05/05/2026
Di saat provinsi lain berlomba-lomba berinovasi untuk mempermudah akses pelayanan kesehatan dan melakukan modernisasi rumah sakit, Aceh justru menunjukkan arah sebaliknya.
Aceh yang dulu dikenal sebagai pelopor jaminan kesehatan melalui JKA kini menghadapi ironi besar. Kebijakan pembatasan justru muncul dari para pemimpinnya sendiri. Sebuah langkah yang bukan hanya kontradiktif, tetapi juga mencederai semangat awal kehadiran JKA sebagai simbol keberpihakan kepada rakyat.
Keputusan ini tidak lahir di ruang hampa. Ia hadir di tengah kondisi masyarakat yang masih bergulat dengan kemiskinan, ketimpangan sosial, ancaman bencana alam, hingga trauma konflik masa lalu. Dalam situasi seperti ini, akses layanan kesehatan seharusnya diperkuat bukan dipersempit.
Lebih memprihatinkan lagi, ketika masalah ekonomi, penyalahgunaan narkotika, dan berbagai kendala dalam implementasi JKA masih menjadi beban sosial yang nyata, kebijakan pembatasan justru memperdalam jurang ketidakadilan.
Jika daerah lain bergerak maju dengan inovasi, digitalisasi, dan perluasan layanan, maka Aceh berisiko tertinggal akibat kebijakan yang tidak berpihak pada kebutuhan riil masyarakat.
Ini bukan sekadar soal regulasi. Ini soal arah keberpihakan. Soal keberanian pemimpin dalam mengambil keputusan di tengah krisis.
Jika JKA terus dibatasi, maka yang sesungguhnya dibatasi adalah harapan rakyat untuk hidup lebih sehat dan sejahtera.
Penulis: Iskandar Ahmaruddin
Akademisi Universitas Abulyatama
Mahasiswa Doktoral FK Universitas Syiah Kuala
Sekjend IMKB Banda Aceh
