09/06/2026
๐๐ป๐ถ ๐๐ฒ๐๐ฎ๐ท๐ถ๐ฏ๐ฎ๐ป ๐๐ฃ๐ฆ๐ ๐๐ฎ๐ฒ๐ฟ๐ฎ๐ต, ๐ง๐ถ๐ฑ๐ฎ๐ธ ๐ฃ๐ฎ๐๐๐ต๐ถ ๐ฆ๐ ๐๐ถ๐๐ฎ๐ป๐ฑ๐ฎ๐๐ฎ๐ป๐ด๐ฎ๐ป๐ถ ๐ฃ๐ฎ๐ธ ๐ฃ๐ฟ๐ฎ๐ฏ๐ผ๐๐ผ, ๐๐ป๐ถ ๐๐ผ๐ป๐๐ฒ๐ธ๐๐ฒ๐ป๐๐ถ๐ป๐๐ฎ
Pasca keluarnya Surat Keputusan tentang pengakuan kepengurusan PSHT dibawah kepemimpinan Ketua Umum Dr Ir Muhammad Taufiq, SH., M.Sc., yang sah dan diakui oleh PB IPSI. Saat ini bola panas sudah beralih ke pengurus IPSI yang ada di Provinsi, Kabupaten dan Kota.
Karena, setelah terbitnya Surat Keputusan yang dibacakan dan diserahkan pada saat berlangsungnya Munas sebagai forum tertinggi oleh PB IPSI itu sendiri, maka seluruh kewajiban harus dilaksanakan oleh pihak IPSI di seluruh tanah air.
Tiga hal penting yang wajib dilaksanakan oleh IPSI di daerah sebagai perpanjangtanganan PB IPSI yaitu :
โข Semua badan hukum lain yang mengatasnamakan PSHT tidak sah.
โข Semua hubungan kelembagaan negara harus mengikuti SK tersebut.
โข IPSI wajib menyesuaikan struktur keanggotaannya. Karena ini kewajiban hukum.
Yang ke satu, penting bagi IPSI di daerah segera melakukan sosialiasasi Surat Keputusan Pengakuan kepengurusan PSHT yang sah. Hingga melakukan penertiban yang bersinergi bersama pihak Aparat Penegak Hukum (APH) setempat, jika memang dilapangan menemukan kelompok yang tidak mematuhi Surat Keputusan PB IPSI itu sendiri.
Ke dua, juga penting, untuk diperhatikan oleh IPSI baik di pusat hingga daerah, jika dalam hubungan kelembagaan tidak menggunakan dasar yang merujuk pada Surat Keputusan tersebut, dianggap tidak sah. Contohnya, ini contoh fatal, menggunakan atlet PSHT yang berasal dari kelompok lain yang bukan dibawah kepengurusan Muhammad Taufiq.
Ini yang paling penting, poin ke tiga, IPSI di seluruh nusantara, wajib dalam waktu sesingkat-singkatnya menertibkan struktur kepengurusan nya sendiri, jika ternyata, di dalam struktur kepengurusan terdapat pengurus berasal dari anggota PSHT yang tidak diakui PB IPSI, segera dicoret karena keberadaan nya sudah tidak sah lagi.
Selanjutnya, ketiga poin itu diatas, akan mendapat pengawalan khusus dari pihak PSHT, jika terdapat, ada IPSI di daerah yang tidak patuh dan tegak lurus dengan sikap PB IPSI yang diketuai Jenderal (HOR) (Purn) Prabowo Subianto, diduga akan terjadi gugatan di PTUN setempat, juga akan diusulkan sanksi tegas atas kelalaian tersebut.
Berita sebelumnya,
Kepemimpinan Dr. Ir. Muhammad Taufiq, S.H., M.Sc. di tubuh Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) resmi memperoleh pengakuan dari Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI).
Pengakuan tersebut ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) dalam momentum Musyawarah Nasional (Munas) XVI PB IPSI, Kamis (9/4/2026).
Penyerahan SK dilakukan langsung oleh Ketua Harian PB IPSI, Benny Sumarsono, kepada jajaran pengurus PSHT yang dipimpin Muhammad Taufiq sebagai Ketua Umum dan Purwanto Budi Santoso sebagai Sekretaris Umum.
Prosesi berlangsung dalam agenda Welcome Dinner Munas XVI PB IPSI yang mengusung tema โPencak Silat Mendunia Menuju Olimpiadeโ, serta disaksikan oleh para delegasi dan tokoh perguruan pencak silat dari seluruh Indonesia.
Dalam keterangannya, pihak PB IPSI menegaskan bahwa pengakuan tersebut merupakan bentuk legitimasi resmi terhadap kepengurusan PSHT yang dipimpin Muhammad Taufiq, baik secara organisatoris maupun administratif.
โSK ini menjadi penanda bahwa PSHT telah memperoleh pengakuan resmi, baik secara hukum negara maupun dari organisasi induk olahraga pencak silat nasional, yaitu PB IPSI,โ ujar Benny Sumarsono dalam sambutannya saat penyerahan SK.
PB IPSI menjelaskan bahwa keputusan ini diambil melalui pertimbangan yang matang dengan berpedoman pada dokumen resmi negara. Salah satunya adalah Surat Keputusan pendirian perkumpulan tahun 2025 yang telah diverifikasi sebagai dasar legal organisasi.
[Tim Humas Pusat PSHT]
Sumber https://psht.or.id/ini-kewajiban-ipsi-daerah-tidak-patuhi-sk-ditandatangani-pak-prabowo-ini-konsekuensinya/
