PB Ikatan Dokter Indonesia

02/10/2026

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia mengucapkan Selamat Hari Batik Nasional 2 Oktober 2026

Mari terus lestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia, sekaligus wujudkan kebanggaan terhadap identitas dan kekayaan budaya bangsa.

Batik Indonesia, Warisan Budaya, Kebanggaan Bangsa.

Ketua Umum PB IDI
DR. Dr. Slamet Budiarto, SH., MH.Kes
NPA IDI 59.464

01/10/2026

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia mengucapkan SELAMAT HARI KESAKTIAN PANCASILA 01 OKTOBER 2026

Pancasila merupakan fondasi persatuan dan kekuatan bangsa dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Momentum Hari Kesaktian Pancasila menjadi pengingat bagi kita untuk terus memperkokoh semangat persatuan, menjunjung nilai-nilai kebangsaan, serta menguatkan komitmen untuk berbakti dan memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan masyarakat.

Mari bersama menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam berkarya, mengabdi, dan membangun Indonesia yang sehat, kuat, dan berkemajuan.

Ketua Umum PB IDI
DR. Dr. Slamet Budiarto, SH., MH.Kes
NPA IDI 59.464

30/09/2026

Kejarlah ilmu, pelayanan dan pengabdian, Bukan kejar Skp

Setelah melalui proses dialog yang cukup dinamis antara PB IDI , KKI dan Kemenkes terkait dengan jumlah SKP yang menjadi persyaratan untuk melakukan perpanjangan SIP didapatkan hasil yang memuaskan dimana total SKP dari 250 menjadi 160 dengan rincian pembagian, 20% dari pembelajaran, 80% dari Profesionalitas dan 2% dari Pengabdian masyarakat, dengan adanya hasil ini kami berterimakasih banyak kepada rekan-rekan sejawat semua yang selalu mendukung dan kembali ke Rumah Besar kita yaitu IDI, kami ucapkan terimakasih juga kepada kementerian kesehatan yang secara terbuka berdiskusi dengan PB IDI untuk mempertimbangkan Jumlah SKP ini.

IDI Berkemajuan, Berbakti Untuk Negeri

30/09/2026

Press Release

Kemenkes Turunkan Syarat SKP Dokter Jadi 160

Jakarta, 29 September 2026

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI resmi menurunkan syarat kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP) bagi dokter dan dokter spesialis dari 250 menjadi 160 SKP per lima tahun. Kebijakan ini diambil agar para tenaga medis tidak lagi terbebani urusan administratif dan dapat lebih fokus memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan, penurunan jumlah SKP ini bukan berarti mengorbankan kualitas maupun standar kompetensi dokter. Sebaliknya, Kemenkes ingin memastikan pengembangan kompetensi dokter benar-benar relevan dengan kebutuhan pelayanan.

"Selama ini, dokter menghabiskan cukup banyak waktu untuk memenuhi berbagai persyaratan pengembangan kompetensi. Kita ingin mengubah pendekatan tersebut agar waktu dan energi dokter lebih banyak kembali untuk hal yang paling penting, yaitu melayani masyarakat," terang Menkes Budi melalui siaran pers yang disampaikan di Jakarta, (29/9).

Kebijakan penurunan SKP ini telah dibahas bersama antara Kemenkes, Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan Kolegium Disiplin Ilmu. Lewat aturan baru ini, proporsi pemenuhan SKP tertinggi kini dititikberatkan pada ranah pelayanan, melengkapi dua ranah lainnya yakni pembelajaran dan pengabdian.

Pemenuhan SKP sendiri merupakan syarat wajib bagi tenaga medis untuk memperpanjang Surat Izin Praktik (SIP) setiap lima tahun, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Meski syarat angkanya diturunkan, penjagaan kompetensi tetap menjadi instrumen mutlak untuk menjamin keselamatan pasien.

Sebagai langkah implementasi, Kemenkes tengah menyelesaikan Keputusan Menteri Kesehatan tentang pedoman pengelolaan kecukupan SKP. Pembaruan sistem pada aplikasi SKP Platform juga tengah dilakukan dan ditargetkan rampung pada September 2026.

Melalui penyesuaian ini, beban para dokter diharapkan menjadi lebih proporsional tanpa mengesampingkan profesionalisme. Fasilitas pelayanan kesehatan juga akan terbantu dalam memastikan ketersediaan dokter yang kompeten,sehingga masyarakat bis

16/09/2026

14/09/2026

Salam sehat

Kepada Yth
Rekan Sejawat seluruh Indonesia

Baru-baru ini, PB IDI memberi usulan kepada pemerintah terkait dengan standar penerimaan minimal dokter di Indonesia, jelas usulan ini bukan hanya sekedar usulan, bukan hanya untuk menambah beban anggaran, namun PB IDI sudah membahas jauh lebih dalam sekaligus memberi solusi terkait usulan ini, bagaimana banyak alokasi anggaran dari belanja alkes, maupun pembiayaan BPJS kesehatan serta tidak optimalnya alokasi anggaran kesehatan, yang masih dapat dialokasikan sebagai solusi dari usulan ini, sehingga tidak perlu untuk menambah beban anggaran, ini hanya bagaimana mengatur anggaran sehingga lebih optimal pemanfaatan dan kebutuhannya, IDI selalu berkomitmen untuk turut serta menyehatkan seluruh bangsa serta bersama sama dengan rakyat dan pemerintah turun dalam bahu membahu dalam pembangunan kesehatan dalam negeri

IDI Berkemajuan, Berbakti Untuk Negeri

04/09/2026

Salam sehat

Kepada yang terhormat, rekan-rekan sejawat de-Indonesia.

PB IDI mengambil sikap terkait unsur Pajak Penghasilan yang diterapkan kepada rekan sejawat atas pendapatan dari JKN.

Pandangan IDI bahwa PPh final 0.5% atau paling tinggi 1% atas jasa medis JKN merupakan kebijakan yang adil, rasional terukur, dan tepat sasaran.

Kebijakan tersebut bukan merupakan keistimewaan profesi, melainkan pengakuan negara terhadap kontribusi sosial dokter, bentuk keadilan fiskal,serta dukungan nyata terhadap keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Semoga Menteri Keuangan RI,berkenan mempertimbangkan dan menindaklanjuti permohonan kami, mulai tahun pajak 2026 Mohon bantuan doa dari seluruh Teman Sejawat dimanapun berada.

IDI Berkemajuan, Berbakti Untuk Negeri Salam Satu IDI

Ketua Umum PB IDI DR. Dr. Slamet Budiarto, SH.,MH.Kes

Sekretaris Jenderal PB IDI Dr. Telogo Wismo Agung Durmanto

Revisi gambar ilustrasi

02/09/2026

29/08/2026

Salam sehat

Kepada yang terhormat, rekan-rekan sejawat se-Indonesia.

PB IDI mengambil sikap terkait unsur Pajak Penghasilan yang diterapkan kepada rekan sejawat atas pendapatan dari JKN.

Pandangan IDI bahwa PPh final 0.5% atau paling tinggi 1% atas jasa medis JKN merupakan kebijakan yang adil, rasional terukur, dan tepat sasaran.

Kebijakan tersebut bukan merupakan keistimewaan profesi, melainkan pengakuan negara terhadap kontribusi sosial dokter, bentuk keadilan fiskal ,serta dukungan nyata terhadap keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Semoga Menteri Keuangan RI ,berkenan mempertimbangkan dan menindaklanjuti permohonan kami, mulai tahun pajak 2026.

Mohon bantuan doa dari seluruh Teman Sejawat dimanapun berada.

IDI Berkemajuan, Berbakti Untuk Negeri
Salam Satu IDI

Ketua Umum PB IDI
DR. Dr. Slamet Budiarto, SH.,MH.Kes

Sekretaris Jenderal PB IDI
Dr. Telogo Wismo Agung Durmanto

28/08/2026

Salam Sehat

Kepada yang terhormat Rekan Sejawat Dokter Indonesia

PB IDI telah melakukan kajian terhadap Standar Pendapatan Minimum baik dokter umum maupun dokter spesialis, jelas kajian ini telah melewati banyak uji hingga keluarnya hasil ini, sejatinya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat nilai value nya jelas lebih tinggi dibandingkan Standar ini, dimana kita ketahui banyak saudara-saudara sejawat profesi kita mengabdi diluar pulau, daerah terluar, terpencil dan tertinggal untuk mengabdikan dirinya demi masyarakat luas, sedangkan terkadang terlihat cukup nestapa bagaimana banyak saudara-saudara sejawat se-profesi kita harus menghadapi banyak persoalan, PB IDI berharap dengan adanya SPM ini, dapat meningkatkan kesejahteraan bersama, peningkatan pada layanan kesehatan, standar mutu dan taraf hidup masyarakat Indonesia

IDI BERKEMAJUAN, BERBAKTI UNTUK NEGERI