Profil
KSPPM (Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat) berawal dari KSPH (Kelompok Studi Penyadaran Hukum), yang didirikan pada 23 Februari 1983 oleh sekelompok pelayan gereja (HKBP, GKPI, HKI, GBKP, GKPS, dan gereja lainnya), aktivis pro-demokrasi, petani, intelektual dari berbagai wilayah di Indonesia. Isu-isu yang ditangani berkembang dari penyadaran hukum ke isu-isu demokrasi, hak
asasi manusia, lingku-ngan hidup, gender, dan pengembangan masyarakat dalam arti luas. Dalam perkembangannya, bentuk kelembagaan KSPPM “Yayasan” berubah menjadi “Perhimpunan”, sejak 9 September 2005.Keprihatinan KSPPM berangkat dari realitas kemiskinan, pelanggaran dan kekerasan terhadap hak asasi manusia, dan dampak buruk yang ditimbulkan pembangunan di Indonesia. Dalam kerangka itu, lembaga ini melakukan kerja-kerja studi dan riset, pengorganisasian, pendidikan populer, dan advokasi untuk mendampingi rakyat (petani) marginal di Tapanuli, Sumatera Utara. Sekretariat berada di Girsang 1-Parapat, dan melayani di 4 wilayah Humbang Silindung, Toba, Samosir, dan Dairi (yang terakhir sampai 2009). Keikutsertaan KSPPM bersama rakyat, khususnya di tengah-tengah petani miskin dan marginal di pedesaan, berlandaskan semangat Kristiani sebagaimana tertulis pada Injil Markus 1: 15 dan Lukas 4: 18-28 (S.R. Visi: Terwujudnya masyarakat sipil yang berdaulat, pemerintahan yang bersih dan demokratis serta terciptanya ekonomi dan politik yang adil dengan menghargai kemajemukan dan keutuhan ciptaan. Misi:
Memberdayakan rakyat dengan upaya penumbuhan dan pengembangan prakarsa masyarakat. Memampukan rakyat merubah sistem yang menindas dengan upaya pencerdasan kritis. Membangun organisasi rakyat yang kuat dan memiliki Akses pada bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik. Kebebasan berpikir dan berkreasi
3. Komitmen berpihak ke masyarakat miskin dan marginal (putting on the last first)
5 Visioner dan berkesadaran sejarah
6 Kejujuran
7 Transparansi dan akuntabilitas
8. Disiplin kerja dan waktu
9. Hemat dan bersahaja
10. Semangat transformatif
11. Orientasi Pelayanan
Tujuan
Program 2010-2012 bertujuan agar rakyat memperoleh hak-hak sipil dan politik (SIPOL) serta hak-hak ekonomi, sosial, budaya (EKOSOB), dan secara khusus agar orga-nisasi rakyat mampu menggunakan serta memperjuangkan hak-hak SIPOL dan EKOSOB-nya.Tujuan ini dicapai melalui upaya-upaya, antara lain: (1) Meningkatkan alokasi APBD untuk kesehatan, pendidikan, dan pertanian; (2) Meningkatkan keterwakilan perempuan dalam merebut jabatan publik; (3) Menguatkan organisasi rakyat mendesak pemerintah untuk tidak memberikan ijin baru dan mencabut ijin usaha yang telah diberikan kepada pengusaha di lahan, tanah, dan hutan adat di wilayah program; (4) Meningkatkan alokasi anggaran negara c/q Komite Penanggulangan Aids (KPA) untuk penanggulangan HIV/AIDS di tiga wilayah. Pelaksanaan Program
Pelaksana program KSPPM terdiri dari direktur program dan staf divisi. Pengelompokan staf dibagi menjadi 3 (tiga) divisi, yakni:1. Divisi Pengorganisasian dan Pengembangan Ekonomi RakyatSecara khusus akan mengelola program-program pembentukan dan penguatan organisasi rakyat agar memiliki organisasi yang kuat dan mandiri dalam kerangka peningkatan peningkatan representasi politik, memperkuat posisi tawar (bargaining power), dan kontrol terhadap kebijakan publik. Divisi ini juga mengelola program-program untuk meningkatkan pertanian selaras alam dan pengembangan ekonomi rakyat melalui credit union (CU), serta pengembangan jaringan organisasi rakyat.2. Divisi Studi dan Advokasi KebijakanSecara khusus bertanggung jawab mengelola program-program riset dan advokasi kebijakan; pendidikan politik, hukum, hak asasi manusia, keadilan gender dan anti-kekerasan dalam rumah tangga advokasi kasus-kasus struktural; dan pengembangan dan penguatan jaringan terhadap ornop, gereja, pernerintah dan stakeholders lain yang memiliki kontribusi atau peran terhadap proses pengambilan kebijakan publik. 3. Divisi ManagementMerupakan divisi pendukung (supporting system) terhadap pelaksanaan kegiatan 2 divisi lain, serta mengelola program dan kegiatan untuk meningkatkan managemen yang semakin efektif dan efisien. Divisi ini juga mengelola komunikasi KSPPM secara internal maupun dengan pihak lain, monitoring, pelaksanaan kegiatan, dan memastikan hahwa perencanaan dan pelaksanaan program sesuai dengan kerangka proyek.
