KONPHALINDO

12/05/2026

06/05/2026

berikut ini ringkasan artikel yang dipublis https://www.nature.com/articles/d41586-026-01409-8?utm_source=Live+Audience&utm_campaign=ef35d19878-nature-briefing-daily-20260501_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_-33f35e09ea-50401868
berjudul: Kekurangan Pupuk Akibat Krisis Energi Mengancam Ketahanan Pangan Global
Penulis: Meihua Yang dkk. (peneliti dari Universitas Guelph Kanada, Universitas Saskatchewan, dan beberapa universitas di Cina)

Latar Belakang
Sejak Maret 2026, perang di Timur Tengah mengguncang pasar pupuk global. Harga urea melonjak hampir 46% hanya dalam sebulan akibat guncangan geopolitik dan energi yang melanda rantai pasokan nitrogen. Penyebab utamanya adalah blokade Selat Hormuz — jalur vital bagi sekitar 38% minyak mentah, 19% gas alam cair, dan 13% bahan kimia dunia termasuk pupuk. Program Pangan Dunia (WFP) memperingatkan lebih dari 360 juta orang menghadapi kerawanan pangan akut pada 2026.

Hubungan Energi dan Pangan
Separuh pangan dunia bergantung pada pupuk nitrogen sintetis yang dibuat melalui proses Haber–Bosch. Proses ini mengonsumsi 1–2% energi global dan menjadikan gas alam sebagai bahan baku utama (70–80% biaya produksi amonia). Ketika pasar energi terguncang, harga pupuk ikut meroket dengan cepat.

Dampak Berantai
Krisis ini lebih parah dari krisis pupuk 2022 (saat invasi Rusia ke Ukraina) karena lebih banyak negara terdampak. Kenaikan harga pupuk nitrogen 30% dan fosfat 5–15% terjadi tepat menjelang musim tanam, sehingga petani tidak punya cukup waktu beradaptasi. Negara-negara berkembang — terutama di Sub-Sahara Afrika, Asia Selatan, dan Amerika Latin — paling rentan karena keterbatasan kemampuan fiskal untuk memberi subsidi seperti yang dilakukan India ($30 miliar pada 2022–23).

Masalah Sistemik
Respons dunia selama ini bersifat reaktif. Pupuk diperlakukan sebagai komoditas industri biasa, bukan infrastruktur pangan strategis. Tidak ada cadangan pupuk internasional seperti cadangan minyak strategis. Sistem pemantauan pangan global pun tidak memantau rantai pasokan pupuk secara real-time.

Lima Solusi yang Diusulkan
Pupuk sebagai infrastruktur strategis — Pemerintah dan lembaga internasional (G7, G20, FAO) harus mengintegrasikan rantai pasokan pupuk ke dalam mekanisme respons krisis pangan, termasuk membangun cadangan penyangga seperti cadangan minyak strategis.
Beralih dari bahan bakar fosil — Industri pupuk harus beralih ke produksi amonia hijau (green ammonia) berbasis energi terbarukan. Proyek skala awal sudah berjalan di Norwegia, Australia, Chile, dan India.
Manajemen nutrisi yang lebih presisi — Teknologi pertanian presisi (variable-rate application, sensor tanah, pemetaan drone) dapat mengurangi penggunaan pupuk sekaligus mempertahankan hasil panen.
Pemantauan real-time — Sistem Informasi Pasar Pertanian (AMIS) perlu diperluas untuk memantau produksi, perdagangan, dan inventaris pupuk secara langsung.
Mekanisme pembiayaan global — Diperlukan dana khusus dari lembaga seperti Green Climate Fund untuk mendorong produksi amonia hijau, terutama sistem modular terdesentralisasi yang dapat dibangun dekat sumber energi terbarukan dan area pertanian.

Selama pupuk tidak diperlakukan sebagai infrastruktur pangan strategis, dunia akan terus berulang kali terjebak dalam siklus yang sama: guncangan energi → krisis pupuk → gagal panen → kerawanan pangan.

Bagaimana kondisi Indonesia?
Analisis: Mengapa Indonesia Mengekspor Pupuk ke Australia, Apakah Kebutuhan Domestik Surplus?

1. Memang surplus secara angka produksi. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, total produksi urea nasional tercatat sebesar 7,8 juta ton, sementara kebutuhan dalam negeri berada di angka sekitar 6,3 juta ton. Dengan selisih produksi tersebut, pemerintah menilai ekspor masih dapat dilakukan tanpa mengganggu ketersediaan pupuk di dalam negeri.

PT Pupuk Indonesia memiliki kapasitas produksi urea mencapai 9,4 juta ton per tahun, dengan proyeksi realisasi produksi 2026 sebesar 7,8 juta ton. Jadi surplus sekitar 1,5 juta ton dan ekspor yang direncanakan hanya ~1 juta ton — masih ada bantal pengaman.

2. Alasan Indonesia Mengekspor ke Australia
Ada beberapa lapisan alasan yang saling tumpang tindih:
a) Momentum geopolitik dan krisis global
PT Pupuk Indonesia mendukung rencana ekspor 250.000 ton pupuk urea ke Australia melalui skema government-to-government (G2G) di tengah disrupsi rantai pasok dunia akibat perang di Timur Tengah. Krisis Selat Hormuz membuat harga urea global melonjak ~46%, dan Australia — yang biasanya mengimpor dari Timur Tengah — mencari sumber alternatif. Indonesia berada di posisi yang tepat secara geografis dan timing.

b) Kesepakatan antara kepala negara
Presiden Prabowo Subianto menerima telepon dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese untuk membahas persetujuan ekspor pupuk urea Indonesia ke Australia sebesar 250.000 ton pada tahap pertama sebagai bagian dari penguatan kerja sama perdagangan. Ini bukan semata keputusan bisnis — ada dimensi diplomasi ekonomi di dalamnya.

c) Harga produksi Indonesia kompetitif
Harga pupuk Indonesia cukup terjangkau bila dibandingkan negara lain, karena pemerintah menetapkan harga gas bagi industri pupuk di kisaran US$ 6 per MMBTU guna menjaga Harga Eceran Tertinggi (HET). Gas murah = biaya produksi rendah = pupuk Indonesia bisa bersaing harga di pasar ekspor, apalagi saat harga global sedang melonjak.

d) Peluang devisa besar
Mentan Amran, ketika ditanya soal nilai ekspor, menjawab singkat: "Nanti aku kalkulasi, semakin mahal semakin bagus." Dengan harga urea global naik 40%+ akibat krisis, ekspor saat ini memberi Indonesia margin keuntungan yang jauh lebih besar dari kondisi normal.

e) Memperkuat posisi regional
Pupuk Indonesia menilai ekspor ini tidak hanya menjadi peluang peningkatan kinerja, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain penting dalam rantai pasok pupuk regional.

3. Apakah Ada Risiko untuk Dalam Negeri?
Di sinilah letak ketegangan yang perlu dikritisi:
Di atas kertas aman, tapi ada beberapa catatan penting:

a) Perbedaan antara produksi dan distribusi
Surplus 1,5 juta ton adalah angka nasional. Masalah klasik pupuk Indonesia bukan di level produksi, melainkan di distribusi. Seringkali petani merasa pupuk langka saat musim tanam raya. Penyebabnya biasanya bukan karena stok habis di pabrik, tetapi karena kuota alokasi petani di e-RDKK sudah habis ditebus sebelumnya, atau keterlambatan distribusi logistik akibat cuaca.

b) Ekspor tetap diprioritaskan setelah domestik
Pengiriman ekspor pupuk ke Australia akan dilakukan dengan tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pupuk dalam negeri. Ekspor dilakukan secara selektif dan terukur dengan mempertimbangkan keseimbangan pasokan nasional.

c) Alokasi subsidi besar
Alokasi pupuk bersubsidi tahun 2026 ditetapkan sebesar 9.550.000 ton untuk sektor pertanian dan 295.676 ton untuk sektor perikanan — angka ini jauh di atas kebutuhan domestik 6,3 juta ton, menunjukkan pemerintah memang membangun buffer yang cukup besar.

d) Harga pupuk subsidi justru diturunkan
Di tengah ekspor, pemerintah bahkan berhasil menurunkan harga pupuk subsidi 20 persen, menurunkan biaya produksi sebesar 26 persen, serta meningkatkan laba PT Pupuk Indonesia hingga Rp2,5 triliun pada tahun 2026 — tanpa menambah anggaran subsidi dari APBN.

4. Kesimpulan dan Penilaian
Ekspor pupuk Indonesia ke Australia ini adalah langkah yang secara kalkulasi wajar, didorong oleh tiga hal utama: surplus produksi nyata, momentum krisis global yang mengangkat harga ekspor, dan kepentingan diplomasi ekonomi. Namun ada beberapa hal yang patut dicermati:

Kerentanan struktural tetap ada: Indonesia mengekspor pupuk yang dibuat dengan gas bersubsidi murah, lalu menjualnya ke pasar global dengan harga premium. Ini menguntungkan secara finansial jangka pendek, tapi pertanyaannya adalah apakah keuntungan ekspor ini dikembalikan untuk memperkuat ketahanan petani kecil.

Sinkronisasi dengan artikel Nature: Ironi yang menarik — artikel Nature yang terlampir justru mengingatkan negara-negara agar tidak memperlakukan pupuk sebagai komoditas ekspor semata, melainkan sebagai infrastruktur ketahanan pangan strategis. Indonesia memiliki posisi langka sebagai produsen surplus, dan pilihan untuk mengekspor saat negara lain kekurangan adalah keputusan politis yang sah—selama pasokan dalam negeri benar-benar dijaga, bukan hanya di atas kertas.

Unless governments treat fertilizer production as strategic infrastructure, the world will keep lurching from energy shock to harvest failure.

17/04/2026

Perusahaan-perusahaan menggunakan kredit karbon untuk mengeksploitasi pengungsi

Skema Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang bertujuan untuk membantu mengatasi perubahan iklim sekaligus meningkatkan kesejahteraan pengungsi melalui perolehan kredit karbon, ternyata gagal dalam kedua hal tersebut.

Oleh: Nicholas Beuret and David Harvie

PADA awal tahun 2026, Gedung Putih menyatakan bahwa mereka menarik diri dari sejumlah organisasi internasional, yang mencakup bidang-bidang kerja sama global mulai dari pendidikan hingga bantuan untuk perubahan iklim. Seperti banyak hal yang datang dari pemerintahan saat ini, pengumuman ini menipu: Amerika Serikat tidak hanya telah melepaskan dan menarik dana dari banyak badan ini, tetapi juga telah lama secara aktif merusak operasi mereka.

Ambil contoh paling mencolok menyangkut anggaran bantuan internasional Amerika Serikat. Pada tahun 2025, pemotongan besar-besaran menyebabkan Program Pangan Dunia PBB memangkas hingga 30% stafnya, sementara badan internasional yang bertanggung jawab atas pengungsi, Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), menyatakan akan berhemat, memangkas posisi, dan mengurangi pengeluaran. Di dunia baru ini, Donald Trump memperingatkan bahwa PBB dan badan-agensinya harus 'beradaptasi, menciut, atau mati'.

Krisis iklim yang semakin parah menurut UNHCR

Ini bukan krisis baru bagi PBB dan badan pengungsiannya. Namun, ini merupakan eskalasi yang dramatis.

Pada tahun 2024, jumlah pengungsi paksa mencapai rekor tertinggi yaitu 122,6 juta, 32 juta di antaranya adalah pengungsi di bawah mandat UNHCR. Sementara jumlah mereka yang dipaksa meninggalkan rumah sering berfluktuasi, ada peningkatan yang lebih dramatis sejak 2010 dan, terutama, sejak 2020, semakin didorong oleh bencana lingkungan.

Sekitar seperlima pengungsi berakhir di kamp-kamp, di mana mereka sering terjebak selama satu dekade atau lebih. Tetapi sementara jumlah pengungsi telah meledak, belum ada dana untuk mendukung mereka. UNHCR jarang memiliki dana yang cukup. Sekarang berada dalam krisis keuangan yang mendalam. Sementara target pendanaannya pada tahun 2025 adalah $10,6 miliar, hanya berhasil mengumpulkan $3,5 miliar. Kekurangan ini akan membahayakan jutaan orang.

Perubahan iklim adalah salah satu pendorong utama perpindahan, baik secara langsung melalui krisis lingkungan maupun secara tidak langsung akibat konflik atas sumber daya—dari air hingga mineral penting yang digunakan untuk teknologi ‘hijau’—memaksa orang-orang dari desa dan kota mereka.

Menanggapi kedua krisis tersebut—kekurangan dana dan dampak iklim—PBB memilih untuk beradaptasi. Tapi itu dilakukan dengan mengeksploitasi pengungsi untuk memungkinkan perusahaan terus mencemari atmosfer, semuanya untuk mendanai infrastruktur kamp pengungsi.

Pada tahun 2021, UNHCR meluncurkan Dana Perlindungan Lingkungan Pengungsi (REP). Idenya adalah bahwa kerja keras para pengungsi, baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan, digunakan untuk menciptakan kredit karbon, yang kemudian dijual untuk mendanai kamp-kamp pengungsian.

Seperti halnya dana dan obligasi sosial dan lingkungan yang serupa, dana tersebut dimulai dengan menarik donor awal yang memungkinkan investasi awal dalam program yang menghasilkan kredit di sekitar kamp pengungsian. Dampak karbon positif dari program-program ini kemudian diverifikasi dan didaftarkan sebagai kredit karbon yang dijual di pasar karbon sukarela; pendapatan yang dihasilkan mengisi kembali dana tersebut, memungkinkan kamp menjadi lebih berkelanjutan secara finansial dan memungkinkan program tambahan di kamp lain.

Kredit karbon adalah sertifikat yang dapat diperdagangkan yang mewakili penghilangan satu ton karbon dioksida dari atmosfer. Ini pada dasarnya bertindak sebagai izin yang memungkinkan seseorang atau organisasi untuk 'mengimbangi' polusinya sendiri dengan membayar perbaikan lingkungan di tempat lain. Kredit karbon sukarela (VCC) adalah kredit yang dibeli oleh perusahaan atau orang yang tidak diwajibkan secara hukum untuk membelinya, serupa dengan saat Anda membeli tiket pesawat dan Anda diundang untuk membayar lebih untuk 'mengimbangi' dampak lingkungan dari penerbangan Anda.

Setelah penilaian kelayakan, UNHCR telah memilih tiga lokasi percontohan untuk dana tersebut di Uganda dan Rwanda. Pengelola dana sedang merencanakan studi kelayakan lebih lanjut di Brasil, Bangladesh, Kenya, Mozambik, Kamerun, dan Chad. Dua proses kerja akan dimobilisasi untuk menghasilkan kredit karbon di ketiga lokasi ini. Yang pertama adalah penanaman dan pemeliharaan pohon (reboisasi). Dimulai dengan 20.000 hektar di sekitar tiga lokasi percontohan, target akhir dana tersebut adalah puluhan juta pohon baru di sekitar kamp pengungsian. Pekerjaan yang disediakan untuk para pengungsi merupakan keuntungan tambahan dari skema tersebut.

Namun, pekerjaan reboisasi dibayar rendah. Tidak ada tarif gaji standar untuk pekerjaan penghijauan di Uganda dan Rwanda, tetapi gaji untuk proyek serupa di Uganda sekitar $1,30 per hari. Sebagian besar laporan menyarankan tingkat pembayaran $2 hingga $5 per hari untuk kontrak kerja formal; gaji sebenarnya bisa jauh lebih rendah.

Meskipun pekerjaan penghijauan dibayar rendah, aktivitas penghasil kredit lainnya tidak dibayar sama sekali. Proporsi yang cukup besar dari kredit karbon yang menghasilkan tenaga kerja akan berasal dari penggunaan apa yang disebut kompor memasak bersih, yaitu kompor yang menggunakan gas minyak cair (LPG) atau energi matahari. (Penggunaan LPG oleh mereka adalah salah satu alasan mengapa negara-negara pengekspor gas seperti Amerika Serikat mendukung inisiatif memasak bersih-bersih, bahkan ketika mereka menentang tindakan iklim.) Pekerjaan ini dilakukan 'secara gratis'; itu adalah pekerjaan reproduktif yang tidak dilakukan—dalam hal ini, pekerjaan rumah tangga sehari-hari—dilakukan terutama oleh perempuan. Untuk tujuan menghasilkan kredit karbon, pekerjaan yang tidak dilakukan ini dinilai dengan cara yang sama seperti pekerjaan penghijauan.

Menghitung kredit karbon

Pohon menyerap karbon dioksida, tetapi kredit karbon dibuat oleh manusia. Terlepas dari insinyur keuangan dan perantara yang dibayar tinggi, Dana REP akan membuat para pengungsi bekerja untuk menghasilkan kredit ini. Pekerjaan para pengungsi akan rendah dalam hal penghijauan dan tidak dilakukan dalam hal kredit yang 'dihasilkan' dengan menggunakan kompor masak yang bersih.

Kita dapat membandingkannya dengan uang yang diharapkan akan dikumpulkan oleh dana tersebut. Dana tersebut akan menghasilkan kredit karbon bersertifikasi Standar Emas, yang biasanya bernilai $20-27 per ton CO2e (setara karbon dioksida, dengan harga 2025). Jika kita mengambil kisaran menengah untuk penyerapan karbon sebesar delapan ton CO2e per hektar per tahun, nilai per tahun untuk program Dana REP seluas 20.000 hektar yang direncanakan adalah $3,2 juta, menghasilkan $64 juta selama periode 20 tahun yang diperkirakan.

Namun, sebagian besar nilai yang dihasilkan tidak akan diberikan kepada para pengungsi, tetapi kepada perusahaan yang membeli kredit yang memungkinkan mereka untuk terus mencemari atmosfer, kepada pelaku perantara yang mengelola transaksi, dan akhirnya ke UNHCR sendiri, di mana penjualan tersebut menjamin berlanjutnya operasi kamp-kamp PBB.

Adakah yang peduli pada iklim?

Tetapi akankah eksploitasi terhadap pengungsi rentan yang terperangkap di kamp-kamp selama beberapa dekade setidaknya berkontribusi untuk menghentikan perubahan iklim? Jawaban singkatnya adalah tidak.

Ada masalah yang signifikan dan sekarang sudah diketahui terkait VCC (Value Credit Credits). Pasar diatur sendiri dan tidak ada seperangkat kriteria dan metodologi yang sama mengenai pembangkitannya—kedua faktor tersebut merusak kredibilitas klaim apa pun atas pengurangan karbon. Terlebih lagi, aktor-aktor kunci di seluruh rantai produksi dan pelaporan, termasuk pemerintah tuan rumah, diberi insentif untuk melebih-lebihkan dampak proyek. Lebih buruk lagi, ilmu di balik kredit karbon secara umum dipertanyakan.

Untuk menilai karbon apa yang telah 'dihemat' oleh sebuah proyek, penilai perlu membuat serangkaian perkiraan kontra-faktual. Apa yang akan terjadi jika proyek reboisasi atau memasak bersih tidak dilanjutkan? Ini sulit dilakukan secara akurat, bahkan mungkin mustahil. Bukan hanya karena kebutuhan akan bukti kontra-faktual, tetapi juga karena perubahan iklim dan penggunaan lahan itu sendiri berdampak pada laju penyerapan karbon lokal.

Selain itu, proyek penghijauan memiliki tingkat kegagalan yang tinggi, dengan banyak proyek mengalami angka kematian hampir 45% dalam lima tahun pertama. Beberapa proyek yang dikelola dengan buruk dapat memiliki tingkat kematian hingga 90 persen. Kematian bukanlah satu-satunya faktor yang perlu dipertimbangkan. Proyek reboisasi juga dapat berdampak merusak pada tanah (melepaskan lebih banyak karbon) dan keanekaragaman hayati dan dapat memicu kekurangan air. Perubahan iklim juga meningkatkan frekuensi kebakaran hutan, menciptakan risiko tambahan emisi karbon dari proyek penghijauan.

Kombinasi masalah dengan VCC ini, dan akreditasi secara umum, membuat skema kredit karbon yang paling sah sekalipun menjadi meragukan. Karena alasan inilah mereka umumnya dicela sebagai solusi iklim palsu yang memungkinkan perusahaan untuk terus menciptakan emisi karbon tanpa mengurangi pengurangan karbon. Memang, banyak penelitian telah menetapkan bahwa sejumlah besar VCC sebenarnya tidak berharga.

Adaptasi yang salah terhadap perubahan iklim

Semua ini berarti Dana REP UNHCR berisiko memperburuk situasi. Ini bukan adaptasi dan lebih merupakan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Akibatnya, proyek ini membawa mereka yang terlantar sebagian besar oleh krisis iklim dan membuat mereka bekerja dengan harga murah untuk memberi manfaat bagi perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab atas krisis iklim. Lebih buruk lagi, para pengungsi ini bekerja keras untuk mewujudkan kamp-kamp yang mendukung keberlanjutan mereka. Meskipun tidak sama dengan memasang pagar listrik ramah burung di sekitar penjara, hal ini tetap merupakan spektrum 'penghijauan' teknologi pengurungan yang membuat banyak populasi 'surplus' dunia terperangkap di dalamnya.

Serupa dengan konsekuensi sosial dan lingkungan dari banyak aspek 'ekonomi hijau' yang muncul, Dana REP berisiko berkontribusi terhadap dampak iklim yang memburuk sambil mengeksploitasi tenaga kerja pengungsi untuk kepentingan mereka yang paling bertanggung jawab atas perubahan emisi iklim.

Sulit untuk melihat ini sebagai hal lain selain hasil terburuk dalam menanggapi situasi yang ada, sebuah hasil yang menutupi pengabaian terhadap para pengungsi akibat perubahan iklim di dunia dengan dalih ramah lingkungan.

Nicholas Beuret adalah dosen politik lingkungan dan geografi ekonomi di Universitas Essex dan penulis buku Or Something Worse: Why We Need to Disrupt the Climate Transition.

David Harvie adalah salah satu penulis buku Shaping for Mediocrity: The Cancellation of Critical Thinking at Our Universities.
Artikel ini terwujud berkat dukungan dari Puffin Foundation, direproduksi dari situs web Jacobin (jacobin.com).
Artikel ini dipublikasi di majalah Third World Resurgence No. 366, 2026/1, pp 2-3,
https://twn.my/title2/resurgence/2026/366/eco1.htm — diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh KONPHALINDO.

Nicholas Beuret is a lecturer in environmental politics and economic geography at the University of Essex and the author of

13/04/2026

PESTISIDA DAPAT MEMBAHAYAKAN MIKROBA USUS KITA
https://beritabumi.or.id/pestisida-dapat-membahayakan-mikroba-usus-kita/