saja.
Apabila fungsi Wakil tetap dianggap perlu, alternatif yang lebih rasional adalah penugasan dari unsur ASN, dengan peran yang jelas dan berorientasi pada kesinambungan kebijakan.
Model ini memungkinkan adanya memori institusional pembangunan daerah, serupa dengan fungsi strategis Sekretaris Daerah sebagai pelaksana program Kepala Daerah.
Pertanyaannya bukan soal meniadakan jabatan, melainkan apakah kita berani memperbaiki desain demokrasi lokal agar lebih efektif dan stabil, atau terus mempertahankan skema yang berulang kali memproduksi konflik.
Silakan berbeda pandangan.
Di sinilah kualitas debat kebijakan kita diuji.
