LBH BANDA ACEH

11/11/2025

[UNDANGAN PELIPUTAN PERS]

Kepada rekan-rekan jurnalis dan media,

Kami mengundang untuk hadir pada aksi dan pernyataan sikap Koalisi Masyarakat Sipil Aceh Tolak Gelar Pahlawan Soeharto.

Memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto merupakan kebijakan yang buta sejarah dan mengangkangi hukum. Soeharto sebagai dalang ribuan masyarakat Aceh menjadi korban pembunuhan di luar hukum, penculikan, penyiksaan, pemerkosaan, dan pembakaran pada peristiwa 1965-1966 dan juga sepanjang pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) 1989-1998.

Demikian undangan ini.

10/11/2025

28/10/2025

Karya Latih Bantuan Hukum (KALABAHU) telah dibuka. Sebuah ruang belajar dibentangkan oleh LBH Padang untuk siapa pun yang masih menyimpan gelisah di dada, yang tak rela melihat hukum dijadikan topeng bagi kekuasaan.

Bagi kamu yang kerap mengernyitkan dahi menyaksikan pejabat negeri menari di atas penderitaan rakyat; bagi kamu yang geram melihat suara-suara protes dibungkam dengan dalih ketertiban, di sinilah tempatmu bertumbuh. Tempat untuk menakar ulang arti keadilan di tengah hingar-bingar kekuasaan yang membutakan.

Melalui KALABAHU, kamu akan diajak menelusuri hakikat hukum sebagai alat pembebasan. Ia berpijak di tanah, di jalan, di sisi kehidupan mereka yang termarginalkan, tertindas, terkucilkan, yang saban hari berjuang mempertahankan haknya.

Mari bergabung! Jadilah bagian dari barisan yang percaya bahwa perubahan tak lahir dari diam, melainkan dari keberanian untuk melawan ketidakadilan. Sebab ini tidak hanya tentang hukum semata, tapi ini tentang kemanusiaan.

06/10/2025

Tumpang tindih lahan wilayah kelola masyarakat Kecamatan Geureudong Pasee, Kab. Aceh Utara dengan HGU perkebunan kelapa sawit PT. Satya Agung telah terjadi sejak lama. Masyarakat terus memperjuangkan hak mereka, dan itu kerap terbentur, terutama ketika berhadapan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang pada banyak kasus kerap bekerja layaknya kolonial zaman penjajahan.

Tanggal 30 September 2025, Pemkab Aceh Utara menginisiasi pertemuan antara masyarakat dengan pihak perusahaan terkait penyelesaian konflik lahan ini dan LBH Banda Aceh turut serta hadir membersamai masyarakat Geureudong Pasee menuntut haknya. Ada banyak pemangku kebijakan Kabupaten Aceh Utara yang hadir dalam pertemuan ini, mulai dari Ketua DPRK, Kepala Dinas Pertanahan, Ketua Pansus DPRK, Head Legal PT. Satya Agung, Kapolres Aceh, hingga Dandim, dan pihak BPN hanya mengirim tukang ukurnya saja.

Tumpang tindih lahan wilayah kelola masyarakat Kecamatan Geureudong Pasee, Kab. Aceh Utara dengan HGU perkebunan kelapa sawit PT. Satya Agung telah terjadi s...

08/09/2025

Di tengah jargon “efisiensi” yang terus digembar-gemborkan, rezim Prabowo justru memperlihatkan hal sebaliknya: kabinet yang membengkak, belasan kementerian baru, dan puluhan jabatan wakil menteri ditambahkan seolah-olah tanpa kendali. Bukannya ramping dan efektif, pemerintahan justru menjadi gemuk, boros, dan semakin jauh dari prinsip efisiensi itu sendiri.

Program Makan Bergizi Gratis hanya memperparah keadaan. Alih-alih benar-benar meringankan beban rakyat, program ini justru menggerus postur anggaran negara. Akibatnya, dana transfer ke daerah dipangkas. Pemerintah daerah pun terpaksa mencari celah dengan menaikkan pajak. Dan siapa yang paling terdampak? Bukan kelompok super kaya, bukan para oligarki, melainkan rakyat kecil yang setiap hari sudah berjuang mati-matian untuk sekadar bertahan hidup.

04/09/2025

Di negeri ini, rakyat kecil terus diperas pajak, buruh yang di-PHK pun pesangonnya masih dipotong. Sementara pejabat bergaji selangit justru bebas pajak karena ditanggung negara, bahkan menambah tunjangan puluhan juta. Ketidakadilan fiskal inilah yang menyulut protes besar, diperparah oleh oligarki yang terus diuntungkan dari industri ekstraktif dan pemerintah yang lebih berpihak pada elit ketimbang rakyatnya.

29/08/2025

PERNYATAAN SIKAP BERSAMA

*Darurat Kekerasan Negara: Menuntut Tanggung Jawab Presiden, DPR, dan Kapolri!*

Demonstrasi yang tak lain merupakan respons warga atas kebijakan ugal-ugalan DPR dan Pemerintah lagi-lagi ditanggapi negara dengan melibatkan aparat yang bertindak brutal. Tak hanya menembakkan gas air mata, kali ini kendaraan taktis Brimob menabrak dan melindas pengemudi ojek online (ojol). Satu di antaranya tewas.

Tindakan brutal dan penggunaan kekerasan oleh aparat yang bersenjata jauh lebih lengkap dan mematikan tidak hanya melanggar prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, tetapi juga menegaskan bahwa pemerintah dan aparat gagal menjaga amanat reformasi, yaitu menjadikan negara yang berpihak pada rakyat. Patut diingat bahwa kekerasan berujung pembunuhan oleh aparat dalam aksi demonstrasi bukan kali pertama terjadi. Dalam 1 tahun terakhir (Juli 2024-Juni 2025) terdapat 55 warga meninggal dunia dengan rincian 10 orang meninggal akibat penyiksaan, 37 orang akibat pembunuhan di luar hukum, dan 8 orang akibat salah tangkap. Beberapa kasus yang menyita perhatian publik di antaranya yaitu pembunuhan anak di bawah umur, yakni Gamma di Semarang, Jawa Tengah, dan Afif Maulana di Padang, Sumatera Barat.

Alih-alih bertransformasi menjadi institusi sipil yang humanis, Polri terus melanggengkan wajah lama yang represif, biadab, dan anti-demokrasi. Kritik publik atas kinerja dan citra polisi tidak pernah dijawab dengan pembenahan, bahkan minim akuntabilitas, termasuk dalam penegakan hukum pidana terhadap anggota polisi yang melakukan pelanggaran. Sangat ironis ketika nyawa warga berjatuhan di tangan aparat dengan menggunakan peralatan berbahan bakar pajak rakyat.

Berulangnya tindakan kekerasan Polri juga menandakan bahwa evaluasi, kontrol, dan akuntabilitas terhadap Polri selama ini hanya omong kosong. Padahal, reformasi Polri adalah cita-cita yang paling diharapkan dalam reformasi pasca-Orde Baru. Tewasnya warga di tangan Polisi tidak bisa dianggap insiden semata, melainkan kejahatan negara yang harus dipertanggungjawabkan dan direspons dengan audit menyeluruh penggunaan kewenangan dan persenjataan Polri.

Selengkapnya: https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/

08/08/2025

20 Tahun Damai Aceh: Keadilan Transisi
Refleksi, Capaian, dan Tantangan

Khanduri + Diskusi + Hikayat akan kami helat dengan isian acara sebagaimana tersebut dalam maklumat. Sampai ketemu Senin malam nanti.

14/07/2025

10 Pasal berbahaya dalam draf RKUHAP yang disusun secara ugal-ugalan yang alih-alih melindungi rakyat, justru memperkuat kekuasaan aparat.