16/07/2026
Indonesia sedang membangun listrik bersih skala gigawatt. Tapi bukan untuk dipakai sendiri. Dalam kerja sama terbaru dengan Singapura, ada ≥3.4 GW proyek listrik yang ditargetkan terealisasi hingga 2035—bagian dari ambisi Singapura untuk mengimpor 6 GW listrik rendah karbon. Artinya, lebih dari 50% target impor mereka bisa bergantung pada proyek dari Indonesia.
Di sisi lain, kondisi domestik masih kontras:
lebih dari 60% listrik Indonesia masih berasal dari batu bara, sementara pemanfaatan energi terbarukan bahkan belum mencapai 1% dari potensi >3.600 GW.
Masalahnya bukan cuma arah energi, tapi juga nilai ekonominya.
Biaya produksi listrik di Indonesia:
• PLTU: ~US$50–70/MWh
• PLTS: ~US$40–60/MWh
Tapi listrik yang diekspor ke Singapura diperkirakan mencapai:
• ~US$232/MWh (≈S$300/MWh) — termasuk transmisi & backup
Artinya ada selisih nilai hingga US$150–190/MWh. Pertanyaannya sederhana: siapa yang menangkap margin ini?
Jika Indonesia hanya menjadi lokasi produksi, sementara nilai tambah ada di transmisi, trading, dan sistem keandalan—maka kita bukan pemain utama, hanya pemasok.
Kerja sama ini memang membawa investasi miliaran dolar dan tambahan kapasitas energi bersih. Tapi tanpa kebijakan yang jelas, risikonya nyata:
Indonesia menjadi “green power supplier”, bukan negara yang benar-benar berdaulat dalam transisi energinya. Transisi energi seharusnya bukan hanya soal menurunkan emisi, tapi juga soal siapa yang mendapatkan nilai ekonominya.
