pbhi_nasional

Home
Indonesia
Jakarta
pbhi_nasional

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from pbhi_nasional, Non-Governmental Organization (NGO), Jalan Hayam Wuruk 4SX-TX, Jakarta.

26/08/2026

Layanan bagi peserta aksi yang mengalami kekerasan oleh aparat

17/08/2026

Di Hari Kemerdekaan Ini, kami Berdoa... 🙏
Selamat ulang tahun ke-79, negeriku tercinta! 🇮🇩
Merenung sejenak, kami menengadahkan tangan dan memanjatkan doa setulus hati. Semoga dengan bertambahnya usia, Indonesia tidak hanya semakin merdeka, tapi juga semakin sejahtera.

Secara khusus, kami berdoa untuk kesehatan ekonomi kita:
1. Semoga daya beli masyarakat semakin kuat.
2. Semoga pengangguran berkurang dan lapangan kerja terbuka lebar.
3. Semoga harga-harga kebutuhan pokok stabil dan terjangkau bagi semua.
4. Semoga perekonomian kita tumbuh inklusif dan merata, hingga ke pelosok negeri.

kami bermimpi tentang Indonesia di mana tidak ada lagi anak yang kelaparan, tidak ada lagi orang tua yang kebingungan membiayai sekolah anaknya, dan tidak ada lagi pemuda yang putus asa mencari pekerjaan.

15/08/2026

Pray for NTT. Mari sejenak tundukkan kepala dan kirimkan doa terbaik untuk saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur yang sedang terdampak gempa. Semoga diberikan keselamatan, kekuatan, dan lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. 🤍🙏

25/07/2026

Siaran Pers
Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)

STIGMATISASI “LONDO IRENG” OLEH PRESIDEN: HENTIKAN RETORIKA PENGHINAAN DAN PERMUSUHAN TERHADAP WARGA NEGARA*

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengecam keras pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kamis, 23 Juli 2026, yang melabeli wartawan, akademisi, ekonom, organisasi masyarakat sipil, dan pihak-pihak yang mengkritik pemerintah sebagai "londo ireng."

Kebebasan menyampaikan pendapat dan berekspresi dijamin secara tegas dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Perlindungan tersebut mencakup hak setiap orang untuk mencari, memperoleh, menerima, serta menyampaikan informasi dan pendapat, termasuk kritik terhadap kebijakan maupun tindakan pemerintah.

Sebagai negara pihak ICCPR, Indonesia berkewajiban tidak hanya menjamin kebebasan berekspresi secara normatif, tetapi juga menciptakan lingkungan yang memungkinkan warga menggunakan hak tersebut tanpa rasa takut, intimidasi, maupun ancaman. Kewajiban tersebut melekat pada seluruh organ negara, terutama Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.

Dalam perspektif hak asasi manusia, negara memikul tiga kewajiban utama, yaitu menghormati _(to respect)_, melindungi _(to protect)_, dan memenuhi _(to fulfil)_ hak asasi manusia. Kewajiban untuk menghormati mengharuskan negara tidak melakukan tindakan yang secara langsung maupun tidak langsung menghambat penggunaan hak-hak warga negara. Karena itu, penggunaan label yang mendiskreditkan kelompok pengkritik justru bertentangan dengan kewajiban konstitusional Presiden sebagai penyelenggara negara.

12/07/2026

Telah meninggal dunia sahabat kita Bapak Andi Kristiyantono Sekretaris Jendral Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia KASBI.
Semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah beliau, mengampuni segala kesalahannya, mengangkat derajatnya dan menjadikan beliau ahli surga serta memberikan ketabahan dan kesabaran pada keluarga yang ditinggalkan.

05/07/2026

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَِـــــــــــيْهِ رَاجِـــــــــــعُونَ

Telah meninggal dunia sahabat kita Bapak *R. Dwiyanto Prihartono S.H, M.H* Anggota Dewan Pendiri PBHI pada hari Sabtu, 4 Juli 2026 di RS Mitra Cibubur.
Semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah beliau, mengampuni segala kesalahannya, mengangkat derajatnya dan menjadikan beliau ahli surga serta memberikan ketabahan dan kesabaran pada keluarga yang ditinggalkan.

آمِيْنُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْ

02/07/2026

📢 [DISKUSI PUBLIK] MERANCANG RUU PEMILU 2026 YANG DEMOKRATIS, INKLUSIF, DAN TAHAN TERHADAP ANCAMAN DIGITAL 📢

Menjelang Pemilu 2029, Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu 2026) menjadi momentum krusial bagi masa depan demokrasi Indonesia. Kita dihadapkan pada tantangan nyata: dari akselerasi tata kelola teknologi pemilu, isu netralitas ruang digital (ancaman disinformasi, deepfake berbasis AI, buzzer/influencer politik tanpa regulasi), hingga penataan daerah pemilihan dan penguatan kebijakan afirmasi keterwakilan kelompok rentan.

Bagaimana kita harus merespon dan mengawal regulasi ini agar tidak tergesa-gesa serta tetap ramah, inklusif, dan adil?

PBHI Nasional bersama KIPP Indonesia, Kanal Project dan LSPR Institute of Communication & Business mengundang rekan-rekan akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, masyarakat sipil, mahasiswa, dan publik luas untuk bergabung dalam Diskusi Publik:

📌 Tema Utama: "Reformasi Sistem Pemilu 2026: Tata Kelola Digital, Desain Daerah Pemilihan, dan Representasi Politik yang Berkeadilan"

📅 Waktu Pelaksanaan:

Hari/Tanggal: Jumat, 3 Juli 2026

Waktu: 14.00 – 16.00 WIB

Platform: Zoom Meeting

🗣️ Narasumber:

Dr. Lestari Nurhajati (Dosen/Peneliti LSPR)

August Melaz (Anggota KPU RI)

Rizqan Kariema Mustafa (Presidium Nasional KIPP)

Kahar Muamalsyah (Ketua BPN PBHI)

🎙️ Moderator:

Nuraini (KIPP Indonesia)

🔗 Akses Link Zoom Langsung:
Silakan klik tautan di bawah ini untuk langsung bergabung saat acara dimulai:
👉 Gabung Rapat Zoom

📱 Tautan Obrolan Rapat (Web/App):
👉 Tautan Obrolan Zoom
https://us06web.zoom.us/j/81291726260?pwd=CzSvLTc83ZttpnOUzTIHbqQEFdN4Fe.1
🔑 Detail Login Manual:
ID Rapat: 812 9172 6260
Kode Sandi: 470037

(Catatan untuk Instagram: Karena link di caption tidak bisa diklik langsung, Anda bisa menyalin link ini atau klik link di BIO profil kami!)

📞 Informasi & Konfirmasi Kehadiran:
Hubungi Narahubung Panitia Pelaksana:
👤 Anindya Icchanaya Devi (+6285812265612)

Mari luangkan waktu Anda dan ikut serta mengawal jalannya reformasi hukum pemilu yang demokratis dan berkeadilan! Sampai jumpa di ruang virtual! ✊⚡

28/06/2026

SIARAN PERS
Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)

Lima Peserta Latsarmil Calon Manajer KDMP Meninggal Dunia: Usut Pertanggungjawaban Pidana dan Hentikan Militerisasi Ruang Sipil

PBHI menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga lima peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) 2026 yang meninggal dunia dalam pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) calon Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Kelima peserta meninggal dengan penyebab yang berbeda-beda: cardiac arrest, heat stroke, tuberkulosis, pneumonia disertai komplikasi, dan henti jantung saat penanganan lanjutan, dalam rentang 17 hingga 26 Juni 2026, di lokasi-lokasi yang tersebar di bawah kendali satuan-satuan TNI.

27/06/2026

RILIS PERS
PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA (PBHI)

HARI ANTI PENYIKSAAN DAN HARI ANTI NARKOTIKA INTERNASIONAL:
UPAYA PAKSA DALAM HUKUM NARKOTIKA
ADALAH MESIN PENYIKSAAN YANG DIBIARKAN NEGARA

26 Juni bukan hari biasa. Hari ini dunia memperingati Hari Anti Penyiksaan sekaligus Hari Anti Narkotika Internasional. Di Indonesia, dua peringatan ini tidak bisa dipisahkan karena justru di dalam sistem hukum narkotika inilah penyiksaan itu hidup, tumbuh, dan terus dibiarkan.
PBHI telah mendampingi cukup banyak orang yang masuk ke sistem peradilan narkotika. Yang kami temukan bukan hanya persoalan hukum, tapi luka. Luka di tubuh, luka di kantong, luka di nama baik, dan luka yang tidak pernah dihitung negara. Hari ini kami bicara keras: upaya paksa dalam penegakan hukum narkotika adalah pintu masuk penyiksaan yang disediakan oleh negara sendiri, melalui UU No. 35 Tahun 2009 yang hingga hari ini belum juga dibenahi.
Saat Penangkapan Jadi Neraka Penghakiman
UU Narkotika memberikan aparat kewenangan penangkapan selama 3x24 jam, bahkan dapat diperpanjang hingga 3x24 jam berikutnya, enam hari penuh sebelum proses hukum selanjutnya berjalan. Enam hari tanpa pendamping. Enam hari tanpa keluarga yang tahu di mana mereka berada. Enam hari dalam kekosongan hukum yang selama ini diisi dengan kekerasan.
Ini bukan cerita yang kami dengar dari jauh. Hasil monitoring PBHI Nasional terhadap 19 kasus penyiksaan sepanjang Januari 2021 hingga Mei 2022 menghasilkan temuan yang mengidentifikasi pola, aktor, tempat, dan tujuan penyiksaan dalam proses penegakan hukum. Dan ironisnya, meski penyiksaan tersebut terbukti, 85% terduga pelaku hanya diproses melalui penegakan etik internal yang tidak transparan, tanpa diikuti proses hukum pidana sama sekali.
Angkanya berbicara. Dari dokumentasi LBH Masyarakat di tiga Rumah Tahanan wilayah DKI Jakarta dalam periode Januari–Mei 2024, terdapat 35 dari total 204 tahanan yang mengaku mendapat penyiksaan dan 15 di antaranya adalah tahanan kasus narkotika.

Baca selengkapnya di https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://pbhi.or.id/&ved=2ahUKEwj7v6GA1KeVAxVNS3ADHfocALsQFnoECCUQAQ&usg=AOvVaw2WDlYLZFt-OC

31/05/2026

Sabbe Satta Bhavantu Sukhitatta.

"Semoga semua makhluk hidup berbahagia."
Selamat memperingati Hari Raya Tri Suci Waisak 2570 BE. Mari hiasi dunia dengan kebajikan, kedamaian, dan toleransi yang tiada henti.

Address

Jalan Hayam Wuruk 4SX-TX
Jakarta
10120

Telephone

+62895385587159

Website

http://www.pbhi.or.id/

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when pbhi_nasional posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to pbhi_nasional:

Want your organization to be the top-listed non profit organization in Jakarta?