18/06/2026
Hmmm.
Sebanyak 27 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Boyolali untuk sementara menghentikan operasionalnya. Sebagian besar penghentian layanan disebabkan belum cairnya dana operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Ketua Satgas MBG Kabupaten Boyolali, M Syawalludin, mengungkapkan saat ini terdapat 121 SPPG yang telah beroperasi di Boyolali. Selain itu, 19 SPPG masih dalam tahap persiapan operasional dan 54 lainnya dalam proses pembangunan.
"Total ada 194 SPPG dengan jumlah penerima manfaat yang terlayani sekitar 284.117 orang," kata Syawalludin, Kamis (18/6/2026).
Dari 121 SPPG yang sudah berjalan, sebanyak 23 dapur terpaksa menghentikan layanan karena dana tambahan operasional dari BGN belum dicairkan. Sementara empat SPPG lainnya dihentikan sementara karena instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang dimiliki belum memenuhi persyaratan.
Menurut Syawalludin, penghentian operasional akibat persoalan pendanaan berkaitan dengan belum turunnya dana top up dari BGN. Karena itu, sejumlah pengelola memilih menghentikan sementara layanan hingga ada kepastian pencairan dana.
Pemerintah Kabupaten Boyolali saat ini masih menunggu arahan dan kebijakan terbaru dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan program MBG. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah rencana penghentian operasional dapur MBG selama masa libur sekolah.
Selain itu, beredar informasi mengenai kemungkinan perubahan sasaran penerima manfaat, termasuk wacana siswa tingkat SMA yang tidak lagi menerima program MBG. Namun hingga kini, Pemkab Boyolali mengaku masih menunggu petunjuk resmi dari pemerintah pusat.
Terkait pembangunan SPPG baru yang masih berlangsung, Syawalludin mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG untuk mengetahui kelanjutan program tersebut, termasuk kemungkinan adanya moratorium atau evaluasi pembangunan dapur baru.
Ia menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, Korwil SPPG, serta Badan Gizi Nasional agar berbagai persoalan yang muncul dapat diselesaikan bersama.
Menurutnya, evaluasi tata kelola program MBG perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek kebijakan pemerintah sekaligus kepentingan masyarakat yang telah berinvestasi dalam pembangunan fasilitas SPPG.
Pemkab Boyolali berencana segera menggelar koordinasi dengan Korwil SPPG guna memperoleh kejelasan terkait hasil evaluasi serta arah kebijakan program MBG ke depan.