12/04/2026
Kondisi keuangan BPJS Kesehatan kembali menjadi sorotan serius. Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mengungkapkan bahwa lembaga penyelenggara jaminan kesehatan nasional itu tengah berada dalam situasi yang tidak sehat dan berisiko terhadap keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dalam keterangannya di Blora, Jumat (10/04/2026), Edy membeberkan sejumlah indikator yang menunjukkan tekanan berat terhadap keuangan BPJS. Berdasarkan laporan terbaru, kemampuan dana BPJS untuk bertahan tanpa intervensi disebut hanya berkisar antara 1,5 hingga 6 bulan.
โIni kondisi yang harus menjadi perhatian serius. Rasio klaim sudah mencapai 411 persen, sementara aset bersih terus mengalami penurunan,โ tegasnya.
Rasio klaim yang menembus angka 411 persen menjadi indikator utama adanya ketidakseimbangan antara pemasukan iuran dan pengeluaran untuk pembiayaan layanan kesehatan. Artinya, biaya yang harus ditanggung BPJS jauh melampaui pendapatan yang diterima.
Kondisi ini, menurut Edy, tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena akan menggerus cadangan dana secara signifikan. Jika tidak segera ditangani, BPJS berpotensi mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada fasilitas kesehatan dan peserta.
โKalau situasi ini terus berlanjut tanpa perbaikan, maka keberlanjutan program JKN bisa terancam. Ini menyangkut hajat hidup jutaan rakyat Indonesia,โ ujarnya.
Politisi PDIP tersebut juga mengungkapkan bahwa kondisi BPJS Kesehatan saat ini sedang berada dalam posisi terburuk. Hal ini disebabkan oleh penurunan jumlah peserta aktif yang terus terjadi.
"Peserta yang aktif itu turun terus, dari semula di atas 40 persen menjadi 81, sekarang turun ke 78, dan saya prediksi akan terus turun," ujar Edy Wuryanto kepada wartawan di Kantor DPC PDI Blora, Jumat (10/4/2026).
Menurut Edy, setidaknya ada tiga faktor utama yang menyebabkan penurunan kepesertaan JKN.
Pertama, polemik 11 juta data peserta yang dinonaktifkan. Data tersebut saat ini berada di tangan Kementerian Sosial dan PPS.