13/09/2026
Islam ala Habibie
Bacharuddin Jusuf Habibie kerap dikenang semata sebagai teknokrat jenius di balik industri dirgantara. Padahal, kiprahnya bagi umat muslim sangat signifikan.
Ketika hubungan rezim dan komunitas Muslim sempat berada di titik nadir pascatragedi Tanjung Priok 1984 dan penyeragaman asas tunggal 1985, Habibie hadir menjembatani jurang kecurigaan tersebut. Titik baliknya terjadi pada Muktamar Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia di Malang, 6–8 Desember 1990. Terpilihnya Habibie sebagai Ketua Umum ICMI meyakinkan istana bahwa kaum santri terdidik adalah modal intelektual pembangunan, bukan ancaman bagi stabilitas nasional.
Dari sintesis Iptek dan Imtak ini, lahir transformasi kelembagaan konkret:
Bank Muamalat Indonesia (1991–1992): Digagas melalui lokakarya ICMI di Cisarua, Habibie melobi langsung Presiden Soeharto. Pada November 1991 di Istana Bogor, komitmen modal awal sekitar Rp106 miliar berhasil dihimpun dari para pengusaha dan pejabat negara, hingga bank syariah pertama ini resmi beroperasi penuh pada 1 Mei 1992.
Payung Hukum Perbankan Syariah (1998): Saat menjabat sebagai Presiden ke-3 RI, Habibie mengesahkan revisi UU No. 10 Tahun 1998 atas UU No. 7 Tahun 1992, memberikan landasan hukum resmi pertama bagi sistem perbankan bagi hasil di Indonesia.
Pelembagaan Zakat Modern (1999): Mengesahkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, meletakkan standar audit negara dan profesionalisme amil zakat.
Amnesti Tahanan Politik: Melalui hak prerogatif presiden pada 1998–1999, Habibie membebaskan puluhan aktivis dan ulama yang dipenjara rezim sebelumnya, mencairkan relasi politik umat dan negara.
Spiritualitas ini bukan kosmetik kekuasaan, melainkan jangkar pribadi yang tertempa sejak masa studi di RWTH Aachen era 1950-an. Di sana, disiplin puasa Senin-Kamis dan salat malam menjadi cara hidupnya merawat nalar dan ketakwaan.
Referensi Bacaan:
1. Robert W. Hefner – Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia (2000)
2. B.J. Habibie – Detik-Detik yang Menentukan (2006)
3. M. Dawam Rahardjo – Intelektual, Inteligensia, dan Perilaku Politik Bangsa (1993)
