Pejuang Islam Nusantara

29/11/2025

REKAM JEJAK ROIS AAM PBNU KH MIFTAHUL AKHYAR MASA KHIDMAT 2021 - 2026
-----
Saya awali dengan pertanyaan sebagai berikut;

Mungkinkah berbagai manuver yg dipertontonkan secara vulgar oleh Rois Aam PBNU KH Miftahul Akhyar skrg ini merupakan bagian dari misi perjuangan FP1 dan HT1 (notabene mayoritas para Klan Bengalawi) yg sempat tertunda , yg ingin menegakkan Sistem Khilafah di Indonesia pada Pemilu yg akan datang sehingga siapapun yg dianggap menjadi penghalang harus dilibas dan disingkirkan ????

PERTANYAAN di atas saya munculkan mengingat KH Miftahul Akhyar dalam rekam jejaknya merupakan salah satu pendukung FP1 yg sangat militan. Dan kita sama sama tau bahwa misi utama FP1 adalah memperjuangkan tegaknya Sistem KHILAFAH dalam bernegara di Indonesia.
SELANJUTNYA berikut ini rekam jejak KH.Miftahul Akhyar selama menjabat sebagai Rois Aam PBNU masa khidmat 2021-2026.
A. MENGKARTEKER 15 PCNU

1).Karteker PCNU Surabaya 2022
2).Karteker PCNU Brebes 2022
3).Karteker PCNU Langkat Sumut 2022
4).Karteker PCNU Pesawaran Lampung 2023
5).Karteker PCNU Jombang 2023
6).Karteker PCNU Ngawi 2023
7).Karteker PCNU Tanjungbalai Sumur 2023
8).Karteker PCNU Kepri 2023
9).Karteker PCNU Kuburaya Kalbar 2024
10).Karteker PCNU Banyuwangi 2024
11).Karteker PCNU Kota Serang 2024
12).Karteker PCNU Makasar 2024
13).Karteker PCNU Kolaka 2025
14).Karteker PCNU Tapanuli Tengah Sumur 2025
15).Karteker PCNU Kota Pekalongan 2025
B. MENGKARTEKER 12 PWNU:

1).Karteker PWNU Kalbar 2022
2).Karteker PWNU Jatim 2024
3).Karteker PWNU Papua 2023
4).Karteker PWNU Kepri 2023
5).Karteker PWNU Kaltara 2023
6).Karteker PWNU Kalsel 2023
7).Karteker PWNU Lampung 2024
8).Karteker PWNU Maluku 2024
9).Karteker PWNU Kalsel 2024
10).Karteker PWNU Banten 2024
11).Karteker PWNU Riau 2024
12).Karteker PWNU Sumsel 2024
C. Membatalkan Hasil Konfercab : 7 PCNU

1).PCNU Karawang 2022
2).PCNU Jombang 2022
3).PCNU Bogor 2025
4).PCNU Wonogiri 2025
5).PCNU Blitar 2024
6).PCNU Bogor
D. Menolak rencana Konfercab: 5 PCNU

1).PCNU Ngawi 2023
2).PCNU Banyuwangi 2023
3).PCNU Rembang 2024
4).PCNU Bojonegoro 2024
5).PCNU Seluka Bengkulu 2024
E. REKAM JEJAK KONFLIK

1. Tahun 2000 : kudeta di PCNU Surabaya
2. Tahun 2008 : Lengserkan KH. Ali Mascham PWNU Jatim
3. Tahun 2023 : Memberhentikan KH. Marzuki Mustamar dan Gus Sallam dari PWNU Jatim
4. Tahun 2025 : Memberhentikan KH. Yahya Staquf Tanfidz PBNU
CATATAN;
Sampai Hari ini ada 5 PCNU di Jawa Barat belum mendapatkan SK , padahal SK dibutuhkan utk mendapatkan Hibah dari Pemda Kab/Kota.
Jika pertanyaan di awal postingan di atas memang benar adanya, maka dapat ditarik satu benang merah bahwa konflik yg terjadi di PBNU skrg ini bukan hanya sekedar konflik internal PBNU belaka, tetapi ada agenda yg lebih besar lagi yg perlu kita waspadai bersama.

Rois itu bukan nabi , lha kok di suruh membenarkan semua kelakuannya itu bagaimana ceritanya, padahal gak ada dalilnya, dan organisasi itu bukan agama , ini hanya sebuah perkumpulan dan ada aturan yg mengikatnya, jadi sekali lagi saya beritahu ya organisasi itu bukan milik pribadi dan Rois itu bukan pemilik ,cuma jadi salah satu pengurus dan semua harus tunduk pada aturan organisasi ,bukan semaunya sendiri, karena panglima tertinggi dalam sebuah perkumpulan/organisasi itu adalah AD ART

Monggo ngopi Ben rodok cerdas kawan ☕☕😃

27/11/2025

Terbongkar Dan Wajib di Bongkar Kabib Yaman Baklawi Yang Mimpi menjadi Pemimpin di tubuh Nahdlatul Ulama.

11/11/2025

GUS DUR: PENANTANG SOEHARTO PALING KONSISTEN (Bag-Akhir)
oleh Makinuddin Samin

Setelah mendengar pengumuman perolehan suara putaran pertama Muktamar NU ke-29 di Cipasung, para kiai sepuh tak mampu menahan tangis kesedian. Tak disedikit para kiai itu yang diam-diam berdoa dan meminta Allah untuk campur tangan memenangkan Gus Dur demi menyelamatkan NU.

Gus Dur yang diharapkan mendapatkan 65% pada putaran pertama, nyatanya suara yang diperoleh tak sampai 50%; Gus Dur 157 suara, Abu Hasan 136 suara, Fahmi Saifuddin 17 suara, dan Chalid Mawardi 6 suara. Jika suara Chalid Mawardi jatuh ke Abu Hasan, praktis hanya 17 suara yang dapat diperebutkan.

Perolehan suara sementara itu membuat para kader muda NU pendukung Gus Dur mondar-mandir kebingungan, banyak yang tak sanggup membendung air matanya. Bagi mereka, kemenangan Gus Dur dalam pemungutan suara di muktamar kali ini merupakan titik penentu; jika kalah Gus Dur kalah, maka pemerintah akan menguasai NU, vitalitas intelektual NU akan disampu bersih. Anak-anak muda itu bertekad akan meninggalkan NU dan mencari organisasi lain jika Gus Dur kalah.

Siapa lawan utama Gus Dur? Abu Hasan, seorang pengusaha kaya dari Jambi yang memiliki koneksi bisnis dengan Keluarga Cendana lewat usaha pengapalan, konstruksi, dan perdagangan. Orang ini tidak cukup dikenal di kalangan NU, meskipun menjadi donator yang cukup royal. Penantang ini tidak memiliki kompetensi agama, sebagai mana dimiliki Gus Dur, namun dibelakangnya ada tentara dan orag-orang dekat Soeharto.

Abu Hasan merupakan bagian dari kampanye ABG (Asal Bukan Gus Dur). Otak dibalik kampanye ini adalah Letjen Hartono (saat itu Kassospol ABRI). Greg Barton dalam “Biografi Gus Dur” menyebutkan bahwa dibelakang Hartono terdapat sederet nama seperti Ketua Umum Golkar Harmoko, Menteri Agama Tarmizi Taher, B. J Habibie, dan Tutut Soeharto. Beratus ribu dollar digelontorkan untuk mendukung kampante tersebut.

Sebelum kampanye ABG dilakukan secara massif, Gus Dur telah beberapa kali menjadi sasaran bidik Orde Baru. Rapat Akbar untuk memperingati kelahiran NU ke-66 yang digagas Gus Dur disabotase pemerintah; ijin keramaian baru dikeluarkan satu hari menjelang kegiatan, bus-bus para anggota NU dari Jawa Timur dan Jawa Tengah menuju Jakarta juga dicegat polisi. Meskipun begitu 150.000-200.000 berhasil berhasil mencapai Istora Senayan.

Soeharto geram terhadap Gus Dur bukan hanya soal Rapat Akbar yang diselenggarakan 1 Maret 1992 itu, juga soal deklarasi Forum Demokrasi (Fordem) sebulan sebelumnya. Fordem, organisasi para cendekia nasionalis ini dianggap beridiri untuk menyangini Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang didirikan atas restu Soeharto. Andree Feillard dalam “NU vis a vis Negara” mencatat, di mata penguasa Orde Baru penolakan Gus terhadap ICMI merupaka bentuk delegitimasi Islam, bukan saja terhadap ICMI, juga kepada Soeharto yang sedang “mencari muka” di hadapan umat Islam.

Saking seriusnya urusan Fordem ini, Soeharto sampai perlu mengutus menantunya, Prabowo untuk menemui Gus Dur. Berikut ini kalimat Prabowo terhadap Gus Dur:
“Gus Dur, kami mengerti Anda memimpin NU dan juga kami mengerti Anda tertarik pada Fordem. Yang membuat kami prihatin adalah bahwa Anda harus melakukan keduanya. Kami pikir lebih baik bagi Anda untuk memilih salah satu saja dari pada mencoba memimpin kelompok Ornop ini dan NU. Mengapa Anda tidak mempetimbangkan untuk mengundurkan diri?” (lihat Berton)

Pada 1991, Gus Dur menginisiasi kerja sama dengan Bank Summa sampai berhasil mendirika 12 cabang. Namun pada akhir 1992, Bank Summa ditutup akibat kesalahan manajemen di kantor pusat. Pada April 1993, bank ini dibeli oleh badan keuangan yang berada di balakang Jawa Pos. Belakangan Gus Dur mendapatkan informasi dari B.J Sumarlin, mantan menteri keuangan, departmennya diinstruksikan untuk menghabat kerja sama antara NU dan Bank Summa.

Operasi ABG melalui Abu Hasan adalah puncak dari sikap frustasi Orde Baru menghadapi Gus Dur setelah gagal mencoba berbagai upaya untuk menjatuhkan cucu Kiai Hasyim Asy’ari itu. Muktamar Cipasung, yang diselenggarakan pada 1-5 Desember 1994 merupakan perhelatan paling mencekam dalam sejarah suksesi NU.

Soeharto datang dalam perhelatan itu, tanpa menyalami Gus Dur. Helikopter hilir mudik di sekitar pesantren Cipasung untuk mengantar dan menjeput para Menteri. Soeharto dan kesepuluh menteri memberikan sambutan, yang membuat para muktamirin kebosanan. (lihat “Enslikopedia Kithha NU” jilid 2 karya Nur Khalik Ridwan).

Para pendukung Gus Dur menunggu perhitungan suara diumumkan dengan perasan cemas dan tegang. Suasana muktamar sangat mencekam, setiap sudut dikelilingi anggota ABRI dan panser berjajar. Ketika perhitungan suara selesai diumumkan, Gus Dur mengumpulkan 174 suara dan Abu Hasan 142 suara, teriakan para pendukung Gus Dur pun pecah “Soeharto has to go! Soeharto has to go!”

Barton, penulis Biografi Gus Dur pernah sekali waktu bertanya tentang pandangan-pandangannya yang tidak pernah dianggap Soeharto? Gus Dur menjawab, ada dua alasan; salah satunya adalah “ketololan”. Laka al-Fatiha, Gus.

Dampak Keseluruhan dan WarisanRezim Soeharto menewaskan setidaknya 1 juta orang, memenjarakan ratusan ribu tanpa proses hukum, dan menciptakan budaya impunitas. Meski membawa stabilitas ekonomi awal, KKN-nya berkontribusi pada krisis 1998 yang memicu kerusuhan nasional. Hingga 2025, upaya pemulihan korban (seperti laporan Komnas HAM) mandek, dan wacana gelar pahlawan untuk Soeharto menuai protes dari aktivis seperti KontraS dan YLBHI sebagai "pemutihan dosa". Pengadilan internasional (misalnya Tribunal Den Haag 2015) menyatakan pembantaian 1965 sebagai genosida, tapi Indonesia belum bertanggung jawab penuh.Sumber: Laporan Komnas HAM, Transparency International, Human Rights Watch, Wikipedia (berdasarkan dokumen historis), dan investigasi PBB/Bank Dunia. Untuk detail lebih lanjut, disarankan membaca laporan resmi Komnas HAM atau buku seperti The Act of Killing.

11/11/2025

NU DIPAKSA KALAH OLEH ORDE BARU (Bag-1)
oleh Makinuddin Samin

Orde Baru awalnya meremehkan NU sebagai kekuatan politik pada Pemilu 1971. Para agen Soeharto merasa tak perlu mencurahkan waktu untuk “ngerjain” Partai NU seperti yang mereka lakukan kepada partai lain. Namun prediksi para teknokrat Orde Baru tersebut terbukti salah. “NU yang dianggap lunak ternyata memberikan penampilan yang luar biasa dramatis dalam Pemilu tahun 1971,” kata Ken Ward dalam “NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971”.

Terkait dengan pernyataan di atas, Ken mencatat dua hal: 1) di antara partai yang betarung di Pemilu 1971, NU adalah yang terkaya; dan 2) NU adalah satu-satunya partai politik penantang Golkar paling berani; karena kekuatan internalnya dan integritasnya.

Menyadari hal itu, Orde Baru mulai mengubah siasat untuk memenangkan Pemilu, yaitu menunda Pemilu. Pemilihan yang seharusnya diselenggarakan selambat-lambatnya pada 5 Juli 1968, urung dilakukan. PMII pada kongres di Malang 7-11 Februari 1967 menilai ada kesengajaan menunda Pemilu, bahkan penggagalan untuk mengesahkan RUU Pemilu. lihat “Khitta NU” Jilid 3 karya Nur Khalik Ridwan.

Belakangan diketahui bahwa Orde Baru butuh waktu untuk menggarap Sekretariat Golongan Karya (Sekber Golkar) sebagai kekuatan politik memenangi konstestasi Pemilu 1971. Golkar awalnya kekuatan yang terdiri dari 300 organisasi untuk mengganyang kekuatan PKI, yang terhimpun dalam tujuh kelompok, enam di antaranya dimpimpin militer. Subchan ZE, politisi NU telah lama mengkhawatirkan kemunculan Golkar yang akan dijadikan kekuatan politik oleh ABRI (sebelum kembali bernama TNI). Lihat “NU vis a vis Negara” karya Andree Feillard.

Melengkapi siasat di atas, menteri dalam negeri menerbitkan peraturan No.12 tahun 1969 yang melarang anggota Golkar masuk partai politik. Satu tahun berikutnya terbit Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1970 yang melarang pegawai negeri (PNS) dan anggota ABRI masuk dan ikut partai politik. Dua peraturan ini adalah akar dari jargon “loyalitas tunggal”, kesetiaan hanya untuk negara.

Sejatinya kesetiaan tersebut hanya untuk Golkar. Suara dari organisasi di bawah Sekber Golkar, juga dari PNS dan ABRI hanya untuk Golkar, tidak boleh bocor dan mengalir ke partai lain. Siapa yang paling dirugikan? Tentu saja NU, sebagai partai yang memiliki basis massa dan pengaruh terbesar di perdesaan Jawa saat itu.

Orde Baru juga melakukan usaha memecagh belah kekuatan politik di kantong-kantong NU dengan cara memmengaruhi tokoh-tokoh dan para kyai. Perekrutan itu dilakukan melalui Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (GUPPI) atau melalui pendekatan perorangan. Sejumlah kiai terkenal yang menyeberang ke Golkar adalah Karim Hasyim (putra Kiai Hasyim Asy’ari), Mus’tain Romli dari Jombang, Badrus Soleh dari Kediri dan Zaini dari Probolinggo. Musta’in bahkan melangkah lebih jauh, menarik diri dari pencalonan melalui Partai NU. (lihat Ken Ward).

Apakah upaya-upaya Orde Baru tersebut cukup untuk “menghabisi” suara NU di kantong-kantong pemilihnya? TIDAK! NU juga diacam untuk tidak lagi menduduki posisi menteri di Kementarian Agama, kedudukan yang sudah ditempati kiai-kiai NU sejak 1953. (lihat Ward).

Namun semua upaya itu belum ada apa-apanya dibanding intimidasi dan kekerasan yang secara meluas dilakukan tentara kepada warga NU. November 1970, NU melayangkan protes penggunaan intimidasi untuk memenangkan Pemilu. Protes tersebut terlihat tidak mendapatkan respon dari penguasa Orde Baru.

April 1971, laporan tentang anggota NU yang ditahan, dipukul, dan diancam Babinsa, dipanggil di markas Koramil, dan lain-lain mengalir ke kantor NU. Pemberitaan tentang intimidasi itu bukan hanya dilansir oleh harian NU/Duta Masyarakat, juga oleh Harian Kami yang terus-menerus melaporkan penggunaan intimidasi.

Mei 1971, pada perayaan ulang tahun Ansor ke-37, di hadapan 25.000 orang dan di hadapan Pangdam Brawijaya, Chalid Mawardi mengecam keras penggunaan intimidasi untuk mengalahkan NU. (lihat Ward)

Hairus Salim dalam pengantar penerbit buku Ward, mengutip kesaksian Panda Nababan tentang teror di masa kampanye 1971 terhadap warga NU. Panda diajak Yusuf Hasyim (politisi NU, putra Kiai Hasyim Asy’ari) untuk berkunjung di Losarang, salah satu kantong NU di Jawa Barat. Wartawan Sinar Harapan itu menulis begini:

“Saya menyaksikan rumah dan masjid dihancurkan. Dari berapa rumah yang kami masuki, kami bisa melihat betapa rumah-rumah itu telah ditinggalkan dengan tiba-tiba oleh penghuninya. Di atas meja makan masih ada nasi dan cangkir-cangkir kaleng. Di atas piring berserakan makanan yang sudah membusuk. Memilukan sekali.” (Bersambung).

11/11/2025

NU DIPAKSA KALAH OLEH ORDE BARU (Bag-2)
oleh Makinuddin Samin

Intimidasi yang dilakukan oleh Orde Baru terhadap pemilih NU mendapatkan reaksi sangat keras dari para kiai. Pada April 1971, sebanyak 700 kiai bekumpul di Tebuireng untuk merumuskan fatwa. Dua fatwa di antaranya tentang kewajiban seluruh umat Islam hanya mencoblos satu partai Islam dan memintah pemerintah untuk menghentikan segala bentuk kegiatan yang “dapat merugikan rakyat”.

Seruan jihad untuk melawan kesewenang-wenangan pemerintah pun bergema di kalangan NU. Namun Soeharto menjawab tak kalah keras; dia akan membalas dengan semangat jihad yang sama. Reakasi keras Soeharto menciptakan polarisasi politik di tubuh NU. Subchan yang menjadi model perlawanan terhadap kesewenangan Orde Baru dipersalahkan oleh Idham Chalid (ketua Partai NU), yang cenderung berpihak kepada Soeharto. (lihat “NU vis a vis Negara” karya Andree Feilard).

Meskipun perpecahan di tubuh NU tengah terjadi menjelang Pemilu, para pemimpin partai tetap berkeyakinan bakal memenangkan pertarungan. Menurut perkiraan, NU akan berada di tempat pertama, menyusul PNI, kemudian Golkar atau Parmusi. Namun prediksi ini meleset jauh, hasil Pemilu yang dilaksanakan pada 3 Juli menunjukkan Golkar jauh mengungguli NU: Golkar mendapat 227 kursi, disusul Partai NU 58 kursi, berikutnya 20 kursi untuk PNI, dan PSII hanya mendapat 10 kursi. (lihat “Ensiklopedia Khitta NU” jilid 3 karya Nur Khalik Ridwan).

Idham Chalid mendapatkan posisi sebagai Ketua DPR dan MPR pasca Pemilu. Terkait posisi yang didapatkan itu, Ward menyebut sebagai hasil dari persahabatnya dengan pemerintah dan Golkar selama masa kampanye yang keras. Penulis buku “NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971” itu menulis: “Idham Chalid sendiri ditakdirkan menjadi ketua parlemen pusat yang dinominasikan oleh Ali Murtopo.” Ali Murtopo adalah Asisten Pribadi (Aspri) Soeharto yang memiliki kekuasaan sangat luas.

Terlepas dari kedudukan yang didapatkan Idham Cholid di parlemen, kekalahan itu memberikan pukulan yang berdampak sangat panjang kepada NU sebagai partai politik maupun sebagai organisasi keagamaan. NU benar-benar didorong ke jalan buntu!

Kerasnya perlawanan terhadap pemerintah berakhir tragis bagi media NU. Duta Masyarakat (DM) yang tak henti memberitakan kecurangan penyelenggaraan Pemilu akhirnya dilarang terbit. Subchan yang sangat bergantung pada DM untuk menyampaikan kritiknya, menjadi terbungkam. Politisi pemberani ini sebelumnya tak henti mengkritik Soeharto, termasuk menantang untuk menyelenggarakan Pemilu ulang dan mengancam akan membawa kecurangan ke dunia internasional. Pelarangan terhadap DM menjadi pukulan pertama bagi NU sebagai kekuatan politik pasca Pemilu 1971.

Berikutnya NU harus kehilangan Departemen Agama. Departemen yang sudah diduduki kiai-kiai NU sejak 1953, dan menjadi departemen terbesar keempat di Indonesia. Idham Chalid, ketua DPR dan MPR RI sama sekali tidak bisa menyelamatkan departemen tersebut tetap berada di tangan kiai/tokoh NU. Menteri agama jatuh kepada Mukti Ali, seorang dosen teologi perbandingan agama dari IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Akibatnya, banyak pegawai departemen agama yang menyembunyikan ke-NU-annya untuk menyelamatkan diri dari screening politik.

Pukulan paling telak adalah perpecahan di tubuh NU. Perpecahan yang mencapai puncaknya pada Muktamar ke-25 tahun 1971 di Surabaya antara kubu Subchan dan kubu Idham Chalid, beberapa bulan setelah pengumuman kabinet baru pasca Pemilu, (lihat “Khitta NU” jilid 3). Feillard menulis "pilihan antara Subchan atau Idham Chalid sebagai Ketua Umum Tanfidziyah, menentukan jalan damai atau konfrontasi dengan Orde Baru."

Saking kerasnya konflik ini, Kiai Bishri Syansuri (saat itu Wakil Rais Am) sampai membuat pilihan, Subchan atau dirinya. Idham Chalid akhirnya memenangkan pertarungan, terpilih sebagai Ketua Umum Tanfidziyah dan Subchan sebagai wakil ketua I. Apakah pertikaian itu usai? BELUM! Kiai Bishri, yang menggantikan Kiai Wahab Hasbullah sebagai Rais Am mendesak Subchan “dibebaskan selamanya” dari NU melalui surat yang ditandatangani oleh Kiai Bishri, Idham Chalid, dan Kiai Dachlan. Konon keputusan itu atas wasiat Kiai Wahab.

Subchan menolak keputusan itu. Dia meminta penyelidikan atas perilaku moral beberapa Pengurus Besar (PB). Subchan juga mengajukan usul untuk diadakan muktamar luar biasa.

Apakah tak ada kiai yang membela Subchan? Tentu saja ada. Kiai Machrus Ali dari Lirboyo berkirim surat kepada Kiai Bisri Mustofa di Rembang untuk menyatakan keraguannya terhadap “wasiat Kiai Wahab” untuk memecat Subchan. Kiai Ali Ma’sum dari Kapyak Yogyakarta meminta agar nama Subchan direhabilitasi. Surat Kiai Ali bertanggal 15 Februari 1972 yang ditujukan ke PB itu meminta agar kasus Subchan diselesaikan dengan cara “jangan undang pihak luar dan cukup internal NU.” (lihat Andree Fiellard)

Permintaan Kiai Ali, bahwa NU tak perlu mengundang pihak luar bukan tanpa alasan! Di kalangan NU tersebar informasi bahwa terdepaknya Subchan dari NU akibat manuver Operasi Khusus (Opsus) Orde Baru. Subchan sendiri mengeluhkan campur tangan ABRI, yang hadir di asrama-asrama muktamar. (Bersambung)

11/11/2025

NU DIPAKSA KALAH OLEH ORDE BARU (Bag-3)
oleh Makinuddin Samin

Melalui Ali Murtopo, Orde Baru beberapa kali melakukan intervensi untuk memenangkan Idham Chalid. Martin van Bruinessen dalam “NU Tradisi, Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru” mengemukakan, bahwa hanya melalui campur tangan di balik layar Ali Murtopo, Subchan gagal menjadi ketua umum PBNU. Ali Murtopolah orang yang disebut memberikan foto-foto pribadi Subchan kepada Kiai Bishri (saat itu wakil Rais Am). Berdasarkan foto-foto itu, Kiai Bishri tidak bisa menerima Subchan sebagai pemimpin NU meskipun memiliki jasa sangat besar kepada NU.

Pada 1973 NU dihantam beliung. Partai nomor dua dalam perolehan kursi pada Pemilu 1971 itu dipaksa bergabung (fusi) dengan tiga partai Islam lainnya; PSII, Parmusi, Perti. Gabungan empat partai politik Islam itu bernama Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Program penataan politik, tepatnya campur tangan Orde Baru dalam kehidupan politik partai yang dirancang oleh Ali Mutopo itu langsung diterima oleh Idham Chalid tanpa bermusyawarah dengan anggota PBNU lainnya. Zamroni, ketua umum PMII sekaligus anggota DPR RI dan Cholid Mawardi, ketua GP Ansor menolak fusi. Keputusan menerima penggabungan partai ini kelak akan disesali oleh Idham Chalid pribadi dan oleh NU sebagai Jam’iyah. (liha “Ensiklopedia Khitta NU” jilid 3 karya Nur Khalik Ridwan)

Kiai Bishri Syansuri duduk sebagai ketua Majlis Syuro PPP. Idham Chalid sendiri mendapatkan kedudukan bergengsi, sebagai presiden partai. Namun jabatan yang berpengaruh di PPP bukan presiden partai, tapi ketua eksekutif yang jatuh di tangan Muhammad Safaat Mintaredja dari Parmusi. Pertanyannya, mengapa posisi eksekutif tidak jatuh di tangan kader NU, justru diberikan kepada kader Parmusi yang jumlah suara/kursi tidak lebih banyak dari kursi NU? Jawabanya ada pada peristiwa 1978, saat faksi NU di parlemen melakukan perlawanan sengit kepada Soeharto.

Dua tahun menjelang Pemilu 1977, Orde Baru memberikan pukulan keras terhadap NU dengan cara mendirikan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Secara formal, tak ada masalah dengan maksud dan tujuan berdirinya organisasi ini. Namun secara politik, seperti ditulis oleh Andree Feillard “MUI akan semakin menghilangkan pengaruh mereka (para ulama NU)”. Siapa yang menginisiasi berdirinya organisasi ini? Salah satunya adalah Soeharto.

Pemilu 1977 tidak berbeda dengan Pemilu 1971. Ruang gerak NU sangat terbatas. Politik “massa mengambang” yang diterapkan Orde Baru memakasa NU tidak bisa mengaktifkan kadernya di level desa. Ijin keramaian sangat sulit didapatakan dari pemerintah desa, kepolisian, dan institusi militer.

Keleluasaan hanya milik Golkar semata. Kekuatan politik pemerintah ini menggunakan seluruh jaringan pemerintahan di semua jenjang untuk memenangkan Pemilu. Bruinessen menulis begini: “Pihak militer dan penguasa sipil pada semua tingkatan menggunakan tekanan keras kepada calon pemilih agar memberikan suaranya kepada Golkar. Para juru kampanye PPP diancam akan diserang secara fisik oleh kelompok-kelompok yang disponsori Golkar. “

Apakah ancaman fisik itu benar-benar diwujudkan oleh kelompok-kelompok itu? Pada catatan kaki, Bruinessen menggambarkan kekejaman yang menimpah seorang kiai di Jawa Barat. Mobil kiai itu dihadang tiga truk yang dipenuhi orang-orang dengan senjata tajam, pentungan, dan rantai besi. Penumpang mobil dipaksa keluar, kemudian dipukuli dan ditikam dengan kejam. Salah seorang pengikutnya kehilangan sebelah matanya, sedangkan dirinya terkena tikaman dan luka-luka di kepala.

PPP kalah secara nasional, namun memberikan perlawanan yang sengit di beberapa provinsi di tengah ancaman dan kekerasan yang menimpah kadernya. Di Aceh PPP mendapat 57,3% suara, di Jakarta mendaptkan 43,5% suara, dan di Kalimantan Selatan mendatkan 49,4% suara.

Apakah konflik NU dengan Orde Baru usai setelah kemenangan telak Golkat atas partai Islam itu? TENTU SAJA BELUM. Pada sidang umum MPR 1978, NU menolak keras rancangan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dianggap menciderai status Islam sebagai agama, salah satunya adalah program pemerintah untuk melakukan indoktrinasi ideologi negara, Pancasila menurut tafsir Orde Baru secara massif. Pada saat voting, faksi NU dan diikuti oleh anggota PPP lainnya secara demontratif meninggalkan ruang sidang/walkout.

Pemerintah menganggap tindakan itu sebagai pembangkangan. Sikap radikal yang menghina pemerintahan dan ideologinya. Tak menuggu lama Ketua Umum PPP, Mintaredja diganti oleh Djaelani Naro yang diatur oleh Ali Murtopo. Suskesi politik dalam kepemimpinan partai yang diatur rapi oleh tangan-tangan pemerintah bahkan tanpa ada rapat pengurus. Ini alasan mengapa pada 1973 Mintaredja terpilih sebagai ketua umum, yang berasal dari partai kecil, sebab bisa diganti kapanpun tanpa perlu melalui prosedur partai! (lihat Bruinessen).

Lantas apa ruginya NU dengan pergantian pucuk pimpinan PPP dari Mintaredja kepada Naro atas kehendak pemerintah itu? Naro adalah orang yang nanti pada Pemilu 1982 digunakan oleh Orde Baru untuk menyingkirkan kader-kader NU di PPP; mengurangi proporsi/jatah NU secara drastis dan meletakkan kader hebat di urutan “kaki”. Nama-nama hebat yang tersingkirkan itu antara lain: Jusuf Hasjim, Saifuddin Zuhri, dan Imron Rosjadi.

Peristiwa walkout ternyata berbuntut panjang. Feilard mengutip Majalah Tempo edisi 27-11-1981, Menteri Dalam Negeri, Jenderal Amir Mahmud mengatakan bahwa NU telah “menyakiti pemerintah.” Soeharto membuat pernyataan jauh lebih tegas dan bernada ancaman pada saat berpidato dalam HUT Kopassandha (sekarang Kopasus). “…Mereka ingin mengganti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam fungsi kita sebagai kekuatan pertahanan keamanan, kita tidak akan segan-segan menggunakan senjata untuk membela Republik Indonesia yang kita proklamirkan berdasarkan Pancasila.” Bruinessen menilai pidato presiden itu jelas dialamatkan kepada tindakan walkout NU. (Bersambung ke "Gus Dur: Penantang Soeharto Paling Konsisten")

08/11/2025

Sedikit mengenang Rezim Presiden suharto berkuasa 1966-1988 yg di turunkan dari jabatan nya oleh Demo MAHASISWA

SUHARTO GAK BERHAK DAPAT GELAR PAHLAWAN ,KARENA BAKAL JADI PRESEDEN BURUK BAGI RAKYAT INDONESIA KEDEPAN.

KEDEPAN BAKAL MUNCUL PRESIDEN PRESIDEN JAHAT TAPI BISA DAPAT GELAR PAHLAWAN

RAKYAT INDONESIA HARUS BER SUARA LANTANG

TOLAK SUHARTO SBG PAHLAWAN

Perjudian SDSB ITU PRODUK REZIM SUHARTO , PERJUDIAN ITU MERUSAK MENTAL RAKYAT INDONESIA ,DARI MENYEMBAH POHON POHON BESAR ,MENYEMBAH KUBURAN SAMPAI ORANG ORANG GILA DI TANYAIN NOMER NOMER TOGEL YG BAKAL KELUAR ..

SIAPA YG KETAHUAN GAK MILIH GOLKAR ,KYAI KYAI DI KAMPUNG DI PANGGIL KE KORAMIL DI INTROGASI DAN DI SIKSA , DI DAERAH SY ADA YG DI SIKSA SAMPAI MUNTAH DARAH DAN BEBERAPA TAHUN KEMUDIAN MENINGGAL DUNIA ...

PRESIDEN MILITER KATA NYA AMAN DAN DAMAI ,BULSIT SEMUA ITU...MALING GARONG BER OPRASI GAK KENAL WAKTU , KEHIDUPAN RAKYAT MENCEKAM SEPERTI HIDUP TIDAK MATI PUN TIDAK

KORUPSI MERAJA LELA DI MANA MANA ,FREEPORT DI KASIH KE AMERIKA ,NEGARA RUSAK DI PIMPIN SUHARTO...INDONESIA ITU BAGUS DI LAYAR TV ,TAPI FAKTA DI LAPANGAN YG BUKAN GOLKAR HIDUP SEPERTI DI NERAKA..SIAPA YG BER PARTAI PPP DAN PDI PASTI DI MUSUI ..
DARI RT ,KEPALA DESA ,CAMAT ,POKSEK , KORAMIL ,GURU SAMPAI KE ATAS SEMUA BERGERAK UNTUK GOLKAR ALIAS UNTUK MELANGGENGKAN KEKUASAAN SUHARTO ...REZIM ORDE BARU REZIM PALING KEJI MEMUSUHI NU DAN KYAI

MUKTAMAR NU ERA SUHARTO ITU GAK.ADA YG GAK DI RECOKI DAN DI INTERVENSI

WAKTU MUKTAMAR DI CIPASUNG ..LOKASI MUKTAMAR ITU FULL INTEL ..BILA ADA ORASI YG MENYINGGUNG SUHARTO DAN REZIM ORDE BARU ,BISA DI PASTIKAN AKAN BUBAR ..
GUSDUR YG SANGAT GENIUS ITU , MENYURUH SEMUA ACARA DARI PEMBAWA ACARA ,SAMBUTAN DAN SEMUA ISI FORUM PAKE BAHASA ARAB...FIX GAK ADA SATUPUN INTEL YG FAHAM DG BAHASA DI FORUM MUKTAMAR WAKTU ITU...

INI SEDIKIT URAIAN KEJAHATAN SUHARTO ...KLO SY URAIKAN SEMUA , GAK MAMPU TANGAN SY MENGETIK NYA ...

STOPPPP JADIIN SUHARTO PAHLAWAN NASIONAL !!!!

RAKYAT HARUS BERSUARA MELAWAN REZIM JAHAT

KLO GAK DI LAWAN ,KEDEPAN AKAN MUNCUL PRESIDEN PRESIDEN JAHAT TAPI BISA DAPAT GELAR PAHLAWAN NASIONAL

24/10/2025

Perhatikan pernyataan Ibnu Hajar di bawah ini:

وَقد أحَال بَعضهم وُقُوع نَحْو الزِّنَا أَو اللواط مِمَّن عُلِم شرفُهُ فَمَا ظَنك بالْكفْر،

“Sungguh Sebagian ulama telah mengangap mustahil ada orang yang diketahui secara meyakinkan sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW melakukan perbuatan zina atau liwath SODOMI. Maka bagaimanana pendapatmu tetang kekafiran” (Al-Fatawa al-Haditsiyah Ibnu Hajar, h. 199).

Artinya secara tidak langsung Imam Ibnu Hajar sudah menyebutkan kriteria Keturunan Nabi Muhammad yang asli, mustahil =

1.Zina
2.Liwath / Homo Seksual / Sodomi
3.Kafir Murtad.

Bagaimana dengan Kabib Ba'alwy ? Terbukti ketiganya ada pada golongan mereka

Ini bukti berita Kabib Ba'alwy yang murtad kafir / non muslim , malah jadi pendeta

https://khazanah.republika.co.id/berita/sioc0w483/pastor-bermarga-keturunan-baalawi-bikin-geger-rabithah-minta-pembuktian

Maka wahai umat nabi saw, waspadalah...

waspadalah

Thomas Riwu Assegaf mengaku menggembalakan sebuah gereja di daerah Cikupa.

18/10/2025

Mari Sambut Dan Meriahkan Hari Santri Nasional 2025
Dengan Memakai Twibbon ini,
Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama 22 Oktober 1945.

Link Twibbon👇
https://twibbo.nz/harisantri2025lembang

17/10/2025

Rasa Cinta Seorang Santri terhadap Kyainya gak bakalan bisa diketahui sama manusia manusia yang gak pernah mondok.

kalian Tunduk kepada Atasan karena Jabatannya,
Kalian Tunduk Kepada Manusia2 yg banyak Duit Karena Duitnya.

Tapi Kami Tunduk Kepada Kyai Karena Kami Ta'dzim dan Ingin Memuliakan Ahli ilmu Agama,
Yang Bukan Sekedar Mengurus bab duniawi,
Tapi Mengurus Bab Ukhrowi/Akherat Kami.

15/10/2025

Usut Tuntas dan cabut izin tayang Trans7