Komunitas Literasi Opini Digital - LOD

20/05/2026

Rujak Ambon

Dahlan Iskan : Mantan CEO Jawa Pos

DISWAY, 20 Mei 2026

Jangan baca lanjutan cerita perjalanan saya ke kep**auan Banda pagi ini. Ada kejadian yang lebih penting: ada sidang pleno DPR pukul 09.00 hari ini. Bukan sembarang pleno: Presiden Prabowo dikabarkan akan menyampaikan pidato penting bagi Anda. Bagi ekonomi Indonesia. Saking pentingnya isi pidato itu, sampai saya takut memprediksi apa saja isinya. Anda sudah tahu: Pleno DPR hari ini bersamaan dengan hari Kebangkitan Nasional. Yakni Harkitnas ke-118 --ada angka delapannya!

Maka daripada berisiko membahas prediksi isi pidato itu lebih baik meneruskan cerita perjalanan ke Banda.

Tiket pesawat Ambon-Banda tidak bisa dipesan dari Jakarta atau Surabaya. Maka begitu mendarat di Ambon kami langsung bertanya: di mana bisa beli tiket pesawat ke Banda. "Di sana. Di loket Smart Aviation," ujar petugas bandara Pattimura.

Kami pun ke loket yang dimaksud. Hari itu tidak ada pesawat ke Banda Naira. Adanya keesokan harinya. Tapi penuh. Satu kursi pun tidak tersisa. "Yang minggu depan pun penuh," kata petugas Smart Aviation milik Pongky Majaya itu. Pongky dulunya dikenal pengusaha valuta asing. Tahun 2016 lalu mendirikan perusahaan penerbangan tidak berjadwal. Operasinya di wilayah Maluku dan Papua. Smart sudah memiliki 16 unit Caravan, 3 unit Pilatus, 3 unit Cessna, dan 1 unit helikopter.

Tidak dapat seat pesawat tidak masalah. Masih ada kapal dari Ambon ke Banda. Tinggal pilih. Kapal Pelni sembilan jam. Ada kapal kayu: 12 jam. Saya pilih kapal cepat: lima jam.

Tidak ada kapal ke Banda hari itu. Yang ada keesokan harinya: Cantika88. Mirip kapal cepat Batam-Singapura. Berarti harus bermalam di Ambon.

Dari bandara saya membawa lapar ke kantor Cantika. Beli tiket Cantika lebih penting daripada makan siang. Kami pun ke kantornya Cantika. Di pusat kota Ambon.

Jarak dari bandara ke kota Ambon kini lebih dekat setengahnya. Yakni sejak ada jembatan besar yang melintas di atas laut: tepat di leher teluk Ambon: Jembatan Merah Putih. Tidak perlu lagi memutari huruf ”U” yang menggambarkan bentuk teluk Ambon.

Tiba di kantor Cantika kami bisa pilih kursi. Ada tiga pilihan: Rp 500.000, Rp 750.000, dan Rp 1 juta. Sekalian membeli untuk p**ang ke Ambon: empat hari kemudian.

Urusan tiket beres. Ganti urusan perut. Sudah pukul 15.00. Nanggung. Cari makanan kecil saja. Ada makanan Ambon yang belum pernah saya makan di masa lalu: rujak Ambon. Tempat rujaknya jauh sekali: di Tulehu --bagian dari p**au Ambon yang menghadap ke p**au Saparua. Semua penjual rujak disatukan di pantai Natsepa yang berpasir.

Lebih 25 penjual rujak Ambon dideretkan di pantai itu. Tinggal pilih. Kami tidak tahu yang mana rujak yang paling Ambon. Milihnya pakai feeling. Tidak pakai lama. Bikin keputusan membangun tol di laut Bali saja bisa cepat apalagi cuma milih rujak Ambon.

Kekhasan rujak Ambon ternyata rasa asam-sepatnya. Di Jawa rasa itu datang dari pisang kluthuk yang berbiji. Di Ambon rasa itu didatangkan dari Banda: daging buah pala yang diparut. Pembeda lainnya: tidak pakai acan atau trasi. Gulanya aren dari Sulawesi. Kacang tanahnya digoreng minyak dengan porsi murah hati.

Maka sore itu saya melanggar konstitusi pribadi yang sudah lama saya pertahankan sekuat tenaga: makan manis. Ini semata-mata demi rujak Ambon. Saya memakannya dengan unsur yang meringankan: ini kan bukan manis gula pasir dari tebu.

Kembali ke kota Ambon kami melewati bagian dasar huruf ”U” teluk Ambon. Di situlah resto apung terbesar di Ambon berada. Pemilik resto itu masih famili dengan pemilik perusahaan kapal Cantika nomor berapa pun.

Menu makan malam hari itu: papeda dengan kuah ikan kuning, ikan bakar dabu-dabu, sayur bunga pepaya, kangkung, dan jus pala. Inilah sayur bunga pepaya yang terus terbayang rasanya. Saya pikir dalam-dalam: mengapa begitu enaknya. Kesimp**an saya: masaknya pakai kenari!

Kelak, empat hari kemudian, saya ulangi pesan menu yang sama. Kali ini sayur bunga pepayanya satu porsi untuk saya sendiri.

Malam itu saya ke satu proyek di Ambon. Sampai malam. Setelah itu barulah menuju hotel. Mampir tidur. Pagi-pagi harus ke Tulehu lagi. Dari dermaga Tulehulah kapal cepat ke Banda berangkat.

Saya menyesal membeli tiket termahal. Kabin untuk kelas terbaik ini ternyata di bagian atas-depan kapal. Duduk di tempat seperti itu berarti akan menerima goyangan ombak lebih kuat. Bisa pusing diayun gelombang. Kelak, baliknya, kursi itu tidak saya tempati. Kami pilih di bagian bawah paling belakang kapal. Di dek terbuka. Lebih tenang. Bisa menulis banyak artikel tanpa pusing kepala. Juga bisa podcast bersama Sasa untuk Dismorning hari itu.

Tiba di Banda pun kami belum tahu akan bermalam di hotel apa. Pengetahuan tentang Banda tidak banyak. Saya juga tidak mau terpengaruh pendapat orang. Maka mobil yang menawarkan diri untuk kami saya minta keliling kota dulu. Kami mau banding-bandingkan hotel mana yang memenuhi selera.

Pilihan kami jatuh ke hotel di depan Benteng Banda.

Hotel yang relatif baru tapi dibangun dengan arsitektur kolonial dari zaman VoC. Gerbangnya pun berlambang VoC. Tarifnya yang tidak terlalu VoC. ●

Sumber :

Perjalanan Dahlan Iskan menuju Banda lewat Ambon, mencicipi rujak pala khas Natsepa hingga pengalaman naik kapal cepat ke Banda.

20/05/2026

Melampaui Ketabuan

Yanuar Nugroho : Dosen STF Driyarkara Jakarta; Visiting Senior Fellow ISEAS-Yusof Ishak Institute Singapura; Deputi II Kepala Staf Kepresidenan RI (2015-2019); Pendiri dan penasihat CIPG dan Nalar Institute

KOMPAS, 19 Mei 2026

Jika tak ada yang berani melampauinya, ketabuanlah yang akhirnya memerintah, sebagai diam kolektif yang perlahan membunuh nalar dan nurani bangsa.

Ada ungkapan latin, ”qui tacet consentire videtur”. Ia yang diam dianggap setuju. Ada banyak perkara yang kita tahu, tapi tak diugkapkan. Bukan karena tak penting. Sering malah karena terlalu penting, tetapi jadi tabu dibicarakan terbuka. Dan karena tak ada yang membicarakan, maka semua dianggap menyetujui ketabuan itu.

Ketabuan itu terjadi dalam pembuatan kebijakan, interaksi di ruang publik, bahkan di ruang kelas dan mimbar akademik. Ini bekerja nyaris tak terasa tapi sistematik dampaknya: membatasi apa yang boleh dikatakan, siapa yang boleh mengatakan, dan sejauh mana sesuatu boleh dipertanyakan atau dipersoalkan. Dalam pandangan ini, tabu bukan cuma soal larangan sosial, tapi mekanisme produksi pengetahuan dan kekuasaan itu sendiri.

Itu mengapa saat The Economist (16/5/2026) menulis bahwa pimpinan tertinggi negeri ini ”merusak ekonomi dan demokrasi” (jeopardising the economy and democracy), semua terhenyak. Bukan karena tak tahu, melainkan karena mengungkapkan yang selama ini tabu dibicarakan. Memang, dalam praktik kuasa, apa yang tak boleh dikatakan sering sama menentukannya dengan apa yang boleh diucapkan.

Barangkali, di situlah ada soal lebih mendalam.

Diamati dari luar, negeri ini tampak bergerak. Visi bangsa dikumandangkan, program pemerintah ditetapkan, anggaran negara digelontorkan. Ditelisik dari dalam, masalah demi masalah pembangunan terjadi berulang dengan pola serupa. Tak pernah sungguh selesai, hanya berubah wajah.

Ketimpangan wilayah misalnya, terus dibicarakan sejak Orde Baru, tapi tetap terjadi hingga kini. Isunya saja yang berganti, dari Jawa–luar Jawa menjadi barat–timur, lalu kota–desa. Program kerja pemerintah tak pernah sungguh membedah akar strukturalnya.

Contoh lain? Bantuan sosial (bansos) selalu diperbarui bentuknya, dari subsidi, bantuan tunai, hingga digitalisasi. Tapi kemiskinan tak sungguh terhapuskan dan mudah melejit kembali saat diterpa krisis. Reformasi birokrasi (RB) juga digulirkan berkali-kali, indikator kinerja diperbaiki, sistem pemerintahan digital diperkenalkan. Tapi soal koordinasi, tumpang tindih kewenangan, dan lemahnya akuntabilitas tetap terjadi. Bahkan, dalam kebijakan pangan, dari swasembada hingga food estate, ada ambisi besar, implementasi seadanya, lalu senyap-lenyap tanpa evaluasi terbuka.

Yang kita lihat dari waktu ke waktu adalah respons jangka pendek terhadap gejala, bukan membongkar akar masalahnya. Jadinya, yang dicari sekadar penyelesaian sesaat (settlement), bukan jawaban atau solusi permanen (solution). Akibatnya, seluruh proses hidup bernegara bergerak dalam ”banality of governance” atau kedangkalan tata kelola (Arendt, 1963). Maksudnya, administrasi pemerintahan berjalan rutin dan rasional, tapi tanpa refleksi moral.

Mengapa begitu? Karena ada yang tak pernah kita hadapi terbuka, ketabuan-ketabuan mengunci fondasi berpikir dan bertindak kita sebagai bangsa. Tabu memang bisa menjaga keteraturan tata-masyarakat secara simbolik (Douglas, 1966). Tapi saat tak pernah direfleksikan, ketabuan membeku menjadi penghalang perubahan. Setidaknya empat dimensi hidup bernegara kita menunjukkan jelas perkara ini.

Hambat kemajuan

Pertama, dalam politik kita tabu bicara jujur tentang timpangnya relasi kuasa. Oligarki implisit diakui, tapi tak pernah eksplisit diperkarakan dalam desain kebijakan. Demokrasi prosedural dirayakan, demokrasi substantif dibiarkan merosot bahkan ambruk tanpa perlawanan berarti. Kritik terhadap kekuasaan dicap ’anti’, bukan mekanisme koreksi.

Dan hal itu bukan gejala sepele. Menurut EIU (2025), indeks demokrasi Indonesia hanya 6,37 pada 2025, konstan turun sejak 2023, menempatkannya di urutan ke-60 dari 167 negara, masuk kategori flawed democracy. Freedom House (2025) mencatat penurunan dalam 7 tahun terakhir dari 65 di 2017 menjadi 56 di 2025. Maka, ruang publik tak lagi jadi arena deliberasi rasional (Habermas, 1981), tapi terdistorsi kekuasaan dan kepentingan. Saat kritik ditabukan, apalagi dijadikan norma dan ditopang ancaman kekerasan dan senjata, yang hilang bukan cuma suara, tapi kapasitas kolektif bernalar bangsa.

Kedua, dalam ekonomi kita tabu bertanya arah pembangunan yang makin jauh dari pemerataan. Pertumbuhan kwartal-1 2026 5,61 persen (BPS, 2026) dirayakan, tapi tanpa membedah siapa yang sebenarnya diuntungkan. Ketimpangan dianggap efek samping yang tak terhindarkan, bukan konsekuensi pilihan kebijakan yang bisa, dan seharusnya, ditinjau ulang. Padahal, pembangunan sejatinya perluasan kebebasan substantif warga negeri, bukan cuma akumulasi capaian ekonomi (Sen, 1999). Saat pertanyaan tentang distribusi kesejahteraan ditabukan, pembangunan tak lagi punya dimensi etika.

Ketiga, dalam kebijakan publik ketabuan hadir dalam bentuk lebih teknokratik tapi tak kalah problematik. Ada asumsi-asumsi yang tabu dipersoalkan. Dan ini tak hanya angka nilai tukar atau harga minyak, melainkan bahwa program pembangunan mesti cepat terlihat hasilnya, indikator kinerja harus selalu menunjukkan keberhasilan capaian, dan kegagalan tak boleh diakui terbuka. Akibatnya, ruang belajar menyempit. Kebijakan dan rencana pembangunan tak tumbuh dari refleksi, tapi dari repetisi. Schön (1983) menyebut ketabuan ini technical rationality, kecenderungan mengandalkan prosedur dan indikator, tapi abai pada kritik atas praktik teknokratik itu sendiri. Akibatnya, kebijakan dan perencanaan pembangunan cuma jadi reproduksi kebiasaan.

Lebih jauh, ke empat, dalam kehidupan sosial, kita tabu mengakui kompleksitas. Isu sensitif seperti agama, identitas, seksualitas, bahkan kemiskinan sering disederhanakan bahkan disembunyikan. Korban intoleransi misalnya, kerap dipaksa memilih ”diam demi kerukunan” atau bersuara dengan risiko dicap mengganggu stabilitas. Warga miskin hadir hanya dalam angka, bukan manusia dengan martabatnya. Padahal butuh keberanian untuk memahami perkara ini secara utuh. Apa yang tak diakui secara sosial sering menjadi unlivable life, realitas nyata yang tak diakui dalam bahasa warga. Masalahnya, saat kompleksitas ditabukan, kita kehilangan pemahaman dan kemanusiaan.

Semua ketabuan ini membentuk ”kesepakatan diam” (silent consensus) yang membuat kita merasa semua baik-baik saja, selama tak dibicarakan terbuka. Dalam jangka pendek, tercipta stabilitas meski semu. Dalam jangka panjang, kemampuan warga membangun fondasi yang kokoh tergerus. Ini yang disebut Gramsci (1929) ”hegemoni” dominasi bukan karena paksaan, tapi karena dianggap wajar, termasuk dalam apa yang tak dipertanyakan.

Penyelesaian versus solusi

Di sinilah perlunya membedakan tegas ”penyelesaian” dari ”solusi”. Penyelesaian itu reaktif, nyaman, tapi mengatasi masalah hanya sementara. Solusi sebaliknya butuh keberanian melihat dan membenahi akar persoalan selamanya. Pola ini kasat mata dalam pemerintahan hari ini. Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat (SR), semua menjadi penyelesaian simbolik atas masalah struktural mendasar.

MBG mungkin merespons krisis gizi, tapi abai pada tata kelola, konflik kepentingan, dan standar kualitas. KDMP mungkin menjawab kelemahan ekonomi desa, tapi menggusur kemandirian desa dan memaksa realokasi Dana Desa untuk yang bukan kepentingan desa itu sendiri. SR mungkin mengatasi soal anak miskin di luar pendidikan formal, tapi malah menciptakan segregasi. Tanpa reformasi struktural, semuanya hanya penyelesaian sesaat yang menciptakan masalah baru.

Popper (1945) mengingatkan, kemajuan sosial bergantung pada kemampuan mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan. Tapi saat kesalahan ditabukan, seperti jamak dalam sistem komando seperti di Indonesia saat ini, yang hilang bukan cuma kritik tapi kesempatan memperbaiki diri. Birokrasi hanya menunggu perintah, kebijakan berjalan tanpa evaluasi, dan pejabat memilih diam ketimbang melaporkan apa adanya. Kebenaran menjadi ancaman.

Akibatnya, negeri ini terjebak paradoks menyakitkan, sibuk, tapi tak ke mana-mana. Program baru diumumkan hampir tiap bulan, tapi nihil evaluasi; rencana besar dipamerkan, tapi audit dan pemeriksaan ditabukan. Pemerintah kelihatan aktif, tapi tak belajar, gagal membangun sistem yang learns tak hanya instructs (Barber, 2007).

Jika Indonesia mau bertahan hingga 2045, bahkan melampauinya, kita mesti membangun ulang fondasi. Agar tak hanya besar secara ekonomi, tapi juga matang secara institusional dan adil secara sosial. Itu semua tak mungkin dilakukan tanpa melampaui, bahkan melawan, ketabuan.

Melampaui ketabuan, menurut Kant (1784), adalah soal sapere aude: keberanian berpikir mandiri yang melahirkan integritas epistemik. Ini perlu untuk jujur mengetahui, memahami, lantas mengambil keputusan. Tanpanya, kebijakan terus terjebak dalam lingkaran setan: reaktif menghadapi kritik, tapi tak berdaya mengatur struktur. Akibatnya fatal, hilangnya kapasitas negara sebagai reasoning state, yang bisa belajar, berefleksi, dan memperbaiki diri dengan rasional.

Bagaimana caranya?

Saya ajukan tiga langkah konkret. Pertama, akui kegagalan sebagai syarat kemajuan. Pemerintah harus membangun mekanisme evaluasi kebijakan yang independen dan terbuka, bukan hanya seremoni, apalagi menyangkal situasi. Kasus keracunan MBG dan konflik kepentingan KDMP misalnya, mesti menjadi pintu masuk audit menyeluruh. Kegagalan seperti ini mesti diakui, dianalisis, dan menjadi bahan koreksi. Tanpa pengakuan atas kegagalan, tak ada pembelajaran yang berarti tak ada kemajuan.

Kedua, kembalikan ruang publik sebagai ruang deliberasi. Masyarakat sipil, akademisi, media, dan warga harus diberi ruang dan dilindungi haknya untuk bertanya, mengkritik, dan menawarkan solusi alternatif. Represi, apalagi teror terhadap suara kritis, bukan hanya pelanggaran HAM tapi kebodohan epistemik.

Mengapa? Karena memotong informasi yang dibutuhkan negara untuk belajar dan berbenah. Habermas (1981) bilang, hanya komunikasi bebas dominasi yang dapat mengembalikan kemampuan negara berpikir bersama warganya.

Ketiga, institusionalisasi kritik dalam tata kelola. Pemerintah perlu mekanisme memastikan evaluasi dan kritik sebagai bagian siklus kebijakan, bukan ancaman. Ini bisa dilakukan dengan mendayagunakan delivery unit, ombudsman, audit sosial, maupun menyediakan policy sandbox. Semua program prioritas nasional mestinya diujicobakan sebelum digulirkan di seluruh negeri. Ini memastikan tak hanya tercapainya intensi, tapi juga antisipasi atas dampak-tak-termaksud (unintended consequences) semua program itu. Negara dengan tata kelola yang baik mampu membangun sistem di mana kesalahan bisa dikoreksi sebelum ia menjelma bencana.

Kita sering bicara tentang visi Indonesia 2045. Tapi visi tanpa kemauan melampaui ketabuan, membicarakan yang selama ini dihindari, hanya akan tinggal visi. Bangsa yang maju bukan tak pernah salah, tapi berani mengakui, belajar dari kesalahan, lalu melangkah ke depan dengan bekal evaluasi dan refleksi.

Melampaui ketabuan itu perkara keberanian. Dan keberanian itu soal pilihan. Pilihan para pemimpin untuk tidak takut mendengar kebenaran meski tak nyaman; pilihan para birokrat untuk tidak menjual integritas demi jabatan; pilihan para akademisi untuk tidak bungkam demi posisi; dan pilihan warga untuk tidak mendiamkan ketidakadilan.

Kita sebagai warga mesti berani melampaui ketabuan, mulai membicarakan apa yang selama ini kita diamkan. Jika tak ada yang berani melampauinya, ketabuanlah yang akhirnya memerintah, sebagai diam kolektif yang perlahan membunuh nalar dan nurani bangsa.

Jangan biarkan itu terjadi. ●

Sumber:

19/05/2026

Kenari Tua

Dahlan Iskan : Mantan CEO Jawa Pos

DISWAY, 19 Mei 2026

Pulau paling besar di antara sembilan p**au di kep**auan Banda adalah Banda Besar. Penduduk utamanya juga suku Buton.

Pulau Banda Besar hanya satu lemparan batu dari "ibu kota" kep**auan Banda: Banda Naira. Juga hanya satu lemparan batu dari Pulau Gunung Api. Tiga p**au ini seperti membentuk bulan sabit berbintang dua. Sabitnya Banda Besar. Dua bintangnya Banda Naira dan Banda Api.

Dari Banda Naira ke Banda Besar tidak perlu naik speed boat. Banyak "taksi" berupa perahu dengan mesin kecil. Satu orang hanya Rp10.000. Kalau mau carter hanya Rp50.000 –tidak harus menunggu penumpang lain sampai penuh.

Di Banda Besar kelihatannya seperti tidak ada apa-apa –kecuali hutan pala dan kenari. Orang ke p**au ini untuk melihat tiga objek: dua sumur tua bersebelahan, pohon sejuta umat, dan kebun raya kenari.

Sumur-sumur di Banda Besar dan Banda Naira bermulut besar. Garis tengahnya hampir tiga meter. Pun sumur di samping rumah pembuangan proklamator B**g Hatta. Juga sumur-sumur di depan benteng Belanda.

Semua sumur tua punya cerita. Di mana-mana sama: siapa yang membasuh muka dengan air itu akan awet muda. Pun sumur tua di sebelah barat Danau Xihu di Hangzhou: Sumur Longjing. Terlalu banyak wisata sumur. Tapi yang di Banda Besar ini tidak hanya untuk wisata. Mereka sumur kehidupan: penduduknya hidup dari sumur itu. Yang kanan diambil airnya –pakai timba– untuk mandi di rumah masing-masing.

Sumur kiri untuk air minum. Rasanya tidak ada bedanya. Tapi penduduk percaya tidak boleh tertukar –kecuali lupa. Waktu saya ke sumur itu sedang ada tiga orang yang ngangsu –mengambil air untuk dibawa p**ang. Semuanya laki-laki. Mereka juga percaya hanya laki-laki yang boleh menimba di sumur itu –berarti sumur itu berkelamin perempuan.

Saya pun menduga "pohon sejuta umat" juga hanya nama marketing. Itu pohon mangga biasa. Tidak tampak terlalu besar p**a. Tidak ada yang menarik kecuali namanya. Itu pun pasti nama baru –setidaknya sezaman dengan ustaz Zainuddin M.Z. Di era beliaulah istilah "sejuta umat" lahir: ustaz sejuta umat. Saking percayanya dengan "sejuta umat", sang ustaz mendirikan partai politik. Tidak laku.

"Sejuta umat" yang terbukti laris hanya di mobil Avanza. Itulah merek yang mendapat gelar "mobil sejuta umat". Sedang pohon mangga ini didatangi bukan karena pohonnya, tapi karena pohon itu tumbuh di dalam reruntuhan benteng Holanda.

Tapi saya tidak menyesal ke pohon sejuta umat. Saya bisa dapat objek foto yang sangat indah, yang hanya bisa didapat bila memotretnya dari situ.

Saya menyebutnya itu pohon kehidupan. Pemilik rumah yang bepekarangan benteng itu bisa dapat tambahan penghidupan dari kotak yang ditunggu di bawah pohon itu.

Yang saya menyesal adalah: kalau saya tidak ke "kebun raya kenari". Letaknya di tengah p**au. Di ketinggian. Harus menapaki jalan menanjak. Istilah "Kebun Raya Kenari" tidak dipromo. Saya baru tahu justru ketika tertarik ke promosi "ada rumah budaya" di dekatnya.

Sebelum sampai di "rumah budaya" saya justru melihat ada rerimbunan pala yang tidak biasa. Lebih teduh. Lebih rindang. Lebih indah. Menyenangkan. Kami pun ke situ. Kian dekat kian menarik. Apalagi setelah berada di tengah begitu banyak pohon kenari tua. Dengan bentuk akar-akarnya yang pipih-lebar di pangkal-pangkal pohonnya.

Akhirnya kami tertambat di situ. Seperti dikepung pohon-pohon raksasa.

Perut pun mendadak lapar. Alangkah nikmatnya makan di kerindangan kenari tua. Saya pun minta digojekkan nasi bungkus. Di makan di situ –sambil bersandar ke akar pohon kenari tua.

Kawasan ini belum punya nama marketing. Tidak bisa jadi omongan seperti pohon sejuta umat. Maka istilah Kebun Raya Kenari saya ciptakan sendiri. Sampai Anda menemukan nama lain yang lebih bernilai marketing.

Yang jelas, menurut saya, Kebun Raya Kenari adalah objek paling mempesona di Banda Besar. Saya berdoa tidak ada sejenis pesta babi di sini. Sayang tidak sedang musim durian. Di dalam Kebun Raya Kenari Tua itu terselip pohon durian tua. Amat tua. Amat tinggi. Amat besar.

Harusnya dicarikan p**a nama yang bisa melegenda untuk sepasang durian tua itu. "Orang sini menyebutnya durian tembaga," kata penduduk setempat. Durian tembaga adalah jenisnya. Bukan legendanya.

Sepasang sumur tua hanya saya lihat sesapuan. Pun pohon sejuta umat. Tapi saya sampai tertidur p**as di keteduhan Kebun Raya Kenari Tua ini.

Satu lagi yang saya temui di Banda Besar: anak-anak. Mereka berlarian di halaman sekolah. Mereka tetap sekolah di hari Sabtu. Sep**ang sekolah mereka bergerombol di depan satu toko kecil. Ada yang duduk ada yang berdiri. Saya hampiri mereka: lagi ramai-ramai makan semacam rujak dari satu piring yang sama.

Ternyata bukan rujak. Itu bakasang. Semacam saus untuk kelengkapan makan daging pala mentah. Waktu saya menghampiri mereka yang tersisa tinggal sausnya. Lalu tiga anak berlari menjauh. "Ke mana mereka?" tanya saya. "Cari buah pala," jawab yang tertinggal.

Mereka lari masuk kebun. Tak lama kemudian mereka kembali membawa banyak buah pala warna kekuningan –pertanda sudah cukup tua.

Mereka pun kembali bergerombol di sekitar piring saus. Buah pala diiris-iris. Irisan itu didulitkan ke saus. Dimakan. Saya minta ijin ikut mencobanya: enak. Mirip rujak tapi bukan rujak. Saya hanya mencicipi tiga iris. Terlalu pedas.

Saus seperti itu hanya ada di Banda. Dijual di toko-toko lokal. Itulah saus yang terbuat dari ikan mentah, jenis cakalang, yang dicampur garam lalu diberi sedikit air. Ketika akan dimakan boleh ditambah sendiri dengan chili --orang setempat menyebut cabe dengan chili.

Inilah kali pertama saya tahu camilan bakasang. Ikan mentah. Merasakannya p**a. ●

Sumber :

Perjalanan Dahlan Iskan di Banda Besar menemukan Kebun Raya Kenari Tua, sumur legendaris, dan camilan khas bakasang pala.

19/05/2026

Negeri di Ujung Nafas

Ahmadie Thaha : Kolumnis, mantan wartawan Majalah TEMPO dan Koran Republika, Pendiri dan Pengasuh Ma’had Tadabbur al-Qur'an.

CATATAN CAK AT, 19 Mei 2026

Ketika Menkeu bicara “survival mode”, itu bukan drama. Itu alarm keras bagi negeri yang mulai kehabisan ruang untuk salah.

Ada satu kalimat yang mendadak membuat ruang fiskal terasa seperti ruang ICU: survival mode. Ia bukan keluar dari mulut aktivis jalanan, bukan p**a dari ekonom pinggiran yang gemar menabuh genderang krisis.

Ia justru diucapkan oleh Menteri Keuangan Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa —orang yang memegang dompet negara, sekaligus penjaga denyut nadi anggaran. Maka kalimat itu bukan sekadar retorika. Ia seperti alarm yang berbunyi bukan di telinga, tapi langsung di dada.

Namun, lucunya negeri ini seperti pasien yang dipuji dokter luar negeri: “Kondisinya stabil kok, bagus!” kata International Monetary Fund (IMF). Stabil? Di saat yang sama, di dalam negeri sendiri petingginya bicara soal bertahan hidup.

Ini seperti orang yang tersenyum di foto keluarga, padahal semalam belum makan. Atau seperti rumah yang dicat ulang di bagian depan, sementara fondasinya diam-diam retak dimakan rayap.

Di titik ini, kita perlu jujur: survival mode bukan berarti tinggal menunggu mati, tapi jelas bukan p**a hidup nyaman.

Ia adalah fase ketika setiap kesalahan kecil bisa menjadi fatal. Ketika pemborosan bukan lagi sekadar kebodohan, tapi bentuk bunuh diri berjamaah. Ketika kebocoran anggaran bukan lagi “kecolongan”, tapi sabotase terhadap masa depan.

Masalahnya, negeri ini punya kebiasaan aneh: lubang besar ditutup dengan menggali lubang baru. Hutang lama dilunasi dengan hutang baru. Seperti orang yang menambal atap bocor dengan membuka genteng lain.

Ironisnya, di bawah sana, tikus-tikus anggaran ikut berpesta. Mereka tidak peduli apakah ini survival mode atau festival mode. Selama ada celah, mereka akan tetap menggerogoti.

Lalu kita melihat ke luar. Ada satu negara yang selama hampir setengah abad hidup dalam kondisi yang bahkan lebih brutal dari sekadar survival mode: Iran. Ditekan, diembargo, diisolasi. Tapi anehnya, dari tekanan itu lahir ketahanan. Dari keterbatasan lahir inovasi.

Mereka tidak punya kemewahan untuk salah, maka mereka belajar untuk tepat. Tidak punya ruang untuk boros, maka mereka menjadi efisien. Dan akhirnya, mereka bisa berdiri, bahkan menantang kekuatan sebesar Amerika Serikat dalam bidang teknologi tertentu, terutama teknologi militer modern.

Bandingkan dengan kita. Kita tidak diembargo. Kita tidak diisolasi. Kita bahkan dipuji. Tapi justru di tengah kelonggaran itu, kita sering lalai.

Terlalu banyak program yang “bagus di atas kertas”, tapi bocor di lapangan. Terlalu banyak kebijakan yang terlihat heroik di podium, tapi melempem saat eksekusi.

Di sinilah sense of crisis seharusnya tidak berhenti sebagai jargon. Ia harus menjelma menjadi tindakan yang konkret dan, kalau perlu, brutal terhadap inefisiensi. Semua program harus diaudit ulang. Semua kebijakan harus diuji: apakah ini benar-benar perlu, atau sekadar proyek yang mencari alasan untuk hidup?

Karena dalam survival mode, tidak ada ruang untuk basa-basi. Tidak ada ruang untuk proyek titipan. Tidak ada ruang untuk kompromi dengan ketidakjujuran. Bahkan satu persen kebocoran bisa berarti hilangnya oksigen bagi jutaan rakyat.

Dan satu hal lagi yang sering kita lupakan: pujian dari luar tidak selalu berarti keselamatan.

Sejarah kita pernah mencatat bagaimana manisnya kata-kata lembaga global bisa berubah menjadi pahitnya ketergantungan gombal. Kita pernah terbuai, lalu tersandung. Maka hari ini, pujian itu harus disaring, bukan ditelan mentah-mentah.

Akhirnya, negeri ini memang belum mati. Tapi jelas sedang diuji: apakah ia akan sekadar bertahan, atau benar-benar berbenah.

Karena dalam kamus kehidupan bangsa, survival hanyalah fase. Ia bisa menjadi jalan menuju kebangkitan, atau justru pintu menuju kejatuhan — tergantung apakah kita berani berubah, atau tetap nyaman dalam ilusi. ●

Sumber : Tulisan Cak AT ini diterima langsung dari Ahmadie Taha

19/05/2026

Rumah Pala

Dahlan Iskan : Mantan CEO Jawa Pos

DISWAY, 18 Mei 2026

Di p**au Rhun saya juga bertemu Burhan Lohor. Ia punya kebun pala tiga hektare: sekitar 110 pohon.

Semua penduduk Rhun pernah dengar sejarah tukar guling antara Rhun dan Manhattan. Apalagi setingkat Burhan. Ia sarjana ushuluddin dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.

Saya juga ke rumah Burhan: menghadap pantai. Antara rumahnya dan pantai hanya dipisahkan jalan satu-satunya selebar 1,5 meter di p**au itu dan dua baris pohon. Dari teras rumahnya pantai justru terlihat indah di sela-sela pepohonan.

Tidak ada pohon pala di sepanjang pantai. Pohon pala tidak bisa hidup sempurna di pantai: akan rusak karena angin. Maka untuk ke kebun pala kami harus menapaki jalan menanjak menjauh dari pantai.

Awalnya kami menapaki 40 tangga jalan: tidak berat. Anggap saja ini lanjutan dari olahraga senam-dansa sebelum berangkat. Tidak jauh dari pendakian pertama itu ada sekolah SD, masjid besar yang sedang dibangun dan perumahan penduduk.

Sekolahnya rapi, bersih dan terpelihara. Pun rumah-rumah penduduknya. Kami terus menapak menanjak. Ada yang tanjakannya sangat tajam. Jalan setapak itu terbuat dari semen. Sepeda motor masih bisa naik sampai masuk ke tengah kebun. Kami pilih jalan kaki.

"Tuh pak, buah palanya banyak," ujar Burhan menunjuk ke atas pohon pala yang masih muda. Saya pun mendongak. Baru sekali ini saya melihat buah pala langsung di pohonnya.

Di dalam kebun pala rasanya seperti di dalam hutan. Rindang. Sejuk. Pohonnya tidak monokultur. Banyak jenis pohon lainnya. Terutama pohon kenari yang besar-besar. Sangat besar. Menjulang tinggi. Rimbun.

Kenari adalah pohon pelindung sekaligus menghasilkan. Ia melindungi pohon pala dari angin kencang dan terik yang berlebihan. Tapi kenari juga menjadi sumber penghidupan –biji kenari laku dijual. Juga untuk kepentingan bumbu masak sehari-hari.

Selama di kep**auan Banda saya makan dengan lauk serba kenari: ikan dimasak dengan kenari. Terong goreng disiram sambal kenari. Saya sangat khawatir: akan kangen masakan dengan bumbu kenari sep**ang dari Banda nanti. Mungkin ini mirip kemiri di Jawa tapi lebih enak dan gurih.

Kami terus memasuki kebun pala lebih ke dalam. Ini lagi musim panen pala. Setahun pala bisa dipanen tiga kali: dua kali panen raya, satu kali panen tidak terlalu raya. Bulan ini adalah panen yang tidak terlalu raya.

Banyak pohon pala muda di sekitar saya: umur 15-an tahun. Berarti peremajaan pala terus terjadi. Harga pala yang tetap baik membuat orang semangat menanam pala.

"Boleh dikata jumlah pohon pala terus bertambah," ujar Burhan. Syukurlah tidak ada ancaman kepunahan –sampai kelak kerakusan investor datang ke Banda membuat ''pesta babi'' di sini.

Burhan juga suku Buton. Sudah generasi ketiga di Rhun. Setelah tamat SD dan SMP di Rhun ia masuk madrasah aliyah di p**au Seram –ikut keluarga yang bekerja di sana. Lalu ke Ambon kuliah di IAIN.

Sebagai pegawai negeri Kementerian Agama, Burhan tidak hanya punya kebun pala. Rumahnya dijadikan guest house: empat kamar. Ia tinggal bersama istri di kamar bagian belakang. Dua anaknya sekolah di p**au lain.

Di Rhun, keperluan harian penduduknya didapat dari mencari ikan atau jadi pegawai seperti Burhan.

"Hasil pala disimpan untuk bangun rumah atau biayai anak sekolah. Juga untuk naik haji," ujar Burhan.

Burhan dan istri sudah mendaftar haji. Sudah antre sembilan tahun. Masih belum tahu harus menunggu berapa tahun lagi.

Bulan depan saya akan ke Manhattan. Sekalian nonton piala dunia. Di sana hati saya pasti ingat Rhun: apakah Manhattan bisa seperti itu kalau tetap dijajah Belanda sampai tahun 1945. ●

Sumber :

Kisah kehidupan warga Pulau Rhun penghasil pala, dari kebun rempah, rumah sederhana, hingga mimpi berhaji di bekas “Manhattan” Maluku.