PSHK - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia

PSHK - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia PSHK adalah lembaga penelitian independen yang memiliki visi mewujudkan pembentukan hukum yang bertanggung jawab sosial.

Melalui riset dan advokasi, PSHK bekerja dalam dua wilayah reformasi hukum: legislasi dan peradilan.

The rapid development of technology and digital platforms has created new opportunities for children, but it has also br...
06/06/2026

The rapid development of technology and digital platforms has created new opportunities for children, but it has also brought growing concerns around online safety, including cyberbullying, harmful content, data privacy risks, and online sexual exploitation. In response, countries across Southeast Asia have begun introducing regulations aimed at protecting children in digital spaces.

Join this roundtable discussion at DRAPAC 2026 to explore how countries in the region are navigating the balance between online safety and children’s digital rights, while exchanging perspectives on policy approaches, regulatory challenges, and emerging best practices.

🗓️ June 9, 2026

Speakers:
• Alviani Sabilah (PSHK)
• Shinta Ressmy (SAFEnet)
• Nurul Izmi (ELSAM)
• Yuki Patricia Abion (CRN Philippines)
• Seng Sovathana (CCHR Cambodia)

Register here: bit.ly/DigitalSpaceDRAPAC26

DigitalPolicy SoutheastAsia PSHK ELSAM SAFEnet

GEDSI Alumni Network Australia Awards in Indonesia bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) ...
04/06/2026

GEDSI Alumni Network Australia Awards in Indonesia bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan forum diskusi publik bertajuk *“Alumni Reflection on Disability Law No. 8 of 2016: Pathways of Policy Influence, and the Future of Inclusive Reform in Indonesia”* pada Kamis (21/05/2026) di Jakarta.

Forum ini menjadi ruang refleksi satu dekade implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, termasuk berbagai capaian dan tantangan dalam mewujudkan pemenuhan hak penyandang disabilitas serta mendorong reformasi yang lebih inklusif dan berbasis hak di Indonesia.

Yuk, simak selengkapnya di postingan ini! 👆🏻

Selamat Hari Raya Waisak 2570 BE ✨ Semoga cahaya kebijaksanaan membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua.
31/05/2026

Selamat Hari Raya Waisak 2570 BE ✨

Semoga cahaya kebijaksanaan membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua.

Selamat Hari Raya Waisak 2569 BE ✨ Semoga cahaya kebijaksanaan membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua.
31/05/2026

Selamat Hari Raya Waisak 2569 BE ✨
Semoga cahaya kebijaksanaan membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua.

PSHK bersama PUSKAPOL UI menggelar Diskusi Publik bertajuk “Penataan Rekrutmen Penyelenggara Pemilu” di Media Center KPU...
06/05/2026

PSHK bersama PUSKAPOL UI menggelar Diskusi Publik bertajuk “Penataan Rekrutmen Penyelenggara Pemilu” di Media Center KPU RI, Jakarta (22/04/2026).

Diskusi ini menjadi ruang penting untuk membahas hasil kajian Regulatory Impact Assessment (RIA) dan Cost and Benefit Analysis (CBA) dalam mendorong reformasi pengaturan pemilu, terutama sebagai respons atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang mengoreksi model pemilu serentak.

Yuk, simak selengkapnya pada postingan ini! 👆🏻

Selamat Hari Buruh Sedunia! Satu Suara, Satu Perjuangan, Kesejahteraan Bersama.
01/05/2026

Selamat Hari Buruh Sedunia! Satu Suara, Satu Perjuangan, Kesejahteraan Bersama.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) resmi memperkuat kerja sama dengan Badan Keahlian (BK) DPR RI melalui p...
30/04/2026

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) resmi memperkuat kerja sama dengan Badan Keahlian (BK) DPR RI melalui penandatanganan nota kesepahaman pada Senin (27/04/2026) di Jakarta. Kolaborasi ini bertujuan mendorong proses legislasi yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Eksekutif PSHK Rizky Argama dan Kepala BK DPR RI Prof. Bayu Dwi Anggono.

Melalui kemitraan ini, PSHK dan BK DPR RI akan mengembangkan berbagai inisiatif strategis, mulai dari penyediaan data dan informasi, pengkajian dan riset hukum, hingga seminar dan lokakarya. Kolaborasi ini juga diharapkan memperluas akses publik terhadap basis data hukum serta mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia.

Diskusi Publik"Penataan Rekrutmen Penyelenggara Pemilu"Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia bersama Pusat Kajian Po...
20/04/2026

Diskusi Publik
"Penataan Rekrutmen Penyelenggara Pemilu"

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia bersama Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia menyelenggarakan diskusi publik sebagai forum untuk mendesak penataan ulang rekrutmen penyelenggara pemilu serta mengatur masa jabatan anggota KPU daerah. Diskursus ini menjadi semakin krusial pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang mengubah desain pemilu serentak menjadi pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Perubahan tersebut membawa implikasi besar terhadap tata kelola kelembagaan, manajemen sumber daya, serta kesinambungan pemerintahan, sehingga diperlukan pendekatan kebijakan berbasis bukti seperti RIA dan Cost-Benefit Analysis (CBA).

Acara akan diselenggarakan pada:
📅 Rabu, 22 April 2026
🕐 Pukul 13.00 – 15.30 WIB
📍 Media Center KPU RI
Jl. Imam Bonjol No.29, Menteng, Jakarta Pusat

*Tersedia Juru Bahasa Isyarat untuk Peserta Online

Registrasi: https://bit.ly/DispubRekrutmenPenyelenggaraPemilu

Diskusi Media"Segerakan Pembahasan Revisi UU Pemilu: Ancaman Otoritarianisme di Balik Status Quo UU Pemilu"DPR bersama P...
07/04/2026

Diskusi Media
"Segerakan Pembahasan Revisi UU Pemilu: Ancaman Otoritarianisme di Balik Status Quo UU Pemilu"

DPR bersama Pemerintah hingga saat ini belum menunjukkan langkah konkret dan keseriusan untuk memulai proses pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Padahal berbagai evaluasi pasca pemilu sebelumnya telah mengidentifikasi sejumlah persoalan mendasar dalam desain keserentakan, sistem pemilihan, serta tata kelola penyelenggara pemilu, selain itu terdapat sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi yang wajib ditindaklanjuti oleh pembentuk UU ke dalam revisi UU Pemilu. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebutuhan reformasi hukum pemilu dengan agenda legislasi nasional yang berjalan, sehingga hal tersebut menghambat upaya penguatan kualitas demokrasi elektoral di Indonesia.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi RUU Pemilu menggelar diskusi media guna mendesak segera dilakukan pembahasan revisi UU Pemilu. Dalam diskusi media ini juga akan membahas isu krusial dari aspek legislasi dan mengidentifikasi risiko dari mempertahankan status quo UU Pemilu.

Acara akan diselenggarakan pada:
📅 Kamis, 9 April 2026
🕙 Pukul 10.30 WIB – selesai
📍 Kampus STH Indonesia Jentera
Puri Imperium Office Plaza UG 15, Jl. Kuningan Madya Kav. 5-6, Jakarta Selatan

📺 Live Streaming:
YouTube PSHK Indonesia

Semoga perayaan Paskah ini memperbarui semangat untuk hidup dalam kasih dan pengampunan. Selamat Paskah 2026!
05/04/2026

Semoga perayaan Paskah ini memperbarui semangat untuk hidup dalam kasih dan pengampunan. Selamat Paskah 2026!

Address

Puri Imperium Office Plaza G-9, Jalan Kuningan Madya Kav. 5-6
Jakarta
12980

Opening Hours

Monday 09:30 - 17:00
Tuesday 09:30 - 17:00
Wednesday 09:30 - 17:00
Thursday 09:30 - 17:00
Friday 09:30 - 17:00

Telephone

021-83701809

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when PSHK - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category