Kelompok Nelayan Masalembu - KNM

15/10/2025

JMP3K Dorong DPRD Jawa Timur Tindaklanjuti Perlindungan Nelayan dan Ekosistem Laut

Jaringan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (JMP3K) yang merupakan koalisi dari KN Masalembu, KNTI Jawa Timur, WALHI Jawa Timur, LBH Surabaya, KIARA, Trend Asia, serta perwakilan warga pulau-pulau kecil di Jawa Timur, melakukan audiensi dengan Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur untuk menyampaik...

28/08/2025

"Pertanyaannya, dimana bentuk perlindungan pemerintah bagi nelayan kecil seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Nelayan Kecil?," tutur Rendy. Jika permasalahan ini dibiarkan dan terus terjadi setiap musim ikan, maka sama saja pemerintah mengorbankan dan memiskinkan nelayan. "Karena nelayan tidak akan melaut selama tidak ada yang membeli ikan. Jika nelayan tidak melaut, maka ekonomi nelayan akan hancur, dan ini akan berdampak atas keberlangsungan hidup nelayan dan keluarganya," ucapnya. Maka, KNM mendesak pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Sumenep, untuk segera turun tangan serta mencari solusi atas masalah ini agar nelayan tetap bisa melaut dan menjual hasil tangkapannya.

Selengkapnya baca di :

https://lestari.kompas.com/read/2025/08/28/095829186/nestapa-nelayan-di-segitiga-bermuda-nya-indonesia-harga-ikan-anjlok-hasil

Setiap musim ikan selalu ada saja hasil tangkapan nelayan Pulau Masalembu yang dibuang karena tidak ketiadaan pembeli.

20/08/2025

Merdeka dari Eksploitasi, Saatnya Suara Nelayan Didengar!

Laut Jawa Timur bukan hanya bentangan air asin, tapi urat nadi kehidupan. Dari Brondong, Ujung Pangkah, hingga Masalembu, nelayan kecil menggantungkan hidup pada laut yang semakin rapuh. Alat tangkap merusak, perebutan ruang tangkap, hingga lemahnya pengawasan membuat mereka harus melaut lebih jauh, berbiaya mahal, tapi pulang dengan hasil yang kian menipis.

Di bulan kemerdekaan ini, pertanyaannya sederhana: sudahkah nelayan merdeka dari eksploitasi? Merdeka bukan hanya bebas dari penjajahan, tapi juga bebas dari kerusakan ekosistem, kebijakan timpang, dan monopoli industri besar yang menggerus ruang hidup mereka.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, WALHI JATIM bersama dengan jaringan nelayan di Jawa Timur menghelat sesi diskusi guna merefleksikan ulang makna merdeka serta implementasi nyatanya hari ini.

Mari bergabung bersama kami:
Jumat, 22 Agustus 2025
13:00-16:00

Meeting ID: 825 1444 7737
Passcode: 232250

15/08/2025

https://mediajatim.com/2025/08/12/nelayan-masalembu-sumenep-keluhkan-pembatasan-pembelian-solar/

Sehingga, lanjut Umam, apabila dibatasi 10 liter, nelayan terpaksa harus membeli solar di toko atau pedagang yang harganya jauh lebih mahal, yakni Rp9.000 per liter.

15/08/2025

Solar Terbatas, Nelayan Masalembu Terombang-ambi di Laut Kebijakan

Nelayan Masalembu hanya bisa dapat 10 liter solar dari APMS. Kebutuhan melaut bisa 20-30 liter. Harus beli kekurangannya dari pedagang eceran

03/07/2025

Pagi tadi, Kamis 3 Juli 2025 sekitar pukul 09.30 WIB Kapal Pengawas KKP kembali mengamankan 1 kapal Cantrang KM Bunga Mekar disekitar 10 Mil utara Pulau Masakambing.
Selanjutnya KM Bunga Mekar diperintahkan menuju Pelabuhan Mayangan Probolinggo/ Satwas SDKP Probolinggo untuk di proses lebih lanjut.

Mari bersama-sama menjaga laut kita demi keberlangsungan hidup & alam kita yang lebih baik.

03/07/2025

Tadi malam, Kapal Pengawas KKP Orca 01 mengamankan 4 Kapal Cantrang disebelah barat Masalembu.
1). KM Sumber Murni (12 mil),
2). KM Wida Pratama (50 mil),
3). KM Putri Selina 1 (50 mil),
4). KM Saudara 3 (50 mil).

Ke empat kapal Cantrang tersebut selanjutnya diperintahkan menuju Pelabuhan Probolinggo/ Satuan Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Probolinggo untuk di proses.
Dalam 4 hari terahir, sudah ada 9 kapal penangkap ikan yang di amankan oleh Kapal Pengawas perikanan.

Ini semakin menandakan bahwa perairan Masalembu sedang tidak baik-baik saja, dan menjadi sasaran empuk pihak-pihak tak bertanggung jawab dan serakah.

Kelompok Nelayan Masalembu (KNM) juga akan terus mendesak Aparat Penegak Hukum yang ada di Kecamatan Masalembu, di Kabupaten Sumenep, dan juga Provinsi Jawa Timur untuk terus menindak tegas setiap penggunaan alat tangkap yang merusak. Baik itu Cantrang, Trawl, Potas, Bom Ikan dll.
Mari bersama-sama menjaga laut demi keberlangsungan hidup kita.

03/07/2025

Ahir Juni 2025, banyak nelayan yang bercerita kepada kami bahwa mereka saat melaut beberapa kali melihat kapal penangkap ikan yang diduga Cantrang beroperasi dekat dengan Rumpon mereka.
Sehinga kami Kelompok Nelayan Masalembu (KNM) menyampaikan temuan tersebut kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).
Atas pengaduan tersebut, pada tanggal 30 Juni sampai dengan 2 Juli 2025 Kapal Pengawas Orca 01 melakukan patroli di perairan Masalembu, dan menemukan 6 kapal penangkap ikan yang diduga melakukan pelanggaran, diantaranya :
KM Putra Kelana (14 GT), KM Saparuddin (19 GT), KM Wida Pratama (29 GT), KM Putri Seliana (29 GT) dan KM Saudara 3 (29 GT), dan KM Naga Lingga (25 GT).
Selanjutnya kapal diperintahkan menuju Pelabuhan Kumai/ Satwas Kotawaringin Timur.
Mari bersama-sama jaga laut kita dari alat tangkap yang merusak.

30/06/2025

Laut adalah sumber kehidupan. Oleh sebab itu, jaga laut kita demi keberlanjutan hidup kita bersama.

20/06/2025

Kamis 19 Juni 2025, Jaringan Masyarakat Peduli Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyerahkan “Kajian Kebijakan: Perlindungan Zona Tangkap Nelayan Tradisional di Kepulauan Masalembu” kepada Komisi B DPRD Jawa Timur yang membidangi Kelautan dan Perikanan.
Kami mendesak agar ada langkah kongkrit dari Pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan kelautan dan perikanan di Pulau Masalembu.