24/07/2026
Paradoks Transisi Energi
Apakah mengganti sumber energi menjadi "bersih" saja sudah cukup?
Ketika mendengar istilah transisi energi, banyak dari kita membayangkan masa depan yang lebih hijau: transportasi ramah lingkungan, emisi karbon yang lebih rendah, dan energi terbarukan. Seolah-olah, mengganti sumber energi sudah cukup untuk menyelesaikan krisis iklim.
Namun, benarkah sesederhana itu?
Selama lebih dari dua abad, batu bara menjadi penggerak utama Revolusi Industri dan pertumbuhan ekonomi dunia. Di balik kemajuan tersebut, tersimpan ongkos sosial dan ekologis yang sangat besar. Pembakaran bahan bakar fosil telah meningkatkan konsentrasi karbon dioksida (CO₂) di atmosfer dan menjadi salah satu penyebab utama krisis iklim yang kita hadapi hari ini.
Karena itu, berbagai teknologi kemudian dikembangkan untuk menghasilkan energi yang lebih bersih dan menekan emisi karbon. Kendaraan listrik, pembangkit listrik tenaga panas bumi (geothermal), serta bioenergi seperti bioetanol dan biodiesel menjadi bagian dari upaya mencapai target Net Zero Emissions.
Namun, muncul pertanyaan penting: apakah semua solusi tersebut benar-benar adil dan berkelanjutan?
Salah satu contohnya dapat dilihat dari hilirisasi nikel. Di Maluku Utara, sekitar 1,2 juta hektare wilayah telah dialokasikan atau dikuasai oleh konsesi pertambangan, terutama nikel. Pertumbuhan ekonomi daerah memang melonjak hingga lebih dari 30 persen dan sebagian besar ditopang oleh industri tambang. Akan tetapi, di balik angka tersebut, masyarakat menghadapi berbagai persoalan, mulai dari pencemaran lingkungan, konflik ruang hidup, hingga meningkatnya risiko kesehatan.
Pada tahun 2020, tercatat sekitar 900 kasus ISPA dari populasi sekitar 4.000 jiwa, dengan lebih dari separuh penderitanya adalah bayi dan balita. Di sisi lain, sebanyak 27 warga Maba Sangaji dikriminalisasi setelah melakukan aksi protes atas dugaan pencemaran Sungai Sangaji. Alih-alih menghadirkan keadilan, transisi energi justru berisiko menjadi legitimasi baru bagi perampasan tanah, laut, dan wilayah adat.
Hal serupa juga dapat ditemukan dalam pengembangan energi panas bumi (geothermal). Meskipun dikenal sebagai energi rendah emisi, pengembangannya tetap memiliki konsekuensi sosial dan ekologis. Masyarakat di sekitar proyek PLTP di berbagai daerah melaporkan sering merasakan gempa bumi sejak aktivitas pengeboran dilakukan. Selain itu, pembangkit panas bumi membutuhkan air dalam jumlah besar, sekitar 6.500–15.000 liter untuk menghasilkan 1 MW listrik, sehingga berpotensi mengurangi ketersediaan air bersih.
Di PLTP Lahendong, Sulawesi Utara, warga melaporkan pencemaran yang berdampak pada sekitar 10.000 orang, termasuk menurunnya produktivitas lahan pertanian. Sementara itu, kajian di Wae Sano, Sokoria, dan Ulumbu memperkirakan kerugian ekonomi masyarakat mencapai ratusan miliar rupiah akibat berkurangnya hasil pertanian.
Kenyataannya, transisi energi tetap membutuhkan aktivitas ekstraktif dalam skala besar. Akibatnya, konflik lahan, kerusakan lingkungan, dan ketidakadilan yang dialami masyarakat masih terus terjadi.
Lalu, apa sebenarnya masalahnya?
Masalahnya adalah ketika transisi energi hanya dipahami sebagai mengganti sumber energi, tanpa mengubah cara kita memproduksi dan mengelola sumber daya.
Jika ukuran keberhasilan hanya berfokus pada penurunan emisi karbon, maka berbagai aspek lain mudah terabaikan: hak asasi manusia, hak masyarakat adat, keanekaragaman hayati, ketersediaan air bersih, ketahanan pangan, hingga kesehatan masyarakat.
Karena yang didorong bukan hanya transisi energi, melainkan transisi energi yang berkeadilan
Referensi
JATAM Maluku Utara & JATAM Nasional. (2025). Catatan Akhir Tahun Maluku Utara 2025: Neraka di Zona Pengorbanan: Pertumbuhan Ekonomi Merobek Keadilan. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Simpul Maluku Utara dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional.
Utomo, W. T., Rizqiana, A., Refani, F., Adhinegara, B. Y., Huda, N., Cristanto, F. T. J., Rakhman, O., & Reffelsen, T. (2024). “Geothermal di�Indonesia Dilema�Potensi�dan�Eksploitasi atas�Nama�Transisi�Energi”. CELIOS & WALHI.
