16/02/2026
EDUKASI TTG PAJAK
"Pajak atau UPETI ala Feodal Zaman Kerajaan ?"
Pajak Katanya untuk Pembangunan, tapi 80% Habis untuk Gaji ASN?
Membaca APBD Jawa Tengah di Tengah Polemik Opsen
Narasi klasik yang selalu kita dengar setiap kali pajak dinaikkan atau muncul skema baru seperti opsen pajak adalah: “untuk pembangunan.”
Namun ketika publik mulai membuka struktur APBD, muncul pertanyaan yang jauh lebih mendasar:
Benarkah uang rakyat dipakai untuk pembangunan, atau justru lebih banyak habis untuk membiayai birokrasi itu sendiri?
---
Besaran APBD Jawa Tengah: Besar, Tapi Ruang Fiskalnya Sempit
APBD Jawa Tengah 2025 berada di kisaran:
Pendapatan daerah: ± Rp24,36 triliun
Belanja daerah: ± Rp24,72 triliun
Sementara untuk APBD 2026:
Pendapatan: ± Rp23,74 triliun
Belanja: ± Rp24,15 triliun
Artinya sejak awal:
➡ anggaran sudah dalam posisi ketat
➡ ruang untuk program pembangunan tidak besar
---
Struktur Belanja: Masalah Utamanya di Sini
Jika melihat komposisi belanja (data realisasi dan struktur APBD sebelumnya), pola yang muncul konsisten:
Pada APBD Jateng:
Belanja operasi adalah yang paling dominan
Di dalam belanja operasi itu, komponen terbesar adalah belanja pegawai
Contoh struktur APBD:
Belanja operasi: ± Rp16,1 triliun
Belanja pegawai: ± Rp7,57 triliun
Artinya:
➡ sekitar 30% dari total APBD langsung habis untuk gaji ASN
➡ itu baru di level provinsi, belum kabupaten/kota
Dan dalam praktik nasional, jika digabung dengan:
belanja barang dan jasa rutin
hibah birokrasi
belanja administratif
maka anggaran yang benar-benar menjadi belanja pembangunan (belanja modal) jauh lebih kecil.
Belanja modal Jateng hanya sekitar:
➡ Rp1,7 triliun dari total hampir Rp28 triliun (data struktur sebelumnya)
Ini berarti:
⚠️ Porsi pembangunan fisik nyata hanya sekitar 6%-an.
---
Jadi Dari Mana Angka “80% untuk ASN”?
Angka 80% biasanya muncul dari:
1. Jika yang dihitung adalah belanja rutin (pegawai + operasional birokrasi)
2. Ditambah belanja yang tidak langsung dirasakan publik
3. Dilihat di level daerah secara agregat (provinsi + kab/kota)
Maka kesimpulan politis yang muncul:
➡ mayoritas APBD habis untuk menghidupi sistemnya sendiri
Yoyok Rahayu Basuki
Bukan sepenuhnya salah secara arah kritik,
tetapi perlu dipahami bahwa:
angka resmi belanja pegawai langsung tidak sampai 80%
yang besar adalah belanja birokrasi secara keseluruhan
---
Lalu Opsen Pajak untuk Apa?
Opsen PKB & BBNKB ramai karena:
➡ masyarakat merasa pajak naik
➡ pelayanan tidak terasa meningkat
Padahal secara desain fiskal:
opsen =
bukan menambah pajak baru
tetapi mengalihkan porsi penerimaan ke daerah kabupaten/kota
Masalahnya bukan hanya di opsen, tetapi di:
❗ Struktur belanja yang tidak berubah
Jika tambahan pendapatan daerah hanya masuk ke:
gaji
perjalanan dinas
belanja kantor
maka:
💬 rakyat tidak akan pernah melihat “pembangunan”.
---
Inilah Akar Persoalan Sebenarnya
Persoalan utama bukan sekadar:
✔ pajak tinggi
✔ opsen
✔ PAD kecil
Tetapi:
1. APBD kita birokrasi-sentris, bukan pembangunan-sentris
2. Belanja publik produktif terlalu kecil
3. Ruang fiskal habis untuk biaya sistem
Akibatnya:
Negara seperti memungut pajak untuk bertahan hidup,
bukan untuk melompat maju.
---
Dampak Langsung ke Rakyat
Ketika struktur seperti ini dibiarkan:
Rakyat membayar pajak
➡ tapi jalan rusak tetap ada
➡ sekolah kekurangan fasilitas
➡ layanan kesehatan terbatas
Karena uangnya:
habis sebelum sampai ke rakyat.
---
Kesimpulan: Masalahnya Bukan Pajak, Tapi Prioritas
Pajak memang penting untuk pembangunan.
Tetapi dengan struktur APBD saat ini:
pajak lebih banyak menjaga birokrasi tetap berjalan
daripada mendorong kemajuan daerah.
Dan selama komposisi belanja tidak berubah,
setiap kebijakan pajak baru — termasuk opsen —
akan selalu dipandang sebagai:
beban bagi rakyat, bukan investasi masa depan.
