KONPHALINDO

14/08/2026

Bagaimana Para Perempuan Pedesaan di Kosta Rika Membangun Masa Depan yang Lebih Berkelanjutan
POIN UTAMA BERITA
> Di Kosta Rika, sebuah proyek memberdayakan keluarga dan masyarakat dengan mengubah sistem pangan lokal agar menjadi lebih berkelanjutan, inklusif, dan tangguh.
> Didukung oleh SDG Fund, FAO, dan UNICEF, bekerja sama dengan pemerintah Kosta Rika dan otoritas setempat, keluarga petani yang rentan kini memperoleh pengetahuan, infrastruktur, dan dukungan yang diperlukan untuk berkembang meskipun menghadapi tantangan lingkungan yang semakin berat.

Oleh: Carolina Lorenzo López

Setiap pagi, Olga Vargas berjalan melintasi kebun jambu bijinya sambil mendengarkan kicauan burung dan memeriksa sistem irigasi yang kini mengalirkan air langsung ke pohon-pohonnya. Lahan pertanian yang dulunya rentan terhadap kekeringan berkepanjangan kini telah menjadi teladan pertanian cerdas iklim, yang membantunya menanam pangan sepanjang tahun sekaligus melestarikan salah satu sumber daya paling berharga di wilayah tersebut.

Kisah Olga mencerminkan transformasi yang lebih luas yang sedang berlangsung di pedesaan Kosta Rika, di mana para petani perempuan memimpin upaya untuk memperkuat ketahanan pangan, beradaptasi dengan perubahan iklim, dan membangun komunitas yang lebih tangguh. Melalui proyek pemberdayaan keluarga dan komunitas melalui transformasi sistem pangan lokal—yang didukung oleh dana sebesar 370.000 dolar AS dari SDG Fund serta pendanaan bersama sebesar 120.000 dolar AS dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) dan Dana Anak-Anak PBB (UNICEF), bekerja sama dengan pemerintah Kosta Rika dan otoritas setempat, keluarga petani yang rentan memperoleh pengetahuan, infrastruktur, dan dukungan yang diperlukan untuk berkembang meskipun menghadapi tantangan lingkungan yang semakin berat. Sistem pangan lokal sedang ditransformasi agar menjadi lebih berkelanjutan, inklusif, dan tangguh.

Pengalaman ini memadukan solusi praktis dengan inovasi yang dipelopori masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa berinvestasi pada perempuan pedesaan bukan sekadar soal kesetaraan. Ini merupakan jalur praktis menuju pembangunan berkelanjutan. Seiring dengan semakin parahnya perubahan iklim dan melambatnya kemajuan global dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), solusi yang dipelopori masyarakat—seperti yang sedang berkembang di wilayah selatan Kosta Rika—menjadi bukti bahwa investasi yang terarah dapat menghasilkan manfaat lingkungan, ekonomi, dan sosial yang berkelanjutan.

Bagi Olga, bertani selalu lebih dari sekadar mencari nafkah. Setelah 15 tahun menggarap tanah di Ujarrás, ia menggambarkan ikatannya dengan alam sebagai sesuatu yang sangat pribadi. “Bisa mendengar kicauan burung, melihat hamparan ladang hijau, dan merasakan bahwa sungai itu menyembuhkan diriku membuatku bahagia,” katanya.

Namun, hubungan tersebut juga telah membuatnya menyaksikan kenyataan pahit perubahan iklim. Suhu yang semakin tinggi, curah hujan yang tak menentu, musim kemarau yang berkepanjangan, dan cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi telah menurunkan hasil panen, meningkatkan serangan hama, serta membuat pertanian semakin tidak pasti. Seperti banyak perempuan di pedesaan lainnya, Olga juga menghadapi hambatan struktural yang membatasi aksesnya terhadap kredit, bantuan teknis, dan aset produktif. Meskipun demikian, pelatihan yang diberikan melalui proyek ini telah mengubah cara pandangnya terhadap tanahnya.
“Aku telah belajar memandang tanah sebagai sesuatu yang hidup—bukan sekadar sesuatu yang ada di sana,” jelas Olga.

Belakangan, ia membuka lahan pertaniannya bagi para petani tetangga sebagai tempat pembelajaran di mana lokakarya praktis tentang pengelolaan tanah dan pertanian berkelanjutan dapat diselenggarakan. Kini, Olga membagikan teknik-teknik yang telah ia pelajari kepada anggota komunitasnya yang lain, sehingga dampak positifnya meluas jauh melampaui batas lahan miliknya sendiri.

Peningkatan infrastruktur terbukti sama-sama membawa perubahan besar. Sistem irigasi dan waduk air baru memungkinkan Olga menanam jambu biji sepanjang tahun, alih-alih hanya mengandalkan curah hujan musiman. Kebunnya telah berkembang dari 100 menjadi 140 pohon, sementara persediaan air yang tersimpan memungkinkannya untuk mengairi kebunnya selama bulan-bulan terkering.

Pengelolaan air yang efisien juga membuka peluang bagi inovasi. Olga memadukan budidaya perikanan dan pertanian melalui sistem akuaponik yang mendaur ulang air kaya nutrisi dari kolam ikan nila untuk mengairi pohon jambu bijinya. Saat ini, ia membesarkan sekitar 600 benih ikan dan memiliki kapasitas untuk membesarkan antara 500 hingga 2.000 ekor ikan, sehingga menciptakan sumber pangan dan pendapatan tambahan sekaligus mengurangi pemborosan air.

Peternakannya menunjukkan bagaimana praktik pertanian berkelanjutan dapat secara bersamaan memperkuat mata pencaharian, melestarikan sumber daya alam, dan meningkatkan ketahanan terhadap guncangan iklim.

Dampak proyek ini melampaui lingkup pertanian individu. Kebun sekolah dan kebun komunitas telah diperkuat, infrastruktur pertanian ditingkatkan, dan lembaga-lembaga lokal dilengkapi dengan sumber daya tambahan untuk mendukung keluarga petani. Dengan mengintegrasikan perencanaan sistem pangan dengan adaptasi iklim dan inklusi sosial, pemerintah daerah dan kementerian nasional membantu masyarakat mengembangkan ekonomi lokal yang lebih berkelanjutan. Inisiatif ini telah melibatkan 1.020 orang secara langsung, membantu keluarga-keluarga meningkatkan gizi, memperkuat produksi pangan lokal, dan membangun ketahanan ekonomi.

Keberhasilan-keberhasilan lokal ini sangatlah penting, terutama di tengah kondisi global yang penuh tantangan. Menurut Laporan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 2026, saat ini hanya 36% dari target SDG yang dapat diukur yang berada di jalur yang tepat atau menunjukkan kemajuan moderat, sementara hampir setengahnya (49%) mengalami kemajuan yang terlalu lambat dan 15% mengalami kemunduran dibandingkan dengan angka dasar tahun 2015.

Kesenjangan pembiayaan pembangunan berkelanjutan tahunan di negara-negara berkembang tetap berada pada angka sekitar 4 triliun dolar AS – sebuah tantangan yang semakin mendesak akibat penurunan bantuan pembangunan yang mencapai rekor terendah, meningkatnya belanja militer global, eskalasi konflik yang telah menyebabkan 118 juta orang mengungsi, serta dampak perubahan iklim yang semakin parah, dengan tahun 2025 mencatatkan diri sebagai salah satu tahun terpanas dalam sejarah, yaitu 1,43°C di atas rata-rata suhu praindustri.

Peran perempuan tetap menjadi kunci dalam mewujudkan tujuan-tujuan global.

Menurut data FAO, sistem agribisnis menyerap 36% tenaga kerja perempuan di seluruh dunia, namun perempuan masih menghadapi hambatan yang signifikan dalam mengakses lahan, air, layanan keuangan, teknologi, dan sumber daya produktif lainnya, sehingga membatasi peluang serta kontribusi potensial mereka terhadap sistem pangan yang berkelanjutan.

Akibat ketimpangan yang terus berlanjut dalam hal kepemilikan tanah, di lebih dari 40% negara yang melaporkan data, laki-laki setidaknya dua kali lebih mungkin daripada perempuan untuk memiliki lahan pertanian atau memegang hak kepemilikan yang terjamin. Di 40 dari 46 negara yang menyerahkan data, laki-laki secara konsisten menikmati akses yang lebih besar terhadap hak-hak tersebut. Mengatasi ketimpangan semacam ini sangat penting untuk meningkatkan ketahanan pangan, memperkuat mata pencaharian di pedesaan, dan menggali potensi produktif sistem agribisnis secara maksimal.

Bagi Olga, bagaimanapun, dampaknya lebih diukur bukan dari statistik, melainkan dari perubahan yang ia saksikan setiap hari. “Di sinilah aku, dengan tanah di bawah kakiku dan tanganku penuh dengan kehidupan. Memang tidak mudah, tetapi ketika kamu melihat apa yang telah kamu tanam mulai tumbuh, dirimu pun tumbuh dari dalam,” katanya. Kata-katanya menangkap esensi pembangunan berkelanjutan: ketangguhan tumbuh ketika orang-orang dilengkapi dengan pengetahuan, sumber daya, dan peluang.

Dari ladang-ladang di selatan Kosta Rika, para perempuan seperti Olga membuktikan bahwa adaptasi iklim dimulai dari tingkat lokal. Setiap kebun buah yang diairi, setiap kolam ikan, setiap pengetahuan yang dibagikan, dan setiap panen yang lebih baik berkontribusi pada sistem pangan yang lebih kuat dan komunitas yang lebih tangguh. Pengalaman mereka menunjukkan bahwa ketika perempuan pedesaan diberi sarana untuk memimpin, mereka tidak hanya beradaptasi dengan perubahan. Mereka menjadi agen perubahan bagi generasi mendatang.
________________
Carolina Lorenzo adalah seorang Ahli Pembangunan Berkelanjutan, anggota Society of Professional Journalists (SPJ), dan kontraktor PBB.
Artikel ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh KONPHALINDO dari https://sdg.iisd.org/commentary/guest-articles/how-rural-women-in-costa-rica-are-growing-a-more-sustainable-future/?utm_medium=email&utm_campaign=SDG%20Update%20-%2013%20August%202026&utm_content=SDG%20Update%20-%2013%20August%202026+CID_61d604c9cb59417dcf72c40c7e4e51dd&utm_source=cm&utm_term=Read

12/08/2026

61 Kelompok Menentang Uji Coba Padi Transgenik di Perak, Malaysia

Audrey Dermawan, New Straits Times
August 11, 2026

GEORGE TOWN: Sebanyak 61 organisasi telah mengajukan keberatan terhadap rencana uji coba lapangan terbatas yang melibatkan padi hasil rekayasa transgenik (GMO) MR219 di Kampung Kepayang, Perak.

Koalisi yang terdiri dari kelompok petani, konsumen, dan lingkungan hidup tersebut menyatakan telah mengajukan keberatan resmi kepada Direktur Jenderal Departemen Keamanan Hayati melalui situs web Konsultasi Publik Terpadu (UPC) pada 7 Agustus.

Pihak tersebut menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh Zen Cropscience Sdn Bhd identik dengan usulan uji coba MR219 serupa di Tambun Tulang, Perlis, pada tahun 2019, sekaligus menegaskan kembali kekhawatirannya sebelumnya.

Menurut koalisi tersebut, MR219 telah dimodifikasi secara genetik agar tahan terhadap glifosat dan kebal terhadap penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan jamur.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa uji coba yang diusulkan menimbulkan kekhawatiran terkait potensi kontaminasi genetik pada padi konvensional dan padi liar, sekaligus menyatakan bahwa Undang-Undang Keamanan Hayati Malaysia Tahun 2007 tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai, pertanggungjawaban hukum, atau ganti rugi bagi para petani yang mungkin mengalami kerugian ekonomi akibat kontaminasi organisme transgenik.

“Beban keuangan akan sepenuhnya ditanggung oleh para petani yang terdampak,” demikian bunyi pernyataan yang dikeluarkan hari ini.

Koalisi tersebut juga menyatakan bahwa varietas MR219 yang tahan glifosat dapat mendorong peningkatan penggunaan herbisida tersebut, sekaligus mengungkapkan kekhawatiran terkait kemungkinan residu yang masuk ke dalam rantai pasokan pangan.

Disebutkan bahwa lembar fakta yang diterbitkan oleh Departemen Keamanan Hayati mengakui bahwa data toksikologi akut untuk beras transgenik tersebut masih belum tersedia.

Kelompok tersebut menyatakan bahwa Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia (PeSAWAH) telah menentang GM MR219 sejak tahun 2019, dan menambahkan bahwa para petani telah mengalami masalah dengan varietas padi yang tahan herbisida seperti Clearfield.

Pihak tersebut menyatakan bahwa gulma telah mengembangkan resistensi terhadap herbisida tersebut, yang mengakibatkan peningkatan penggunaan pestisida, kenaikan biaya produksi, dan degradasi tanah.

Koalisi tersebut juga menyampaikan kekhawatiran mengenai dugaan dampak glifosat terhadap mikroorganisme tanah dan keanekaragaman hayati ekosistem sawah, serta potensi dampaknya terhadap produksi organik dan pasar ekspor.

Laporan tersebut mengutip kasus Tiongkok pada tahun 2008 sebagai contoh, dengan menyatakan bahwa ekspor beras dari negara tersebut ditolak oleh pasar Eropa akibat kekhawatiran akan kontaminasi.

Organisasi-organisasi tersebut menyatakan bahwa pendekatan alternatif dalam pengendalian gulma dan hama, termasuk Sistem Intensifikasi Padi (SRI), tersedia tanpa harus bergantung pada modifikasi genetik.

“Meskipun permohonan tersebut berkaitan dengan uji coba lapangan terbatas, penelitian tersebut harus dibatalkan, semata-mata karena organisme hasil rekayasa genetika tidak dapat sepenuhnya dikendalikan begitu dilepaskan ke lingkungan,” tambah koalisi tersebut.

Disebutkan bahwa gen yang dimodifikasi berpotensi menyebar melalui penyerbukan silang dan perkecambahan, sementara tanaman transgenik dan non-transgenik juga dapat tercampur selama panen, penyimpanan, atau pengangkutan.

Koalisi tersebut menyatakan bahwa uji coba yang diusulkan itu tidak tepat di tengah apa yang mereka gambarkan sebagai meningkatnya minat konsumen terhadap makanan organik.

Disebutkan bahwa 61 organisasi tersebut bersatu menentang uji coba lapangan tersebut karena apa yang mereka anggap sebagai potensi risiko sosial-ekonomi, lingkungan, dan kesehatan.

Pernyataan tersebut dikeluarkan atas nama 61 organisasi, dengan Abdul Rashid Yob dari PeSAWAH, Mageswari Sangaralingam selaku perwakilan Asosiasi Konsumen Penang (CAP), dan Nurfitri Amir Muhammad selaku perwakilan Forum Kedaulatan Pangan Malaysia (FKMM) ditunjuk sebagai juru bicara.

Sumber: TWN Info Service on Biosafety
11 August 2026 -Third World Network — www.twn.my — diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh KONPHALINDO (Konsorsium Nasional untuk Pelestarian Hutan dan LIngkungan Indonesia)

11/08/2026

Pertarungan Ekologi HD 1080p

"Pertarungan ekologi" atau dalam konteks akademis dan kebijakan dis...

04/08/2026

02/08/2026

SBSTTA 28 dan SBI 7: Memperkuat Implementasi Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Menuju COP 17 di Armenia

Nairobi, 1 Agustus 2026 — Pertemuan ke-28 Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice (SBSTTA 28) dan pertemuan ke-7 Subsidiary Body on Implementation (SBI 7) di bawah Convention on Biological Diversity (CBD) memasuki tahap akhir dengan agenda penting: memastikan hasil kajian tengah periode (global midterm review) terhadap Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF) dapat menjadi dasar ilmiah, teknis, dan kelembagaan bagi perundingan menuju COP 17 CBD di Armenia.

Hari terakhir SBSTTA 28 ditandai oleh upaya intensif untuk mengonsolidasikan hasil negosiasi selama satu minggu. Para delegasi memilih untuk tidak membuka kembali kompromi yang telah dicapai melalui contact groups. Pendekatan tersebut mencerminkan kesadaran bahwa setiap rumusan merupakan hasil proses negosiasi yang panjang dan keseimbangan antara berbagai kepentingan negara-negara pihak.

Sidang pleno akhirnya mengadopsi enam rekomendasi yang akan diteruskan kepada COP 17 CBD. Enam agenda penting menuju COP 17
Enam rekomendasi yang berhasil disepakati berkaitan dengan:
1. Planning, Monitoring, Reporting and Review;
2. Marine and Coastal Biodiversity;
3. Synthetic Biology;
4. Protected Areas;
5. Sustainable Wildlife Management; dan
6. IPBES Work Programme.

Keenam agenda tersebut menunjukkan bahwa implementasi GBF tidak hanya berkaitan dengan penetapan target konservasi, tetapi juga membutuhkan sistem perencanaan, pemantauan, pelaporan, pengetahuan ilmiah, serta tata kelola yang mampu menghubungkan berbagai tingkat pengambilan keputusan.

Dengan demikian, SBSTTA 28 memberikan sinyal bahwa tahap berikutnya dalam pelaksanaan GBF semakin bergeser dari sekadar menetapkan ambisi menuju bagaimana target-target keanekaragaman hayati benar-benar dilaksanakan, dipantau, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan.

Kawasan konservasi dan pendekatan berbasis hak
Salah satu perkembangan penting datang dari Contact Group on the Programme of Work on Protected Areas. Kelompok ini menyelesaikan rekomendasi yang antara lain memperkuat bahasa mengenai penerapan human rights-based approach dalam pelaksanaan updated Programme of Work.

Pendekatan tersebut ditempatkan dalam konteks GBF dan ketentuan CBD yang berkaitan dengan Indigenous Peoples and local communities.

Hal ini penting karena agenda konservasi global semakin mengakui bahwa pencapaian target perlindungan keanekaragaman hayati tidak dapat dilepaskan dari hak, pengetahuan, peran, dan keberadaan masyarakat adat serta komunitas lokal.

Rekomendasi tersebut juga mendorong para pihak untuk mempertimbangkan berbagai kajian dari Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) dalam implementasi program kerja kawasan perlindungan.

Selain itu, negara-negara didorong untuk mempersiapkan diri menghadapi Connectivity Assessment IPBES yang akan datang, khususnya terkait biodiversity-inclusive spatial planning and ecological connectivity.

Ini memperlihatkan semakin kuatnya hubungan antara konservasi kawasan, perencanaan ruang, konektivitas ekologis, dan keberlanjutan lanskap.

Perencanaan, pemantauan dan pelaporan menjadi kunci Contact Group on Planning, Monitoring, Reporting and Review juga menyelesaikan pekerjaannya. Namun, rekomendasi yang akan dibawa ke COP 17 masih memuat banyak bagian yang berada dalam tanda kurung (bracketed), menunjukkan bahwa sejumlah isu substantif masih memerlukan keputusan politik lebih lanjut.

Terdapat dua kelompok rekomendasi utama.
Pertama, mengenai global review of collective progress of GBF implementation, yaitu bagaimana kemajuan kolektif negara-negara dalam melaksanakan GBF akan ditinjau secara global.

Kedua, mengenai further enhancing planning, monitoring, reporting and review mechanisms, termasuk penguatan monitoring framework GBF.

Persoalan ini sangat menentukan. Target global hanya akan memiliki arti apabila terdapat mekanisme yang mampu menunjukkan apakah target tersebut benar-benar tercapai di tingkat nasional maupun global.

Karena itu, sistem pemantauan dan pelaporan bukan sekadar persoalan administratif. Ia menjadi instrumen untuk mengukur kesenjangan antara komitmen global dan realitas implementasi di lapangan.

Dari target global menuju implementasi nasional
Pertemuan SBSTTA 28 dan SBI 7 berlangsung dalam momentum penting bagi GBF. Badan-badan pendukung CBD diminta memberikan masukan ilmiah, teknis, teknologi, dan kelembagaan untuk membantu proses pengambilan keputusan di COP 17.

Dalam konteks ini, global midterm review memiliki posisi strategis. Kajian tersebut dapat memperlihatkan sejauh mana implementasi GBF telah bergerak dan di mana terdapat persoalan yang masih harus diselesaikan.

Tantangannya bukan hanya apakah negara-negara telah menyusun strategi dan rencana, tetapi juga apakah kebijakan tersebut telah menghasilkan perubahan nyata pada kondisi keanekaragaman hayati.

Dengan demikian, agenda planning–monitoring–reporting–review perlu dilihat sebagai satu siklus. Perencanaan menghasilkan tindakan; tindakan harus dipantau; hasilnya dilaporkan; kemudian dievaluasi untuk memperbaiki kebijakan dan tindakan berikutnya.

Konservasi laut, bioteknologi dan pemanfaatan satwa berkelanjutan

Tiga agenda lain yang masuk dalam rekomendasi COP 17 juga memperlihatkan luasnya tantangan implementasi GBF.

Agenda Marine and Coastal Biodiversity menegaskan bahwa perlindungan keanekaragaman hayati tidak berhenti pada ekosistem daratan. Ekosistem pesisir dan laut merupakan bagian integral dari agenda keanekaragaman hayati global.

Sementara itu, Synthetic Biology memperlihatkan bagaimana perkembangan teknologi baru menciptakan tantangan sekaligus peluang bagi konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati. Karena itu, perkembangan teknologi membutuhkan landasan ilmiah, teknis, dan tata kelola yang memadai.

Agenda Sustainable Wildlife Management menunjukkan pentingnya memastikan bahwa pemanfaatan satwa liar tidak merusak keberlanjutan populasi dan ekosistem yang menopangnya.

Ketiga isu tersebut pada dasarnya mempertemukan satu persoalan yang sama: bagaimana manusia menggunakan sumber daya dan teknologi tanpa menghilangkan fondasi ekologis kehidupan.

IPBES semakin penting dalam pengambilan keputusan Rekomendasi mengenai IPBES Work Programme juga menjadi bagian dari hasil SBSTTA 28.

Keterkaitan antara CBD dan IPBES semakin penting karena kebijakan keanekaragaman hayati membutuhkan dasar pengetahuan yang kuat. Informasi ilmiah mengenai perubahan ekosistem, tekanan terhadap biodiversitas, konektivitas ekologis, dan hubungan antara manusia dengan alam menjadi dasar bagi pengambilan keputusan.
Dalam konteks ini, pengetahuan ilmiah perlu diterjemahkan menjadi kebijakan yang dapat dilaksanakan. Namun, proses tersebut juga membutuhkan pengakuan terhadap pengetahuan masyarakat adat dan komunitas lokal.

Dengan demikian, tantangannya bukan hanya science-policy interface, tetapi juga bagaimana berbagai sistem pengetahuan dapat berkontribusi dalam pengelolaan keanekaragaman hayati.
Menuju COP 17: pekerjaan belum selesai
Sekretaris Eksekutif CBD Astrid Schomaker mengapresiasi semangat konstruktif para delegasi dalam memajukan negosiasi dan menilai pertemuan ini sebagai langkah menuju keberhasilan penyelesaian pembahasan di Armenia.

Sementara itu, Ketua SBSTTA 28 Jean Bruno Mikissa dari Gabon menekankan dedikasi dan kerja keras para delegasi untuk mencapai tujuan pertemuan, yaitu menyediakan nasihat ilmiah dan teknis yang jelas bagi implementasi GBF serta menangani isu-isu utama implementasinya.

SBSTTA 28 akhirnya ditutup pada pukul 22.30.
Namun, penutupan pertemuan bukan berarti berakhirnya proses negosiasi. Enam rekomendasi yang telah diadopsi justru menjadi bagian dari pekerjaan berikutnya menuju COP 17.

Apa arti hasil SBSTTA 28 bagi Indonesia?

Bagi Indonesia, hasil pertemuan ini memiliki arti penting karena implementasi GBF harus diterjemahkan ke dalam kebijakan nasional dan daerah, termasuk pengelolaan kawasan konservasi, perlindungan ekosistem pesisir dan laut, pengelolaan satwa liar, perencanaan tata ruang, serta sistem pemantauan keanekaragaman hayati.

Yang tidak kalah penting adalah penguatan posisi masyarakat adat dan komunitas lokal dalam pengelolaan keanekaragaman hayati. Penguatan human rights-based approach dalam Programme of Work on Protected Areas memberikan ruang penting untuk memastikan bahwa konservasi tidak hanya diukur melalui luas kawasan yang dilindungi, tetapi juga melalui kualitas tata kelola dan penghormatan terhadap hak masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan tersebut.

Bagi Indonesia, agenda ini relevan dengan berbagai kawasan yang dikelola atau memiliki keterkaitan erat dengan masyarakat adat dan komunitas lokal. Pendekatan konservasi ke depan perlu bergerak dari model yang semata-mata berorientasi pada penetapan kawasan menuju tata kelola kolaboratif, berbasis hak, pengetahuan lokal, dan konektivitas ekologis.

Pada saat yang sama, mekanisme planning, monitoring, reporting and review perlu memastikan bahwa kemajuan implementasi GBF dapat diukur secara transparan. Tidak cukup hanya melaporkan jumlah kebijakan atau luas kawasan; yang lebih penting adalah apakah tekanan terhadap biodiversitas berkurang, apakah kondisi ekosistem membaik, dan apakah masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam memperoleh manfaat serta perlindungan hak yang memadai.

Dari Nairobi menuju Armenia

Hasil SBSTTA 28 dan SBI 7 menunjukkan bahwa implementasi GBF memasuki fase yang semakin menentukan. Negosiasi tidak lagi hanya berbicara mengenai visi global keanekaragaman hayati, tetapi mengenai mekanisme untuk memastikan visi tersebut bekerja di lapangan.

Enam rekomendasi yang dibawa menuju COP 17—mulai dari perencanaan dan pemantauan, biodiversitas laut dan pesisir, biologi sintetis, kawasan perlindungan, pengelolaan satwa liar berkelanjutan hingga program kerja IPBES—menunjukkan luasnya dimensi persoalan biodiversitas.

Pada akhirnya, keberhasilan GBF akan ditentukan bukan hanya oleh kesepakatan antarnegara di ruang konferensi, tetapi oleh kemampuan menerjemahkan kesepakatan tersebut menjadi perubahan nyata dalam tata kelola ruang, ekosistem, sumber daya alam, teknologi, dan kehidupan masyarakat.

Dari Nairobi menuju Armenia, pertanyaan utamanya semakin jelas: bukan lagi sekadar seberapa tinggi target biodiversitas ditetapkan, tetapi seberapa jauh dunia mampu mengubah target tersebut menjadi tindakan nyata, terukur, adil, dan berbasis hak.

Ringkasan laporan hasil pertemuan Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice (SBSTTA) ke 28 di Nairobi, Kenya, diolah oleh KONPHALINDO dari berbagai sumber, 2 Agustus 2026.

22/07/2026

Ringkasan tentang Undang-undang Pusat Finansial Internasional Indonesia (UU PFII)

UU PFII disahkan DPR pada 21 Juli 2026 (kemarin), lewat proses yang sangat cepat — pembahasan hanya berlangsung sekitar 19 hari sejak rapat kerja pertama pada 2 Juli hingga pengesahan tingkat II. UU ini merupakan amanat Pasal 248A UU No. 4/2026 (perubahan UU P2SK), yang mewajibkan pembentukan aturan tersendiri soal PFII paling lambat tiga bulan sejak diundangkan pada 17 Juni 2026. Terdiri dari 10 bab dan 73 pasal.

Poin-Poin Utama UU PFII
UU PFII memuat 10 pokok pengaturan yang terbagi ke dalam 10 bab sebagai berikut.

Bab I: Ketentuan Umum
Bab ini mengatur definisi, ruang lingkup, serta asas penyelenggaraan PFII.

Bab II: Pembentukan, Kedudukan, dan Tujuan PFII
Mengatur pembentukan PFII, kedudukannya, serta tujuan penyelenggaraan pusat finansial internasional di Indonesia.

Bab III: Kegiatan Usaha di PFII
Bab ini mengatur berbagai kegiatan usaha yang dapat diselenggarakan di PFII, baik di sektor keuangan maupun sektor penunjang.

Kegiatan usaha sektor keuangan meliputi:

perbankan;
perasuransian;
keuangan syariah;
pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon;
dana pensiun;
pembiayaan;
modal ventura;
inovasi teknologi sektor keuangan;
penjaminan;
perdagangan atau bursa komoditas internasional;
bullion;
pengelola dana perwalian;
pengelolaan instrumen keuangan;
perusahaan induk konglomerasi;
pasar uang, pasar valuta asing, dan transaksi derivatif;
lembaga pengelola kekayaan keluarga (family office); serta
kegiatan usaha sektor keuangan lainnya.
Sementara itu, kegiatan usaha penunjang sektor keuangan mencakup antara lain akuntan publik, jasa penilai, notaris, konsultan hukum, konsultan keuangan, serta profesi dan kegiatan penunjang lainnya.

Bab IV: Kelembagaan PFII
Bab ini mengatur tata kelola kelembagaan PFII yang terdiri atas enam bagian, yaitu:
Ketentuan umum, termasuk pendelegasian kewenangan pengelolaan PFII dari Presiden kepada Gubernur PFII dan pembentukan Dewan Pertimbangan PFII.
Pengaturan mengenai Dewan Pertimbangan PFII, meliputi status, kedudukan, organ, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian anggota, serta tugas dan kewenangannya.
Pengaturan mengenai Lembaga Pengelola PFII, termasuk status, organ, tugas, kewenangan, dan modal awal.
Pengaturan mengenai Lembaga Pengawas Jasa Keuangan PFII, termasuk status, organ, tugas, kewenangan, dan modal awal.
Ketentuan mengenai akuntabilitas, termasuk penyampaian laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan PFII kepada Presiden dan laporan pelaksanaan tugas kepada DPR.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan PFII yang akan diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres).

Bab V: Lembaga Arbitrase PFII
Mengatur pembentukan lembaga arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa bagi para pelaku usaha di PFII.

Bab VI: Pengadilan PFII
Bab ini terdiri atas enam bagian yang mengatur:
status dan kedudukan Pengadilan PFII sebagai pengadilan khusus;
kewenangan mengadili perkara di PFII;
susunan pengadilan;
kewenangan ketua pengadilan;
hukum acara yang berlaku; serta
pendanaan pengadilan yang bersumber dari Lembaga Pengelola PFII.
Bab VII: Dukungan Pemerintah

Mengatur bentuk dukungan yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan PFII.

Bab VIII: Fasilitas Perpajakan dan Fasilitas Khusus Lain
Bab ini terdiri atas sembilan bagian yang mengatur:
Ketentuan umum mengenai fasilitas perpajakan dan fasilitas khusus lainnya.
Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh), termasuk bentuk fasilitas, penerima fasilitas, dan persyaratannya.
Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau PPnBM, beserta subjek penerima dan kriterianya.
Fasilitas kepabeanan, termasuk bentuk fasilitas, penerima fasilitas, serta syarat dan ketentuannya.
Perlakuan perpajakan atas warisan, termasuk pengecualian ketentuan tertentu di wilayah PFII.
Perlakuan perpajakan atas pendanaan modal awal PFII.
Hak dan kewajiban pelaporan serta administrasi bagi pelaku usaha di PFII.
Ketentuan sanksi terkait penyalahgunaan fasilitas perpajakan.
Fasilitas khusus lainnya bagi pelaku usaha, tenaga ahli, maupun pihak lain yang beroperasi di wilayah PFII.

Bab IX: Kekhususan PFII
Mengatur berbagai kekhususan yang berlaku di PFII, antara lain penggunaan bahasa hukum, mekanisme perizinan, penggunaan valuta asing, dan transaksi keuangan.

Bab X: Ketentuan Penutup
Mengatur ketentuan mengenai pengecualian terhadap peraturan perundang-undangan tertentu, amanat pembentukan peraturan pelaksana, mulai berlakunya UU PFII, serta penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Send a message to learn more

21/07/2026

Ivan Illich: Counter-productivity adalah fenomena ketika sebuah institusi atau alat, setelah melewati ambang (threshold) tertentu, mulai menghasilkan kebalikan dari tujuan yang secara spesifik ia klaim capai — bukan sekadar menimbulkan efek samping eksternal, tapi merusak nilai guna intinya sendiri.

Contoh implementasi lintas sektor (Illich sendiri)
Kedokteran (Medical Nemesis): Illich membedakan tiga level iatrogenesis:

* Clinical iatrogenesis — cedera langsung akibat intervensi medis (efek samping obat, infeksi rumah sakit, operasi yang tidak perlu).

* Social iatrogenesis — masyarakat yang makin bergantung pada sistem medis kehilangan kapasitas menghadapi rasa sakit, penuaan, dan kematian sebagai bagian normal hidup; "kesehatan" berubah jadi komoditas yang harus dibeli dari sistem ahli.

* Cultural/structural iatrogenesis — level paling dalam: masyarakat kehilangan bahasa budaya dan ritual untuk memaknai penderitaan dan kematian secara mandiri, semuanya diserahkan ke otoritas medis-teknis. Ini adalah bentuk counterproductivity paling radikal — bukan cuma gagal menyembuhkan, tapi menghancurkan kapasitas budaya untuk hidup dengan penyakit.

Transportasi (Energy and Equity): Illich menghitung — secara provokatif — bahwa jika ditotal seluruh waktu yang dihabiskan orang Amerika untuk bekerja demi membeli mobil, membayar bensin, asuransi, membayar pajak jalan tol, dan waktu yang dihabiskan terjebak macet, kecepatan efektif rata-rata perjalanan bermobil turun mendekati kecepatan bersepeda. Mobil, setelah melewati ambang kecepatan tertentu di level masyarakat (bukan individu), secara agregat memperlambat mobilitas sosial, bukan mempercepatnya — sambil menghancurkan alternatif konvivial (jalan kaki, sepeda) lewat radical monopoly tata kota yang didesain untuk mobil.

Pendidikan (Deschooling Society): sekolah sebagai institusi menciptakan monopoli atas definisi "belajar yang sah" — kredensial menggantikan kompetensi aktual. Semakin panjang wajib sekolah, semakin masyarakat percaya bahwa belajar hanya bisa terjadi di ruang kelas terlembaga, sehingga kapasitas belajar mandiri di luar sekolah justru menyusut — sekolah menjadi kontraproduktif terhadap tujuannya sendiri: mendidik.

diterjemahkan oleh KONPHALINDO

Send a message to learn more