Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) ELSAM adalah lembaga penelitian dan advokasi kebijakan berbasis bukti. MAIN PROGRAMMES:

1. Policy and law research and their impacts on human rights

2.

Berdiri sejak Agustus 1993, ELSAM terus berupaya mendorong lahirnya berbagai kebijakan yang menghormati dan melindungi hak-hak dasar warga. Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM), established in August 1993 in Jakarta, is a policy advocacy organization with limited association as its legal entity. To actively participate in the efforts to develop, promote and protect civil and politica

l rights and other human rights, as mandated by the 1945 Constitution and Universal Declaration of Human Rights (UDHR), has become ELSAM’s ‘driving’ objective. From the outset, ELSAM has committed itself to developing a democratic political order in Indonesia by empowering civil society through advocacy and promoting human rights. VISION: Indonesia as a democratic and just society and country that respect for human rights. MISSION: As a non-governmental organisation, ELSAM strives for all human rights, including civil and political rights and economic, social and cultural rights. Human rights advocacy in various forms

3. Human rights education and training

4. Publication and human rights information dissemination

PROGRAMME OF WORK:

1. Elimination of human rights violations, including past human rights violations through joint continuous activities with other organisations.

2. Reinforcement of human rights protection from the threats of market fundamentalism, religious fundamentalism and communalism in its various forms.

3. Institutional strengthening of ELSAM as a credible, accountable and sustainable human rights resource centre.

Bayangin jadi target cuma karena kamu berani bersuara. 🫢Spyware ini merampas lebih dari privasi, ia merampas keberanian!...
05/08/2026

Bayangin jadi target cuma karena kamu berani bersuara. 🫢

Spyware ini merampas lebih dari privasi, ia merampas keberanian! Karena saat tahu diawasi, orang memilih diam. Inilah chilling effect: cukup buat semua orang merasa bisa jadi target, kebungkaman pun menyebar.

Swipe buat tahu selengkapnya, lalu baca riset lengkap ELSAM secara gratis di elsam.or.id! 🌐

04/08/2026

Lebih dari 100 organisasi dan individu mendesak negara dan perusahaan teknologi menghentikan penyediaan sistem AI untuk penentuan target dalam operasi militer. 🪖

Mereka memperingatkan bahwa penggunaan AI dapat meningkatkan kecepatan dan skala serangan, mengaburkan akuntabilitas, serta memperbesar risiko pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan hukum humaniter internasional.

Sejumlah laporan mengungkap penggunaan sistem AI seperti Lavender, Gospel, dan Where’s Daddy dalam serangan Israel di Gaza, serta laporan mengenai penggunaan AI dalam serangan AS dan Israel terhadap Iran.

Praktik ini dinilai berisiko mengurangi kontrol manusia yang bermakna (𝙢𝙚𝙖𝙣𝙞𝙣𝙜𝙛𝙪𝙡 𝙝𝙪𝙢𝙖𝙣 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙤𝙡), mengaburkan tanggung jawab atas keputusan penyerangan, dan menyulitkan akuntabilitas atas dugaan pelanggaran hukum internasional. 🕊️

Selengkapnya, baca 𝗷𝗼𝗶𝗻𝘁 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 di elsam.or.id/en/press-release!

Pernah nggak sih kepikiran, gimana caranya negara bisa “baca” isi HP-mu? 🕵️‍♀️Itu namanya targeted digital surveillance ...
31/07/2026

Pernah nggak sih kepikiran, gimana caranya negara bisa “baca” isi HP-mu? 🕵️‍♀️

Itu namanya targeted digital surveillance dan senjatanya adalah spyware. Dipakai rezim otoriter (yang ngaku “demokratis”) buat bungkam suara kritis: jurnalis, pengacara, aktivis! Ini pelanggaran HAM yang nyata.

Pengen tau lebih dalam? Yuk gabung workshop ELSAM di Jagongan Hak Digital 2026! 🎙️

📌 “The Many Ways of Being Read”
🗓️ Minggu, 2 Agustus 2026
⏰ 15.30–17.30 WIB
📍 Lodji Paris

Daftar: bit.ly/workshopnyaELSAM 🔗
Spot terbatas, jangan sampai kelewatan! 👀

Perpres 111/2025 diklaim demi keamanan. Namun, regulasi ini justru membuka ruang pembatasan hak-hak dasar warga negara. ...
31/07/2026

Perpres 111/2025 diklaim demi keamanan. Namun, regulasi ini justru membuka ruang pembatasan hak-hak dasar warga negara. ⚖️

Regulasi ini bertentangan dengan UUD 1945 dan sejumlah peraturan perundang-undangan yang notabene jadi dasar hukumnya sendiri. Padahal semua aturan itu menjamin hal yang sama: hak berserikat, berpendapat, dan bebas dari diskriminasi. Bukannya melindungi, kebijakan ini justru membuka ruang pembatasan. Represinya pun tidak berhenti di situ. Makin berlapis lewat Perda Ketertiban Umum hingga wacana Perda Anti-LGBT di berbagai daerah.

Koalisi Kebebasan Berserikat tegaskan: kebijakan tidak boleh jadi legitimasi kekerasan dan main hakim sendiri. Swipe buat tau selengkapnya! ➡️

31/07/2026

Menolak PSN, kenapa bisa berujung kriminalisasi? 🤔

Sepanjang 2025, kami mencatat berbagai kasus intimidasi, kriminalisasi, hingga pembungkaman yang dialami aktivis dan masyarakat sipil di Indonesia. Mulai dari yang mempertahankan tanah, ruang hidup, hingga sekadar menyampaikan pendapat soal Proyek Strategis Nasional (PSN).

Hasil temuan media monitoring soal pola kriminalisasi dan pembungkaman ruang sipil ini akan segera kami rilis. Follow biar gak ketinggalan! 👀

Siapa Sebenarnya “Ancaman” Itu? 🚨Alih-alih melindungi dan memenuhi hak seluruh warga negara, Perpres 111/2025 menyatakan...
30/07/2026

Siapa Sebenarnya “Ancaman” Itu? 🚨

Alih-alih melindungi dan memenuhi hak seluruh warga negara, Perpres 111/2025 menyatakan bahwa “penyebaran budaya LGBTQ” adalah ancaman non-militer negara.

Padahal, kerentanan yang dialami kelompok LGBTQ, tidak berdiri sendiri, tetapi terbentuk melalui berbagai faktor yang saling berkelindan, termasuk faktor sosial, ekonomi, budaya, politik, dan hukum. Salah satunya adalah Perpres ini.

Simak penjelasannya di carousel kali ini!

Konten dihapus. Akun diblokir. Alasannya? “Meresahkan masyarakat”. Frasa kabur yang bisa dipakai buat apa aja, termasuk ...
28/07/2026

Konten dihapus. Akun diblokir. Alasannya? “Meresahkan masyarakat”. Frasa kabur yang bisa dipakai buat apa aja, termasuk membungkam kritik yang SAH dan dilindungi hukum. 😨

Koalisi TAKDIR (LBH Pers, ELSAM, SAFEnet, AJI, Project Multatuli, Magdalene.co, Remotivi) resmi ajukan uji materi Peraturan Pemerintah No. 71/2019 ke Mahkamah Agung. Ruang digital harusnya aman buat bersuara, bukan ladang sensor sewenang-wenang.

Cek siaran pers lengkapnya di elsam.or.id/siaran-pers 📌

27/07/2026

Data kamu bisa jadi alat perang? Ini bukan teori konspirasi! 🚨

Di balik euforia AI dan teknologi digital, data kita ternyata bisa dieksploitasi untuk kepentingan investor, pemerintah, bahkan militer. Salah satu buktinya: AI Lavender, AI yang digunakan militer Israel untuk mengolah data dan mengidentifikasi target Hamas. TAPI, bias sistemnya justru ikut menewaskan warga sipil Palestina yang minim keterkaitan dengan Hamas.

Ini realita dari militerisasi digital: teknologi dan data yang harusnya mempermudah hidup, disalahgunakan jadi alat kekerasan. Gimana kalau pola serupa terjadi di Indonesia? Data apa dari kita yang berisiko disalahgunakan?

Ikuti kami buat bongkar lebih banyak fakta soal AI warfare, dual-use tech, dan hak digitalmu. Save & share biar makin banyak yang aware! 📌

Anak berhak aman di internet. Tapi… PP TUNAS, melindungi atau membatasi? 🤔 PP No. 17/2025 soal tata kelola sistem elektr...
24/07/2026

Anak berhak aman di internet. Tapi… PP TUNAS, melindungi atau membatasi? 🤔

PP No. 17/2025 soal tata kelola sistem elektronik demi lindungi anak dari konten tak layak, adiksi, dan eksploitasi data ini resmi berlaku sejak Maret 2026. Wajar sih 35,57% anak usia dini di Indonesia udah bisa akses internet menurut data BPS.

Tapi di balik niat baiknya, PP TUNAS masih bolong: standar konten layak anak belum ada, metode verifikasi usia nggak jelas (bisa intrusif ke privasi), persetujuan orang tua rawan jadi “bundling consent” asal centang, dan pembatasan kaku justru bisa dorong anak lari ke VPN atau platform yang lebih nggak aman. Padahal negara lain buktiin: perlindungan anak yang efektif itu soal desain yang proporsional, bukan blokir sebanyak-banyaknya.

Baru kemarin kita merayakan Hari Anak Nasional, dengan semangat yag sama penting ketahui melindungi anak ≠ menghapus hak partisipasi mereka di ruang digital. Yuk kawal implementasi PP TUNAS bareng! Swipe buat baca lengkapnya 👉

Address

Jalan Siaga II Nomor 31 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Jakarta
12510

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00

Telephone

+62217972662

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM):

Shortcuts

Share