What are the opening hours?

Monday 08:00 - 17:00 Tuesday 08:00 - 17:00 Wednesday 08:00 - 17:00 Thursday 08:00 - 17:00 Friday 08:00 - 17:00

PRCF - Indonesia, Yayasan PRCF – Indonesia Jalan Drive Wahidin Gang Sepakat 6 Komplek Mitra Utama 6 No. 5B Pontianak, Pontianak (2026)

13/05/2026

Lomba Mewarnai untuk anak usia dini dalam upaya menanamkan cinta satwa dan hutan. Ini dilakukan dalam Festival Hutan Desa di Nanga Jemah, Kapuas Hulu

11/05/2026

Populasi Bekantan dan Urgensi Analisis Viabilitas, Perspektif Konservasi Lanskap

Bekantan (Nasalis larvatus) merupakan spesies endemik Kalimantan yang memiliki nilai ekologis tinggi sebagai indikator kesehatan ekosistem hutan riparian dan gambut. Namun demikian, tekanan terhadap habitat alaminya terus meningkat, terutama akibat deforestasi, degradasi lahan gambut, fragmentasi lanskap, serta perburuan. Dalam konteks ini, upaya konservasi tidak lagi cukup bersifat normatif, melainkan harus berbasis pada pendekatan ilmiah yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu instrumen penting dalam perencanaan konservasi spesies adalah Population Viability Analysis (PVA). Pendekatan ini memungkinkan para peneliti dan pengambil kebijakan untuk memproyeksikan dinamika populasi suatu spesies berdasarkan parameter biologis dan tekanan eksternal yang dihadapi. PVA tidak sekadar menghasilkan angka proyeksi, tetapi juga memberikan gambaran probabilistik mengenai risiko kepunahan dalam rentang waktu tertentu serta efektivitas berbagai skenario intervensi.

Informasi yang disajikan dalam kajian ini diperoleh dari Yadi Purwanto, S.Hut., perwakilan dari PRCF Indonesia, yang mengikuti kegiatan pelatihan dan pemodelan populasi di Bogor. Kegiatan tersebut menekankan pentingnya integrasi data lapangan dengan pendekatan pemodelan untuk menghasilkan kebijakan konservasi yang lebih presisi.

Dalam praktiknya, PVA bekerja melalui simulasi berbasis data, mencakup tingkat kelahiran, kematian, kapasitas dukung habitat (carrying capacity), serta faktor-faktor ancaman seperti kebakaran dan perburuan. Perangkat lunak seperti VORTEX telah banyak digunakan untuk tujuan ini, termasuk dalam pelatihan pemodelan populasi orangutan Kalimantan pada April 2026. Hasil simulasi dari berbagai studi menunjukkan bahwa tanpa intervensi yang signifikan, populasi satwa liar cenderung mengalami penurunan secara gradual hingga mencapai titik kritis.

Studi kasus pada populasi bekantan di lanskap Kubu memberikan ilustrasi yang jelas. Dalam skenario Business as Usual (BAU), terjadi penurunan daya dukung habitat sekitar 1,4% per tahun, disertai tingkat mortalitas yang relatif tinggi. Kondisi ini menghasilkan tren penurunan populasi yang konsisten dan berpotensi mengarah pada kepunahan lokal. Skenario Existing Effort (EE), yang mencerminkan upaya konservasi saat ini seperti pengurangan perburuan dan keberadaan koridor habitat, menunjukkan perbaikan terbatas, namun belum cukup untuk memastikan keberlanjutan populasi dalam jangka panjang.

Sebaliknya, skenario intervensi optimal memperlihatkan hasil yang lebih menjanjikan. Upaya seperti penurunan tingkat mortalitas hingga di bawah 1%, restorasi kualitas habitat menuju kondisi tidak terganggu (undisturbed), penguatan konektivitas lanskap melalui pembangunan koridor ekologis, serta program reintroduksi pada subpopulasi rentan terbukti mampu meningkatkan peluang keberlangsungan populasi secara signifikan. Selain itu, implementasi patroli rutin, pencegahan kebakaran, dan pengakuan kawasan bernilai konservasi tinggi (High Conservation Value / HCV) menjadi komponen penting dalam menjaga integritas ekosistem.

Namun demikian, tantangan utama dalam konservasi bukan terletak pada ketersediaan data atau metode analisis, melainkan pada implementasi kebijakan secara konsisten di tingkat lapangan. Fragmentasi tata kelola, keterbatasan koordinasi lintas sektor, serta kecenderungan menunda aksi konkret sering kali menjadi hambatan dalam penerjemahan hasil analisis menjadi program nyata.

Dalam kerangka konservasi berbasis lanskap, diperlukan pendekatan yang integratif dan adaptif. Hal ini mencakup penyelarasan antara perencanaan tata ruang, perlindungan kawasan inti, pengelolaan area penyangga, serta pembangunan koridor yang menjamin konektivitas antarhabitat. Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan menjadi faktor kunci dalam memastikan keberhasilan jangka panjang.

Sebagai penutup, PVA merupakan alat bantu yang sangat berharga dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis sains. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen kolektif untuk mengimplementasikan rekomendasi yang dihasilkan. Keberlanjutan populasi bekantan tidak hanya ditentukan oleh hasil simulasi, tetapi oleh sejauh mana intervensi konservasi dapat dijalankan secara nyata, terukur, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, upaya konservasi harus diarahkan tidak hanya pada penyusunan dokumen atau model, tetapi pada tindakan nyata yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan bahwa spesies seperti bekantan tetap menjadi bagian dari lanskap hutan Kalimantan di masa depan.

Rosadi

08/05/2026

Pelatihan Pemodelan VORTEX untuk PVA Orangutan Kalbar

Upaya pelestarian orangutan di Kalimantan Barat terus diperkuat melalui pendekatan ilmiah dan berbasis data. Salah satu langkah penting dilakukan melalui pelatihan pemodelan VORTEX untuk Population Viability Analysis (PVA) atau analisis kelayakan populasi orangutan, yang melibatkan berbagai pihak pemerhati konservasi dan pengelola kawasan.

Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas peserta dalam memahami dinamika populasi orangutan, mengidentifikasi ancaman, hingga menyusun skenario intervensi konservasi yang lebih efektif. Dalam kegiatan tersebut, peserta mempelajari bagaimana perangkat lunak VORTEX digunakan untuk memprediksi peluang keberlangsungan populasi satwa dalam jangka panjang berdasarkan berbagai faktor ekologis dan gangguan lingkungan.

Yadi Purwanto, S.Hut dari PRCF Indonesia, menjelaskan, pemodelan PVA menjadi instrumen penting dalam mendukung pengambilan kebijakan konservasi yang lebih terukur. Menurutnya, konservasi modern tidak cukup hanya mengandalkan perlindungan habitat, tetapi juga memerlukan simulasi ilmiah untuk memahami risiko kepunahan dan menentukan langkah mitigasi yang tepat.

“Melalui pemodelan VORTEX, kita bisa melihat bagaimana perubahan habitat, perburuan, fragmentasi hutan, hingga translokasi mempengaruhi peluang hidup populasi orangutan di masa depan,” ujar Yadi.

Dalam pelatihan tersebut, peserta juga membahas berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan konservasi, seperti carrying capacity habitat, tingkat reproduksi, bencana ekologis, serta konektivitas antar kawasan hutan. Berbagai skenario kemudian disimulasikan untuk melihat dampak intervensi tertentu terhadap probabilitas kepunahan populasi.

Selain menjadi sarana transfer pengetahuan, pelatihan ini juga diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antar lembaga konservasi, akademisi, pemerintah, dan masyarakat sipil dalam menjaga keberlangsungan orangutan di Kalimantan.

Pendekatan berbasis sains seperti PVA dinilai semakin penting di tengah tekanan terhadap habitat orangutan yang terus meningkat akibat alih fungsi lahan, kebakaran hutan, dan fragmentasi kawasan. Dengan data dan simulasi yang akurat, strategi konservasi dapat disusun lebih adaptif, efektif, dan berorientasi jangka panjang.

Pelatihan ini menjadi bukti bahwa konservasi bukan hanya soal menjaga satwa di hutan, tetapi juga tentang membangun kemampuan manusia untuk mengambil keputusan yang tepat demi masa depan keanekaragaman hayati Indonesia.

Rosadi

07/05/2026

Mangrove Bangkit, Ekonomi Masyarakat Ikut Naik

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial, Catur Endah Prasetiani, menegaskan bahwa perhutanan sosial bukan hanya program pemberian akses kelola hutan kepada masyarakat, tetapi juga strategi nyata dalam memulihkan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga sekitar hutan dan pesisir. Hal tersebut terlihat dari keberhasilan Kelompok Tani Cinta Mangrove di Desa Gambus Laut dan Desa Perupuk, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara

Kawasan yang dahulu rusak akibat aktivitas tambang kuarsa dan abrasi pantai kini berubah menjadi hutan mangrove yang hijau dan produktif. Pada awal 1980-an, wilayah tersebut merupakan area tambak permanen yang kemudian mengalami kerusakan ekosistem akibat eksploitasi berlebihan. Masyarakat mulai melakukan penanaman mangrove sejak 2017, meski saat itu aktivitas pertambangan masih berlangsung

Perubahan signifikan terjadi setelah masyarakat memperoleh izin perhutanan sosial pada tahun 2018. Dengan pendekatan kolaboratif dan pengelolaan berbasis masyarakat, kawasan pesisir yang sebelumnya terbuka berhasil dipulihkan. Dalam periode 2020–2025, area tersebut berkembang menjadi destinasi ekowisata unggulan yang mendukung ekonomi lokal dan konservasi lingkungan secara bersamaan

Menurut Catur Endah Prasetiani, keberhasilan ini menunjukkan, masyarakat mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian hutan apabila diberikan ruang, pendampingan, dan kepastian hak kelola. Saat ini kawasan tersebut mampu menarik sekitar 6.000 pengunjung setiap bulan dengan pendapatan mencapai sekitar Rp120 juta per bulan dari sektor jasa lingkungan

Berbagai kegiatan ekonomi berkelanjutan juga berkembang, mulai dari silvofishery, pengamatan burung migran, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, hingga program adopsi pohon. Model ini menjadi contoh bahwa konservasi tidak hanya menjaga alam tetap lestari, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Sumber: Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, Biodiversity Credit dan Perhutanan Sosial (2026).

Rosadi

06/05/2026

Pelatihan pemasangan camera trap, lokasi di hutan pengembangan Dramaga Bogor

05/05/2026

Biodiversity Credit dan Kebangkitan Perhutanan Sosial Indonesia

Pengembangan biodiversity credit di Indonesia menjadi langkah strategis dalam menjawab tantangan pembiayaan konservasi hutan dan keanekaragaman hayati. Dalam kerangka perencanaan nasional, keanekaragaman hayati telah diarusutamakan melalui RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029, dengan target peningkatan kualitas lingkungan hidup serta pengelolaan biodiversitas yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pendekatan perhutanan sosial yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam menjaga sekaligus memanfaatkan hutan secara lestari.

Dari perspektif konservasi, tantangan utama Indonesia bukan hanya pada luasnya kawasan bernilai keanekaragaman hayati tinggi yang mencapai puluhan juta hektar di luar kawasan konservasi, tetapi juga pada keterbatasan pendanaan. Kebutuhan pembiayaan keanekaragaman hayati diperkirakan mencapai Rp118,5–163,8 triliun per tahun, sementara realisasi pendanaan masih jauh di bawah angka tersebut. Kondisi ini menuntut inovasi pembiayaan yang mampu melibatkan sektor swasta dan masyarakat secara lebih luas.

Dalam konteks ini, biodiversity credit hadir sebagai instrumen berbasis pasar yang bersifat sukarela dan berfokus pada pencapaian hasil positif bagi alam. Berbeda dengan skema kompensasi, kredit ini merepresentasikan manfaat nyata dari kegiatan seperti restorasi hutan, perlindungan habitat, dan pengelolaan lanskap berbasis masyarakat. Skema ini sangat relevan dengan praktik perhutanan sosial, di mana kelompok masyarakat dapat menjadi pengelola sekaligus penerima manfaat ekonomi dari upaya konservasi.

Lebih jauh, integrasi biodiversity credit dengan strategi nasional seperti Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045 membuka peluang kolaborasi multipihak. Dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik, skema ini tidak hanya mendorong konservasi, tetapi juga memperkuat bioekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Dengan demikian, pengembangan biodiversity credit bukan sekadar inovasi finansial, melainkan transformasi paradigma pengelolaan hutan: dari eksploitasi menuju keberlanjutan berbasis kolaborasi dan nilai ekologis.

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Pengembangan Biodiversity Credit di Indonesia (2026).

Foto Ai hanya ilustrasi
Rosadi

04/05/2026

Hutan Menjadi Ruang Harapan Baru untuk Keadilan dan Kesejahteraan

Selama bertahun-tahun, kita diajarkan, hutan Indonesia adalah paru-paru dunia. Sebuah ungkapan yang benar, namun sering terasa jauh dari realitas di lapangan. Deforestasi masih terjadi, konflik lahan belum sepenuhnya usai, dan masyarakat di sekitar hutan yang justru paling setia menjaga alam, kerap belum merasakan kesejahteraan yang layak. Namun hari ini, sebuah babak baru mulai terbuka. Hadirnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 membawa harapan, hutan tidak hanya dijaga, tetapi juga dihargai secara adil sebagai sumber kehidupan dan masa depan.

Diterbitkan pada 6 April 2026 dan diundangkan pada 13 April 2026 sebagai turunan dari Perpres 110 Tahun 2025, regulasi ini menghadirkan sistem perdagangan karbon kehutanan yang lebih terstruktur dan transparan. Gagasannya sederhana namun berdampak besar: pihak dengan emisi tinggi dapat menyeimbangkan jejak karbon mereka dengan mendukung upaya nyata penyerapan dan pengurangan emisi di sektor kehutanan. Dalam skema ini, dikenal dua jenis unit karbon, yaitu SPE-GRK untuk kebutuhan domestik dengan standar nasional, serta Non-SPE GRK yang membuka akses ke pasar internasional.

Yang membuat regulasi ini istimewa adalah kejelasan mekanismenya. Terdapat delapan tahapan yang terukur, mulai dari penyusunan dokumen perencanaan seperti DRAM atau DPP, pencatatan dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), validasi independen, implementasi aksi mitigasi, verifikasi hasil, hingga penerbitan unit karbon oleh Menteri dalam waktu maksimal 14 hari kerja. Setelah itu, unit karbon dapat diperdagangkan dan dievaluasi secara berkala setidaknya sekali dalam setahun. Kepastian waktu dan alur ini menjadi fondasi penting bagi kepercayaan dan kepastian hukum.

Lebih dari itu, regulasi ini membuka pintu partisipasi yang jauh lebih luas. Kini, bukan hanya perusahaan besar yang bisa terlibat. Masyarakat perhutanan sosial, pemegang hutan adat, pemilik hutan hak, hingga pelaku jasa lingkungan karbon memiliki ruang yang sama untuk berkontribusi. Bahkan, mereka tidak lagi harus bergantung pada korporasi besar—dukungan dari konsultan individu dan validator perorangan yang terdaftar memungkinkan akses yang lebih inklusif dan mandiri. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa mereka yang menjaga hutan juga menjadi pihak yang merasakan manfaatnya.

Dalam kerangka besar, pemerintah juga menargetkan upaya mitigasi di sekitar 48,69 juta hektar hutan serta pemulihan minimal 3,5 juta hektar lahan kritis. Untuk perdagangan internasional, mekanisme yang ketat seperti rekomendasi Menteri Kehutanan dan penyesuaian perhitungan (Corresponding Adjustment) dari Kementerian Lingkungan Hidup memastikan kontribusi ini tetap selaras dengan target nasional penurunan emisi (NDC), tanpa risiko penghitungan ganda.

Yang tak kalah penting adalah penegasan prinsip perlindungan atau safeguard. Regulasi ini menempatkan kepatuhan hukum, transparansi, perlindungan hak masyarakat adat dan lokal, partisipasi aktif, konservasi biodiversitas, serta pencegahan risiko sebagai fondasi utama. Kehadiran prinsip PADIATAPA, persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan, menjadi simbol bahwa masyarakat bukan lagi objek, melainkan subjek utama dalam setiap kebijakan yang menyangkut ruang hidup mereka.

Tentu, setiap kebijakan besar selalu membawa tantangan dalam implementasi. Namun jika dijalankan dengan integritas dan pengawasan bersama, Permenhut 6/2026 berpotensi menjadi tonggak perubahan paradigma. Hutan tidak lagi dipandang semata sebagai sumber daya, melainkan sebagai ekosistem kehidupan yang memiliki nilai ekologis, sosial, dan ekonomi yang saling terhubung.

Inilah saatnya kita memandang hutan dengan cara yang lebih utuh: sebagai rumah, sebagai warisan, dan sebagai harapan. Ketika masyarakat penjaga hutan memperoleh manfaat nyata dari upaya konservasi, maka keberlanjutan tidak lagi sekadar konsep, melainkan kenyataan yang hidup. Di situlah letak keindahannya, menjaga alam bisa berjalan seiring dengan meningkatkan kesejahteraan manusia.

Mari kita kawal bersama, bukan dengan kecurigaan, tetapi dengan kesadaran dan tanggung jawab. Karena masa depan hutan Indonesia bukan hanya tentang pohon yang berdiri tegak, tetapi tentang manusia yang hidup bermartabat di sekitarnya.

Rosadi

27/04/2026

Guru Besar Fakultas Kehutanan Untan Dukung Festival Hutan Desa

Di negeri yang sering menganggap hutan sebagai “tabungan darurat yang boleh ditebang kapan saja”, sebuah kabar segar justru datang dari tepian Kapuas Hulu. Pada 30 April hingga 2 Mei 2026, LPHD Nyuai Peningun Desa Nanga Jemah kembali menggelar Festival Hutan Desa ke-3. Ini sebuah peristiwa yang, secara halus namun menusuk, mengingatkan kita, hutan bukan sekadar angka dalam neraca eksploitasi.

Festival ini didampingi oleh PRCF Indonesia, yang selama ini konsisten membina Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) dalam mengembangkan hasil hutan bukan kayu. Ya, hasil hutan bukan kayu, sesuatu yang sering dipandang sebelah mata di tengah euforia industri ekstraktif, padahal justru di situlah letak kecerdasan ekologis dan ekonomi masyarakat lokal. Dari madu hutan hingga rotan, dari tanaman obat hingga produk olahan berbasis hutan, semua menjadi bukti, kesejahteraan tidak harus ditebang dari batang pohon.

Secara satir, festival ini seperti tamparan elegan bagi logika pembangunan lama: bahwa hutan hanya bernilai ketika hilang. Di Nanga Jemah, narasi itu dibalik. Hutan justru bernilai karena tetap berdiri, karena tetap hidup, dan karena dikelola oleh masyarakat yang paham bahwa keberlanjutan bukan jargon seminar, melainkan kebutuhan sehari-hari.

Dukungan akademik pun menguatkan gaung kegiatan ini. Gusti Hardiansyah menyambut positif pelaksanaan festival tersebut. Sebagai Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura, ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan. Pernyataan ini terdengar sederhana, namun dalam praktiknya sering kali lebih langka daripada spesies endemik yang dilindungi.

Kehadiran para stakeholder kehutanan Kalimantan Barat dalam festival ini juga menjadi sinyal penting. Bukan sekadar seremoni, melainkan peluang untuk menyaksikan langsung bagaimana perhutanan sosial bekerja di lapangan, bukan dalam slide presentasi, tetapi dalam realitas hidup masyarakat. Sebuah pelajaran bahwa konservasi tidak harus meminggirkan manusia, justru harus melibatkan mereka sebagai aktor utama.

Festival Hutan Desa ke-3 ini pada akhirnya bukan hanya perayaan. Ia adalah kritik yang dibungkus harapan, sindiran yang dibalut karya nyata. Di tengah dunia yang sibuk berbicara tentang krisis iklim dengan grafik dan janji, masyarakat Nanga Jemah memilih jalan yang lebih sunyi namun berdampak, menjaga hutan, merawatnya, dan membuktikan bahwa masa depan tidak harus dibayar dengan kehancuran.

Jika masih ada yang bertanya apakah perhutanan sosial itu relevan, mungkin mereka perlu datang ke festival ini, atau setidaknya berhenti sejenak, dan belajar dari mereka yang sudah lebih dulu hidup selaras dengan hutan.

Rosadi

24/04/2026

Merayakan Hari Bumi di Atas Luka yang Kita Buat Sendiri

Pada Jumat (24/4/2026) yang panas, di Pontianak, Krisantus Kurniawan berdiri menyampaikan sambutan dalam peringatan Hari Bumi 2026. Di tengah suhu yang disebut-sebut menyentuh 36°C, pidato itu terdengar seperti alarm kebakaran yang terlambat dibunyikan. Nyaring, penting, tapi juga menyisakan pertanyaan: mengapa baru sekarang kita panik?

Ia menyatakan dengan tegas, investasi di Kalimantan Barat “sudah cukup.” Pernyataan yang terdengar sederhana ini, dalam lanskap ekonomi-politik yang rakus lahan. Selama bertahun-tahun, hutan diperlakukan seperti prasmanan tanpa penjaga. Siapa cepat dia dapat, siapa kuat dia menang. Kini, ketika meja hampir kosong, barulah muncul ajakan untuk berhenti makan.

Namun, di situlah letak ironi yang justru produktif. Krisantus tidak hanya mengeluhkan, tetapi juga mendorong sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dalam bahasa kebijakan, ini terdengar elegan. Dalam praktik, ini seringkali menjadi drama kolosal tanpa sutradara. Pemerintah membuat aturan, masyarakat diminta patuh, dan swasta dengan segala kecanggihannya, mencari celah paling kreatif untuk tetap untung.

Acara yang diisi dengan Expo Produk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) menjadi semacam panggung pembuktian, hutan tidak harus mati agar ekonomi hidup. Produk-produk berbasis hasil hutan non-kayu dipamerkan sebagai bukti, kesejahteraan tidak selalu identik dengan deforestasi. Sebuah gagasan yang sebenarnya sudah lama diketahui, tetapi entah mengapa selalu kalah oleh logika cepat kaya.

Peluncuran Yayasan Pranaraya yang berafiliasi dengan Fauna & Flora International menambah lapisan optimisme. Setidaknya, ada upaya sistematis untuk menggabungkan konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Meski demikian, publik yang kritis tentu bertanya: apakah ini akan menjadi gerakan nyata atau sekadar tambahan dekorasi dalam katalog niat baik?

Krisantus juga menyinggung dampak nyata kerusakan lingkungan. Suhu meningkat, banjir lebih sering, dan kebakaran hutan yang semakin rutin seperti agenda tahunan. Ini bukan lagi isu masa depan, melainkan realitas yang menagih konsekuensi hari ini. Alam, yang selama ini diperlakukan sebagai objek eksploitasi, kini mulai menunjukkan bahwa ia juga memiliki cara “berbicara” dan sayangnya, bahasanya adalah bencana.

Di titik ini, sambutan tersebut menjadi lebih dari sekadar seremoni. Ia berubah menjadi refleksi kolektif atau setidaknya, seharusnya begitu. Karena menjaga hutan bukan hanya soal menanam pohon atau membatasi izin, tetapi juga mengubah paradigma: dari eksploitasi menjadi keberlanjutan, dari keserakahan menjadi keseimbangan.

Tentu saja, ajakan menanam kembali hutan terdengar heroik. Tetapi tanpa keberanian untuk menahan laju izin baru, itu berisiko menjadi seperti menyapu lantai saat atap masih bocor. Upaya restorasi tidak akan pernah cukup cepat jika kerusakan terus diproduksi secara sistematis.

Pada akhirnya, pidato ini adalah pengingat yang tajam namun terlambat. Hutan Kalbar bukan sumber daya tak terbatas. Ia adalah warisan yang sedang terkikis, sedikit demi sedikit, oleh keputusan-keputusan yang terlalu sering mengutamakan keuntungan jangka pendek. Jika Hari Bumi hanya menjadi panggung retorika, kita sedang merayakan sesuatu yang perlahan kita kubur sendiri. Namun jika ia menjadi titik balik, maka mungkin, hanya mungkin, kita masih punya waktu untuk memperbaiki cerita.

Rosadi

23/04/2026

Pentingnya K3 Bagi Tim Patroli Hutan

Di dalam wacana perhutanan sosial, kita sering dengan penuh semangat berbicara tentang hak kelola, pemberdayaan masyarakat, dan keberlanjutan. Namun, ada satu elemen yang kerap diperlakukan seperti catatan kaki yang terlupakan, keselamatan manusia itu sendiri. Seolah-olah menjaga hutan adalah tugas mulia yang cukup diselesaikan dengan niat baik, tanpa perlu memastikan bahwa mereka yang menjaganya pulang dalam kondisi utuh. Di titik inilah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berhenti menjadi formalitas, dan mulai menunjukkan dirinya sebagai fondasi yang tak tergantikan.

Pelaksanaan Pelatihan K3 dan Navigasi Darat belum lama ini di Desa Nanga Lauk. Pelatihan ini melibatkan tim patroli LPHD Lauk Bersatu, perwakilan masyarakat, serta didukung oleh fasilitator teknis, menjadi contoh konkret bagaimana pendekatan perhutanan sosial seharusnya dijalankan. Kawasan hutan desa dengan karakteristik medan yang kompleks, dari perairan hingga hutan produksi terbatas, bukan hanya menyimpan nilai ekologis, tetapi juga risiko nyata. Ironisnya, risiko ini sering dianggap sebagai “bagian dari pekerjaan,” sebuah asumsi yang terdengar heroik namun berbahaya.

Dalam perspektif konservasi hutan, efektivitas patroli tidak hanya diukur dari seberapa luas area yang diawasi atau seberapa sering aktivitas ilegal dapat dicegah, tetapi juga dari seberapa siap tim menghadapi situasi darurat. Di sinilah pelatihan navigasi darat memainkan peran penting. Dengan penguasaan peta, kompas, GPS, serta teknik resection dan intersection, anggota patroli tidak lagi sepenuhnya bergantung pada teknologi yang rentan gagal. Mereka dibekali kemampuan untuk membaca ruang secara mandiri, sebuah keterampilan yang bukan hanya meningkatkan efisiensi patroli, tetapi juga mengurangi risiko tersesat di bentang alam yang tidak kompromistis.

Lebih jauh, materi K3 yang difasilitasi oleh tim Basarnas menghadirkan dimensi kemanusiaan yang sering terpinggirkan dalam diskursus konservasi. Penanganan gigitan ular, patah tulang, hingga kondisi henti napas dan henti jantung bukanlah skenario ekstrem yang jarang terjadi, melainkan kemungkinan yang selalu mengintai di lapangan. Melalui simulasi langsung, peserta tidak hanya memahami prosedur, tetapi juga dilatih untuk merespons dengan kecepatan dan ketepatan, dua hal yang sering menjadi pembeda antara keselamatan dan tragedi.

Pendekatan yang mengintegrasikan teori dan praktik ini mencerminkan pergeseran penting dalam perhutanan sosial: dari sekadar pengelolaan sumber daya menuju pengelolaan risiko secara sadar dan sistematis. Karena pada akhirnya, keberlanjutan hutan tidak dapat dipisahkan dari keberlanjutan manusia yang menjaganya. Mengabaikan aspek K3 sama saja dengan membangun konservasi di atas fondasi yang rapuh, tampak kokoh di atas kertas, namun rentan runtuh di lapangan.

Penguatan kapasitas di tingkat tapak melalui pelatihan semacam ini adalah investasi jangka panjang. Ia tidak hanya meningkatkan kualitas patroli, tetapi juga menegaskan bahwa keselamatan bukanlah kemewahan, melainkan prasyarat. Dalam kerangka perhutanan sosial, masyarakat bukan hanya pemegang hak kelola, tetapi juga aktor utama konservasi. Dan aktor yang efektif adalah mereka yang terlindungi, terlatih, serta mampu mengambil keputusan dalam kondisi paling genting sekalipun.

Mungkin sudah saatnya kita berhenti memandang K3 sebagai pelengkap administratif, dan mulai menempatkannya sebagai inti dari strategi konservasi. Karena menjaga hutan tanpa menjaga manusia yang ada di dalamnya bukanlah keberlanjutan, itu sekadar optimisme yang terlalu percaya diri.

Rosadi

22/04/2026

Antara Eksploitasi dan Konservasi, Drama Nyata Hutan Kalimantan Barat

Hari Bumi 2026 kembali datang (22 April) dengan segala seremoni yang tampak khidmat di permukaan. Namun, di balik itu menyimpan ironi yang nyaris sempurna. Manusia merayakan bumi sambil secara konsisten menggerogotinya. Di Kalimantan Barat, ironi ini bukan sekadar metafora puitik, melainkan kenyataan yang berdebu, berasap, dan berwarna keruh seperti sungai yang kehilangan martabatnya. Hutan yang dahulu berdiri seperti benteng kehidupan kini dipreteli perlahan oleh tambang ilegal, dibakar oleh keserakahan musiman, dan diendapkan oleh lumpur kesalahan kolektif yang kita sebut pembangunan.

Penambangan tanpa izin, atau yang sering disingkat PETI dengan nada seolah lebih ramah, telah menjadi mesin perusak yang bekerja tanpa jeda. Merkuri mengalir bebas di sungai. Ini seakan hukum hanya berlaku sebagai hiasan administratif. Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan muncul setiap musim kemarau seperti tradisi tahunan yang tak pernah diundang namun selalu hadir. Karhutla menyelimuti udara dengan asap yang bahkan bisa melintasi batas negara. Ini sebuah ekspor polusi yang mungkin satu-satunya produk yang kita kirim tanpa hambatan logistik. Sungai-sungai besar seperti Kapuas dan Landak perlahan kehilangan kedalaman dan maknanya, berubah dari urat nadi kehidupan menjadi saluran dangkal yang memikul beban sedimentasi. Ketika Danau Sentarum mulai mengering, kita seolah baru tersadar, ekosistem bukanlah mesin yang bisa terus dipaksa bekerja tanpa perawatan.

Dampaknya tidak berhenti pada lanskap yang rusak. Kehidupan sosial ikut terguncang. Masyarakat kehilangan akses terhadap air bersih, kesehatan terancam oleh kabut asap yang memicu penyakit pernapasan, dan ekonomi lokal runtuh perlahan ketika nelayan serta petani kehilangan sumber penghidupan. Namun, dalam lanskap yang tampak suram ini, muncul secercah harapan yang justru datang dari mereka yang selama ini kerap diposisikan sebagai pihak pinggiran: masyarakat lokal itu sendiri.

Melalui inisiatif PRCF Indonesia, program Rimba Pakai Kemuka Ari di Kabupaten Kapuas Hulu menjadi contoh bahwa konservasi tidak harus selalu datang dari menara gading kebijakan pusat. Dengan cakupan 9.012 hektar hutan desa dan rentang waktu hingga 2049, program ini tidak sekadar menanam pohon atau memasang papan larangan, tetapi membangun kesadaran, kapasitas, dan kemandirian. Lebih dari 150 spesies keanekaragaman hayati tercatat dan dilindungi, sementara masyarakat dilibatkan langsung dalam patroli hutan, pengelolaan sumber daya, hingga pengembangan usaha berbasis hasil hutan non-kayu seperti madu dan tenun tradisional.

Di sinilah letak pelajaran yang sering kali luput: bahwa menjaga hutan bukan sekadar soal melindungi pohon, melainkan merawat hubungan antara manusia dan alam. Ketika masyarakat diberi ruang dan kepercayaan, mereka tidak hanya menjadi penjaga, tetapi juga pemilik masa depan yang lebih berkelanjutan. Hari Bumi 2026 dengan tema “Our Power, Our Planet” terasa lebih dari sekadar slogan ketika diterjemahkan dalam aksi nyata seperti ini.

Barangkali yang perlu kita renungkan bukan lagi seberapa parah kerusakan yang telah terjadi, karena jawabannya sudah terlalu jelas, melainkan seberapa lama lagi kita ingin berpura-pura tidak melihatnya. Jika bumi adalah rumah bersama, maka apa yang terjadi di Kalimantan Barat adalah alarm keras yang berbunyi tanpa henti. Pertanyaannya sederhana, meski jawabannya sering dihindari, apakah kita akan terus menekan tombol snooze, atau akhirnya benar-benar bangun?

Rosadi

PRCF - Indonesia

13/05/2026

11/05/2026

08/05/2026

07/05/2026

06/05/2026

05/05/2026

04/05/2026

27/04/2026

24/04/2026

23/04/2026

22/04/2026

Address

Opening Hours

Telephone

Website

Alerts

Contact The Organization

Shortcuts

Share

Category

Monday	08:00 - 17:00
Tuesday	08:00 - 17:00
Wednesday	08:00 - 17:00
Thursday	08:00 - 17:00
Friday	08:00 - 17:00