05/11/2025
Antara Kemiskinan dan dimiskinkan
Oleh: Nuryanti
Belakangan ini sering sekali terdengar maupun terlihat oleh kita kondisi masyarakat yang miskin. Seperti apa sebenarnya yang dikategorikan sebagai masyarakat miskin, masyarakat masih ambigu. Dalam hal ini ada sebagian dari masyarakat yang berpendapat bahwa kita ini adalah masyarakat yang dimiskinkan bukan miskin yang sebenarnya. Pendapat yang seperti ini butuh pembuktian dan ditelaah lebih lanjut. Yang perlu digarisbawahi juga adalah cara Islam dalam menuntaskan kemiskinan yang dialami oleh sebagian masyarakat kita hari ini.
Dikutip dari tribunnali.com Semarapura- Pemerintah Kabupaten Klungkung kembali memperkuat langkah dalam menekan angka kemiskinan melalui rapat koordinasi atau Team Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tahun 2025 yang digelar di Kabupaten Klungkung Bali pada hari Rabu, 22 Oktober 2025 lalu.
Dalam rapat ini disampaikan berbagai program dalam pengentasan kemiskinan telah berjalan dan memberi hasil positif. Seperti Badan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Keluarga Harapan (PKH) hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program-program tersebut dianggap mampu menurunkan angka kemiskinan yang terjadi di daerah Klungkung hingga 5,18 persen. Namun pencapaian ini dianggap belum cukup, butuh gerak yang lebih cepat lagi, ucap Wabup Tjok Surya.
Respon ekonomi dalam hal kemiskinan memberi solusi dari program-program seperti Badan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Siswa Miskin ( BSM), Program Keluarga Harapan (PKH), hingga pemberdayaan ekonomi, semua itu merupakan solusi percepatan dengan asas manfaat dan tidak menyentuh dari akar permasalahan. Problem yang mendasar adalah kemiskinan jelas tidak tepat jika dilakukan dengan program BPNT, BSM, PKH, hingga pemberdayaan ekonomi, karena hanya bersifat sementara dan bukan tidak mungkin akan menimbulkan problem yang baru.
Solusi pemerintah hari ini hanya bersifat praktis dan pragmatis akibat dari sistem yang diterapkan hari ini adalah kapitais sekuler. Sistem kapitalis sekuler merupakan sistem yang berasaskan pada manfaat dn mencari keuntungan dalam menuntaskan setiap problem, kemudian sekuler adalah menjauhkan seluruh aturan yang merujuk kepada agama (Islam). Atas dasar inilah maka kemudian lahirlah aturan dari manusia yang berkompeten dalam menerapkan aturan-aturannya. Jika sudah aturan di buat oleh manusia maka yang dinilai adalah keuntungan dan kerugian bukan berasaskan syariat Islam.
Maka dari itu, dibutuhkan politik Islam dalam mengatur perekonomian yang berdasarkan pada hukum-hukumnya yaitu syariat Islam. Dalam hukum Islam, Negara adalah pelayan bagi masyarakat dan wajib menjamin kebutuhan dasar setiap individu, seperti, Kebutuhan sandang (pakaian), kebutuhan pangan (makanan dan minuman), dan papan (tempat tinggal). Inilah yang seharusnya dijamin oleh Negara agar tidak ada lagi kemiskinan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita hari ini. Maka tidak heran jika hari ini banyak kita lihat disekitar kita masyarakat yang miskin karena sistem (aturan) yang diterapkan bukan sistem Islam.
Dalam Islam, Negara wajib menerapkan sistem ekonomi Islam yang berbasis pada syariat Islam yaitu dalam mengelola harta milik umum untuk kesejahteraan rakyat bukan kepada asing dan aseng, ataupun kepada para pemilik modal/oligarki secara bebas (liberal), seperti yang terjadi hari ini.
Untuk itu, dibutuhkan dukungan dari sistem negara dalam mengatasi kemiskinan yang terjadi hari ini. Jika sistem kapitalis sekuler liberal tidak segera digantikan dengan sistem Islam, maka kemiskinan tidak akan pernah selesai. Inilah yang dinamakan masyarakat kita hari ini dibuat miskin oleh sistem yang diterapkan.
Jika sistem Islam diterapkan hari ini, maka kesejahteraan pasti akan terealisasikan di tengah-tengah masyarakat dan tidak ada lagi kemiskinan yang terjadi. Dan sistem Islam hanya bisa diterapkan dalam institusi pemerintahan Islam yaitu Khilafah yang dipimpin oleh seorang Khalifah.
Wallahua'lambissowab
