pbhi_nasional

pbhi_nasional Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from pbhi_nasional, Non-Governmental Organization (NGO), Jalan Hayam Wuruk 4SX-TX, Jakarta.

Mari bumi hanguskan ego, rajut kembali gotong royong, dan jadikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai kompas dalam kehid...
01/06/2026

Mari bumi hanguskan ego, rajut kembali gotong royong, dan jadikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai kompas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sabbe Satta Bhavantu Sukhitatta. "Semoga semua makhluk hidup berbahagia."​Selamat memperingati Hari Raya Tri Suci Waisak...
31/05/2026

Sabbe Satta Bhavantu Sukhitatta.

"Semoga semua makhluk hidup berbahagia."
​Selamat memperingati Hari Raya Tri Suci Waisak 2570 BE. Mari hiasi dunia dengan kebajikan, kedamaian, dan toleransi yang tiada henti.

*SIARAN PERS**PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA (PBHI)**“Hentikan Multifungsi TNI dan Militerisa...
28/05/2026

*SIARAN PERS*
*PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA (PBHI)*
*“Hentikan Multifungsi TNI dan Militerisasi Ruang Sipil”*

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengecam keras semakin terbukanya praktik militerisasi ruang sipil yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui berbagai tindakan di luar mandat konstitusionalnya sebagai alat pertahanan negara. Pengawasan terhadap warga sipil yang kritis, intimidasi terhadap ekspresi publik, hingga pelibatan batalyon tempur untuk menangani kriminalitas jalanan merupakan sinyal berbahaya bahwa agenda reformasi sektor keamanan sedang dibongkar secara perlahan namun sistematis.
Tindakan pengawasan terhadap Islah Bahrawi dan warga sipil lainnya yang menyampaikan kritik di ruang publik tidak dapat dinormalisasi sebagai sekadar “pendekatan persuasif”. Ketika aparat militer mulai memantau, mendata, atau mendekati warga sipil karena pandangan politik dan kritiknya, maka negara sedang bergerak menuju praktik intimidasi yang identik dengan rezim otoritarian. Dalam demokrasi, kritik bukan ancaman keamanan. Kritik adalah hak konstitusional warga negara. Yang berbahaya justru ketika institusi bersenjata mulai merasa berwenang mengawasi pikiran, opini, dan ekspresi publik warga sipil.
PBHI memandang praktik-praktik tersebut sebagai bentuk nyata _shrinking civic space_ yang menghidupkan kembali rasa takut di tengah masyarakat. Efek paling berbahaya dari intimidasi militer bukan hanya tindakan represif yang tampak di permukaan, tetapi lahirnya ketakutan kolektif yang membuat warga menyensor dirinya sendiri. Ketika rakyat takut berbicara karena khawatir diawasi tentara, maka demokrasi sesungguhnya sedang sekarat.
Jakarta, 28 Mei 2026
Hormat kami,

*Kahar Muamalsyah*
_Ketua Badan Pengurus Nasional_
_Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)_

Semoga setiap kebaikan yang kita bagikan hari ini, kembali dalam bentuk berkah yang melimpah. Happy Eid Al-Adha everyone...
27/05/2026

Semoga setiap kebaikan yang kita bagikan hari ini, kembali dalam bentuk berkah yang melimpah. Happy Eid Al-Adha everyone! 🤍✨
SpreadingKindness

*SIARAN PERS**PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA (PBHI)**“Mosi Tidak Percaya terhadap Pengadilan ...
22/05/2026

*SIARAN PERS*
*PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA (PBHI)*

*“Mosi Tidak Percaya terhadap Pengadilan Militer Kasus Andrie Yunus”*

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menyatakan mosi tidak percaya terhadap proses penegakan hukum dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus yang dialihkan ke Pengadilan Militer. Langkah tersebut tidak hanya memperlihatkan lemahnya komitmen negara dalam menjamin keadilan bagi korban, tetapi juga menunjukkan bagaimana mekanisme hukum digunakan untuk melindungi aparat dan mereproduksi impunitas.

PBHI menilai pengalihan perkara ini ke Pengadilan Militer merupakan bentuk pengabaian terhadap rasa keadilan korban. PBHI memandang bahwa Pengadilan Militer adalah mekanisme internal yang minim pengawasan publik, sarat konflik kepentingan, serta tidak independen akibat kuatnya relasi komando dan jiwa korsa. Dalam sistem tersebut, aparat militer diperiksa oleh sesama aparat militer, mulai dari penyidikan hingga persidangan. Situasi demikian secara inheren bertentangan dengan prinsip _fair trial_ dan _equality before the law_.

PBHI menandang bahwa keengganan Negara untuk memproses penegakan hukum kasus Andrie Yunus melalui peradilan umum menegaskan bahwa negara tidak memiliki perhatian serius pada penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan. Proses peradilan yang sedang berlangsung di Pengadilan Militer menunjukkan bahwa negara tidak memiliki i’tikad baik untuk memenuhi hak-hak korban, terutama hak atas keadilan. Maka wajar bila kepercayaan publik terhadap negara hukum semakin tergerus.

"Dia naik untuk menyiapkan tempat, agar di mana Ia berada, kita pun berada. Happy Ascension Day! ☁️✨"
14/05/2026

"Dia naik untuk menyiapkan tempat, agar di mana Ia berada, kita pun berada. Happy Ascension Day! ☁️✨"

07/05/2026
Keluarga besar Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menyampaikan rasa duka cita dan belasung...
02/05/2026

Keluarga besar Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menyampaikan rasa duka cita dan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya dokter internship asal FK Unsri yang tengah bertugas di RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal. Gugurnya seorang dokter muda di tengah masa pengabdiannya adalah kehilangan besar bagi dunia kemanusiaan, dan doa kami menyertai keluarga yang ditinggalkan agar diberikan kekuatan dalam menghadapi tragedi yang menyayat hati ini.

Address

Jalan Hayam Wuruk 4SX-TX
Jakarta
10120

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when pbhi_nasional posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to pbhi_nasional:

Share