AKAR Global Inisiatif

10/06/2026

"Pengakuan yang Masih Berutang pada Keadilan"

Pengakuan terhadap hutan adat bukanlah hadiah. Ia adalah hak yang telah lama diperjuangkan. Namun pengakuan saja belum cukup jika belum diikuti dengan perlindungan dan penjaminan yang dapat dibuktikan; bahwa pemerintah tidak boleh dan tidak bisa lagi merampas hak-hak masyarakat adat, pun pada siapapun yang berpotensi merebutnya.

Perjalanan ini mengajarkan bahwa menjaga hutan tidak hanya tentang melestarikan alam, tetapi juga menghormati mereka yang sejak dahulu menjadi penjaganya.

Hari ini adalah tonggak penting. Namun perjuangan belum usai. Sebab keadilan sejati hadir ketika hak masyarakat adat tidak lagi diperdebatkan, melainkan dihormati dan dilindungi.

Oleh: PA Kusdinar
Baca selengkapnya di: https://akar.or.id/pengakuan-yang-masih-berutang-pada-keadilan-satu-dekade-perjuangan-masyarakat-hukum-adat-rejang-merebut-kembali-hutannya/

05/06/2026

Ketika Pikiran Menguasai Alam

Kerusakan lingkungan tidak selalu berawal dari alat berat atau kebijakan pembangunan. Ia sering kali bermula dari cara berpikir yang memisahkan manusia dari alam. Ketika alam dipandang sekadar objek, sumber daya, atau “lahan tidur” yang menunggu dieksploitasi, relasi yang seharusnya saling menopang berubah menjadi hubungan dominasi. Manusia menempatkan dirinya sebagai penguasa, sementara alam dianggap sesuatu yang dapat dikendalikan tanpa batas.

Diskursus ini mengajak kita mempertanyakan kembali: benarkah manusia berdiri di atas alam? Ataukah selama ini kita lupa bahwa kehidupan kita justru bergantung pada tanah, air, hutan, dan seluruh jaringan ekologis yang menopang keberadaan kita?

Hari Lingkungan Hidup bukan hanya tentang menanam pohon atau mengurangi sampah. Ia juga tentang mengubah cara pandang dari menguasai menjadi merawat, dari mengeksploitasi menjadi hidup berdampingan. Karena saat pikiran berhenti melihat alam sebagai “yang lain”, di situlah langkah menuju keadilan ekologis dimulai.

26/05/2026

Sejak tahun 2018, bahkan jauh sebelum Omnibus Law disahkan, kami telah memprediksikan bahwa pemerintah akan terus membuka ruang bagi perampasan sumber daya alam, tanah masyarakat, dan hutan adat melalui berbagai regulasi dan kepentingan investasi. Hari ini, kekhawatiran itu semakin nyata: konflik agraria meluas, wilayah kelola rakyat semakin terdesak, dan ancaman terhadap kelestarian lingkungan hidup kian meningkat.

Dalam situasi tersebut, kami memandang perhutanan sosial bukan sekadar program administratif, melainkan strategi penting untuk merebut kembali ruang hidup masyarakat adat dan masyarakat tepian hutan, Sebagai bagian dari komitmen itu.

Akar Global Inisiatif bersama para peserta dan pemangku kepentingan menggelar pertemuan bertajuk “Perluasan dan Percepatan Usulan Program Perhutanan Sosial untuk Kesejahteraan Masyarakat Tepian Hutan dan Perlindungan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.” Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun penguatan hak kelola masyarakat, peningkatan kesejahteraan ekonomi, serta perlindungan hutan sebagai sumber kehidupan dan warisan bagi generasi mendatang.

21/05/2026

“Ketika hutan tak lagi dianggap rumah, masyarakat adat dipaksa menjadi tamu di tanahnya sendiri.”

Tulisan terbaru dari Erwin Basrin, Direktur AKAR Global Inisiatif, mengangkat kisah masyarakat adat Air Kiliran, Bengkulu Selatan, tentang hutan yang diwariskan leluhur, tentang ruang hidup yang perlahan dirampas, dan tentang bagaimana negara sering kali melihat masyarakat adat bukan sebagai penjaga hutan, melainkan penghalang pembangunan.

Di balik kebijakan dan proyek yang terus berjalan, ada suara-suara yang jarang didengar:
tentang kehilangan,
tentang ketidakadilan,
dan tentang perjuangan mempertahankan identitas.

Hutan bukan sekadar sumber daya.
Bagi masyarakat adat, hutan adalah kehidupan, sejarah, dan masa depan.

Sudah saatnya negara hadir bukan untuk mengambil, tetapi untuk melindungi dan mengakui.

Baca selengkapnya di:
https://akar.or.id/sembilan-kepoyangan-dan-hutan-yang-dicuri-negara/

19/05/2026

Masyarakat Adat air kiliran merupakan masyarakat adat setempat di perhutanan asri sebakas, masyarakat adat ini adalah pondasi utama keberlanjutan ekosistem dan budaya yang leluhur turunkan di Hutan sebakas.

Kehidupan sehari hari yang sangat menggantungkan dengan alam, menjadikan masyarakat adat air kiliran sebagai simbol bahwasanya perlindungan yang kuat adat keberlanjutan hutan adat, Hidup masyarakat adat hidup hutan lebat

13/05/2026

🎬 Tanah, Hukum, dan Perlawanan — Episode 24

COMING SOON

Setiap perjuangan memiliki cerita,
setiap suara layak untuk didengar.
Nantikan kisah terbaru yang penuh makna, keberanian, dan harapan.

23/04/2026

Menjaga hutan tidak pernah sekadar soal lingkungan—ia adalah tentang mempertahankan ruang hidup, sumber penghidupan, dan masa depan yang terus diperjuangkan oleh masyarakat di tingkat tapak 🌱

Pada 22 April 2026, Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Proyek Blended Finance Model (BFM) menjadi bagian dari upaya kolektif untuk memastikan bahwa perjuangan tersebut tidak berjalan sendiri. Di tengah keterbatasan akses pendanaan, kapasitas kelembagaan, dan pasar, kelompok perhutanan sosial tetap berdiri di garis depan—merawat hutan sekaligus menjaga keberlanjutan hidup komunitasnya.

Melalui pendekatan blended finance, upaya ini diperkuat—bukan sekadar menghadirkan dukungan, tetapi membangun sistem yang lebih berpihak, yang membuka akses, memperluas peluang, dan memastikan keberlanjutan melampaui batas proyek. Karena bagi banyak komunitas, keberlanjutan bukan pilihan, melainkan kebutuhan untuk tetap bertahan.

Sebagai salah satu Lembaga Perantara (Lemtara) yang terpilih, Akar Global Inisiatif mengambil peran untuk bekerja bersama masyarakat di Bengkulu Utara dan Rejang Lebong—menghubungkan dukungan dengan kebutuhan nyata, dan memastikan setiap proses berjalan dengan keberpihakan pada masyarakat.

Ini bukan hanya tentang kerja sama. Ini adalah bagian dari upaya yang lebih panjang—untuk memastikan bahwa masyarakat tetap memiliki ruang untuk hidup, mengelola, dan mempertahankan alamnya, di tengah berbagai tekanan yang terus hadir. Karena perubahan tidak pernah lahir dari satu pihak, tetapi dari kerja bersama yang saling menguatkan.

KolaborasiUntukPerubahan

01/04/2026

Selamat Lebaran, teman-teman semua 🌙✨

Di momentum yang suci ini, kami mengajak kita semua untuk tidak hanya merayakan kemenangan, tetapi juga menegaskan kembali keberpihakan kepada perjuangan, pada keadilan, dan pada perempuan-perempuan yang terus berdiri menjaga ruang hidupnya.

Perjalanan Perempuan Adat Enggano ke Kulon Progo bukan sekadar kunjungan belajar. Ini adalah langkah politik yang sadar sebuah upaya kolektif untuk membangun kekuatan, merajut solidaritas lintas wilayah, dan mempertegas posisi perempuan adat sebagai subjek utama dalam perjuangan. Bersama komunitas Guyub Remen dan FPPK, mereka bertukar strategi, memperkuat pengetahuan, dan meneguhkan bahwa perlawanan terhadap ketidakadilan tidak pernah berdiri sendiri.

Dari pulau terluar hingga jantung Jawa, suara-suara perempuan ini saling menyambung melampaui batas geografis, menembus sekat-sekat marginalisasi, dan menghadirkan harapan yang terorganisir. Ini adalah pengingat bahwa solidaritas bukan sekadar rasa, tetapi praktik nyata untuk melawan ketimpangan dan mempertahankan hak atas ruang hidup.

Lebaran ini, mari kita rayakan dengan kesadaran: bahwa perjuangan belum usai, dan keberpihakan adalah pilihan yang harus terus ditegaskan.

08/03/2026

Pada Hari Perempuan Internasional ini, 8 Maret 2026, kami meluncurkan Dokumen Manifesto “Membangun Kembali Kebersamaan” yang merupakan hasil Konferensi Perempuan Adat Internasional yang telah kami selenggarakan pada tanggal 1-4 Februari 2026 lalu di Kepahiang, Bengkulu, Indonesia. Bersama-sama dengan 164 perempuan dari 17 provinsi di Indonesia, ditambah perempuan asli dari Malaysia, Filipina, dan sekutu internasional lainnya, kami berkumpul untuk bersama-sama merumuskan masa depan gerakan kami.

Berangkat dari praktik ‘perlumbungan’ yang telah kami lakukan selama ini, kami membangun alternatif cara hidup yang berakar pada kebersamaan, solidaritas dan keberlanjutan melawan logika ekstraksi, privatisasi, dan peminggiran. Atas dasar itu, kami menyerukan kepada dunia dan seluruh penyelenggara negara untuk :
1. Mendorong pengakuan dan perlindungan hak kolektif perempuan adat atas tanah adat, wilayah, dan sumber daya alamnya
2. Menempatkan perempuan adat dan perempuan lokal sebagai aktor utama dalam kebijakan lingkungan, iklim, dan pembangunan.
3. Mengakui kerja perawatan dan pengetahuan perempuan adat dan perempuan lokal sebagai landasan keberlanjutan kehidupan.
4. Menghentikan kriminalisasi dan kekerasan terhadap perempuan pembela tanah dan lingkungan.

Manifesto ini lahir dari ruang kolektif dan dibawa sebagai mandat politik perempuan adat dan perempuan lokal lintas Indonesia dan lintas negara.

Kami menegaskan keberadaan

Kami tidak menunggu perubahan

Kami mengorganisirnya

Solidaritas adalah perlawanan

Kebersamaan adalah masa depan

Perempuan mempertahankan kehidupan

07/03/2026