29/04/2026
Di negeri yang konon berdaulat, Kabinet Merah Putih telah genap berjalan lebih dari setahun. Presiden memuji kerja kerasnya, program makan bergizi gratis digadang-gadang sebagai terobosan, stabilitas makro diklaim terjaga, dan survei internal menunjukkan angka kepuasan yang menggembirakan.
Namun, benarkah itu cermin kedaulatan rakyat?
Di balik retorika "kerja nyata", kita menyaksikan deretan menteri yang menuai rapor merah dari lembaga independen: kontroversi demi kontroversi, mulai dari blunder pernyataan, dugaan konflik kepentingan, hingga kinerja yang dinilai lamban di sektor krusial seperti HAM, energi, kehutanan, dan pemberantasan kemiskinan. Kabinet gemuk yang lahir dari koalisi superbesar, bukan dari seleksi ketat kompetensi, melainkan dari akomodasi politik.
Hasilnya? Banyak kebijakan terasa lebih dekat dengan kepentingan elite dan oligarki ketimbang suara rakyat kecil di pinggiran.
Pertanyaan yang mengganggu nalar: Apakah rakyat masih berdaulat, atau kedaulatan itu kini hanya prosedur pemilu lima tahunan yang kemudian diserahkan begitu saja kepada sekelompok orang yang saling melindungi? Ketika kritik diredam dengan label "hoax" atau "oposisi destruktif", ketika ruang demokrasi terasa menyempit, dan ketika janji-janji kampanye bertabrakan dengan realitas keseharian rakyat, apakah ini masih pemerintahan "dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat"?
Kabinet Merah Putih bukan sekadar daftar nama menteri. Ia adalah cermin: sejauh mana republik ini masih milik warganya, atau sudah menjadi arena perebutan pengaruh di antara mereka yang berkuasa.
Rakyat yang kritis tak perlu menunggu evaluasi resmi di Hambalang. Evaluasi sejati terjadi setiap hari di pasar, di sawah, di pabrik, dan di jalanan: apakah hidup semakin adil dan sejahtera, atau hanya semakin "stabil" bagi yang di atas?
Kedaulatan bukan diberikan, melainkan diambil dan dijaga. Jika rakyat diam, maka yang berdaulat bukan lagi rakyat.
