Imparsial The Indonesian Human Rights Monitor

16/09/2026

Revisi Undang-Undang HAM mendatangkan kekhawatiran serius karena menyerahkan wewenang penyusunan standar dan penetapan stempel pembela HAM kepada pihak negara. Jika kriteria ini berjalan, muncul risiko bahwa pihak yang diakui dan dilindungi secara hukum hanyalah orang-orang yang disukai oleh pemerintah.

Di sisi lain, para pejuang masyarakat sipil yang bekerja langsung membela rakyat di daerah terancam tidak diakui sebagai pembela HAM oleh negara.

15/09/2026

Kasus penganiayaan prajurit TNI oleh seniornya terus berulang, menewaskan sejumlah korban. Keluarga menuntut keadilan, sementara pakar mendesak reformasi peradilan militer.

15/09/2026

Kematian seorang prajurit TNI, yaitu Serda Ahmad Muzammul Farisa, yang diduga karena kekerasan oleh keempat seniornya menunjukkan kultur militer profesional telah gagal dibangun di tubuh TNI. Koalisi memandang bahwa kasus ini tidak bisa dipisahkan dari realitas kultur kekerasan yang mengakar di TNI, sekaligus lemahnya sistem penegakan hukum yang menyebabkan impunitas.

Kematian seorang prajurit TNI, yaitu Serda Ahmad Muzammul Farisa

14/09/2026

14/09/2026

Kasus Munir gak tuntas-tuntas, siapa berani jadi pembela HAM?

11/09/2026

Di hari yang sama hari ini, video pelajar anak-anak Indonesia diracun melalui MBG, program andalan presiden Prabowo Subianto, yang didukung oleh para maling. MBG bukan makan bergizi gratis, tapi makan beracun gratis, dan sekalian maling berkedok gizi.

11/09/2026

Video pelajar anak-anak Indonesia yang diracun melalui MBG, program andalan presiden Prabowo Subianto.

10/09/2026

Direktur Imparsial Adiputra Ardi Manto mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) segera menjatuhkan putusan atas permohonan uji materi Undang-Undang TNI.

Ia menilai berlarut-larutnya putusan dapat memperluas kerugian konstitusional yang dialami masyarakat.

Menurutnya, penundaan putusan tidak hanya berdampak kepada para pemohon, tetapi juga masyarakat luas, terutama terkait keterlibatan militer dalam ranah sipil.

Direktur Imparsial Adiputra Ardi Manto mendesak MK segera memutus uji materi UU TNI karena penundaan berisiko memperluas kerugian publik dan mengancam supremasi sipil.

10/09/2026

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) agar segera memutus uji materil Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) perkara Nomor 197/PUU-XXIII/2025.

Koalisi juga menyinggung putusan banding terhadap empat pelaku penyerang Wakil Kordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus yang diringankan hukumannya.

FORUM KEADILAN - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) agar segera memutus uji materil Undang-Undang

09/09/2026

"RISIKO DAN ANCAMAN TERHADAP SIPIL: ANTI-DEMOKRASI, PRAKTIK KORUPSI...