Nyame Beraye Kari Subali Ismaya jaya

01/04/2026

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.02/C/1602/2026 tentang Kewaspadaan terhadap Penyakit Campak bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada 27 Maret 2026.

Kebijakan ini merupakan respons cepat pemerintah setelah meninggalnya seorang dokter internship, dr. AMW (26 tahun), di RSUD Cimacan, Cianjur, pada 26 Maret 2026. Dokter lulusan UI tersebut didiagnosis positif campak dengan komplikasi berat berupa pneumonia serta gangguan pada jantung dan otak setelah sebelumnya bertugas menangani pasien campak di RSUD Pagelaran.

Melalui SE tersebut, Kemenkes menginstruksikan tujuh poin utama bagi fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) untuk melindungi tenaga medis:

Skrining Ketat: Melakukan skrining gejala dan riwayat kontak campak di seluruh pintu masuk RS, IGD, rawat jalan, hingga rawat inap.

Ruang Isolasi: Menyiapkan dan menggunakan ruang isolasi yang aman sesuai standar teknis.

Ketersediaan APD: Memastikan alat pelindung diri (APD) yang memadai bagi seluruh tenaga medis.

Pengaturan Jadwal Kerja: Mengatur jadwal jaga agar tenaga medis mendapatkan waktu istirahat yang cukup untuk menjaga imunitas.

Mekanisme Tata Laksana: Menetapkan prosedur penanganan bagi tenaga kesehatan yang terpapar, bergejala, atau terkonfirmasi campak.

Pengawasan Internal: Memperkuat peran tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS).

Asupan Nutrisi: Memastikan kecukupan gizi seimbang dan pemberian suplemen vitamin bagi tenaga medis.
Sekretaris Ditjen Penanggulangan Penyakit, Andri Saguni, menekankan bahwa langkah ini krusial untuk menekan penyebaran kasus di kalangan tenaga medis dan memastikan kesiapsiagaan fasyankes di tengah peningkatan tren kasus campak.



Semua Orang Pengikut Media Bali Chanel

01/04/2026

09/03/2025

𝗖𝗲𝗹𝗮𝗵 𝗞𝗲𝗷𝗮𝗵𝗮𝘁𝗮𝗻! 𝗠𝗼𝗱𝘂𝘀 𝗦𝗧𝗡𝗞 𝗦𝗲𝘄𝗮𝗮𝗻 𝗱𝗶 𝗢𝗷𝗲𝗸 𝗢𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲 𝗦𝗲𝗺𝗮𝗸𝗶𝗻 𝗠𝗮𝗿𝗮𝗸

Sebuah video viral mengungkap modus dalam pendaftaran ojek online, di mana pengemudi menggunakan STNK sewaan untuk memenuhi persyaratan administrasi. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pengemudi ojek online menunjukkan Aplikasi Ojek Online yang pendaftarannya menggunakan STNK Sewaan sebagai syarat diterima di platform tersebut.

07/02/2025

Massa kesatria Keris Bali melakukan aksi di Kantor DPRD Bali, Jumat 7 Februari 2025.
Buntut penayangan gambar Dewa Siwa di Atlas Beach Club,

“Masyarakat merasakan ada simbol-simbol mereka yang dilanggar maka dari itu mereka sampaikan aspirasi sudah tepat,” jelasnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali I Wayan Supartha mengatakan penyampaian aspirasi mengenai penayangan gambar Dewa Siwa di Atlas Beach Club sudah

Ketika ditanya apakah DPRD Bali satu suara untuk menutup Atlas Beach Club, Supartha membenarkan hal tersebut.

“Iya seperti itu, itu kan penutupan itu salah satu cara karena tanggungjawab dan kewajiban pemerintah.

Jadi proses pidananya kan ada pasal pengatur Jadi proses pidananya dia itu kan sudah jelas ada pasal pengatur, ada pasal 156 A KUHP ini kan tentang penodaan, pen*staan agama ada pasal 175, 176, 177, 503, 530, 545, 546, 547 ada juga pengaturan di UU Tahun 1965 itu sudah jelas.

Tadi sudah jelas disampaikan bahwa itu harus dikasih efek jera untuk membangun aspirasi masyarakat ada dilakukan penutupan,” imbuhnya.

Minggu depan DPRD Bali akan memanggil Atlas Beach Club termasuk Finns Beach Club terkait kasus kembang api yang viral lebih dulu.

Ketika disinggung bagaimana nanti nasib para pekerja jika Atlas Beach Club ditutup, Supartha mengatakan akan ada pertimbangan lain.
“Kita tidak masuk pada urusan pekerja nanti itu ada pertimbangan-pertimbangan lain kan ada ada pertimbangan lain kalau minta maaf kan cuma meringankan saja,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Keris Bali, Ketut Putra Ismaya Jaya mengatakan ia diajak oleh DPRD untuk ikut serta 5 orang dari Keris Bali untuk hadir ke manajemen Atlas.

“Kami akan hadir. Dari kasus minuman harusnya Atlas sudah belajar, ternyata kan tidak jadi kalau kita biarkan terus begini nanti ada lagi tempat-tempat yang melecehkan simbol-simbol agama hindu kita,” ucap, Ismaya.
“Pada intinya kami ingin proses hukum ditegakan secara benar tidak ada lagi hal-hal seperti ini. Sambil menunggu proses hukum lebih lanjut, permintaan maaf secara terbuka di media massa dan di medsos Atlas sendiri karena tidak ada dimedsos Atlas ditampilkan,” tutupnya.

Sorotan Semua Orang