Maarif Institute for Culture and Humanity

Home
Indonesia
Jakarta
Maarif Institute for Culture and Humanity

Maarif Institute Semua itu merupakan konsen dari gerakan kebudayaan yang dilakukan oleh MAARIF Institute.

MAARIF Institute for Culture and Humanity merupakan sebuah lembaga yang berdedikasi pada pembaruan pemikiran Islam untuk mewujudkan tatanan kemanusiaan yang berkeadilan social melalui praksis Islam sebagai fondasi keindonesiaan sesuai dengan semangat intelektual dan cita-cita social Ahmad Syafii Maarif. Oleh karena itu, lembaga ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari jaringan gerakan Pembar

uan Pemikiran Islam (PPI) yang ada di Indonesia dewasa ini. Kompleksitas masalah kemanusiaan modern berikut isu-isu kontemporer yang mengikutinya seperti demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, gender, dialog antar-agama dan peradaban serta sederet isu lainnya menuntut pemahaman dan penjelasan baru dari ajaran Islam.

27/01/2026

Tahun 2026 dibuka dengan dinamika global yang mengejutkan. Mulai dari gejolak di Amerika Serikat hingga berdirinya "Board of Peace" di Davos yang diklaim sebagai tandingan PBB. Namun, forum ini menuai kritik tajam karena tidak melibatkan Palestina dalam pembahasan perdamaian wilayahnya sendiri.

Di tengah kontroversi tersebut, Indonesia resmi bergabung sebagai salah satu dari 7 negara muslim pendukung, dengan kewajiban membayar biaya keanggotaan sebesar 16,9 triliun rupiah.

Apa dampaknya bagi kedaulatan dan arah politik luar negeri kita?*Apakah ini langkah strategis atau justru pengaburan posisi keberpihakan kita terhadap Palestina?

Mari bergabung dalam MAARIF House yang menghadrikan narasumber multidisipliner untuk membedah posisi Indonesia dalam pusaran kepentingan global ini.

Catat Waktunya:

📅 Hari/Tanggal: Rabu, 28 Januari 2026
🕒 Waktu: 15.30 WIB – Selesai �📍 Lokasi: Menara Tanwir, PP Muhamadiyah Lt.6, Jl. Menteng Raya, No. 62, Jakarta Pusat.

31/12/2025

Menutup Tahun dengan Toleransi, Membuka Masa Depan dengan Kemanusiaan

Toleransi sering disempitkan sebagai urusan perbedaan agama. Padahal, dalam kehidupan berbangsa, toleransi sejatinya adalah ukuran sejauh mana kita menghormati martabat manusia. Ia bukan sekadar sikap membiarkan perbedaan, melainkan kesediaan untuk hidup adil, saling mendengar, dan tidak menyingkirkan siapa pun dari ruang kebersamaan.

Dalam pemikiran Buya Ahmad Syafii Maarif, persoalan utama bangsa ini bukan kekurangan simbol atau slogan persatuan, melainkan krisis kemanusiaan. Ketika perbedaan apapun bentuknya direspons dengan kecurigaan, pembatasan, atau pemaksaan, di situlah toleransi kehilangan maknanya. Bagi Buya, agama, negara, dan ideologi apa pun seharusnya berdiri untuk membela manusia, bukan justru mengorbankannya.

Buya Syafii pernah mengingatkan “Agama dan negara akan kehilangan maknanya jika tidak lagi membela manusia dan keadilan.” Peringatan ini relevan bukan hanya dalam konteks keyakinan, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan politik. Toleransi diuji ketika perbedaan pendapat dianggap ancaman, ketika kritik dipersempit ruangnya, atau ketika kebijakan publik dibuat tanpa empati terhadap mereka yang paling terdampak. Dalam situasi seperti itu, toleransi bukan soal kesopanan, melainkan keberanian moral untuk tetap berpihak pada kemanusiaan.

Menjelang Natal dan pergantian tahun, refleksi ini menjadi semakin penting. Tahun baru seharusnya tidak hanya dirayakan dengan harapan, tetapi juga dengan kesadaran bahwa hidup bersama membutuhkan keadilan dan saling menghormati. Toleransi tidak cukup hadir dalam ucapan seremonial, tetapi harus tercermin dalam kebijakan, bahasa kekuasaan, dan cara kita memperlakukan sesama warga.

Dalam semangat Buya Syafii Maarif, toleransi adalah kerja panjang menjaga akal sehat dan nurani publik. Ia menuntut kita untuk tidak tunduk secara membuta pada kekuasaan, sekaligus tidak kehilangan etika dalam menyampaikan kritik. Karena pada akhirnya, bangsa yang besar bukanlah bangsa yang seragam, melainkan bangsa yang kemanusiaannya terjaga.

Natal dan Tahun Baru menjadi pengingat bahwa perbedaan adalah kenyataan, keadilan adalah keharusan,
dan toleransi adalah jalan untuk membuka masa depan yang lebih manusiawi bagi semua.

25/12/2025

Selamat Merayakan Natal
Kiranya nilai kasih, solidaritas, dan kepedulian sosial terus menumbuhkan persaudaraan serta memperkuat kehidupan bersama yang adil dan damai.

24/12/2025

Di tengah bising janji dan perebutan kuasa, Buya Syafii Maarif mengingatkan satu hal mendasar: hilangnya kejujuran adalah awal dari runtuhnya sebuah bangsa.

23/12/2025

📍Ketika Kebijakan Kehilangan Rasa: Kemanusiaan sebagai Kompas Bangsa

Dalam kehidupan berbangsa, kekuasaan seharusnya menjadi alat untuk melayani manusia. Namun ketika pernyataan pejabat terdengar ringan terhadap penderitaan rakyat, dan kebijakan justru menambah beban hidup, misalnya dalam kesejahteraan sosial, akses layanan publik, atau tekanan ekonomi, kita patut berhenti sejenak dan bertanya: “apakah arah kebijakan masih meletakkan kemanusiaan sebagai landasan utama?”
Kemanusiaan bukan sikap melawan negara, tetapi ukuran moral untuk menilai apakah kekuasaan masih berpihak pada kehidupan. Kritik bukan tanda kebencian, melainkan bentuk kepedulian agar kebijakan tidak kehilangan rasa dan nurani.

Sejarah mengajarkan kita bahwa keputusan yang lahir tanpa empati sering kali menjauh dari keadilan dan malah memicu ketidakpastian sosial.
Dikutip dari Suara Muahmmadiyah, Buya Ahmad Syafii Maarif pernah mengingatkan bahwa esensi syariat adalah tegaknya keadilan, bahwa tanpa keadilan, struktur sosial atau kebijakan apa pun kehilangan pijak moralnya dan gagal melindungi kemanusiaan rakyat.

Memihak rakyat tidak berarti menolak pemerintahan, tetapi menolak normalisasi kebijakan yang menyulitkan kehidupan. Negara bisa saja mengeluarkan kebijakan dengan niat baik, namun bila implementasinya memperberat hidup rakyat, masyarakat punya hak dan tanggung jawab moral untuk berpikir, bertanya, dan mendorong perbaikan, bukan tunduk tanpa suara. Kesadaran seperti ini justru memperkuat demokrasi, bukan mengancamnya.

Kemanusiaan menuntut kita untuk tidak sekadar patuh, tetapi sadar: kebijakan bisa diperdebatkan, suara warga bukan gangguan, melainkan pengingat, dan kesetiaan pada kemanusiaan adalah bentuk cinta tertinggi pada bangsa.

22/12/2025

📍Hari Ibu dalam Pandangan Buya Syafii Maarif: Perempuan, Martabat, dan Kemanusiaan

Bagi Buya Syafii Maarif, perempuan bukan hanya pelengkap sejarah, apalagi sekadar simbol domestik. Perempuan adalah subjek kemanusiaan yang utuh, yang memiliki martabat, akal, dan hak yang sama dalam menentukan arah kehidupan, baik di rumah, di ruang publik, maupun dalam sejarah bangsa.
Hari Ibu, dalam semangat Buya Syafii, tidak berhenti pada pujian dan romantisasi pengorbanan.

Justru sebaliknya, Buya berkali-kali mengingatkan bahwa memuliakan perempuan berarti memastikan keadilan hadir dalam hidup mereka. Tanpa keadilan, pujian hanya menjadi basa-basi moral.
Buya menolak cara pandang yang menempatkan perempuan hanya sebagai “yang melayani” atau “yang harus selalu berkorban”. Baginya, ajaran agama dan nilai kemanusiaan sejati justru berdiri tegak ketika perempuan dihormati sebagai manusia merdeka yang pendapatnya didengar, tenaganya dihargai, dan keselamatannya dilindungi.

Dalam salah satu refleksinya, Buya menyatakan:
“Agama kehilangan makna kemanusiaannya ketika dijadikan alat untuk membenarkan ketidakadilan, termasuk ketidakadilan terhadap perempuan.”

Hari ini, banyak ibu masih memikul beban berlapis: ekonomi yang sulit, lingkungan yang rusak, hingga kebijakan publik yang sering abai pada keselamatan dan masa depan keluarga. Dalam situasi seperti ini, suara Buya Syafii terasa relevan: bangsa yang mengabaikan keadilan bagi perempuan, sejatinya sedang merapuhkan kemanusiaannya sendiri.

Maka Hari Ibu adalah momen refleksi, bukan sekadar selebrasi.
Apakah kita sudah benar-benar berpihak pada martabat perempuan?
Apakah ibu hanya dirayakan, tapi hak-haknya dilupakan?

Selamat Hari Ibu.
Dalam semangat Buya Syafii Maarif, mari memuliakan perempuan bukan dengan kata-kata, tetapi dengan keadilan, keberpihakan, dan rasa kemanusiaan yang nyata.

20/12/2025

Di tengah bisingnya kepentingan politik dan ekonomi,
peringatan Buya Syafii Maarif terasa makin relevan: tanpa kemanusiaan, bangsa ini berjalan tanpa arah.
Mari kembali pada adab, merawat rasa kemanusiaan, dan menempatkan nurani sebagai kompas bersama.

18/12/2025

📍Bencana Sumatera: Luka Panjang yang Tak Kunjung Diobati

Sejak akhir November hingga 18 Desember 2025, rangkaian bencana banjir dan longsor melanda berbagai wilayah di Sumatera. Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi daerah terdampak paling parah. Hingga hari ini, total 1.059 korban meninggal dunia, 192 orang masih dinyatakan hilang, dan sekitar 577.600 orang harus mengungsi.

Bencana ini menghancurkan setidaknya 147 ribu rumah warga, memutus akses jalan dan jembatan, melumpuhkan fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta menghentikan roda ekonomi masyarakat. Di banyak titik, warga bertahan tanpa listrik, air bersih, dan layanan dasar yang layak, sementara proses pemulihan berjalan lambat akibat akses yang terisolasi dan minimnya koordinasi.

Pemerintah memang menyatakan tanggap darurat dan menurunkan bantuan melalui BNPB, TNI, serta relawan. Namun di saat bersamaan, publik justru dikejutkan oleh pernyataan-pernyataan pejabat yang jauh dari rasa empati. Mulai dari wacana pembentukan “menteri bencana” yang tak menyentuh akar persoalan, hingga rencana pengenaan pajak terhadap bantuan dari luar negeri karena dianggap sebagai barang impor, sebuah gagasan yang melukai logika kemanusiaan.

Ironisnya, di saat Sumatera bergulat dengan dampak panjang kerusakan lingkungan, publik juga mendengar pidato Presiden yang mendorong perluasan penanaman sawit di Papua. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah negara benar-benar belajar dari bencana, atau justru sedang menyiapkan krisis ekologis baru di wilayah lain?
Pengalaman panjang di Sumatera menunjukkan bahwa ekspansi perkebunan skala besar tanpa perlindungan ekosistem hanya akan meninggalkan konflik, kerusakan alam, dan penderitaan rakyat di kemudian hari.

Padahal, sebagaimana sering ditegaskan Buya Syafii Maarif, kemanusiaan tidak boleh dipisahkan dari cara manusia memperlakukan lingkungannya. Buya mengingatkan bahwa kerusakan alam adalah cermin dari rusaknya nurani, dan bahwa bencana kerap kali lahir dari kebijakan yang mengorbankan keadilan demi pertumbuhan semu.

Bencana di Sumatera memang dipicu oleh curah hujan ekstrem, tetapi dampaknya diperparah oleh deforestasi, degradasi daerah aliran sungai, dan tata kelola lingkungan yang gagal melindungi ruang hidup rakyat. Dalam pandangan Buya Syafii, pembangunan yang mengorbankan manusia dan alam sekaligus adalah kemunduran moral, bukan kemajuan.

Dalam situasi seperti ini, empati dan solidaritas seharusnya pertama-tama datang dari negara. Bukan hanya hadir dalam pidato dan angka statistik, tetapi melalui keberanian mengubah arah kebijakan. Tanpa itu, tragedi di Sumatera hanya akan menjadi pembuka bagi tragedi serupa di tempat lain.

Indonesia sedang berduka.
Dan duka ini seharusnya menjadi pengingat: kepemimpinan tanpa empati hanya akan memperpanjang penderitaan rakyatnya sendiri.

17/12/2025

Terlalu Dekat Rezim Prabowo-Gibran, NU-Muhammadiyah Dinilai Melemah Menjaga Demokrasi dan Supremasi Sipil

Ciputat, Desember 2025 —
Diskusi publik IslamiTalk yang digelar Yayasan Islami Media Ramah menyingkap satu kenyataan yang kian sulit disangkal, Masyarakat sipil terutama NU dan Muhammadiyah, sedang mengalami pelemahan struktural akibat kedekatan berlebihan dengan rezim kekuasaan.

Kedekatan ini lebih dari kolaborasi di tingkat kebijakan dan program, melainkan telah bergerak ke arah kooptasi simbolik, politik, dan ekonomi yang berisiko melumpuhkan fungsi paling dasar civil society: mengatakan “tidak” kepada negara.

Pelemahan itu diungkap Guru Besar Sosiologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Iim Halimatussadiyah, menegaskan bahwa jarak adalah syarat moral dan politik bagi masyarakat sipil.

“Civil society yang terlalu dekat dengan negara akan kehilangan keberanian untuk menolak,” ujarnya, Jumat malam (12/12) di Outlier Cafe, Ciputat Tangerang Selatan.

Dalam konteks ini, lanjutnya, pemberian konsesi tambang, posisi strategis pemerintahan, hingga legitimasi simbolik seperti anugerah pahlawan nasional bagi Soeharto, dibaca sebagai instrumen negara untuk membungkam kritik.

Studi empiris bahkan menunjukkan bahwa dukungan atau diamnya NU dan Muhammadiyah secara signifikan memengaruhi persepsi publik, menjadikan keduanya alat legitimasi kekuasaan.

Lebih jauh, Prof. Iim mengingatkan bahwa kooptasi ini tidak hanya memicu konflik internal ormas, tetapi juga memperlebar jurang mayoritas–minoritas. Ketika konsesi tambang hanya diberikan kepada ormas Islam besar, sementara organisasi keagamaan non-Muslim tersingkir, negara sedang mempertaruhkan fondasi sosial Indonesia yang sejak awal dibangun melalui negosiasi dan kesetaraan antar-identitas.

“Ini berbahaya bagi jangka panjang demokrasi dan kohesi sosial,” tegasnya.

Direktur Maarif Instutute Andar Nubowo menjelaskan, situasi ini dalam kerangka sejarah bisa ditarik yang lebih panjang. Ia membeberkan fakta bahwa baik NU maupun Muhammadiyah tidak dilahirkan dengan DNA oposisi, melainkan sebagai gerakan sosial yang adaptif terhadap kekuasaan demi keberlangsungan organisasi.

Namun, kata aktivis Muhammadiyah ini, sejak Reformasi, terutama pasca-2017, hubungan ormas dan negara memasuki fase paling intim dalam sejarah republik, dimulai dari strategi Jokowi merangkul “Islam moderat” dan kini dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo–Gibran.

“Ini bukan peristiwa sesaat, melainkan sebuah kontinuum kekuasaan,” ujarnya.

Menurut Andar, kedekatan itu membuat NU dan Muhammadiyah enggan membaca negara sebagai kekuasaan yang berpotensi oligarkis dan koruptif, sehingga kritik melemah. Bahkan, logika “stabilitas” dan “kemaslahatan” sering dijadikan pembenaran untuk menunda atau membungkam sikap kritis. Dalam kondisi seperti ini, iron law of oligarchy, hukum besi oligarki, bekerja, yakni organisasi besar cenderung dikuasai segelintir elite yang kepentingannya menyatu dengan negara.

Hal senada dibongkar aktivis dan ketua PBNU Savic Ali yang menyoroti kegagalan NU hari ini dalam menghadirkan citizenship yang hidup dan dekat dengan rezim Prabowo Gibran.

“NU tetap entitas masyarakat sipil, tetapi banyak warganya menjadi pasif, bukan warga aktif yang mengawasi kekuasaan,” ujarnya.

Bayang-bayang figur seperti Gus Dur menjadi tolok ukur yang justru memperlihatkan kemunduran: NU kehilangan keberanian intelektual dan moral untuk berdiri berhadap-hadapan dengan negara ketika kebijakan melenceng dari keadilan sosial.

Ia juga menjelaskan untuk publik jangan lagi menggantungkan harapan demokrasi pada elite ormas besar saja.

Dalam situasi di mana NU dan Muhammadiyah telah terserap jauh ke dalam orbit kekuasaan, lanjutnya, penyangga demokrasi harus dicari di luar pada generasi muda, gerakan akar rumput, aktivisme lintas identitas, dan warga negara yang berani bergerak tanpa bendera organisasi.

“Sejarah perubahan besar di Indonesia tidak pernah dimulai dari organisasi mapan,” ujar Savic Ali.

Ia mengulik gerakan rakyat 1908, 1928, 1945, hingga 1998, semuanya digerakkan oleh generasi yang kepentingannya belum banyak.

Pesan diskusi ini jelas dan tidak kompromistis, bahwa demokrasi tidak runtuh karena oposisi lemah, melainkan karena masyarakat sipil memilih diam ketika dipangku dan ditimang-timang kekuasaan negara.

Narahubung: islami (+8771670604)

10/12/2025

Buya Syafii mengajarkan bahwa keberanian moral lebih penting daripada jabatan.
Di Hari HAM Sedunia, mari menagih keberanian itu pada negeri yang sedang kehilangan kebijaksanaannya.

01/12/2025

Banjir bandang di Sumatera bukan sekadar bencana, ini alarm keras yang menegaskan betapa rapuhnya hubungan manusia dengan alam.
Saat hutan hilang, sungai mencari jalannya sendiri.
Saat tata kelola lingkungan diabaikan, nyawa, ruang hidup, dan masa depan ikut terseret.

Empati saja tidak cukup. Pemerintah harus hadir dengan tindakan nyata, bukan sekadar narasi dan janji.
Evaluasi perizinan, hentikan eksploitasi tanpa kendali, perkuat mitigasi, dan tempatkan keselamatan warga di atas kepentingan industri.

Ini bukan waktu menunggu.
Ini waktu bergerak bersama, dan dengan keberanian untuk berubah.

28/10/2025

🇮🇩 Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa: Indonesia!
Di tangan para pemuda, semangat persatuan terus menyala.
Mari terus menjaga api perjuangan dan menyalakan harapan untuk Indonesia yang lebih baik. 🔥✨

Address

Jalan Tebet Barat Dalam II, No 6, Tebet, Jakarta Selatan
Jakarta
12810

Website

http://www.maarifinstitute.org/

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Maarif Institute for Culture and Humanity posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Maarif Institute for Culture and Humanity:

Shortcuts

Want your organization to be the top-listed Non Profit Organization in Jakarta?